Buku Putih Sanitasi Kota Makassar

Buku Putih Sanitasi Kota Makassar - 2011

POKJA AMPL

1. Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang

Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium, atau MDGs) mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, dengan target pencapaian pada tahun 2015. Delapan butir MGDs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator:  Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas  Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas

MDGs mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1% penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai, target MDGs ini harus juga menjadi target setiap pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Kota Makassar, pola perkembangan pembangunan yang terjadi masih cenderung berorientasikan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, dimana dampak yang berakibat pada perubahan lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian. Pola pembangunan yang secara besar-besaran dan kurang memperhatikan dampak lingkungan, sering menimbulkan permasalahan yang sulit diatasi misalnya, masalah pencemaran lingkungan, sering terjadi banjir, pembuangan sampah sembarangan, buangan air limbah yang tidak diolah dan langsung dibuang ke saluran drainase lingkungan atau kanal, dan permasalahan lingkungan lainnya. Berbagai persoalan tersebut diatas memiliki hubungan yang signifikan dengan kondisi cakupan layanan sanitasi bagi masyarakat yang belum merata dan belum menggambarkan kualitas yang memenuhi standar. Beberapa hal yang mendorong terjadinya kondisi tersebut diatas, juga disebabkan oleh lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan sanitasi sangat dibutuhkan informasi dasar yang aktual dan faktual terkait sarana dan prasarana serta akses layanan sanitasi yang ada di masyarakat, sehingga dapat dan mampu memetakan situasi sanitasi yang ada. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi yang ada saat ini. Buku putih yang merupakan potret situasi sanitasi suatu wilayah setidaknya mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis seperti: aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, serta aspek-aspek lain seperti keterlibatan para Bab I - Halaman 1


POKJA AMPL

pemangku kepentingan secara lebih luas. Secara umum Buku Putih Sanitasi akan mengandung substansi-substansi sebagai berikut:  Status (potret) terkini situasi sanitasi atau existing condition yang meliputi aspek teknis dan non-teknis.  Gambaran tentang kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang.  Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. Dokumen Buku Putih Sanitasi yang akan dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyusun dokumen perencanaan tentang kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi yang komprehensif di tingkat Kota Makassar

1.2.

Pengertian Dasar Sanitasi

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahaya sanitasi mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun). 1.2.1 Pengelolaan Air Limbah Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan Air limbah rumah tangga itu sendiri adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi tempat cuci, WC, serta tempat memasak. Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas dapur, kamar mandi dan air cucian dimana kuantitasnya antara 50- 70% dari rata-rata pemakaian air bersih (120-140 liter/orang/hari). Sumber air limbah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga, kantor, commercial buildy (hotel, restoran, rumah sakit), dan lain-lain. Yang umumnya Sumber air limbah domestik ini berasal dari kamar mandi, tempat cuci, dapur dan toilet/kakus. Pengolahan air limbah, sangat berkaitan dengan karakteristik air limbah. Air limbah rumah tangga jika dilihat dari sumbernya ada dua macam, yaitu:  Air limbah rumah tangga yang bersumber dari toilet/kakus (black water).  Air limbah rumah tangga non kakus (grey water).

Bab I - Halaman 2


POKJA AMPL

Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik) terdiri dari, :  Pengolahan Setempat (On Site), adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada di dalam persil (batas tanah yang memiliki), atau dengan kata lain pada titik dimana limbah tersebut timbul. Sarana sistem sanitasi setempat dapat secara individual maupun secara komunal seperti pada sarana MCK (Mandi, Cuci dan Kakus). Beberapa contoh sarana sanitasi dengan sistem pembuangan secara setempat antara lain: 1. Kakus Cemplung 2. Cubluk 3. Tangki Septik 4. Pengolahan Septage (kombinasi lumpur tinja, scum, dan cairan yang di pompa dari tangki septik)  Pengolahan Terpusat (Off Site), adalah suatu sistem pembuangan air limbah yang mengalirkan air limbah dari sumbernya ke saluran air limbah kota, kemudian saluran air limbah kota akan mengumpulkan dan mengalirkan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk di olah, sebelum dibuang ke Badan Air Penerima (BAP) dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Sistem terpusat yang menggunakan perpipaan disebut sistem perpipaan atau sewerage system. Contoh Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL): 1. Kolam stabilisasi 2. Activated Sludge (proses lumpur aktif) 3. Rotating Biological Contrator (RBC) 4. Oxidation Ditch (Parit Oksidasi) 5. UASB

1.2.2 Pengelolaan Persampahan Sedangkan penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi sampah manusia, sampah alam, sampah industri, sampah konsumsi, sampah pertambangan, hingga sampah nuklir. Sedangkan untuk sifatnya, sampah digolongkan menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya atau sampah/limbah B3.  Sampah Anorganik Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan melalui proses yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan pengecualian. Berdasarkan asalnya, kertas koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik.

Bab I - Halaman 3


POKJA AMPL



Sampah organik Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.



Sampah berbahaya atas sampah/limbah B3 Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Sumber-sumber Sampah:  Sampah Pemukiman/rumah tangga Biasanya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, bekas perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, Sampah/kebun/halaman, dan lain-lain. 

Sampah Pertanian dan Perkebunan Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.



Sampah Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi, baja, kaca, dan kaleng.



Sampah Perdagangan dan Perkantoran Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta, biasanya terdiri dari kertas, alat tulismenulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.



Sampah Industri Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

Bab I - Halaman 4


POKJA AMPL

1.2.3 Pengelolaan Drainase Saluran drainase, baik yang alami maupun buatan, yang berada dan/atau melintasi dalam wilayah administrasi kota, dibagi menjadi dua golongan, yaitu saluran drainase regional dan saluran drainase kota.  Saluran drainase regional yaitu saluran drainase yang berawal dari luar batas administrasi kota, hulunya berada relatif jauh dari batas kota, lajur salurannya melintasi wilayah kota.  Saluran drainase kota adalah saluran drainase yang mempunyai hulu/awalan aliran berada di dalam wilayah kota. Saluran drainase kota mungkin bermuara pada saluran drainase regional, baik yang berada di wilayah kota maupun yang berada di luar wilayah batas kota. Saluran kota yang bermuara di luar batas kota, bagian lajur yang berada di luar batas kota dapat disebut jalur saluran drainase regional. Saluran drainase kota dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1. Drainase Mayor I, di mana mempunyai Luas Daerah Pengaliran (DPS) lebih besar dari 100 Ha. 2. Drainase Mayor II, di mana mempunyai Luas Daerah Pengaliran (DPS) 50-100 Ha. 3. Drainase Minor, di mana mempunyai Luas Daerah Pengaliran (DPS)- nya < 50 Ha. Sedangkan drainase minor dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  Saluran drainase induk, di mana mempunyai DPS antara 25-50 Ha, juga dapat disebut saluran drainase primer.  Saluran drainase cabang, dimana mempunyai DPS antara 5-25 Ha, juga disebut saluran drainase sekunder.  Saluran drainase awalan, di mana mempunyai DPS antara 0-5 Ha, juga disebut saluran drainase tersier. Dari sisi bukaannya, saluran drainase ada 2 macam, yaitu : 1. Saluran tertutup Berfungsi mengalirkan air, baik yang sudah tercemar maupun yang belum tercemar, saluran ini dibangun untuk daerah dengan kepadatan tinggi dan lahan yang sempit, misalnya komersil, perkantoran dll. 2. Saluran terbuka Saluran terbuka berfungsi untuk menyalurkan air yang belum tercemar atau kualitasnya tidak membahayakan. Lokasinya terletak pada daearh yang masih tersedia lahan seta tidak pada daerah yang sibuk.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Makassar Tahun 2011 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kota Makassar saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Makassar ini adalah untuk:  Memberi informasi sarana sanitasi yang tersedia saat ini secara komprehensif.  Melakukan analisis permasalahan sanitasi dipandang dari segala aspek.  Menjadi bahan informasi bagi semua stakeholder dalam memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan.  Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota. Bab I - Halaman 5


POKJA AMPL

1.4. Pendekatan Dan Metodologi Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Makassar Tahun 2011 ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait dan kemudian didukung dengan Studi EHRA (Envirovment Health and Risk Assassement) dan studi terkait sanitasi lainnya. Analisa yang digunakan analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui pencapaian akses layanan sanitasi bagi masyarakat Kota Makassar. Penentuan area/kawasan rawan sanitasi dengan resiko tinggi digunakan analisa kuantitatif yang didasarkan pada analisa data sekunder dan hasil studi sanitasi lingkungan di Kota Makassar.

1.5. Posisi Buku Putih Seluruh sumber informasi dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Makassar tahun 2011 ini akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Kota Makassar. Dokumen Buku Putih akan menjadi dokumen hidup serta menjadi pusat data dan informasi untuk masalah sanitasi di Kota Makassar, sehingga keberadaan buku putih perlu dilakukan review dan pembaruan (update) data secara periodik.

1.6. Sumber Data

Gambar 1.1 Workshop Pokja AMPL dalam Penyusunan Buku Putih Kota Makassar

1.6 Sumber Data Sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Buku Putih ini didasarkan dari data sekunder yang tersedia baik dari SKPD Pemerintah Kota Makassar dan instansi terkait lainnya serta data primer hasil survey Studi EHRA (Envirovment Health and Risk Assassement) dan studi terkait sanitasi lainnya.

Bab I - Halaman 6


POKJA AMPL

1.7. Peraturan Perundangan Dasar hukum yang mendasari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Makassar 2011 sebagai berikut: Undang-undang :  Undang-undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolan Lingkungan Hidup.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.  Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Peraturan Pemerintah :  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ttahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Keputusan Presiden :  Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.  Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri.  RPJM Nasional (2009 – 2014) dan RPJP Nasional (2005 – 2030) Peraturan Daerah Propinsi :  Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Sulawesi Selatan

Pengelolaan kualitas Air dan

Peraturan Daerah Kota Makassar :  Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar

Bab I - Halaman 7


   

POKJA AMPL

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Makassar tahun 2005-2025 Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2009 RPJMD Kota makassar 2009-2014 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Tahun 2011 sedang dilakukan revisi RTRW 2010-2030) RPJPD Kota Makassar (2009-2014)

Bab I - Halaman 8

Buku Putih Sanitasi Kota Makassar

Recommend Documents