Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
PENDAHULUAN
Bab I
1.1. Latar Belakang
S
Sektor
sanitasi
merupakan
sudah
prioritas
selayaknya peningkatan
pelayanan publik mengingat sebagian besar penduduk
Indonesia belum
dapat
menikmati sarana sanitasi yang memadai, terutama
masyarakat
yang
berada
di
lingkungan pak kumis ( padat, kumuh dan miskin ). Akibat langsung dari kondisi tersebut adalah masih tingginya angka kesakitan bahkan kematian penyakit berbasis lingkungan. Untuk mengatasi kejadian penyakit menular, Kabupaten Sukoharjo setiap tahunya memerlukan biaya ratusan juta rupiah yang tentunya sangat membebani keuangan pemerintah daerah. Apabila dianalisa, akibat yang tidak langsung dari buruknya kondisi sanitasi juga cukup merugikan masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini menjadi
tantangan
bagi
pemerintah
untuk
mencapai
target
Millennium
Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia. Kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Setidaknya ada enam hal yang menggambarkan belum memadainya kondisi sanitasi di Kabupaten Sukoharjo yaitu : 1. Cakupan rumah sehat, akses penduduk terhadap jamban dan sarana air bersih belum mencapai target yang ditetapkan. 2. Limbah industri dan rumah tangga sebagian besar masih dibuang langsung ke lingkungan. 3. Wilayah genangan air masih cukup banyak yang tersebar di wilayah kecamatan / desa 4. Pemahaman dan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) belum sesuai target Tahun 2010 dari 167 desa, yang menyatakan desa ODF baru 1 desa. 5. Kepatuhan msyarakat dan kelompok usaha terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkungan masih rendah bahkan cenderung mengabaikan.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
1
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 6. Masih adanya pemukiman yang kumuh terutama disebagian wilayah Kecamatan Kartasura, Grogol dan Mojolaban
Hal tersebut di atas mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan program bersama lintas sektor dan lintas departemen yang tergabung dalam Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), yang telah mempersiapkan skenario
besar
berupa
replikasi
penyusunan strategi pembangunan sanitasi di 330 Kota/Kabupaten agar pembangunan di daerah berjalan dengan efektif, bersifat menyeluruh, dan berkelanjutan. Program ini lahir tak lepas dari kondisi sanitasi 330 Kota/Kabupaten atau kawasan perkotaan yang memprihatinkan. Program yang berlangsung 2011-2015 ini berjalan sesuai dengan tiga target pembangunan sanitasi, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2014; 2) Penanganan sampah melalui pengurangan timbulan dari sumber dan penerapan sistem sanitary landfill untuk TPA dengan prioritas di 240 kota; 3) Pengurangan genangan air di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha. Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep sanitasi masyarakat. Keikutsertaan Kabupaten Sukoharjo dalam PPSP didahului dengan adanya surat tentang Pernyataan Minat Ikut Serta Dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang ditandatangani oleh
Bupati
Permukiman
Sukoharjo dan
tanggal
Perumahan
26
September
BAPPENAS
2010
selaku
ketua
kepada I
Tim
Direktur Teknis
Pembangunan Sanitasi. PPSP Kabupaten Sukoharjo mulai dilaksanakan bulan Februari 2011 sebagai
implementasi
dari
Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor:
050/2615/VI/Bangda Tanggal 5 Nopember 2009 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sanitasi di Daerah. Pelaksanaan Kegiatan yang diawali dari Rapat Koordinasi Intern Bappeda Kabupaten Sukoharjo yang kemudian di tindak lanjuti dengan Study Komparasi ke Kota Blitar. Kemudian melaksanakan Konsultasi ke Bappenas dan Kementerian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya pada bulan April tahun 2011, juga telah melaksanakan Sosialisasi Program PPSP dengan peserta Bidan Desa, PKK Kelurahan/Desa, Pokja AMPL tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
2
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Dalam rangka melaksanakan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Serta Petugas Survei Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 dengan Nomor : 690.05/201/2011, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.
Disamping itu juga telah membentuk Kelompok Kerja
Dan Tim Teknis Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 dengan Nomor : 690.05/202/2011, yang di ketuai oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten Sukoharjo sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten Sukoharjo melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Sukoharjo yang difokuskan di 167 desa/kelurahan lokasi kajian (zona sanitasi prioritas). Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten kota yang disebut White Book atau Buku Putih. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual, (2) berskala Kabupaten, (3) disusun sendiri oleh Kabupaten: dari, oleh, dan untuk Kabupaten, (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang
demikian,
kabupaten
harus
mampu
memetakan
situasi
sanitasi
wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 ini merupakan Buku Putih Sanitasi yang pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masing-masing Dinas / SKPD terkait. Data sekunder tersebut juga didukung dari hasil beberapa survey pendukung seperti : Environment Health Risk Assessment (EHRA), survey kelembagaan dan survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
3
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Buku Putih Sanitasi
ini
telah dibahas bersama para pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam konsultasi publik. Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. Konsultasi Publik tersebut juga telah membahas tujuan PPSP dan peluang peningkatan struktural sanitasi jangka pendek dan jangka menengah. Buku Putih tersedia setelah dilaksanakannya berbagai studi, dan kegiatan pengumpulan data baik sekunder maupun primer serta data tambahan sesuai masukan dari lokakarya draft Buku Putih. Buku Putih merupakan dasar yang kuat untuk pembahasan mengenai tahapan, kebutuhan dan prioritas peningkatan
sanitasi
yang
akan
dituangkan
dalam
Strategi
Sanitasi
Kabupaten/Kota Jangka Menengah (City Sanitation Strategy) yaitu tahun 20112015. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kabupaten yang baru akan disusun, artinya Buku Putih ini
akan mengikuti
kemajuan rencana-rencana
dalam hal
pengembangan sanitasi kabupaten. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 ini disusun dalam rangkaian bab, dari Bab I sampai dengan Bab VI, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I, menguraikan tentang latar belakang, Pengertian Dasar Sanitasi, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan, pendekatan dan metodologi, Manfaat Buku Putih dalam Perencanaan Strategis Sanitasi Kabpaten Sukoharjo; Sumber Data,Pemahaman Dasar untuk Penyusunan Rencana Srategi Sanitasi, dan Dasar Hukum Penyusnan. BAB II, menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Sukoharjo. BAB III, menguraikan tentang profil sanitasi di Kabupaten Sukoharjo, yang memuat gambaran kondisi kesehatan lingkungan, sistem sanitasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, rencana sistem kedepan, permasalahan utama yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan, serta inisiatif baru penyelesaian masalah yang ada, dan out line masing-masing sistem sanitasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. BAB IV, menguraikan tentang profil rencana program pengembangan sanitasi yang sedang berjalan. BAB V, menguraikan tentang indikasi permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi. BAB VI, menguraikan tentang penutup dan kesimpulan.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
4
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASI Pengertian sanitasi dalam arti sempit, yakni limbah rumah tangga. Persampahan adalah bagian dari sanitasi karena merupakan sisa limbah padat yang keluar dari rumah tangga permukiman. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan dan atau pengelolaan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: 1. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a.
Pengolahan
On
Site
menggunakan
sistem
septik-tank
dengan
peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b.
Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.
2. Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam septic tank. Septic tank dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran kota, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah. 3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
5
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 5. Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Sukoharjo saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk : 1. Memberikan gambaran konkret tentang kondisi sanitasi Kabupaten Sukoharjo saat ini sebagai bahan dasar dan pertimbangan penyusunan rencana peningkatan sanitasi kota di masa yang akan datang. 2. Buku ini dapat dipergunakan oleh semua unsur pemangku kepentingan memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan. 3. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
1.4. PENDEKATAN DAN METODODOLOGI. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.4.1. Metode Penyusunan Ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penyusunan data yang digunakan dalam penulisan Buku Putih Sanitasi secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
6
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 a. Sumber Data 1)
Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya; yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
2)
Narasumber, yang terdiri dari; beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.
b. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Hal ini disebabkan
banyak
dokumen
kegiatan
program
yang
mampu
memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi dalam masa kini. Untuk beberapa
mendukung data survey
terkait
sekunder tersebut
dengan
pengelolaan
juga dilakukan sanitasi
seperti:
Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.
1.4.2. Tahapan Penyusunan Penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
a. Penetapan Lingkup Buku Putih Penetapan lingkup ini sangat penting untuk memastikan bahwa Pokja memahami dengan baik tentang pengertian Buku Putih dan memahami tujuan disusunnya Buku Putih. Tahap ini merupakan proses konsolidasi awal bagi Pokja khususnya untuk menyepakati beberapa hal seperti :
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
7
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 1)
Jenis informasi dan sumbernya
2)
Cakupan wilayah pemetaan
3)
Metode analisis
4)
Pembagian tugas dan pelaporan
5)
Rencana penetapan kawasan prioritas
6)
Kemungkinan melibatkan pihak luar
7)
Jadwal kerja penyusunan Buku Putih
Proses ini bisa dijalankan melalui pertemuan-pertemuan Pokja, termasuk Konsultasi Publik Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi.
b. Pemetaan Secara Cepat Situasi Sanitasi Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder. Data sekunder dihimpun dari berbagai sumber data
seperti
SKPD,
Dokumen-dokumen
yang
dimiliki
kabupaten
(penelitian, dokumen perencanaan), pemerintah pusat, publikasi media atau yang dimiliki LSM. Paling tidak yang harus diperoleh adalah ; data populasi dan proyeksinya, kemiskinan dan keluarga miskin, sarana dan prasarana sanitasi, tata ruang wilayah, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, aspek gender dan kemiskinan, kepadatan penduduk, kesehatan masyarakat, cakupan layanan sanitasi, keuangan serta komunikasi dan media. Data-data tersebut tersedia di SKPD, jadi bisa diperoleh dengan mudah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalahsebagai berikut : 1) Data harus diverifikasi kebenarannya. Ini bisa dilakukan dengan cross-check dengan data dari sumber lain (jika memang tersedia) 2) Data
harus
dikonsolidasikan
Selanjutnya
Pokja
harus
dan
disusun
menyepakati
secara
hasil
sistematis.
verifikasi
dan
penyusunan data tersebut. 3) Selanjutnya dilakukan analisis untuk memetakan situasi sanitasi, baik aspek teknis (sarana prasarana) maupun aspek non-teknis. Melalui pemetaan secara cepat ini Pokja sudah bisa mengetahui: a) Potret umum kondisi sanitasi di kota/kabupatennya (termasuk kawasan berisiko sanitasi) b) Hal-hal
yang
masih
perlu
dilengkapi
untuk
mempertajam
pemetaan situasi sanitasi cepat ini agar penyusunan Buku Putih lebih berkualitas.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
8
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 c. Konsep dan Finalisasi Buku Putih Pokja perlu memutakhirkan datanya untuk mempertajam pemetaan cepat/awal
melalui
pengumpulan
data
primer
dan
beberapa
kajian/studi, yang diantaranya adalah: 1) EHRA Survei Environmental Health Risk Assessment/EHRA atau penilaian risiko
kesehatan
lingkungan
dimaksudkan
untuk
mengetahui
penerapan PHBS di masyarakat dan sarana sanitasi yang dimiliki rumah tangga. Karena informasi diperoleh secara langsung (primer) dari
masyarakat,
maka
EHRA
jelas
akan
melengkapi
dan
mempertajam data sekunder yang telah dimiliki Pokja. Pokja bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk melaksanakan survei EHRA. EHRA hanya bisa dilaksanakan setelah data sekunder terkumpul. 2) SSA Sanitation Supply Assessment/SSA atau studi penyedia layanan sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sector swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Hal ini sangat berguna untuk menyusun strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan SSK. Pokja dapat melakukan studi SSA dalam waktu yang tidak terlalu lama. 3) Studi Komunikasi dan Pemetaan Media. Studi
komunikasi
dan
pemetaan
media
dimaksudkan
untuk
mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi. Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi skala kota: advokasi, mobilisasi sosial, dan komunikasi
program
dan
perubahan
perilaku.
Dinas
Infokom/Humas merupakan sumber utama kajian media ini dan bias dianggap mumpuni untuk melaksanakannya. Studi media sebaiknya juga mulai dilaksanakan bersamaan dengan pengumpulan data sekunder. Studi ini terkait erat dengan kajian kelembagaan dan keuangan, terutama yang terkait persepsi kelompok sasaran tentang: saluran dan sumber informasi yang dipercaya dan pemahaman terhadap PHBS. Informasi ini bisa diperoleh bersamaan dengan pelaksanaan Survei EHRA.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
9
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 4) Penetapan Area Berisiko Sanitasi Penetapan area berisiko sanitasi merupakan salah satu keluaran (rekomendasi) penting dalam Buku Putih. Penetapan area berisiko didasarkan pada hasil survei EHRA, “masukan/persepsi SKPDSKPD”, dan data sekunder. Peta area berisiko bisa menjadi acuan dasar dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan sanitasi.
Gambar 1 . Tahap Penyusunan Buku Putih 7
Rapat Konsultasi – 1
Rev 17
14
Rapat Konsultasi – 3
- Tim Pengarah dan Tim Teknis
Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten
2 Pengumpulan Data Sekunder
8
Rapat Konsultasi – 2 -
3 Pemetaan Awal : Manajemen dan Operasi Sanitasi
Camat dan Lurah
9
15
OPROSES
Studi :
Finalisasi Buku Putih
Environmental Health Risk Assessment ( EHRA )
4 Pengumpulan Data Lanjutan - Umum - Teknis dan Kesehatan Lingku - Kelembagaan dan SDM - Peraturan dan Perundangan - Keuangan dan Ekonomi - Komunikasi dan Media - Pemberdayaan Masyarakan, Gender dan Kemiskinan - Layanan Sanitasi oleh Badan Usaha
10 Penilaian Pemetaan Kondisi Sanitasi - Berdasarkan Study EHRA & data lainnya
11 Penetapan : - Kelurahan Berisiko Sanitasi (4 Kategori) - Penyebab Utama Permasalahan Sanitasi
5
OUPUT/ PRODUK
Pemetaan Awal : Manajemen dan Operasi Sanitasi
12
Masukan untuk : - Program Utama/Kegiatan mendesak (melalui Musrenbang) - Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten
1 Pertemuan Perdana
Penyusunan Draf Buku Putih
6
13
Penilaian Pemetaan Cepat Sanitasi Kota
Konsep Buku Putih Sanitasi Kota 16
Buku Putih
1.5. POSISI BUKU PUTIH Buku ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Sukoharjo. Isi Buku Putih Sanitasi ini didasarkan data sekunder yang tersedia dan dukungan data primer dari beberapa survei terkait, seperti Environmental Heatlh Risk Assesment (EHRA) dan survei keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi. Selanjutnya Buku Putih akan diperbaharui secara berkala setiap sekitar 3 tahun dan menjadi dasar
untuk
perbaikan
atau
penyesuaian
Rencana
Strategis
Sanitasi
Kabupaten Sukoharjo.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
10
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
1.6. SUMBER DATA Sumber data yang digunakan untuk pembuatan buku putih ini yaitu : 1. Data Sekunder yang diperoleh dari data yang tersedia di SKPD dan dari Buku Sukoharjo dalam angka tahun 2010. 2. Data Primer yang diperoleh dari studi EHRA dan Persepsi SKPD tentang factor resiko lingkungan.
1.7. PERATURAN PERUNDANGAN Kegiatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
11
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 10. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
12
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014
Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 1. Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL 5. Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
13
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Keputusan Menteri Kesehatan 1. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
472
Tahun
1996
Tentang
Indonesia
Nomor
Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. 2. Keputusan
Menteri
Kesehatan
1205/Menkes/Per/X/2004
tentang
Republik Pedoman
Persyaratan
Kesehatan
Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL ( Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ). Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan
Sistem
Daur
Ulang
Pada
Lingkungan,
Spesifikasi
Area
Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan. 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
14
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Perda Kabupaten Sukoharjo 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tetang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
15
