BAB 1 PENDAHULUAN. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Latar Belakang

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2014

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannnya sehari-hari. Kondisi sanitasi suatu masyarakat dapat menjadi gambaran tingkat kehidupannya.

Bila

sanitasinya baik, masyarakat itu dalam keadaan sejahtera. Demikian pula sebaliknya, bila keadaan sanitasinya buruk, dapat menjadi gambaran bahwasanya terjadi penurunan kualitas hidup akibat gangguan kesehatan dan oleh karenanya sangat berkaitan erat dengan kemampuan keuangan ataupun tingkat pendidikannya. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata ”Sanitasi ” juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. (Sumber : http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 22 April 2014)

Khusus untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak memadainya sistem sanitasi berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan lingkungan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kondisi sanitasi melalui pendekatan menyeluruh berskala kota. Pendekatan ini dimulai dengan Pembentukan Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Salah satu tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk mensinergikan kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi (Air Limbah Domestik, Drainase, Persampahan dan PHBS) dalam satu wadah guna memperbaiki kinerja dan konsep sanitasi di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pokja Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan pertemuan rutin untuk mengumpulkan, mengkaji serta menganalisa data dalam rangka memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil pengumpulan, kajian dan analisa data tersebut disajikan dalam sebuah dokumen yang disebut Buku Putih Sanitasi.

1


Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen yang berisi hasil pengkajian dan pemetaan kondisi aktual dan profil sanitasi kabupaten/kota yang dijadikan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kabupaten/kota” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi. Buku Putih Sanitasi ini disusun berdasarkan empat karakteristik utama yaitu : 1) Berdasarkan data aktual. 2) Berskala kota. 3) Disusun sendiri oleh kabupaten/kota. 4) Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara ini adalah untuk menyediakan dasar dan acuan bagi dimulainya pekerjaan pengembangan sanitasi yang lebih terintegrasi. Disamping itu, buku ini juga nantinya dapat menjadi panduan kebijakan kabupaten/kota dalam kegiatan pengelolaan sanitasi, termasuk didalamnya adalah penetapan prioritas dalam pengembangan sanitasi skala kota yang mencakup strategi sanitasi, rencana tindak serta anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi. Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut : 1.

Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten/kota saat ini yang meliputi Air Limbah Domestik, Drainase, Persampahan dan PHBS, untuk menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih Sanitasi disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara;

2.

Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang lebih jelas dan tepat sasaran;

3.

Buku Putih Sanitasi dapat dijadikan acuan Strategi Sanitasi Kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);

4.

Buku Putih Sanitasi dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang Air Limbah Domestik, Drainase, Persampahan dan PHBS;

2


5.

Buku Putih Sanitasi dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi;

6.

Buku Putih Sanitasi juga digunakan untuk mengarahkan implementasi pembangunan sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.2 Landasan Gerak Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah dan sampah secara higienis. Hal ini akan berkontribusi pada kebersihan dan lingkungan hidup yang sehat, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya (Sumber: Tahap B Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota).

Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut : 1.

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan air limbah rumah tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a.

Pengolahan On Site menggunakan sistem tangki septik atau cubluk dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.

b.

Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat ataupun komunal.

2.

Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri E.coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam tangki septik. Tangki septik dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran primer/sekunder, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah.

3.

Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 3


Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Di dalam pengelolaan sampah dikenal istilah sampah spesifik dan sampah non spesifik. 4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mengalirkan air permukaan. Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di permukiman atau jalan. Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air. Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage. Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan.

Kajian wilayah sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi sebagian wilayah administrasi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan fokus utama wilayah kajian adalah wilayah yang termasuk kategori kawasan perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berdasarkan kesepakatan Pokja. Penentuan stratifikasi kecamatan dilakukan oleh Pokja berdasarkan 4 (empat) kriteria stratifikasi untuk menunjukkan indikasi awal lingkungan beresiko kecamatan. Kriteria utama penetapan stratifikasi tersebut adalah : a. Kepadatan Penduduk b. Angka Kemiskinan c. Daerah/wilayah yang dialiri sungai/saluran drainase/saluran irigasi yang berpotensi digunakan atau telah digunakan sebagai sarana MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat. d. Daerah terkena banjir dan dinilai mengganggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, luas genangan/banjir dan lamanya surut air.

4


Wilayah Kecamatan yang menjadi area survey EHRA berdasarkan sistem stratafikasi adalah : 1. Kecamatan Kualuh Hulu 2. Kecamatan Kualuh Selatan 3. Kecamatan Kualuh Hilir 4. Kecamatan Kualuh Leidong 5. Kecamatan Aek Natas 6. Kecamatan Aek Kuo 7. Kecamatan Marbau 8. Kecamatan NA IX-X

Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara Dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2015 dengan berdasarkan potensi, kondisi serta letak geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka ditetapkan visi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah : “TERWUJUDNYA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA “.

Adapun maksud yang terkandung dalam Visi di atas adalah sebagai berikut : 1). Sejahtera Dimaksudkan, bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara bebas dari pengangguran, bebas dari kemiskinan, cukup secara ekonomi, baik kualitas sumberdaya manusianya, baik derajat kesehatannya, tinggi tingkat pendidikannya, dan maju ekonomi daerahnya. 2). Iman dan Takwa Dimaksudkan bahwa masyarakat Labuhanbatu Utara taat melaksanakan ibadah, berakhlak mulia dan luhur, beramal shalih, dan harmonis jalinan hubungan sosialnya. Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut : • Misi 1

: ”Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik” Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan bebas korupsi dengan sasaran :

5


• Misi 2

a.

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

b.

Pelayanan publik yang berkualitas

c.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

d.

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan

e.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah

: ”Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan sasaran : a.

Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

b.

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

c.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektorsektor perekonomian utama.

d.

Terwujudnya keluarga kecil sejahtera

e.

Terlindunginya sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berpihak Pada Pengentasan Kemiskinan (Pro Poor), Pembukaan Lapangan Kerja (Pro Job), dan Pertumbuhan Ekonomi (Pro Growth), dengan sasaran : a.

Terciptanya lapangan kerja baru

b.

Membaiknya iklim investasi dan usaha

c.

Meningkatmya produksi dan daya saing produk pertanian, perikanan, kehutanan, Industri Kecil Menengahi, Koperasi dan UMKM.

• Misi 3

: ” Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat” yaitu : 1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran : a.

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan pada pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.

b. Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (sekolah, guru dan peralatan pendukung). 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran: a.

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

b. Meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta cakupan bayi dengan ASI eksklusif. 6


c. • Misi 4

Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

: ”Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat” yaitu : 1. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, distribusi dan keamanan bahan pangan dengan sasaran :

• Misi 5

a.

Terjaminnya ketersediaan bahan pangan.

b.

Terjaminnya distribusi, dan keterjangkauan bahan pangan.

: ”Pembenahan infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum” yaitu : 1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan

sarana prasarana pelayanan

publik dengan sasaran :

• Misi 6

a.

Pembangunan sarana perkantoran dan pelayanan umum lainnya

b.

Perbaikan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan.

c.

Terpenuhinya kebutuhan saluran irigasi dan sarana air minum.

: ”Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan” sebagai berikut : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dalam suasana Kerukunan Hidup Beragama yang Harmonis dan Dimanis dengan sasaran : a.

Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama;

b.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman keagamaan;

c.

Internalisasi Nilai Keagamaan dalam Penanggulangan Masalah Sosial dan Pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada tahun 2014 ini sedang proses pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2031. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011-2031 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu ”Terwujudnya masyarakat Labuhanbatu Utara yang sejahtera melalui pemanfaatan ruang yang berbasis agro, budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal”.

7


1.3 Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah untuk memberikan gambaran/informasi yang lengkap, jelas dan aktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini sebagai dasar untuk perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan Buku Putih Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah : 1.

Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten.

2.

Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi dan menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan.

3.

Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi (priority setting)

4.

Bahan masukan untuk penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Labuhanbatu Utara jangka menengah.

5.

Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama.

1.4 Metodologi Untuk lebih memahami proses kegiatan Penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Metode Penyusunan a.

Pengumpulan data sekunder yakni melalui arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait sanitasi baik langsung maupun tidak langsung, misalnya berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.

8


b.

Pendalaman Data Sekunder Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi data lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan : 

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Ketua Tim Teknis Pokja.



Meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh

(survey dan

observasi). 

Diskusi yang bersifat teknis dan mendalam (focus group discussion), dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang sanitasi.

c.

Pengumpulan data primer melalui beberapa narasumber yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait sanitasi untuk klarifikasi data-data dengan pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Data Primer dikumpulkan melalui survai terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti :

Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survai peran media dalam perencanaan sanitasi, survai kelembagaan, survai keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survai keuangan, serta survai peran serta masyarakat dan gender. 2. Metode Analisa a.

Analisa SWOT Analisa

SWOT

merupakan

suatu

proses

penarikan

kesimpulan

dengan

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dari sebuah kajian. Pada tahap awal dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari berbagai faktor kajian untuk menciptakan strategi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Setiap strategi yang disusun diharapkan supaya dapat memaksimalkan peluang yang ada, meminimalkan tantangan yang akan dihadapi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

9


b.

Analisa Triangulasi Metode analisa ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai hasil kajian yang setara. Prinsip utamanya adalah tiga magnet kesimpulan untuk setiap tingkatan aspek permasalahan yang setara dianalisa secara kualitatif atau kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan terhadap sebuah permasalahan.

3. Tahapan Penyusunan Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1.5.1 Dasar Hukum Kegiatan pengembangan sanitasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang meliputi : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

3.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10


6.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869),

7.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8.

Undang-Undang Nomor 250 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 11


15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, 19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, 21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, 26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, 28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, 30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengeloaan Sumber Daya Air, 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Sumber Daya Air, 32. Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan, 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 648-2161/Kep/Bangda/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 648-1726/Kep/Bangda/2013 12


Tentang Penetapan Kabupaten atau Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2014; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2030; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015; 37. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014.

1.5.2. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya a. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan Buku Putih Sanitasi. Salah satu misi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang tertuang dalam RPJMD yakni misi kelima ”Pembenahan infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum” dengan sasarannya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan

sarana prasarana pelayanan publik dengan Pembangunan sarana

perkantoran dan pelayanan umum lainnya, Perbaikan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan, Terpenuhinya kebutuhan saluran irigasi dan sarana air minum, dengan demikian akan tercapai visi yang tertuang dalam RPJMD yakni “TERWUJUDNYA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA “

b. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra SKPD Renstra SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi. Renstra SKPD dipergunakan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD, salah satunya Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Maka

13

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2014 implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPD yang terkait dengan sanitasi.

c. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Utara RTRW sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan secara tertib, efektif dan efisien termasuk untuk mengalokasikan dan mewujudkan keharmonisan pengelolaan lingkungan dimana dokumen RTRW memuat salah satu Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan yang difokuskan kepada peningkatan kualitas permukiman perkotaan maupun perdesaan meliputi Rencana Pengelolaan Persampahan Air Limbah, Drainase dan Rencana Penyediaan Sistem Air Bersih. Oleh sebab itu, Buku Putih Sanitasi mengarah pada operasionalisasi teknis sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dapat terlaksana implementasi dari Buku Putih Sanitasi.

d. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Labuhanbatu Utara RPIJM merupakan dokumen teknis operasional pembangunan Infrastruktur Bidang PU/Cipta Karya yang berisikan rencana program dan investasi dalam jangka waktu lima tahun yang mencakup sektor-sektor yang ada di lingkungan Ditjen Cipta Karya yaitu Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (persampahan, air limbah dan drainase). RPIJM disusun dengan mengacu pada kebijakan spasial (RTRW), sektoral (RPJM) baik ditingkat nasional maupun daerah. Disamping itu juga mengacu pada kebijakan dan strategi perkotaan nasional maupun daerah termasuk antara lain RI-SPAM, SSK, dan RTBL. SSK adalah dokumen rencana strategis dan rencana tindak jangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi berdasarkan data aktual (Buku Putih Sanitasi) yang berpedoman pada target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

14


e. Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Salah satu tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi adalah memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium Development Goals (MDGs) yakni Tujuan (Goal) 7 yaitu Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Pencapaian target Goal 7 berdasarkan salah satu indikator, yaitu : Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, sistem drainase) sehingga perlu percepatan dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan sanitasi.

15

BAB 1 PENDAHULUAN. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Labuhanbatu Utara, Latar Belakang

Recommend Documents