2013
Buku Putih Sanitasi
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang seringkali kurang mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan di beberapa daerah. Buruknya kondisi sanitasi berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta tercemarnya air bersih yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jumlah penderita penyakit terutama balita semakin meningkat. Lebih jauh lagi kondisi tersebut secara umum dapat menurunkan citra kabupaten/kota. Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam merespon program air minum dan penyehatan lingkungan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat salah satunya Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat kesehatan, buang air besar di sungai dan kebun. Kondisi ini diperburuk lagi oleh degradasi lingkungan akibat penambangan illegal yang tidak managable. Degradasi lingkungan ini menyebabkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas air baku dan air bersih bagi masyarakat menjadi berkurang jauh. Pencemaran limbah mercury ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia kedepannya. Kegiatan ini tidak hanya merusak lahan, bahkan telah berdampak buruk terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah resapan dan areal perkebunan yang setidaknya kini telah berdampak semakin sulitnya mendapatkan air bersih. Apabila keadaan ini tidak cepat diatasi akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya kasus penyakit menular diantaranya penyakit diare, typus, disentry, penyakit kulit, lahirnya bayi abnormal dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan rendahnya kualitas lingkungan hidup manusia. Di samping itu pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi dan air minum di Kabupaten Aceh Jaya yang selama ini belum berjalan cukup maksimal. Perencanaan dan pelaksanannn sarana dan prasaran air minum dan sanitasi belum terkoordinir dan bersinergi antara satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan SKPK lainnya, serta sering terjadinya overlapping proyek atau bantuan yang diberikan oleh Non Goverment Organisation (NGO), hal ini didukung juga dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. Pemerintah Indonesia dalam upaya memenuhi tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs), khususnya yang terkait dengan Butir 7 target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan Sanitasiyang layak pada tahun 2015”.Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif
Pendahuluan
I-1
Buku Putih Sanitasi
2013
layanan yang tersedia masih belum memadai, Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sanitasi di daerah melalui beberapa sosialisasi, advokasi, koordinasi dan perencanaan yang berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor dan stake holders serta pemangku kebijakan dalam pembangunan sanitasi. Dari beberapa upaya tersebut telah dicapai kesepakatan untuk menyelenggarakan program pendampingan pembangunan sanitasi kepada propinsi dan kabupaten/kota berupa Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dilakukan melalui pendekatan Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Buku Puith Sanitasi disusun berdasarkan atas 4 karekteristik utama penyusunan, yaitu : 1. Dokumen ini disajikan berdasar data aktual yang didapat dari berbagai sumber yang signifikan; 2. Lingkup area penelitian dan cakupan pendataan berskala kabupaten; 3. Disusun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Pokja Sanitasi tanpa dipihak ketigakan; 4. Menggabungkan pendekatan top down dan bottom up. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah kabupaten/kota dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas staf Pemerintah Kabupaten/Kota agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhannya, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Tahun 2013 ini, Kabupaten Aceh Jaya terpilih sebagai salah satu kabupaten/kota yang dilibatkan dalam program PPSP karena dianggap telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Surat Minat No. 050/162.a tanggal 8 Maret 2012 yang telah diajukan kepada Gubernur Provinsi Aceh. Untuk melaksanakan Program PPSP tersebut, maka diperlukan pertemuan awal untuk pemantapan pemahaman dan penyamaan persepsi antar SKPK yang terlibat dalam Program PPSP. Dalam upaya pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi, maka dibentuklah Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 35.c Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya. Anggota yang terlibat dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari berbagai badan, dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Salah satu tujuan dibentuknya POKJA ini adalah untuk mensinergikan/menselaraskan kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi dalam Pendahuluan
I-2
2013
Buku Putih Sanitasi
suatu wadah guna memperbaiki kinerja dan konsep sanitasi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja Sanitasi melakukan pertemuan rutin untuk mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisa data dalam rangka memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Aceh Jaya. Hasil pengumpulan, kajian dan analisa data tersebut disajikan dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi adalah merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi dan Air Minum, sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas/ arah pengembangan kabupaten dan masyarakat. Kegunaan buku putih ini adalah untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupaten mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta keperluan pemantauan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 ini merupakan Buku Putih Sanitasi pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing SKPK terkait. Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa survey pendukung seperti : Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten di Kabupaten Aceh Jaya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, konsep pemetaan dan strategi pengembangan sanitasi di wilayah Kabupaten Aceh Jaya sehingga tercapai perencanaan sanitasi yang lebih integratif, aspiratid, inovatif, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diharapkan. 1.2
Landasan Gerak Pengertian Dasar Sanitasi Pegertian sanitasi dari beberapa sumber adalah sebagai berikut :
Berdasarkan buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi
TTPS 2010 sanitasi adalah upaya
membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Ruang lingkup penanganan Sanitasi dalam program PPSP adalah sebagai berikut: Air limbah domestik Black water : air buangan jamban (urin, tinja, dan air gelontoran) Grey water : air buangan mandi dan cuci Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : 1. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. 2. Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. Pendahuluan
I-3
Buku Putih Sanitasi
2013
Pengelolaan persampahan Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Termasuk dalam sanitasi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Drainase lingkungan/tersier Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, areal industri, dan perkantoran. Prohisan Meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, sanitasi di rumah tangga (5 pilar), dan sanitasi sekolah Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air tanah. Berdasarkan hasil kesepakatan dari Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 dan penilaian kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Aceh Jaya, kajian wilayah sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya mencakup 145 desa di 9 (sembilan) Kecamatan di kawasan Kabupaten Aceh Jaya. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2013-2017, visi pembangunan Kabupaten Aceh Jaya adalah “Kabupaten Aceh Jaya yang Maju, Damai, Sejahtera, dan Agamais yang didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Beriman dan Bertaqwa, serta sandang dan pangan yang kuat melalui Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA)” dengan misi : 1. Meningkatkan pertahanan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan dan penyediaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengembangkan muatan lokal serta penggerak kegiatan investasi; 2. Memelihara dan meningkatkan pembangunan infrastrukur dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana termasuk daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi potensi konflik akibat pembangunan yang dijalankan; 3. Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya diselenggarakan berdasarkan dukungan patisipatif masyarakat sebagai perencana awal dan berperan dalam pengawasan dan evaluasi sebagai penerima manfaat; 4. Memberi kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan perekonomian. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang hingga 20 tahun. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi: Pendahuluan
I-4
2013
Buku Putih Sanitasi
1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan 3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten; 2) karakteristik wilayah kabupaten; 3) isu strategis; dan 4) kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1) tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Propinsi Aceh dan nasional; 2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah tujuan yang ditetapkan Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya bertujuan untuk “Mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai wilayah agropolitan, minapolitan, agroforestry, agroindustri yang berwawasan lingkungan”. 1.3
Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi dan air minum Kabupaten Aceh Jaya pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Jaya yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi ini adalah :
Pendahuluan
I-5
Buku Putih Sanitasi
1.
2013
Menyediakan dasar dan acuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pengembangan sanitasi yang lebih terintegrasi;
2.
Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum;
3.
Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini;
4.
Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama;
5.
Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.
1.4
Metodologi Penyusunan buku putih sanitasi dan air minum ini dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, transaparan dan akuntabel. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Sumber Data a. Data Skunder meliputi : Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ badan/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta; Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat; Dokumen penting tingkat kabupaten dan dokumen strategi perencanaan lainnya, seperti : RPJMK, RPIJM, Renstra SKPK, RTRW, Laporan Pertanggungjawaban, dan lain-lain. b. Data Primer, merupakan data yang didapat dari hasil lapangan, seperti: hasil survey cepat Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan Aspek Promosi Higiene, Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/ SSA), Studi Komunikasi dan Pemetaan Media, dan Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/ EHRA). c. Data Persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang didapat berdasarkan hasil wawancara atau diskusi dengan OPD terutama yang terkait pada sektor sanitasi.
Pendahuluan
I-6
2013
Buku Putih Sanitasi
2.
Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : Desk Study (kajian Literature, data sekunder) Field Research (Observasi, wawancara responden) FGD dan in-depth interview Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.
3.
Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. a. Data yang dibutuhkan antara lain :
Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPK yang terkait langsung dengan sanitasi;
Data demografi yang diambil dari SKPK Bappeda Kabupaten Aceh Jaya;
Data PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012;
Data Aceh Jaya Dalam Angka 2012 Kabupaten Aceh Jaya;
Data Materi Teknis RTRW dan Data Tata Ruang bersumber dari Bappeda Kabupaten Aceh Jaya.
Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPK yang berkaitan dengan sanitasi.
Proses penyusunan BPS dari mulai penulisan/ dokumentasi sampai dengan penyepakatan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut: A.
Proses Penulisan/ Dokumentasi Buku Putih Sanitasi (BPS) Langkah-langkah penulisan/ dokumentasi Buku Putih Sanitasi meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Internalisasi Penyamaan Persepsi, menyangkut: Membangun kesepahaman pentingnya Buku Putih Sanitasi (BPS) Menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pokja 2. Penyiapan Profil Wilayah, meliputi: Pemahaman ruang lingkup sanitasi, dalam rangka menyepakati cakupan wilayah kajian Mengumpulkan data sekunder Mendiskusikan data dan sumber yang dibutuhkan untuk penyusunan profil wilayah
Pendahuluan
I-7
2013
Buku Putih Sanitasi
Menyusun profil wilayah 3. Penilaian Profil Sanitasi, meliputi kegiatan: Mendiskusikan, mempetakan dan menyepakati sistem sanitasi yang berlaku di Kabupaten Aceh Jaya Menyusun tabel data sekunder berdasarkan dokumen data sekunder Melakukan pengumpulan data primer dan hasil kajian Mengidentifikasi dan menyepakati permasalahan di masing-masing sub-sektor Mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang sedang berjalan 4. Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi, meliputi kegiatan: Menentukan awal area berisiko Menilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA Menentukan area berisiko Menetapkan awal prioritas pengembangan Memverifikasi hasil penetapan awal dengan melakukan kunjungan lapangan B.
Proses Penyepakatan Buku Putih Sanitasi (BPS) Proses penyepakatan Buku Putih Sanitasi (BPS) dapat dilakukan pada tahap Finalisasi Buku Putih Sanitasi, dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan pemeriksaan ulang terhadap draft Buku Putih Sanitasi Kabupaten Membuat ringkasan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Melakukan Konsultasi kepada Tim Pengarah Melakukan Konsultasi dengan DPRD Melakukan Konsultasi Publik Melakukan finalisasi Buku Putih Sanitasi dan pengesahan Bupati.
1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penyusunan Program Strategi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Aceh Jaya didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : A. Undang-undang: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2.
Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
I-8
2013
Buku Putih Sanitasi
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah : 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air;
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum;
Pendahuluan
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum;
I-9
Buku Putih Sanitasi
2013
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; C. Keputusan Presiden : 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
D. Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air;
2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
3.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
4.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
5.
Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
E. Keputusan Menteri : 1.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
2.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
3.
Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum;
Pendahuluan
I - 10
Buku Putih Sanitasi
4.
2013
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
5.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
6.
Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman;
7.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
8.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
9.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil; 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). F. Peraturan Daerah Provinsi Aceh
1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05;
3. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya. G. Surat Edaran Menteri 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 Tanggal 30 November 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Pendahuluan
I - 11
Buku Putih Sanitasi
2013
H. Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya 1. Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 35.c Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Jaya. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen RPJPK. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPK Aceh Jaya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari tujan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bentuk visi misi dan arah Pembangunan Nasional. Dokumen ini menjadi acuan dasar dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi, karena merupakan induk dari dokumen-dokumen daerah kabupaten. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen RPJM. RPJMK Aceh Jaya 2013 – 2017 adalah merupakan tahapan kedua dari penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005 – 2025 dan merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang secara langsung pada tahun 2012 yang dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMK khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan RPJMK. Isu – isu tentang pemeliharaan dan peningkatan pembangunan infrastrukur dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana termasuk daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi potensi konflik akibat pembangunan yang dijadikan sebagai Misi Kedua Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 20132017 yang tertuang dalam RPJMK serta isu-isu kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan perekonomian dijadikan sebagai Misi Keempat Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 2013-2017 yang tertuang dalam RPJMK. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Renstra. Renstra SKPK merupakan penjabaran dari RPJMK juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi. Renstra SKPK dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Buku Putih Sanitasi ini maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPK yang terkait dengan sanitasi. Pendahuluan
I - 12
Buku Putih Sanitasi
2013
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen RTRW. RTRW dipergunakan sebagai salah satu data dasar untuk penyusunan Buku Putih Sanitasi, dimana untuk tahun 2013 perkiraan luas kabupaten, luas kecamatan, luas desa serta jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. Buku Putih Sanitasi mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diharapkan terlaksananya implementasi dari Buku Putih Sanitasi.
Pendahuluan
I - 13
