I
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0726/SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR
: 112 / KPU-Kab.012.329492/VI/2015
NOMOR
:
B/826/VI/2015
TENTANG PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015
Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah i n i : 1. KUSWANTO, SH, MH. selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 41B Sukoharjo, 57513, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Letnan Kolonel Infanteri RIYANTO, S.I.P NRP 11960030890472, Jabatan KOMANDAN KODIM 0726/SKH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN, berkedudukan di Jalan Mayor Sunaryo Nomor 15 Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a.
Bahwa PIHAK PERTAMA, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemihhan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
b. Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan alat negara yang berperan dalam menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
1
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama TNI; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 3/Kpts/KPUKabupaten-012.329492/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk kerja sama dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015. (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 secara terpadu dan terkoordinasi.
2
BAB II RUANG LINGKUP Pasal2 Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mehputi: (1) Pengamanan; (2) Sosialisasi.
BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal3 Pengamanan terhadap tahapan penyenggaraan Pemihhan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 sesuai dengan asas Pemilihan Umum, meliputi: (1) Pengamanan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, PIHAK PERTAMA memberikan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 kepada PIHAK KEDUA termasuk perubahan-perubahannya; (2) PIHAK KEDUA menerima dan menyesuaikan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti guna membantu pihak Kepolisian dalam Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, dengan sandi "Ops Jampi Praja 2015".
Pasal 4 Pengamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan, pelaksanaan dan paska Operasi Jampi Praja 2015 termasuk kantor, aset lainnya dan personil KPU Kabupaten Sukoharjo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), meliputi: (1) Pengamanan terhadap kantor, aset lainnya dan personil PIHAK PERTAMA pada KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS, KPPS dan TPS, PIHAK KEDUA menugaskan personilnya untuk pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA; (2) PIHAK KEDUA melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah hukumnya.
3
Pasal 5 Pengamanan terhadap proses pencetakan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi surat suara, tinta, segel serta kelengkapan pemungutan suara ke tempat tujuan, dilaksanakan :
(1) PIHAK PERTAMA memberi informasi dan/atau data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA; (2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti informasi dan/atau data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 6 Pengamanan terhadap pergerakan pengiriman hasil penghitungan suara, meliputi: (1) PIHAK KEDUA membantu pengamanan yang dilakukan oleh POLRI terhadap pergerakan pengiriman hasil penghitungan suara dari TPS sampai tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo; (2) Membantu pengamanan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh POLRI sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA secara berjenjang, bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan hasil penghitungan suara tersebut.
Bagian Kedua Sosialisasi Pasal 7 (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang Nota Kesepahaman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015; (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1), antara lain : a.
Anggota TNI dan jajarannya;
b. KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS.
4
BAB IV PENANGGUNG JAWAB Pasal 8 (1) Penanggung jawab penyelenggara nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing masing; (2) PIHAK PERTAMA untuk tingkat Kabupaten menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten, untuk tingkat Kecamatan menunjuk Sekretaris PPK, untuk tingkat Kelurahan menunjuk Sekretaris PPS; (3) PIHAK KEDUA untuk tingkat Kabupaten menunjuk Kepala Bagian Operasional Polres Sukoharjo.
BABV ANALISIS DAN EVALUASI Pasal 9 (1) PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas nota kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015; (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo secara proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB VII KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Perubahan Pasal 11 Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Pasal 12 Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK. Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 13 Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.
Bagian Keempat Tindak Lanjut Pasal 14 Untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman i n i , PARA PIHAK dapat membuat pedoman kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP).
6
BAB VIII PENUTUP Pasal 15 Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.
7
