DFAFF BUKU PUTIH SANITASI

PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

DFAFF BUKU PUTIH SANITASI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan

suatu

dankesehatan

kerusakan

manusia

baik

atau fisik,

terganggunya mental

perkembangan

maupun

sosial

serta

kelangsungankehidupan manusia dalam lingkungan.Upaya pengendalian tersebut dapatdilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan saranasanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah,pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan.Salah satu sasaran dariMillennium Development Goals (MDGs) adalah peningkatan akses masyarakatterhadap sarana sanitasi. Indonesia memiliki sistem sanitasi perkotaan yang terendah di Asia.Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat

terbuka

dan

sebagainya,

yang

sangat

potensial

mencemari

lingkungan. Urbanisasi masyarakat dari perdesaan ke perkotaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh (slum area) di perkotaan. Masyarakat perdesaan yang pada umumnya tidak memiliki ketrampilan yang memadai menggiring mereka untuk bekerja disektor

informal

dengan

pendapatan

yang

relatif

rendah.

Kalangan

masyarakat inilah yang termarjinalkan menjadi masyarakat miskin perkotaan (urban poor). Tingginya harga lahan untuk permukiman di perkotaan menyebabkan masyarakat miskin perkotaan ini menempati lahan kota secara ilegal seperti bantaran sungai, pesisir pantai dan lahan terbuka Kabupaten lainnya, sehingga terbentuklah kawasan–kawasan kumuh. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih merupakan informasi

POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

I-1


PPSP


awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masingmasing SKPD terkait. Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa survey pendukung seperti : Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Buku Putih Sanitasi dan Air Minum menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi.

1.2.

Landasan Gerak. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i)

air limbah.

ii)

ii) persampahan.

iii)

iii) drainase tersier.

Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) yang dilaksanakan pada 2006-2009, merupakan Sub-program WASAP C dari the Netherlands WASAP Trust Fund yang dilaksanakan oleh Water and Sanitation Program–East Asia and Pacific (WSP-EAP) untuk Pemerintah Indonesia. Sebagai pelaksana dari Pemerintah Indonesia adalah Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Rincian program, format, dan tujuan ISSDP dapat dilihat pada WSP Field Note (April 2009) tentang Urban Sanitation in Indonesia – Plannning for Progress dan juga dalam ublikasiTTPS berjudul “Bergerak Bersama Strategi Sanitasi Kota” Selama pelaksanaan ISSDP ini telah dikembangkan proses penguatan dan kerangka kerja berkelanjutan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan sanitasi di 12 Pemerintah Kabupaten. Selain peningkatan kapasitas lokal, hasil yang diperoleh dari proses ini juga dijadikan sebuah metode untuk menyusun:  Pengkajian dan pemetaan kondisi sanitasi yang menyeluruh,  Strategi Sanitasi Kota (SSK).


I-2


PPSP


 Rencana Tindak Sanitasi (RTS) termasuk penyusunan anggaran tahunan dan multitahunan. Selanjutnya, hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi yang komprehensif ini didokumetasikan dalam BUKU PUTIH SANITASI. Buku ini menjelaskan karakteristik kewilayahan dan kondisi sanitasi secara umum. Termasuk di dalamnya, prioritas pembangunan sanitasi yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat setempat. SSK menetapkan target pelayanan perbaikan sanitasi skala Kabupaten. Selain itu, SSK mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mempengaruhi pilihan penanganan sektor sanitasi. Tidak hanya sistem dan teknologi yang akan diterapkan, tetapi juga faktor pembatas lain seperti, kapasitas institusi, keuangan dan sumberdaya manusia. Tindak lanjut SSK adalah menyusun Rencana Tindak Sanitasi, termasuk usulan biaya yang merinci pembiayaan tahunan dan multitahunan. Proposal ini menjelaskan berbagai aktivitas dan batasan waktu untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SSK. ISSDP menyediakan berbagai modul untuk monitoring/pemantauan dan evaluasi (Monev) di tahun terakhir yang masih perlu sosialisasi lebih lanjut, yaitu: a) implementasi proyek, aktivitas, dan keterukuran; b) dampak dari tingkat pelayanan sanitasi. c) proses perencanaan sanitasi skala Kabupaten. Pengaturan Pelaksanaan, Fasilitasi, dan Dukungan – Pengembangan dan implementasi dari kerangka kerja Kabupaten untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk perbaikan sanitasi merupakan tanggung jawab Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten (Pokjasan Kabupaten). Untuk mendukung proses fasilitasi, telah disiapkan manual dan modul pelatihan pelaksanaan skala Kabupaten untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Menyangkut implementasi SSK, Buku Referensi ini memberi dukungan lebih jauh pada Kelompok Kerja Sanitasi.

1.3.

Maksud dan Tujuan. Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi dan air minum


I-3


PPSP


Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini adalah : 1.

Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum.

2.

Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) AMPL-BM Kabupaten Lampung Tengah.

3.

Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4.

Metodologi. Penyusunan buku putih sanitasi dan air minum ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, transaparan dan akuntabel. Pendekatan dalam

penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum adalah

sebagai berikut : a. Fasilitasi, bukan menggantikan. Tugas POKJA untuk menyusun BPS, SSK dan MPS akan didampingi oleh Tenaga Ahli KMW II dalam berbagai aspek keahlian dan pengalaman seperti teknik sipil, lingkungan, tata ruang, komunikasi, statistik, kelembagaan, keuangan, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian kesenjangan pengalaman dan keahlian dari POKJA untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyusun BPS, SSK, dan SAMIK dapat dijembatani.


I-4

DFAFF BUKU PUTIH SANITASI b. Pemberdayaan

POKJA

melalui

pertemuan

untuk

PPSP


saling

menukar

pengalaman dan memperoleh solusi terhadap kendala yang dialami dari setiap POKJA, maupun pertemuan tematik tertentu. c. Pelatihan dan atau pembekalan dalam berbagai bentuk sesuai dengan peluang yang diciptakan agar proses berlatih diri – melatih dapat tercapai tanpa mengganggu kegiatan tugas pekerjaan POKJA atau CF. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah bertumpu pada: -

Pendekatan partisipatif (participatory approach) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di kab/kota.

-

Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach)

-

pendekatan berbasis fakta (evidence based approach)

Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masingmasing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survei peran media dalam perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survey priority setting area beresiko serta survei peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber,


I-5


PPSP


yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ badan/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 2) Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : -

Desk Study (kajian Literature, data sekunder)

-

Field Research (Observasi, wawancara responden)

-

FGD dan in-depth interview

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 3) Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. a. Data yang dibutuhkan antara lain : -

Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi.

-

Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kabupaten Lampung Tengah.

-

Data sosial ekonomi yang diambildari data PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

-

Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan sanitasi.

-

Data tata ruang bersumber dari Bappeda Kabupaten Lampung Tengah.

b. Teknik pengumpulan data :

c.

-

Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll).

-

Field Research (observasi, wawancara responden).

-

FGD dan indepth interview.

Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .


I-6


PPSP


d. Tatap muka antara Tenaga Ahli Privinsi dengan POKJA , CF melalui pertemuan terpusat, regional atau kunjungan. e.

Pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan komunikasi yang dimungkinkan: telepon, tele conference dan e-mail. Penyajian modul, hand out dan atau sheet, bahan template dan suplemen dari Tenaga Ahli.

1.5.

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1.5.1. Posisi, Fungsi dan Peran Buku PutihSanitasi Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensialmengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Lampung Tengah. BukuPutih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 ini, diposisikan sebagaiacuan

perencanaan

strategis

sanitasi

tingkat

Kabupaten.

Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akandibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun,semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi 1.5.2. Peraturan Perundangan Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku ditingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) atau ProgramPengembangan Sanitasi Indonesia di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: A. Undang-undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.


I-7

DFAFF BUKU PUTIH SANITASI 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

PPSP


tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah : 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.


I-8

DFAFF BUKU PUTIH SANITASI 7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

16

Tahun

PPSP


2004

Tentang

Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. C. Keputusan Presiden : 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

D. Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air.

2.

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

294/PRT/M/2005

tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

4.

Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


I-9

PPSP



E. Keputusan Menteri : 1.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

3.

Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.

4.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.

5.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 6.

Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman.

7.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL.

8.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

9.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

1205/Menkes/Per/X/2004

Republik

tentang

Indonesia

Pedoman

Nomor

Persyaratan

Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).


I - 10


PPSP


F. Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 1. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Tengah.


I - 11

DFAFF BUKU PUTIH SANITASI

Recommend Documents