BUKU PUTIH SANITASI
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapatdilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan saranasanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Salah satu sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs) adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Indonesia memiliki sistem sanitasi perkotaan yang terendah di Asia.Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat terbuka dan sebagainya, yang sangat potensial mencemari lingkungan. Urbanisasi masyarakat dari perdesaan ke perkotaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh (slum area) di perkotaan. Masyarakat perdesaan yang pada umumnya tidak memiliki ketrampilan yang memadai menggiring mereka untuk bekerja disektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah. Kalangan masyarakat inilah yang termarjinalkan menjadi masyarakat miskin perkotaan (urban poor). Tingginya harga lahan untuk permukiman di perkotaan menyebabkan masyarakat miskin perkotaan ini menempati lahan kota secara ilegal seperti bantaran sungai, pesisir pantai dan lahan terbuka Kabupaten lainnya, sehingga terbentuklah kawasan–kawasan kumuh. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten Lampung Tengah untuk menyusun Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip : (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan Buku Putih dan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masingmasing SKPD terkait. Untuk mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa Study pendukung seperti : Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-1
BUKU PUTIH SANITASI 1.2.
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Landasan Gerak. 1.2.1. Difinisi dan Ruang Lingkup Sanitasi. A. Divinisi Sanitasi. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i) air limbah. ii) persampahan. iii) drainase tersier. B. Ruang Lingkup Sanitasi Lingkup Kegiatan penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Lampung Tengah meliputi : 1. Air limbah domestik Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : - Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. - Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam septic tank. Septic tank dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran kota, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah. 2. Pengelolaan persampahan Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 3. Drainase lingkungan/tersier Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, areal industri, dan perkantoran. 4. PHBS Aspek non-teknis dari sanitasi: meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan sanitasi di rumah tangga. 1.2.2. Kesepakatan Mengenai Wilayah Kajian Buku Putih dan SSK Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten Lampung POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-2
BUKU PUTIH SANITASI
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tengah melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Lampung Tengah yang difokuskan di 304 Kampung lokasi kajian (zona sanitasi prioritas). Zona sanitasi prioritas tersebut berada di 28 kecamatan. Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten kota yang disebut White Book atau Buku Putih. 1.2.3. Visi Misi Kabupaten Lampung Tengah A. Visi Kabupaten Lampung Tengah Posisi Lampung Tengah yang strategis dan ketersediaan sumber daya yang melimpah harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, melalui pengembangan agribisnis yang tertata dengan baik dan mampu memberikan multiflier efek bagi perkembangan aktivitas perekonomian, peningkatan penerimaan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan pelaksanaan proses pembangunan agar dapat berkelanjutan serta tidak menimbulkan dampak negatif, maka aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup harus menjadi komitmen dan perhatian dengan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta dunia usaha. Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, termasuk pertimbangan akan potensi wilayah dan dinamika Pembangunan pada masa akan datang, maka Visi Pembangunan Lampung Tengah yang akan diwujudkan pada Tahun 2015 adalah : “Terwujudnya Lampung Tengah sebagai “Bumi Agribisnis” yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas PRIMA”. B. Misi Kabupaten Lampung Tengah Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya daerah. Maka untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah 2011-2015 tersebut, Misi yang akan dilakukan adalah :
a. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan serta Keamanan Masyarakat melalui Pendekatan Keagamaan, Budaya, Politik, Hukum secara Demokratis dan Berkeadilan.
b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas pada Wilayah-
Wilayah Perkampungan, Sentra-Sentra Produksi, dan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru secara Seimbang, Selaras dan Serasi. c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. d. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian berbasis Agribisnis yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Dunia Usaha. e. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bertanggung Jawab serta Mampu Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. f. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan secara berkelanjutan. 1.3.
Maksud dan Tujuan. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi dan air minum Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-3
BUKU PUTIH SANITASI
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini adalah : 1. Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum. 2. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder) diKabupaten Lampung Tengah. 3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 1.4.
Metodologi. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Jenis Data Jenis data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lampung Tengah meliputi : a. Data primer yaitu data yang bersumber dari Study Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) yaitu observasi lapangan yang dillakukan, dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan. b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD terkait, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Lampung Tengah secara umum. 2) Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : - Desk Study (kajian Literature, data sekunder) - Field Research (Observasi, wawancara responden) - FGD dan in-depth interview Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 3) Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. a. Data yang dibutuhkan antara lain : - Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi. - Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kabupaten Lampung Tengah. - Data sosial ekonomi yang diambildari data PDRB Kabupaten Lampung Tengah. - Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan sanitasi. - Data tata ruang bersumber dari Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. b. Teknik pengumpulan data : - Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll). - Field Research (observasi, wawancara responden). - FGD dan indepth interview. c. Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .
POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-4
BUKU PUTIH SANITASI
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
4) Proses Penulisan dan Penyepakatan Buku Putih Sanitasi Proses Penulisan dan penyepakatan buku putih sanitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Internalisasi Penyamaan Persepsi Disepakatinya Rencana Kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota Ditulisnya input/masukan untuk Buku Putih, khususnya “Bab 1: Pendahuluan” b. Penyiapan Profil Wilayah Terkumpulnya data sekunder Input untuk “Bab 1 Pendahuluan” dan “Bab 2: Gambaran Umum Wilayah c. Peneliaian Profil Sanitasi Disusunnya peta sistem sanitasi masing-masing sub-sektor Tersedianya hasil survei/studi/kajian yang disyaratkan untuk penyusunan Buku Putih Input untuk Bab 2, 3, dan 4 Buku Putih. d. Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Penentuan Awal Area Berisiko Nilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA Penentuan Area Berisiko Penetapan Awal Prioritas Pengembangan Verifikasi Hasil Penetapan Awal dengan Melakukan Kunjungan Lapangan Konsultasi dengan SKPD Terkait dan Tetapkan Prioritas Pengembangan Input untuk Buku Putih, khususnya Bab 5 e. Finalisasi Buku Putih Sanitasi Kompilasi dan Periksa draft Buku Putih Kabupaten/Kota Siapkan Ringkasan Buku Putih Kabupaten/Kota Konsultasi draf Buku Putih dengan Tim Pengarah Perbaikan draft Buku Putih dari masukan Tim Pengarah Adakan Konsultasi Publik Buku Putih atau Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Finalisasi Buku Putih Kabupaten/Kota Advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan atas Buku Putih 1.5.
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain. 1.5.1. Posisi, Fungsi dan Peran Buku PutihSanitasi Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Lampung Tengah. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat Kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun,semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi 1.5.2.
Peraturan Perundangan Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lampung Tengah berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku ditingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-5
BUKU PUTIH SANITASI
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
A. Undang-undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. B. Peraturan Pemerintah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. C. Keputusan Presiden : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. D. Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-6
BUKU PUTIH SANITASI 4.
PPSP
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
E. Keputusan Menteri : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). F. Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 1. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Tengah.
POKJA PPSP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012
I-7
