LEMBAR PENGESAHAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN KARIMUN. Karimun, Agustus Disusun oleh : Ketua Pokja AMPL Kabupaten Karimun

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN KARIMUN Karimun,

Agustus 2014

Disusun oleh : Ketua Pokja AMPL Kabupaten Karimun

dto, DR. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si NIP.19660216 198602 1 003

Mengetahui / Menyetujui, Pemerintah Kabupaten Karimun

dto, DR. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si BUPATI KARIMUN

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Karimun. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Karimun terkait dengan masalah sanitasi masih sangat besar. Permasalahan sanitasi yang dihadapi antara lain masih banyaknya masalah yang buang air besar sembarangan, belum adanya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah, IPAL skala kawasan (pemukiman) dan skala Kota, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan pada tangki septik yang sudah penuh, masih terdapatnya genangan sebagai akibat belum memilikinya system pengelolaan drainase skala kabupaten, masih bercampurnya grey water dan saluran drainase, serta masih rendahnya masyarakat yang mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, diperlukan upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana, terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Karimun ini difasilitasi oleh fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bersama Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Karimun. Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Karimun merupakan dokumen kondisi eksisting sanitasi saat ini yang dibuat khusus sebagai percepatan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Karimun berjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019). Dokumen ini oleh Pemerintah Kabupaten Karimun akan dijadikan sebagai pedoman penetapan kebijakan dalam pembangunan sanitasi. Kami menyadari bahwa penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Karimun barangkali belum mencapai titik kesempurnaan mengingat waktu dalam penyusunannya yang masih terbatas. Semoga Allah Swt. memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun keseluruhan.

Karimun, Agustus 2014 Ketua Pokja AMPL Kabupaten Karimun dto,

DR. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si NIP.19660216 198602 1 003

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Proses penyusunan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) kabupaten Karimun mulai dari dilakukan Internalisasi dan Penyamaan Persepsi agar mengarahkan ke satu tujuan pembangunan sanitasi secara komprehensif dengan penyiapan profil wilayah mulai dari identifikasi kebutuhan data kebutuhan perencanaan sanitasi dan penyusunan profil wilayah dandilakukan sanitation assessment (Penilaian Profil Sanitasi) mulai dari penyepakatan wilayah kajian, pemetaan system dan tingkat layanan sanitasi, pelaksanaan kajian lapangan tingkat risiko lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment (EHRA), pelaksanaan survey/studi/kajian spesisfik seperti kajian kekuatan keuangan daerah, kajian sanitasi sekolah, kajian komunikasi dan media yang berperan dalam sanitasi dan penetapan area berisiko yang dilakukan berdasarkan data-data sekunder sanitasi dan umum, indeks risiko sanitasi berdasarkan hasil kajian EHRA dan berdasarkan persepsi SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi. Lingkup Kajian Sanitasi di kabupaten Karimun terdiri dari 4 (empat) sektor pembahasan, pertama tentang Air Limbah, yang kedua tentang Persampahan, ketiga tentang Drainase Perkotaan dan keempat tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan kesepakatan Pokja AMPL kabupaten Karimun mengenai wilayah kajian Sanitasi dalam penyusun BPS-SSK adalah 12 kecamatan, yakni kecamatan Moro, kecamatan Kundur, kecamatan Karimun, kecamatan Meral, kecamatan Meral Barat, kecamatan Kundur Utara, kecamatan Kundur Barat, kecamatan Ungar, kecamatan Belat, kecamatan Tebing, kecamatan Durai, dan kecamatan Buru. Penetapan 12 kecamatan dan 71 Desa dan Kelurahan menjadi wilayah kajian Sanitasi dilakukan dengan perhitungan tingkatan kevalidasian yang jauh lebih tinggi. Maka dengan ini akan lebih tinggi pula tingkat keterpercayaan sampel kajian yang di ambil dan sampel kajian lebih merata. Hasil dari kajian Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang dilakukan terhadap 2840 Rumah Tangga yang tersebar di 71 Kelurahan/Desa di Kabupaten Karimun atau dengan seluruh Desa/Kelurahan sebagai area studi sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan responden yang lebih tinggi. Unit sampling utama (Primary Sampling) pada Studi EHRA adalah RT (Rukun Tetangga) dan dipilih secara random berdasarkan total RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah dipilih menjadi Target Area Studi sementara jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT minimal 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan minimal 40 responden. Responden dalam studi EHRA adalah ibu atau anak perempuan yang sudah menikah dan berumur antara 18 s/d 60 tahun. Adapun Responden dalam studi EHRA adalah ibu atau anak perempuan yang sudah menikah dan berumur antara 18 s/d 60 tahun. Hasil kajian yang di lakukan maka tergambarkan kondisi risiko sanitasi yang ada di kabupaten Karimun. Indeks Risiko Sumber Air yang paling besar teletak di kecamatan Kundur Barat dengan total 55 dan disusul kecamatan Belat dengan total sebesar 47, kemudian Indeks Risiko Sumber Air yang paling rendah terdapat di kecamatan Moro dengan jumlah 13. Untuk Indeks Risiko Air Limbah Domestik yang paling tinggi terletak di kecamatan Moro dengan jumlah 73 kemudian di susul dengan kecamatan Kundur Utara dengan indeks risiko sebesar 70 dan Indeks Risiko Air Limbah Domestik yang paling rendah terletak di kecamatan Ungar sebesar 4. Kemudian di Sektor Persampahan, Indeks Risiko yang paling tinggi sebesar 97 terletak di kecamatan Buru kemudian di lanjutkan di kecamatan Meral Barat sebesar 96 dan juga terletak di Karimun sebesar 94 dan Indeks Risiko Persampahan yang paling rendah terdapat di kecamatan Kundur Utara dengan nilai sebesar 38. Selanjutnya, Indeks Risiko Genangan Air yang paling tinggi terletak di kecamatan Belat sebesar 34 dan di kecamatan Kundur dan Meral Barat sebesar 31 dan Indeks Risiko Genangan Air yang paling rendah terletak di kecamatan Ungar sebesar 13 sedangkan di kecamatan Moro Tidak Berisiko Genangan Air. Di dalam Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terlihat bahwa Indeks Risiko yang paling tinggi terdapat di kecamatan Durai sebesar 82 kemudian kecamatan Moro sebesar 70 dan Indeks Risiko PHBS yang paling rendah terdapat di kecamatan Kundur Barat sebesar 36. Secara keseluruhan, Indeks Risiko Sanitasi yang paling ii

tinggi di kebupaten Karimun terlihat dalam kajian ini terdapat di kecamatan Meral Barat dan Indeks Risiko Sanitasi yang paling rendah terdapat di kecamatan Ungar. Berdasarkan sektornya tergambarkan bahwa risiko sanitasi di kabupaten Karimun yang tertinggi adalah di Persampahan, kemudian Air Limbah Domestik dan risiko paling tinggi jugak terjadi pada PHBS. Prioritas masalah sanitasi yang mendesak saat ini Persampahan, Air Limbah Domestik dan PHBS. Masyarakat kabupaten Karimun masih banyak yang membuang sampah tanpa diolah dan bahkan di bakar dan dibuang ke Sungai dan Danau. Penduduk kabupaten Karimun banyak yang memiliki Jamban Pribadi namun tidak dilengkapi dengan SPAL sehingga Limbah Tinja langsung dibuang ke Sungai, Parit, Laut atau Drainase, baik secara langsung maupun menggunakan Pipa Panjang. Di dalam PHBS, masyarakat masih ada yang BABS dan banyak yang tidak melakukan CTPS di lima waktu penting. Hal ini akan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan pemerhati sanitasi dalam menangani Risiko Sanitasi yang terjadi di kabupaten Karimun. Tidak terlepas dari itu peningkatan perubahan prilaku masyarakat terkait sanitasi yang jauh lebih baik dari saat ini juga perlu dilaksanakan dan berbagai pembangunan yang harus mengarah untuk pembangunan sanitasi sehingga akan mengurangi Indeks Risiko buruk yang terjadi di kabupaten Karimun. Adapun permasalahan mendesak yang di alami kabupaten Karimun dari komponen sanitasi yaitu Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase adalah sebagai berikut : 1. Sektor Air Limbah Domestik yaitu minimnya anggaran terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik, kurangnya SDM yang menangani Air Limbah Domestik, dan kurangnya sarana dan prasarana air limbah; 2. Sektor Persampahan yaitu ketersediaan fasilitas pengangkut Sampah dan penunjang kendaraan dan keterbatasan lahan TPA, TPA masih open dumping, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, masih minimnya anggaran terhadap pengelolaan sampah, kurangnya SDM dalam penanganan dan pengelolaan sampah, belum optimalnya Perda, minimnya kontribusi swasata dalam penangan samah), masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan, belum optimalnya penjaringan wajib retribusi pelayanan persampahan, dan keterbatasan database persampahan; 3. Sektor Drainase yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat drainase lingkungan, terbatasnya pelayanan dan pembangunan drainase lingkungan dan belum ada Outline plan/ Master Plan drainase lingkungan. Hasil analisa yang telah dilakukan dari Instrumen Profil Sanitasi dengan berdasarkan Data Sekunder Pengukuran Risiko Sanitasi dan Indeks Risiko Sanitasi dari data Primer atau survey partisipatif terhadap prilaku risiko kesehatan lingkungan serta berdasarkan persepsi SKPD terhadap komponen sanitasi dapat diketahui area berisiko sanitasi sangat tinggi (Risiko 4) di wilayah kabupaten Karimun untuk sektor Air Limbah Domestik terjadi pada Kelurahan Sei. Lakam Timur, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Pasir, dan Desa Pulau Moro. Sedangkan area berisiko tinggi (Risiko 3) sektor Air Limbah Domestik terjadi pada Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Kapling, Kelurahan Buru, Kelurahan Tanjung Batu Kecil, Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Tebias, Kelurahan, Moro, Desa Sugie, Desa Keban, Desa Selat Mie, Desa Tanjung Pelanduk, Desa Jang, Desa Niur Permai, Kelurahan Tanjung Batu Kota dan Kelurahan Gading Sari. Di sektor persampahan, Area berisiko sanitasi di wilayah Kabupaten Karimun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, untuk area berisiko sangat tinggi (Risiko 4) terjadi di Kelurahan Meral Kota dan Kelurahan Sungai Pasir. Sedangkan area berisiko tinggi (Risiko 3) terjadi di Kelurahan Teluk Air. Kemudian di sektor Drainase area berisiko sanitasi di wilayah kabupaten Karimun dengan risiko sanitasi sangat tinggi (Risiko 4) terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan untuk area berisiko sanitasi tinggi (Risiko 3) sektor Drainase di kabupaten Karimun terjadi di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir dan Kelurahan Tanjung Batu Kota.

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

ii

Daftar Isi

iv

Daftar Tabel

vi

Daftar Peta

ix

Daftar Gambar

x

BAB 1: PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Gerak

1

1.3 Maksud dan Tujuan

9

1.4 Metodologi

10

1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

12

BAB 2: GAMBARAN Umum WILAYAH

18

2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

18

2.2 Demografi

23

2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah

26

2.4 Tata Ruang Wilayah

33

2.5 Sosial dan Budaya

47

2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah

48

2.7 Komunikasi dan Media

52

BAB 3: PROFIL SANITASI WILAYAH

62

3.1 Wilayah Kajian Sanitasi

62

3.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

64

3.2.1

Tatanan Rumah Tangga

64

3.2.2

Tatanan Sekolah

67

3.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik

71

3.3.1

Kelembagaan

71

3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan

74

3.3.3

Peran Serta Masyarakat

81

3.3.4

Komunikasi dan Media

82

3.3.5

Peran Swasta

83 iv

3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan

84

3.3.7

Permasalahan Mendesak

85

3.4 Pengelolaan Persampahan

85

3.4.1

Kelembagaan

85

3.4.2


89

3.4.3


94

3.4.4


95

3.4.5

Peran Swasta

96

3.4.6


96

3.4.7

Permasalahan mendesak

97

3.5 Pengelolaan Drainase Perkotaan

98

3.5.1

Kelembagaan

98

3.5.2


100

3.5.3


104

3.5.4


106

3.5.5


107

3.5.6

Permasalahan mendesak

108

3.6 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

108

3.6.1

Pengelolaan Air Bersih

108

3.6.2

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga

112

3.6.3

Pengelolaan Limbah Medis

113

BAB 4: PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN

115

4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

115

4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik

116

4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan

117

4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan

119

4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi

127

BAB 5: AREA BERISIKO SANITASI

139

5.1 Area Berisiko Sanitasi

139

LAMPIRAN

xi

v

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

: Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Karimun

19

Tabel 2.2

: Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan per Kecamatan

20

Tabel 2.3

: Jumlah dan Kepeadatan Penduduk 3 – 5 Tahun Terakhir

24

Tabel 2.4

: Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat Ini dan Proyeksi untuk 5 tahun

25

Tabel 2.5

: Rekapitulasi Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun 2009 - 2013

26

Tabel 2.6

: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kabupaten Karimun Tahun 20092013

28

Tabel 2.7

: Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Karimun Tahun 2009-2013

30

Tabel 2.8

: Belanja Sanitasi per Kapita Kabupaten Karimun Tahun 2009-2013

31

Tabel 2.9

: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi per-Kapita

31

Tabel 2.10

: Peta Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2009-2013

32

Tabel 2.11

: Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Karimun

47

Tabel 2.12

: Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

47

Tabel 2.13

: Jumlah Rumah per Kecamatan

48

Tabel 2.14

: Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi

52

Tabel 2.15

: Media Komunikasi dan Kerjasama terkait sanitasi

55

Tabel 3.1

: Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Dasar/MI

69

Tabel 3.2

: Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar /MI

70

Tabel 3.3

: PHBS terkait Sanitasi di Sekolah/MI

71

Tabel 3.4

: Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

72

Tabel 3.5

: Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun

73

Tabel 3.6

: Cakupan Layanan Air Limbah Domestik yang Ada di Kabupaten Karimun

78

Tabel 3.7

: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik

80

Tabel 3.8

: Daftar Program/Kegiatan Layanan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

81

Tabel 3.9

: Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik oleh Masyarakat

82

Tabel 3.10

: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Air Limbah Domestik

83

Tabel 3.11

: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kabupaten Karimun tahun 2009-2013

vi

84

Tabel 3.12

: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Tahun 2009-2013

84

Tabel 3.13

: Pemasalahan Mendesak

85

Tabel 3.14

: Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan

86

Persampahan Tabel 3.15

: Daftar Peraturan terkait Sanitasi

87

Tabel 3.16

: Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Karimun

92

Tabel 3.17

: Kondisi Prasarana dan Sarana Sampah yang Ada di Kabupaten Karimun

93

Tabel 3.18

: Daftar Program Layanan Persampahan Berbasis Masyarakat

94

Tabel 3.19

: Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat

94

Tabel 3.20

: Peran Swasta dalam penyediaan Layanan Pengelolaan Persampahan

96

Tabel 3.21

: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Karimun Tahun 2009-2013

Tabel 3.22

96

: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Persampahan Tahun 97

2009-2013

97

Tabel 3.23


Tabel 3.24

: Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Drainase 98

Perkotaan Tabel 3.25

: Daftar Peraturan terkait Drainase Perkotaan

99

Tabel 3.26

: Luas Wilayah Genangan di Kabupaten Karimun

102

Tabel 3.27

: Kondisi Prasarana dan Sarana Drainase yang Ada di Kabupaten Karimun

103

Tabel 3.28

: Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat

105

Tabel 3.29

: Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat

106

Tabel 3.30

: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi per Komponen Drainase Perkotaan Kabupaten Karimun Tahun 2009-2013

Tabel 3.31

107

: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan 108

Tahun 2009-2013

108

Tabel 3.32


Tabel 3.33

: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Karimun Tahun 111

2013 Tabel 3.34

: Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Karimun

112

Tabel 3.35

: Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas Kesehatan

113

Tabel 4.1

: Rencana Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Tahun 2015

115

Tabel 4.2

: Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Tahun 2014

115

vii

Tabel 4.3

: Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015

116

Tabel 4.4

: Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2014

117

Tabel 4.5

: Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015

117

Tabel 4.6

: Kegiatan Pengelolaan Persampahan tahun 2014

118

Tabel 4.7

: Rencana Program dan Kegiatan Pengolahan Drainase Perkotaan Tahun 2015

119

Tabel 4.8

: Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2014

123

Tabel 4.9

: Rencana Program dan Kegiatan terkait Sanitasi Tahun 2015

127

Tabel 4.10

: Kegiatan Komponen terkait Sanitasi Tahun 2014

132

Tabel 5.1

: Area Berisiko Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

144

Tabel 5.2

: Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan

145

Tabel 5.3

: Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase

145

viii

DAFTAR PETA Peta 2.1

: Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karimun

21

Peta 2.2

: Peta Administrasi Kabupaten Karimun

22

Peta 2.3

: Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun

44

Peta 2.4.1

: Rencana Pola Ruang Darat Kabupaten Karimun

45

Peta 2.4.2

: Rencana Pola Ruang Laut Darat Kabupaten Karimun

46

Peta 3.1

: Wilayah Kajian Sanitasi

63

Peta 3.2

: Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Termasuk IPAL Terpusat

Peta 3.3

: Peta Cakupan Layanan Persmpahan

89

Peta 3.4

: Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten Karimun

104

Peta 3.5

: Peta Cakupan Layanan Air Bersih

109

Peta 5.1

: Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik

141

Peta 5.2

: Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan

142

Peta 5.3

: Peta Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase

143

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

: Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Karimun

50

Gambar 2.3

: Diagram SKPD terkait dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Karimun

51

Gambar 3.1

: Grafik CPTS di Lima Waktu Penting

64

Gambar 3.2

: Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABs

65

Gambar 3.3

: Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air)

66

Gambar 3.4

: Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

66

Gambar 3.5

: Grafik Pencemaran Karena SPAL

67

Gambar 3.6

: Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

74

Gambar 3.7

: Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

75

Gambar 3.8.1 : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (Black Water)

76

Gambar 3.8.2 : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (Grey Water)

77

Gambar 3.9

82

: Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti di Kabupaten Karimun

Gambar 3.10 : Grafik Pengelolaan Sampah

88

Gambar 3.11 : Grafik Pengangkutan Sampah

89

Gambar 3.12.a : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan (Pengelolaan BKP)

90

Gambar 3.12.b : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan (Prilaku Masyarakat)

91

Gambar 3.13 : Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti di Kabupaten Karimun

95

Gambar 3.14 : Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin

100

Gambar 3.15 : Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Perkotaan Kabupaten Karimun

101

Gambar 3.16 : Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti di Kabupaten Karimun

106

Gambar 3.17 : Grafik Persentase Sumber Air Minum dan Memasak

110

x

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah

penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang telah disepakati berbagai negara, mengamanatkan bahwa pelestarian lingkungan hidup sangat terkait dengan akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang layak. Maka, pemerintah segera melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu di daerah dengan mengacu pada pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah terutama di kabupaten Karimun. Serta Meningkatkan pelayanan sanitasi di daerah dengan membangun sistem dan prosedur yang handal untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing. Di dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, bahwa untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Dampak pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Sasaran pembangunan air limbah yaitu peningkatkan utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai minimal 65% di akhir tahun 2014 serta pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah dan berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 45% di akhir tahun 2014 dari kondisi sekarang. Selain itu di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system). Target akses sanitasi sistem setempat (on site) yang aman untuk tahun 2014, yaitu 80% untuk perkotaan dan 50% untuk perdesaan atau 60% untuk skala nasional. Buruknya kondisi sanitasi saat ini disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi terkesan tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat terkait sanitasi. Adapaun upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam perencanaan strategis pembangunan sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan 1

sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Dengan melakukan perencanaan strategis tersebut kabupaten Kar imun harus mempersiapkan dokumen perencanaan strategis yang memiliki prinsip (1) Dari, oleh dan Untuk Kabupaten/Kota, (2) Berdasarkan data empiris, (3) Menggunakan pendekatan top down meets bottom up, dan (4) Komprehensif dan berskala kabupaten. Untuk menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang tercantum dalam Buku Putih Sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi selesai dilaksanakan setelah dilakukan berbagai studi, dan kegiatan pengumpulan data baik sekunder maupun primer serta data tambahan sesuai masukan dari lokakarya draft Buku Putih. Buku Putih Sanitasi merupakan dasar yang kuat untuk pembahasan mengenai tahapan, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi yang akan dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Karimun Jangka Menengah yaitu tahun 2014-2018. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kabupaten/kota yang baru akan disusun, artinya Buku Putih ini akan mengikuti kemajuan rencana-rencana dalam hal pengembangan sanitasi kabupaten/kota. Pokja AMPL Kabupaten Karimun sebagai pelaksana harian Program PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun menjadi pelaksana kunci operasional Program PPSP. Pokja AMPL Kabupaten Karimun terus melakukan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi saat ini, kabupaten Karimun yang difokuskan di 71 desa/kelurahan lokasi kajian. Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten/kota yang tertuang dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun. 1.2

Landasan Gerak Adapun sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair

domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan (Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, 2010:1). Ruang Lingkup Penanganan Sanitasi di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: a. Air Limbah Domestik 1) Black water dihasilkan dari WC sebagai pembuangan (user-interface). Dalam rumah tangga miskin, limbah ini sering dibuang saja ke cubluk atau sebagian kecil ke tangki septik. Black water terdiri dari:

2

a. Urine - banyak mengandung nitrogen dan limbah lain. Dalam konteks ini, urine adalah air kencing murni yang tidak tercampur tinja atau air, b. Tinja – tanpa urine dan air pembersih, c. Air pembersih anus - air hasil bersih tubuh setelah buang air besar dan/atau air kecil. Ini hanyalah air yang dihasilkan oleh pengguna untuk membersihkan anus dan tidak termasuk materi kering seperti kertas toilet/tisu, dan lain-lain. d. Materi pembersih dan materi lainnya dapat berupa kertas toilet, tongkol jagung, kain lap, batu dan/atau materi kering lainnya yang dipakai untuk membersihkan anus (sebagai pengganti air). Tergantung kepada sistemnya, materi pembersih kering mungkin dibuang ke kloset atau dikumpulkan secara terpisah. Walau sangat penting, produk khusus untuk kebersihan seperti pembalut untuk haid tidak termasuk di sini. e. Air guyur - air yang dipakai untuk menggelontor kotoran manusia dari jamban (user interface). Air tawar, air hujan, air limbah rumah tangga yang didaur ulang, atau kombinasi ketiganya bisa dipakai sebagai sumber air guyur. 2) Grey water pada dasarnya adalah air limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian, dan buangan cair dari dapur. Air seperti ini mencapai sekitar 60% dari air limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga dengan WC guyur. Grey water sangat mudah terkontaminasi kotoran manusia sehingga mengandung bakteri patogen. Selain itu, grey water seringkali mengandung material organik karena buangan yang berasal dari dapur. Material organic ini umumnya mudah mengurai secara alamiah (easily biodegradable) dan sering dibuang ke dalam WC atau drainase tersier. b. Pengelolaan Persampahan Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa akhir; pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (UU No. 18 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1). c. Drainase Perkotaan a) Drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan.

3

b) Drainase Perkotaan merupakan drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air permukaannsehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, sanitasi di rumah tangga (5 pilar), dan sanitasi sekolah. Untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa” “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara opti mal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktivitas kesehatan serta meningkatnya peran dan parti sipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diarti kan sebagai kabupaten yang meletakkan nilainilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan kabupaten Karimun yaitu : 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diarti kan sebagai penyediaan infratruktur baik dari sisi ketersediaan (kuanti tas) dan kualitasnya. Infratruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi.

4

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan public Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya di bidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepenti ngan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan rumusan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai kabupaten Karimun dalam mewujudkan pembangunan di kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat Tujuan : 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai 2. Meningkatkan aksesibilitas dan konekti vitas antar pulau dan antar daerah

5

3. Mengembangkan pemukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai. 4. Mengembangkan konsep waterfront city Misi 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa Tujuan : 1. Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja local 4. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil 5. Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan 7. Mengurangi kerentanan kelompok Penyandang 8. Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 9. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Misi 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 2. Mengopti malkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 3. Mengopti malkan potensi ekonomi berbasis maritim 4. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi 6. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 7. Mengembangkan potensi wisata Misi 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Tujuan : 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan Misi 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Tujuan : 1. Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah

6

Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran-sasaran pembangunan kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : Tujuan 1.

Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai

1. Tersusunnya kerangka regulasi dan basis data yang kokoh sebagai pondasi pengembangan kawasan 2. Memadainya utilitas pendukung kebutuhan industry Tujuan 2.

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan laut secara memadai 2. Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler 3. Terbangun dan beroperasinya satu (1) bandara pengumpan 4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai

Tujuan 3.

Mengembangkan permukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai

1. Memadainya utilitas dasar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga 2. Tersedianya perumahan dalam jumlah yang me-madai, layak, dan terjangkau untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat kecil Tujuan 4.

Mengembangkan konsep waterfront city

1. Terbangun/tersedianya jalan lingkar pulau Tujuan 5.

Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Tumbuhnya budaya baca pada masyarakat Tujuan 6.

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

1. Menurunnya derajat infeksi 2. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak 3. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin Tujuan 7.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal

1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang terampil dan tersertifikasi 2. Meningkatnya pendayagunaan tenaga kerja lokal pada perusahaan/industri Tujuan 8.

Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial petani 2. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pembudidaya ikan skala kecil 3. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM Tujuan 9.

Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat

1. Meningkatnya aktivitas dan kualitas keagamaan

7

Tujuan 10. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan 1. Meningkatnya lembaga-lembaga pendidikan ke-agamaan nonformal 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidik-an keagamaan nonformal 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pen-didikan keagamaan nonformal Tujuan 11. Mengurangi kerentanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga Tujuan 12. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. Meningkatnya keberdayaan perempuan 2. Meningkatnya kesetaraan gender Tujuan 13. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 1. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan usaha dan kesesuaian jangka waktu perizinan Tujuan 14. Mengoptimalkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 1. Meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tujuan 15. Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis maritime 1. Meningkatnya aktivitas industri dan jasa maritime Tujuan 16. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan 1. Meningkatnya produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan 2. Berkembangnya industri olahan produk pertanian dan perikanan 3. Berkembangnya kawasan agribisnis lokal terpadu Tujuan 17. Meningkatkan kapasitas UMKM dan Koperasi 1. Meningkatnya produksi pelaku UMKM dan Koperasi Tujuan 18. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 1. Meningkatnya keterkaitan antara industri besar dan UMKM Tujuan 19. Mengembangkan potensi wisata 1. Berkembangnya pariwisata bahari, budaya, dan kawasan perbatasan Tujuan 20. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 1. Meningkatnya kapasitas aparatur 2. Meningkatnya kapasitas pemahaman dan ke-terampilan pegawai pada bidang-bidang khusus

8

Tujuan 21. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 1. Meningkat dan memadainya kualifikasi tenaga pendidik 2. Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah Tujuan 22. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1. Memadainya pelayanan kesehatan dasar keluarga 2. Berkembangnya kualitas pelayanan prima di rumah sakit Tujuan 23. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan 1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Tujuan 24. Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 1. Meningkatnya pemulihan ekosistem 2. Terjaganya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup 4. Meningkatnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup Tujuan 25. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah 1. Meningkatnya pengelolaan sampah 2. Meningkatnya pengelolaan limbah industri, pertambangan, dan alur pelayaran Sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab pemerintah kabupaten Karimun dalam mempecepat pembangunan dan melaksanakan fungsi dengan tepat sehingga terciptanya lingkungan yang memiliki potensi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Maka disusunlah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun dengan tujuan yaitu “ Mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan”. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun adalah untuk

memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Karimun saat ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Kabupaten Karimun adalah untuk: 1. Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini; 2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan /area resiko sanitasi;

9

3. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam bersinergi dan menjalankan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan; 4. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama. 1.4

Metodelogi

1.4.1. Jenis Dan Sumber Data a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini berwujud hasil wawancara, pengisian kuesioner atau bukti transaksi (Umar, 2003:84). Data yang diperoleh lansung dari sumber pertama yaitu berupa data hasil studi/kajian/survey yaitu : 1. Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA); Studi EHRA adalah studi partisipatif untuk mengetahui kondisi prasarana sanitasi serta higinitas dan perilaku masyarakat terkait sanitasi di tingkat rumah tangga 2. Kajian Peran Serta Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi; Kajian peran serta swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (Sanitation Supply Assessment) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi di Kabupaten/Kota. 3. Konsolidasi Data Kelembagaan Terkait Sanitasi; Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kabupaten/Kota. Pemetaan ini membantu Kabupaten/Kota menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. 4. Pemetaan Keuangan dan Perekonomian Daerah; Peta Keuangan dan Perekonomian Daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 tahun. 5. Kajian Komunikasi dan Media; Kajian Komunikasi dan Media diperlukan untuk menyusun Strategi Kampanye dan Komunikasi Kabupaten/Kota. 6. Kajian Peran Serta Masyarakat; Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang sanitasi yang dilakukan dengan secara partisipatif. 7. Kajian Sanitasi Sekolah; Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sarana sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sekolah di fasilitas pendidikan tingkat dasar (SD/MI).

10

b. Data Sekunder Data Sekunder merupakan data dasar yang akan dijadikan dasar oleh Pokja untuk menyusun Profil Umum Wilayah, memetakan Profil Sanitasi, dan menganalisis guna penentuan awal Area Berisiko suatu Kabupaten/Kota. Sumber yang biasa digunakan untuk mendapatkan data sekunder di antaranya adalah: Dokumen RTRW, RPJMD, Kabupaten Dalam Angka, RPIJM, Renstra dan Renja SKPD, Laporan Realisasi APBD, Outline atau Masterplan Air limbah/Persampahan/Drainase. 1.4.2. Teknik Pengumpulan Data a. Data Primer Dalam mengumpulkan data primer dapat dilakukan dengan Metode Survey dan Metode Observasi. Metode Survey dapat berupa wawancara, pengamatan dan kunjungan ke lapangan. Sedangkan metode observasi dapat dilakukan dalam bentuk FGD ( Focus Group Discussion ). b. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan memberikan surat permintaan data kepada SKPD/Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan data yang sudah disepakati oleh POKJA dan ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris POKJA. 1.4.3. Teknik Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data

Alat bantu analisis yang digunakan adalah program aplikasi statistik yaitu software SPSS (Statistics for Products and Services Solution) for windows versi 17.0., Epi Info dan Microsoft Excel. Sedangkan untuk Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk table, grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian. 1.4.4. Analisis Data Analisis data adalah merupakan tindak lanjut dari tahapan pengumpulan data untuk memperoleh output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis yang diguna dalam penelitian ini adalah : a. Penyiapan Profil Wilayah Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis ini adalah untuk menjelaskan gambaran saat ini dari Kabupaten Karimun terkait kondisi geografis, administratif, dan kondisi fisik; aspek demografis; keuangan dan perekonomian daerah; kondisi sosial dan budaya; tata ruang wilayah; kelembagaan Pemerintah Daerah; serta Komunikasi dan Media.

11

b. Penilaian Profil Sanitasi Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sistem sanitasi yang ada saat ini (existing) dan dilanjutkan dengan menilai tingkat layanan dan cakupan sanitasi di Kabupaten Karimun yang

akan

menggambarkan

alur

lengkap

perjalanan

limbah

mulai

dari

timbulnya/diproduksinya limbah hingga dibuang kembali ke lingkungan. Ini mencakup : air limbah domestik, persampahan, dan drainase perkotaan. kondisi sanitasi di Kabupaten Karimun saat ini secara obyektif berdasarkan data primer dan sekunder sistem dan layanan sanitasi, permasalahan yang di hadapi dan rencana pembangunan sanitasi yang ada saat ini. Proses penyusunan data dasar ini diawali dengan membangun kesepakatan tentang cakupan wilayah sasaran/kajian yang akan digambarkan di dalam Buku Putih Sanitasi karena BPS disusun dengan skala Kabupaten Karimun. Hasil analisis ini adalah peta sistem sanitasi untuk masing-masing subsektor dan lokasinya yang spesifik, hasil analisis dari beberapa kajian data primer, dan teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan analisis deskriptif. c. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Analisis ini bertujuan untuk menetapkan area berisiko sanitasi dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten Karimun berdasarkan analisis data sekunder, data primer yang dihimpun dari studi EHRA dan penilaian SKPD tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku PHBS terkait Sanitasi. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, pembobotan (skoring) dan peta. 1.5

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.5.1. Dasar Hukum Adapun dasar hukum yang meliputi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Karimun antara lain sebagai berikut : a. Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3902), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

12

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495). 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

13

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara c. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014 d. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123

Tahun 2001 Tentang Tim

Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air e. Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut. f.

Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 14

g. Keputusan Menteri 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggara Pengembangan Sistem Air Minum 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNPSPALP). 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Noomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. h. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan. 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK

15

i.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.

3

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015.

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Persampahan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031. 1.5.2.

Kaitan Buku Putih Sanitasi dengan Dokumen Perencanaan Lain Buku Putih Sanitasi merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan khusus

untuk bidang Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra SKPD yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam RKPD. a. Buku Putih Sanitasi dengan RPJPD Kabupaten Karimun Dokumen RPJPD Kabupaten Karimun dalam buku putih digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD Buku putih sanitasi menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 sebagai referensi untuk memperoleh data isu–isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi ke depan.

16

c. Buku Putih Sanitasi dan RTRW Kabupaten Karimun Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Karimun, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Karimun menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi. d. Buku Putih Sanitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku Putih Sanitasi menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Sanitasi selesai tersusun akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.

17

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 3.1

Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang

berbatasan dengan Negara Singapore dan Negeri Jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Riau, yang berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999. Adapun secara geografis Kabupaten Karimun terbentang antara 00º 24’ 36” LU sampai 01º 13’ 12” LU dan 103º 13’ 12” BT sampai 104º 00’ 36” BT, tepat berada pada jalur pelayaran dan dekat dengan zona penerbangan internasional. Luas wilayah Kabupaten Karimun memiliki luas 4.918 Km² yang terdiri dari luas daratan 932 Km² (93.157 Ha) dan luas lautan sekitar 3.987 Km² atau seluas 398.692 Ha, dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun di kelilingi oleh lautan, kabupaten karimun merupakan gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh atau komprehensif untuk menata Kabupaten Karimun selama rentang waktu 20 tahun ke depan. Dua pulau terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang disandang pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan perekonomian. Sebagai kabupaten kepulauan, karekteristik pulau-pulau di Kabupaten Karimun cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada bagian yang merupakan bukit-bukit. Di Karimun terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Ibukota Kabupaten Karimun terletak di kota Tanjung Balai, Kecamatan Meral yang berbatasan di sebelah Barat dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Timur dengan Kelurahan Tebing, sebelah Selatan dengan Kecamatan Rangsang dan Kabupaten Bengkalis serta sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapore dan Selat Malaysia, sementara itu Kabupaten Karimun sendiri secara administratif berbatasan dengan: 1) Sebelah Utara

: Selat Singapore (Philips Channel), Selat Malaka dan Semenanjung

Malaysia 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga

18

3) Sebelah Barat

: Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Kecamatan Kuala Kampar (Kab. Pelalawan)

4) Sebelah Timur

: Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

Dari hasil pemantauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Tanjung Balai Karimun, selama tahun 2012 temperatur udara rata-rata 28,5ºC, dengan suhu minimum sebesar 22,0ºC pada bulan Februari dan April, sedangkan suhu maksimum 34,4ºC pada bulan Maret. Rata-rata harian kelembaban udara selama tahun 2012 adalah 75 persen. Kelembaban udara minimum yaitu 33 persenterjadi di bulan Juli, sedangkan maksimum mencapai 100 persen terjadi di bulan Februari dan Agustus. Rata-rata curah hujan di tahun 2012 sebesar 221,335 mm, dimana curah hujan terendah terjadi di bulan Januari, yaitu 61,1 mm sedangkan tertinggi terjadi di bulan April, yaitu 473,5 mm. Jumlah hari hujan terbanyak selama 25 hari terjadi di bulan Desember. Tabel 2.1: Nama Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Karimun NAMA DAS

Luas (m²)

DAS Pulau Kambing

1,000

DAS Sei. Ungar

2,000

DAS Sei. Raya

1,000

DAS Teluk Uma

1,500

DAS Sri Gading

1,000

Sumber

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, hasil estimasi

Wilayah Kabupaten Karimun bagian dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim basah yang sangat di pengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 kecamatan. Seiring berjalannya waktu, wilayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. Kemudian pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.12/2007, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 12 (dua belas) kecamatan. Keduabelas kecamatan tersebut yakni Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran dari Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing.

19

Pada tahun 2012, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri atas 42 daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah RW/RT secara keseluruhan adalah sebanyak 3778 RW dan 1.060 RT. Tabel 2.2: Nama, luas wilayah dan jumlah kelurahan per-Kecamatan Jumlah

Nama Kecamatan

Kelurahan

Desa

Moro Kundur Karimun Meral Tebing Buru Kundur Utara Kundur Barat Durai Meral Barat Ungar Belat Total

2 3 6 6 5 2 1 1 0 2 1 0 29

10 3 3 0 1 2 4 4 4 2 3 6 42

Sumber

Luas Wilayah Administrasi Terbangun (Ha) (%) thd total (Ha) (%) thd total 23 24.073 25,84 6.30 42 8.785 9,43 11.51 71 3.625 3,89 19.45 56 2.535 2,72 15.34 33 5.171 5,55 9.04 13 6.646 7,13 3.56 16 9.391 10,08 4.38 22 13.237 14,21 6.03 8 3.571 3,83 2.19 34 5.600 6,01 9.32 23 3.658 3,93 6.30 24 6.865 7,37 6.58 365 100 93.157 100

: RTRW dan Pokja AMPL Kabupaten Karimun 2014, diolah

20

Peta 2.1: Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Karimun

Sumber : RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2013

21

Peta 2.2: Peta Administrasi Kabupaten Karimun

Sumber : RTRW Kaupaten Karimun 2013

22

3.2

Demografi Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Karimun mencapai

282.475 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 66,81 serta dengan kepadatan penduduk 185 jiwa/km².

23

T a b el 2. 3 : J u m l a h d a n K e p a d a t a n P e n d u d u k 5 T a h u n T e r a k hir

Nama

Ju mlah Penduduk

Jumlah KK

Tahun

Tahun

Keca matan

2009

2010

2011

2012

2013

Moro

2 0.4 7 4

2 0.2 7 9

2 0.4 5 2

2 1.0 2 6

2 0.7 6 4

Durai

6.9 2 5

7.3 3 5

7.5 2 0

7.2 8 7

Kundur

4 1.4 6 8

4 1.9 5 1

4 2.6 6 4

Kundur Utara

2 2.7 2 8

2 2.5 7 2

Kundur Barat

1 8.5 4 6

Karimun

K e pa datan Pen d u d uk k m²

Tahun

2010

2011

2012

5.5 0 8

5.5 6 4

5.6 8 8

5.9 8 9

5.9 8 6

-

-0.95

7.3 3 1

1.8 7 9

2.0 2 6

2.1 0 2

2.0 8 5

2.1 1 2

-

4 4.0 9 3

3 7.6 9 9

1 0.8 9 4

1 1.2 7 1

1 1.6 8 1

1 2.4 3 4

1 0.7 5 7

2 2.8 4 9

2 1.8 5 2

1 3.9 2 8

5.7 9 5

5.9 2 6

6.1 2 3

6.2 0 4

1 8.8 5 5

1 9.2 3 9

1 9.6 2 5

1 9.6 8 3

4.7 9 6

4.9 3 3

5.1 5 4

6 1.5 7 2

5 9.9 4 7

6 1.4 2 6

6 3.6 1 5

6 3.5 1 2

1 6.9 7 7

1 6.6 8 0

Buru

1 0.8 9 3

1 1.0 4 2

1 1.2 3 5

1 1.5 2 1

1 1.5 0 4

2.8 2 4

Meral

5 4.5 4 3

5 4.7 6 1

5 6.9 0 9

5 9.5 1 0

4 9.7 2 6

Tebing

2 8.8 6 3

2 9.6 6 5

3 0.6 9 1

3 2.4 2 5

Meral Barat

-

-

-

Ungar

-

-

Belat

-

266.012

Jumlah

2009

Ti n g k at P ertu m b u h a n ( %)

2012

2013

2009

2010

2011

2012

0.85

2.81

-1.25

46

46

46

47

46

5.92

2.52

-3.10

0.60

110

116

119

116

116

-

1.16

1.70

3.35

2.07

298

301

306

217

450

3.8 9 6

-

-0.67

1.21

-4.36

-1.27

64

64

64

62

57

5.4 4 5

5.5 2 1

-

1.67

2.04

2.01

0.30

98

99

101

103

104

1 7.6 8 9

1 9.1 8 5

1 9.1 1 9

-

-2.64

2.47

3.56

-0.16

1.0 3 0

1.0 0 3

1.0 2 8

1.0 6 4

1.0 6 3

2.9 7 5

3.0 9 6

3.3 0 8

3.3 4 2

-

1.37

1.75

2.55

-0.15

148

150

153

157

157

1 3.8 9 4

1 4.1 4 0

1 5.0 3 1

1 6.1 6 3

1 3.4 3 9

-

0.40

3.92

4.57

2.96

509

511

531

556

859

2 9.0 5 4

7.5 6 9

7.9 1 2

8.2 7 6

8.9 8 1

8.1 0 4

-

2.78

3.46

5.65

3.96

326

335

346

366

381

-

1 4.9 1 5

-

-

-

-

4.1 5 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242

-

-

6.6 3 3

-

-

-

-

2.1 8 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

-

-

-

7.7 2 6

-

-

-

-

1.9 1 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

266.411

272.985

280.954

282.475

71.427

74.840

79.794

80.530

2.92

66.81

175

175

179

184

185

70.136

S u m b e r : D i n a s K e p e n d u d u k a n d a n P e n c a t a t a n S i p il 2 0 1 4

24

2013

2009

0.15

2010

Tahun

0.15

2011

2.47

2013

T a b el 2. 4 : J u m l a h d a n K e p a d a t a n P e n d u d u k S a a t I ni D a n Pr o y e k si n y a U n t u k 5 T a h u n

Ju mlah Penduduk

Jumlah KK

Tahun

Tahun

Ti n g k at

Nama Keca matan

Moro Durai Kundur Kundur Utara Kundur Barat Karimun Buru Meral Tebing Meral Barat Ungar Belat JUMLAH

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2 0.8 3 9

2 0.9 1 5

2 0.9 9 0

2 1.0 6 6

2 1.1 4 2

6.1 4 8

7.4 3 9

7.5 4 8

7.6 5 8

7.7 6 7

7.8 7 9

2.2 2 9

3 7.6 9 9

3 7.6 9 9

3 7.6 9 9

3 7.6 9 9

3 7.6 9 9

1 3.9 2 8

1 3.9 2 8

1 3.9 2 8

1 3.9 2 8

1 9.9 7 0

2 0.2 6 0

2 0.5 5 2

6 4.0 1 1

6 4.5 1 3

1 1.6 5 9

1 1.8 1 4

4 9.7 2 6

2015

K e pa datan p d dk

Tahun

Tahun

2016

2017

2018

6.3 1 2

6.4 7 9

6.6 4 8

6.8 2 0

0.3 6

0.3 6

0.3 6

0.3 6

0.3 6

47

47

47

47

47

2.3 4 9

2.4 7 1

2.5 9 6

2.7 2 5

1.4 8

1.4 7

1.4 5

1.4 3

1.4 5

118

120

122

123

125

1 1.1 6 2

1 1.5 6 9

1 1.9 7 8

1 2.3 8 8

1 2.7 7 9

1.9 9

1.9 7

1.9 5

1.9 4

1.7 0

450

450

450

450

450

1 3.9 2 8

4.0 5 2

4.1 9 8

4.3 3 5

4.4 6 2

4.5 7 9

0.2 8

0.2 8

0.2 8

0.2 7

0.2 7

57

57

57

57

57

2 0.8 4 6

2 1.1 5 0

5.7 0 8

5.8 9 9

6.0 9 4

6.2 9 4

6.4 9 7

1.4 6

1.4 5

1.4 4

1.4 3

1.4 6

105

107

108

110

111

6 5.0 1 9

6 5.5 2 7

6 6.0 4 8

1 9.4 9 8

1 9.8 8 4

2 0.2 7 8

2 0.6 7 9

2 1.0 8 4

0.7 9

0.7 8

0.7 8

0.7 8

0.7 9

1.071

1.079

1.088

1.096

1.105

1 1.9 7 1

1 2.1 2 9

1 2.2 9 2

3.4 8 6

3.6 3 3

3.7 8 5

3.9 4 1

4.1 0 0

1.3 4

1.3 4

1.3 3

1.3 2

1.3 4

159

161

163

165

167

4 9.7 2 6

4 9.7 2 6

4 9.7 2 6

4 9.7 2 6

1 4.0 2 6

1 4.6 1 3

1 5.2 0 5

1 5.7 9 7

1 6.3 8 7

2.5 9

2.5 5

2.5 4

2.5 3

2.2 0

859

859

859

859

859

3 0.2 5 3

3 1.4 5 8

3 2.6 7 1

3 3.8 9 3

3 5.1 4 0

8.4 7 3

8.8 4 7

9.2 2 6

9.6 1 0

9.9 9 9

4.1 3

3.9 8

3.8 6

3.7 4

3.6 8

396

412

428

444

460

1 4.9 1 5

1 4.9 1 5

1 4.9 1 5

1 4.9 1 5

1 4.9 1 5

4.1 5 3

4.1 5 3

4.1 5 3

4.1 5 3

4.1 5 3

7.3 6

5.7 6

4.4 2

3.2 3

2.0 9

242

242

242

242

242

7.3 6 5

7.9 5 7

8.4 0 7

8.7 1 5

8.8 7 7

2.1 8 3

2.1 8 3

2.1 8 3

2.1 8 3

2.1 8 3

1.6 5

1.3 1

0.9 7

0.6 4

0.3 0

133

143

151

157

160

7.7 7 9

7.8 2 4

7.8 6 0

7.8 8 9

7.9 1 0

1.9 1 8

1.9 1 8

1.9 1 8

1.9 1 8

1.9 1 8

0.2 4

0.2 1

0.1 7

0.1 3

0.1 0

71

72

72

72

72

285.584

288.556

291.396

294.101

296.707

83.035

85.558

88.104

90.670

93.224

1.99

1.89

1.81

1.73

1.56

189

193

196

199

203

S u m b e r : B P S K a b u p a t e n K a ri m u n 2 0 1 4

25

2014

P ertu m b u h a n ( %)

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

3.3 K e u a n g a n D a n Pere k o n o m i a n D a era h

Perhatian terhadap aspek ekonomi dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. Kondisi keuangan dan perekonomian kabupaten Karimun pada 5 tahun terakhir ini dapat di lihat bahwa sumber pendapatan terbesar dari daerah kabupaten Karimun adalah berasal dari Dana Perimbangan yang dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang terus mengalami peningkatan. Maka perlu adanya pengelolaan yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersbut dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini : T a b el 2. 5 R e k a p it ul a si R e ali s a si A P B D K a b u p a t e n K a r i m u n T a h u n 2 0 0 9 - 2 0 1 3

No

R e alisa si A n g g ar a n

A a.1 a.1.1 a.1.2

Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan (Transfer) Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana darurat

a.1.3 a.1.4 a.2 a.2.1 a.2.2 a.2.3 a.3 a.3.1 a.3.2

Rata-Rata Pertumbuhan

Tahun 2009

2010

2011

2012

754.874.331.498,00 296.771.411.917,00

673.073.559.816,00 233.218.459.163,00

781.638.109.865,00 240.819.873.680,00

966.846.402.925,56 250.442.482.463,56

1.051.641.258.129,56 273.431.585.962,47

2 4 1.3 3 0.7 4 5.0 0 6,0 0

1 7 7.7 1 5.6 8 6.7 8 8,0 0

1 8 6.2 1 0.3 3 1.7 3 6,0 0

2 0 7.6 1 6.8 7 7.7 3 4,0 0

2 2 4.8 8 9.1 2 3.0 1 3,5 0

1 9.5 1 1.8 8 4.6 6 3,0 0

2 9.4 1 4.4 1 3.6 4 0,0 0

2 3.7 1 2.8 5 3.0 5 9,0 0

8.7 3 0.2 3 6.2 1 3,7 5

4.4 3 6.3 4 6.0 4 9,0 0

7.70 (2.97) (3.31) (64.70)

2.3 2 7.1 1 3.6 4 0,0 0

4.5 0 8.4 8 2.9 6 7,0 0

5.6 1 5.4 8 0.2 3 9,0 0

4.9 2 1.9 2 6.1 8 5,7 1

1.5 5 3.3 7 7.1 3 2,0 0

(40.71)

3 3.6 0 1.6 6 8.6 0 8,0 0

2 1.5 7 9.8 7 5.7 6 8,0 0

2 5.2 8 1.2 0 8.6 4 6,0 0

2 9.1 7 3.4 4 2.3 3 0,1 0

4 2.4 8 2.7 3 9.7 6 7,9 7

424.054.756.574,00

410.223.968.420,00

444.451.762.429,00

615.584.901.229,00

673.121.433.215,00

2 0 6.8 6 8.2 5 1.5 7 4,0 0

3 3 0.4 3 0.4 8 7.4 2 0,0 0

2 8 0.7 5 0.4 0 3.4 2 9,0 0

3 6 4.3 9 9.4 9 5.2 2 9,0 0

3 5 6.0 7 7.7 1 6.2 1 5,0 0

1 8 3.9 3 5.5 0 5.0 0 0,0 0

7 7.1 0 5.5 8 1.0 0 0,0 0

1 5 9.8 4 4.7 5 9.0 0 0,0 0

2 4 6.8 3 3.3 0 6.0 0 0,0 0

3 0 6.2 1 9.5 5 7.0 0 0,0 0

3 3.2 5 1.0 0 0.0 0 0,0 0

2.6 8 7.9 0 0.0 0 0,0 0

3.8 5 6.6 0 0.0 0 0,0 0

4.3 5 2.1 0 0.0 0 0,0 0

1 0.8 2 4.1 6 0.0 0 0,0 0

34.048.163.007,00

29.631.132.232,00

96.366.152.755,00

100.819.019.233,00

105.178.238.952,09

-

-

-

6.1 7 0.9 8 8.3 2 0,0 0

5.9 6 5.0 9 8.0 0 0,0 0

-

-

-

-

-

26

2013

0.90 10.17 10.08 (8.04) (258.90) 21.43 (3.45) -

Lanjutan Tabel 2.5 …..

No

2009

a.3.3 a.3.4 a.3.5 B b.1 b.1.1 b.1.2 b.1.3 b.1.4 b.1.5 b.1.6 b.1.7 b.1.8 b.2 b.2.1 b.2.2 b.2.3 C

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab. Karimun Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya Belanja (b1 + b.2) Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Bunga Subsidi Hibah Bantuan social Belanja bagi hasil Bantuan keuangan Belanja tidak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Pembiayaan

S u r p l u s / D e fi s it A n g g a r a n


Tahun

R e alisa si A n g g ar a n 2010

2011

2012

2013

2 1.5 6 8.3 0 9.0 0 7,0 0

1 9.9 6 6.4 7 3.4 3 2,0 0

2 6.9 2 4.0 8 6.1 1 5,0 0

2 7.8 3 3.2 2 5.4 9 2,0 0

4 1.1 0 5.2 5 0.1 7 5,0 9

13.34

-

-

-

3 2.2 4 4.6 5 4.0 0 0,0 0

3 9.0 8 2.7 2 8.0 0 0,0 0

17.50

1 2.4 7 9.8 5 4.0 0 0,0 0

1 2.6 6 4.6 5 8.8 0 0 ,0 0

6 9.4 4 2.0 6 6.6 4 0,0 0

3 4.5 7 0.1 5 1.4 2 1,0 0

3 9.0 8 2.7 2 8.0 0 0,0 0

(1.53)

865.054.507.228,00 322.559.821.900,00

740.612.011.488,00 353.595.239.523,00

891.504.855.827,00 393.590.218.772,00

889.571.685.463,60 424.935.492.959,00

1.072.869.565.607,00 459.047.436.358,00

2 4 4.1 5 8.0 8 0.8 0 6,0 0

2 7 1.2 6 4.7 6 4.1 5 0,0 0

2 9 8.2 2 3.7 1 1.1 5 2,0 0

3 3 0.6 8 6.9 6 0.7 8 0,0 0

3 4 7.8 1 4.7 1 9.7 2 8,0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3.5 7 4.6 7 5.0 0 0,0 0

2 5.9 5 5.0 7 5.0 9 4,0 0

3 4.0 9 9.7 5 2.3 4 1,0 0

4 0.3 8 3.7 0 6.9 0 0,0 0

3 3.8 2 5.0 0 0.0 0 0,0 0

3 2.9 9 2.7 9 5.0 9 4,0 0

4 4.1 0 2.0 2 5.2 7 9,0 0

4 8.6 5 5.5 3 5.2 7 9,0 0

3 9.6 0 2.6 0 0.0 0 0,0 0

5 6.3 9 9.2 7 4.0 5 0,0 0

-

-

-

-

-

1 1.0 8 4.2 7 1.0 0 0,0 0

1 1.7 2 3.3 7 5.0 0 0,0 0

1 2.2 5 6.2 2 0.0 0 0,0 0

1 3.7 1 2.2 2 5.2 7 9,0 0

2 0.5 4 9.5 4 2.0 8 0,0 0

8 2.1 7 3.8 9 1.3 2 5,0 0

6 6.4 9 9.8 0 4.9 5 0,0 0

7 8.8 1 6.5 4 6.0 0 0,0 0

9 0.8 9 9.5 4 4.0 6 8,0 0

1 0 5.7 7 1.8 9 9.7 3 4,0 0

1 9 9.2 2 2.2 1 7.5 4 5,0 0

1 9 2.8 2 2.1 0 9.0 7 5,0 0

2 4 5.9 6 1.1 0 0.7 2 4,0 0

2 6 6.0 8 0.0 7 4.2 8 2,6 0

2 9 8.7 4 3.5 4 4.7 4 1,0 0

2 6 1.0 9 8.5 7 6.4 5 8,0 0

1 2 7.6 9 4.8 5 7.9 4 0,0 0

1 7 3.1 3 6.9 9 0.3 3 1,0 0

1 0 7.6 5 6.5 7 4.1 5 4,0 0

2 0 9.3 0 6.6 8 4.7 7 4,0 0

380.318.400.717,00

267.908.966.689,00

200.370.515.018,00

67.832.606.444,88

145.107.323.906,00

4.25 8.44 8.44 (2.33) 10.37 13.42 (18.92) (0.19) 4.85 9.20 (22.62) (54.45)

269.988.224.987,00

200.370.515.018,00

90.503.769.056,00

145.107.323.906,84

122.194.585.291,93

(30.18)

7 5 0.0 0 0.0 0 0,0 0

5 5 0.0 0 0.0 0 0,0 0

3 5 5.0 0 0.0 0 0,0 0

5 5 0.0 0 0.0 0 0,0 0

4 5 8.9 0 0.5 0 0,0 0

542.494.685.328,00

378.016.771.965,00

497.914.637.055,00

464.636.192.504,60

613.822.129.249,00

Sumber : BAPPEDA Realisasi APBD Tahun 2009-2013, diolah

27

T a b el 2. 6 R e k a p it ul a si R e a li s a si B el a nj a S a nit a si S K P D K a b u p a t e n K a r i m u n T a h u n 2 0 0 9 - 2 0 1 3

No.

Tahun

SKPD 2009

2010

2011

2012


2013

1

PU

11,002,080,776.00

2,821,223,211.00

7,906,395,000.00

20,380,784,020.00

20,904,747,950.00

(40.49)

1.a

Investasi

10,442,225,776.00

2,327,925,083.00

7,608,044,000.00

18,651,989,020.00

18,501,374,000.00

(55.19)

1.b

operasional/pemeliharaan (OM)

559,855,000.00

493,298,128.00

298,351,000.00

1,728,795,000.00

2,403,373,950.00

7.99

2

Badan Kebersihan Dan Pertamanan

5,353,545,900.00

3,785,165,150.00

5,961,200,000.00

5,867,489,000.00

7,669,432,050.00

4.24

2.a

Investasi

2,279,638,600.00

317,840,900.00

2,159,400,000.00

2,343,507,000.00

3,342,575,000.00

(123.55)

2.b


3,073,907,300.00

3,467,324,250.00

3,801,800,000.00

3,523,982,000.00

4,326,857,050.00

7.70

3

BLH

-

-

-

-

721,329,100.00

100.00

3.a

Investasi

-

-

-

-

721,329,100.00

100.00

3.b


-

-

-

-

-

-

4

Dinas Kesehatan

172,272,600.00

49,560,000.00

578,136,790.00

357,089,000.00

1,375,348,000.00

(36.01)

4.a

Investasi

172,272,600.00

49,560,000.00

578,136,790.00

357,089,000.00

1,375,348,000.00

(36.01)

4.b


-

-

-

-

-

-

5

Bappeda

99,550,000.00

-

-

285,147,500.00

577,725,900.00

75.32

5.a

Investasi

99,550,000.00

-

-

285,147,500.00

577,725,900.00

75.32

5.b


-

-

-

-

6

Dinas Pertanian Dan Kehutanan

-

-

-

-

198,351,600.00

100.00

6.a

Investasi

-

-

-

-

198,351,600.00

100.00

6.b


-

-

-

-

7

Dinas Pendidikan

-

-

47,360,000.00

-

329,870,900.00

42.82

7.a

Investasi

-

-

47,360,000.00

-

329,870,900.00

21.41

7.b


-

-

-

-

-

-

28

-

-

8

Dinas Sosial

-

-

419,650,000.00

-

8.a

Investasi

-

-

419,650,000.00

-

100.00

8.b


-

-

-

-

-

8

Belanja Sanitasi

16,627,449,276.00

6,655,948,361.00

14,912,741,790.00

26,890,509,520.00

31,776,805,500.00

(8.63)

9

Pendanaan investasi sanitasi Total

8,706,943,473.00

2,521,515,950.00

10,083,030,790.00

18,208,281,960.00

25,046,574,500.00

(24.60)

10

Pendanaan OM

3,633,762,300.00

4,401,784,546.00

4,100,151,000.00

5,252,777,000.00

6,730,231,000.00

13.50

11

BelanjaLangsung

542,494,685,328.00

387,016,771,965.00

497,914,637,055.00

464,636,192,504.60

613,822,129,249.00

(0.19)

12

Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung

0.03

0.02

0.03

0.06

0.05

0.20

13

Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi

0.52

0.38

0.68

0.68

0.79

5.00

14

Proporsi OM Sanitasi – Total BelanjaSanitasi

0.22

0.66

0.27

0.20

0.21

(26.64)

Sumber Keterangan

-

: LKPj Kabupaten Karimun Tahun 2009 -2013, diolah : investasi termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan lahan, pelatihan, koordinasi, advokasi, kampanye dan studi-studi yang terkait dengan sanitasi

Tabel 2.6 menjelaskan bahwa Belanja Sanitasi pada 5 (lima) tahun terakhir, mulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan baik dari investasi dan operasional dan pemeliharaanya. Dan untuk tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan di sebabkan berbagai kebutuhan yang pada prinsipnya harus di prioritaskan terlebih dahulu, sehingga di lakukan pengurangan belanja untuk sanitasi pada tahun 2010.

29

100.00

Tabel 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kabupaten Karimun Tahun 2009- 2013 No

Realisasi Anggaran

1

Belanja Sanitasi

1.1

Belanja Sanitasi Tahun (Rp.) 2009

2010

2011

2012


2013

16,530,799,276.00

6,655,948,361.00

14,912,741,790.00

26,605,362,020.00

30,792,102,800.00

(9)

Air Limbah Domestik

1,801,950,856.00

150,753,912.00

3,890,191,000.00

10,328,070,060.00

4,488,469,400.00

(267)

1.2

Sampah Rumah Tangga

5,356,445,900.00

3,785,165,150.00

5,961,200,000.00

5,867,489,000.00

7,912,097,650.00

5

1.3

Drainase Perkotaan

9,200,129,920.00

2,670,469,299.00

4,483,214,000.00

10,059,303,960.00

17,199,488,750.00

(27)

1.4

PHBS

172,272,600.00

49,560,000.00

578,136,790.00

350,499,000.00

1,192,047,000.00

(38)

2

Dana Alokasi Khusus

4,928,236,472.00

93,216,207.00

-

18,306,660,715.00

3,222,655,000.00

2.1

DAK Sanitasi

3,935,486,472.00

93,216,207.00

-

-

3,144,722,100.00

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

992,750,000.00

-

-

18,306,660,715.00

77,932,900.00

-

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

-

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

-

-

3,143,337,000.00

1,767,285,500.00

573,041,000.00

4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi

11,602,562,804.00

6,562,732,154.00

11,769,404,790.00

6,531,415,805.00

26,996,406,800.00

(9.24)

Total Belanja Langsung

542,494,685,328.00

387,016,771,965.00

497,914,637,055.00

464,636,192,504.60

613,822,129,249.00

(0.19)

2.14

1.70

2.36

1.41

4.40

0.51

% APBD Murni terhadap Belanja Langsung

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, di Olah Tabel 2.7 menjelaskan bahwa APBD murni untuk menangani Sanitasi terhadap belanja langsung yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karimun sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hanya sebesar 2,14% pada tahun 2009, tahun 2010 mengalami penurunan sehingga APBD murni untuk Sanitasi hanya sebesar 1,70% dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan belanja untuk Sanitasi yaitu sebesar 2,36%. Untuk tahun 2012 mengalami penurunan sehingga belanja Sanitasi hanya sebesar 1,41% dan pada tahun 2013 belanja Sanitasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari empat tahun terakhir yaitu sebesar 4,40% diperuntukkan Sanitasi. Fluktuasi ini terjadi dikarenkan tingkat kebutuhan yang lebih dulu perlu dipriritaskan dalam penggunaan APBD.

30

Tabel 2.8 Belanja Sanitasi per kapita Kabupaten Karimun Tahun 2009- 2013 No

Tahun

Deskripsi

Rata-Rata

2009

2010

2011

2012

2013

12,440,255,773

6,923,300,496

14,183,181,790

23,461,058,960

31,569,893,900

17,715,538,183.80

266,012

265,614

272,980

280,949

282,475

273,606

Belanja Sanitasi Perkapita 46,765.77 Sumber : Pokja AMPL Kab. Karimun 2014, diolah

26,065.27

51,956.85

83,506.47

111,761.73

64,011.22

1 2

Total Belanja Sanitasi Kabupaten Karimun Jumlah Penduduk

Tabel 2.8 menjelaskan bahwa adanya peningkatan belanja sanitasi setiap tahunnya mulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dengan rata belanja sanitasi adalah sebesar Rp. 17.715.538.183,80 sehingga meningkatkan belanja sanitasi per-Kapita setiap tahunnya dengan rata balanja sanitasi per-Kapita sebesar Rp. 64.011,22. Tabel 2.9 Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi per kapita No

Realisasi Anggaran

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.) 2009

2010

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi Retribusi

-

1.b

Potensi Retribusi

-

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi Retribusi

2.b

Potensi Retribusi

3

Retribusi Drainase

3.a

Realisasi Retribusi

-

3.b

Potensi Retribusi

-

4

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)

5

Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b)

-

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

630,032,000.00

745,192,000.00

757,991,000.00

851,130,000.00

879,455,000.00

7.83

320,030,000.00

385,210,000.00

397,991,000.00

441,090,000.00

447,455,000.00

7.83

310,002,000.00

359,982,000.00

360,000,000.00

410,040,000.00

432,000,000.00

7.79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320,030,000.00

385,210,000.00

397,991,000.00

441,090,000.00

447,455,000.00

7.83

310,002,000.00

359,982,000.00

360,000,000.00

410,040,000.00

432,000,000.00

7.79

1.07

1.11

1.08

1.04

0.03

-

Proporsi Total Sanitasi Potensi Retribusi Sanitasi 1.03 (4/5) Sumber : Poja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah 6

2011


-

31

-

-

Tabel 2.9 menjelaskan menunjukkan bahwa retribusi di bidang sanitasi hanya di hasilkan dari sektor persamapahn dan untuk sektor air limbah dan drainase belum di lakukan retribusi. Adapun realisasi pendapatan dan potensi retribusi di bidang persampahan setiap tahun mulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dan selalu mencapai target. Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan retribusi di sektor persampahan sudah di optimalkan dengan baik. Angka perekonomian umum daerah Kabupaten Kairmun dideskripsikan dari Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) harga konstan, Pendapatan per-Kapita Kabupaten dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya mengenai angka perekonomian umum daerah Kabupaten Karimun untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 Peta Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2009- 2013 No

1

Deskripsi PDRB harga konstan (Struktur Perekonomian)

Tahun 2009 1.915.699,03

2010

2011

2.041.431,79

Pendapatan per-Kapita 8.513.392,20 8.922.098,28 Kabupaten Pertumbuhan 3 6,30 6,56 Ekonomi (%) Sumber : Dokumen PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2013, 2

2012

2013

2.185.284,61

2.343.894,38

2,511,248.44

9.087.541,01

9.640.787,38

-

7,05

7,26

7,14

Tabel 2.10 menjelaskan bahwa perkonomian daeraha kabupaten karimun yang di deskripsikan berdasarkan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) harga konstan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 berkembang secara fluktuatif. Perdapatan per-Kpaitan Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dan untuk pertumbuhan dengan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

32

3.4

Tata Ruang Wilayah Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah

kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana dan sarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan sistem jaringan prasarana dan sarana lingkungan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. 2.4.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tujuan penataan ruang adalah suatu kondisi tata ruang ideal yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai di masa depan (20 tahun mendatang). Disusun berdasarkan atau sebagai ungkapan keinginan untuk memperbaiki berbagai persoalan tata ruang yang dihadapi sekarang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah : “ Mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan lingkungan” 2.4.2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Kebijakan Penataan Ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang. Adapun Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan peluang investasi. 2. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan kualitas lingkungan. 2.4.3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Strategi Penataan Ruang merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan hal – hal tersebut diatas maka strategi penataan ruang Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : 1. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang investasi berupa : a) Memberikan insentif penanaman modal di luar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan industri. c) Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di setiap bidang usaha terutama industri.

33

2. Strategi yang harus dilakukan untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi berupa : a) Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi. b) Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas dengan kawasan yang tidak termasuk kawasan pelabuhan bebas dan perdangangan bebas. c) Mendorong pertumbuhan lapangan kerja. d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi . 3. Strategi yang harus dijalankan untuk menjaga peningkatan kualitas lingkungan berupa : a) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya. b) Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. c) Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung 2.4.4. Rencana Pola Ruang Darat Wilayah Kabupaten Karimun a) Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada Permen PU No 16 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, maka yang termasuk dalam kawasan lindung di Kabupaten Karimun, berupa : 1. Kawasan hutan lindung, Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Permenhut No. P.50 Tahun 2009). Adapun yang termasuk kedalam kawasan hutan lindung ini mengacu pada paduserasi kawasan hutan di Kabupaten Karimun dengan total kurang lebih luasan 6.471 Ha. 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air kurang lebih seluas 1.234,94 Ha 3. Kawasan perlindungan setempat, yang termasuk dalam kriteria ini di Kabupaten Karimun adalah : a. Sempadan pantai, definisi Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Adapun kriterianya adalah daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya berjarak 100 m diukur dari garis pasang tertinggi kearah darat, dengan terkecuali daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan

34

keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada (sekurang-kurangnya berjarak 30 m). b. Sempadan Sungai , Definisi sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengacu pada ketetapan sempadan yang sudah ditetapkan melalui Permen PU N0 63 Tahun 1993, bahwa ketentuan lebar sempadan adalah sebagai berikut : (1) Sungai yang memiliki kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan (2) Sungai yang memiliki kedalaman 3 (tiga) meter sampai 20 (dua puluh) meter garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan bahwa sempadan sungai di Kabupaten Karimun mempunyai sempadan sungai antara 10 (sepuluh) meter hingga 15 (lima belas) meter. Kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar danau /waduk adalah kawasan tertentu sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsional mata air, Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria : 1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi danau. 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk. 3) Sekitar mata air. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ditetapkan sempadan danau/waduk dikabupaten Karimun adalah 50 (lima puluh) meter dari tepi danau. 4. Kawasan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya merupakan suatu kawasan yang memiliki benda-benda alami maupun buatan manusia yang dipertahankan keberadaannya karena dianggap memiliki nilinilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di kabupaten Karimun kawasan-kawasan cagar budaya yakni : a. Batu Bertulis Pasir Panjang; b. Masjid Jami H. Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru); c. Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun; d. Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, Pulau Buru dan Pulau Kundur; e. Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading; f. Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan g. Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro.

35

5. Kawasan Rawan Bencana Alam Tujuan pemantapan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia, sehingga perlu dilakukan adanya penetapan kawasan rawan bencana. Pemantapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam. b. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana. c. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering terjadi bencana dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Karimun adalah kawasan gelombang pasang (rob) yang sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Sebaran kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Karimun terdapat di beberapa bagian dari wilayah di Kecamatan Kundur dan kecamatan Kundur Utara. 6. Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung ditetapkan dengan pertimbangan sebagai fungsi pelestarian lingkungan hidup, berupa kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi merupakan kawasan lindung laut memiliki luas kurang lebih 130 (seratus tigapuluh) hektar yang terletak di perairan Pulau Sugi Darat, perairan Pulau Sugi Laut, Pulau Selarang, Pulau Sugi Laut, perairan Pulau Manis, Pulau Jangkar, serta di perairan Pulau Telunas, Pulau Condeng. b) Kawasan Budidaya Pembahasan rencana pengembangan kawasan budidaya akan meliputi uraian tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan pembudidayaan kawasan yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian (yang terdiri dari kawasan pertanian tanaman pangan, kawassan holtikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perikanan darat), kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan reklamasi dan kawasan lainnya. Kawasan budidaya ini yang berada di Kabupaten Karimun berupa : 1. Kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Karimun terdiri dari: a. Hutan produksi, b. Hutan produksi terbatas, dan c. Hutan Produksi terbatas yang dapat dikonversi.

36

Tujuan penetapan kawasan adalah memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, yang kegiatan ekploitasinya dilakukan dengan cara tebang pilih dan tanam kembali. Arahan kebijakan untuk ruang kawasan hutan produksi terbatas adalah pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali. Peruntukan kawasan hutan produksi di Kabupaten Karimun kurang lebih seluas 23.996 hektar, dengan sebaran sebagai berikut : 1) Kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 4.727 hektar, yang tersebar di P. Kundur, P.Ungar, P.Degong, P.Karimun, P.Pasai, P.Sugi Atas, P.Jaga. 2) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 17.142 hektar, yang tersebar di P. Sugi Atas, P. Sugi Bawah, P. Mardan, P. Kenipan, P. Tulang, P. Nangka, P. Karimun; dan 3) Kawasan hutan produksi konversi dengan luas kurang lebih 2.127 hektar, yang tersebar di P. Combol, P. Sugi Atas, P. Sugi Bawah, P. Sangkar, P. Ngal, P. Panda, P. Sependa, P. Papan, P. Merak, P. Tembelas. 2. Kawasan pertanian, kawasan peruntukan pertanian terdiri dari kawsan pertanian tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawsan perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan darat dijadikan satu bahasan dikarenakan kondisi eksisting mata pencarian penduduk di Kabupaten Karimun adalah pertanian campuran, sedangkan khusus untuk mendukung kebutuhan stok akan pangan dan dengan kebutuhan beras pada tahun 2030 sejumlah 50.908 ton untuk mencukupi penduduk sejumlah 480.260 jiwa yang ada di Kabupaten Karimun, maka dibutuhkan lahan seluas 2.556 Ha dengan asumsi 3x tanam setahun, namun memandang kesesuain dan ketersediaan lahan yang ada dimana untuk tanaman pangan padi sawah memerlukan input tinggi dari teknologi serta pemakaian lahan yang luas, maka untuk kebutuhan luas tanam nya disarankan tidak terlalu luas diperkirakan pada angka 500 ha dan tersebar merata di Kabupaten Karimun. Dengan memandang komoditi perkebunan dengan konsep agropolitan lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Karimun dengan komoditi unggulan berupa gambir,karet,kelapa dan buah-buahan, maka dengan demikian kawasan perkebunan lebih mendominasi disetiap kecamatan di Kabupaten Karimun, untuk mencukupi kebutuhan akan stok industri di kawasan agropolitan ataupun dapat dikatakan untuk mencegah idle capacity perindustrian dikawasan agropolitan harus ada kerjasama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan stok di kawasan agropolis.Kawasan Agropolis seluas 25 Ha di Pulau Kundur. Adapun kawasan total luas kawasan pertanian ini kurang lebih seluas 42.711,34 Ha.

37

3. Kawasan Pertambangan, jenis-jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Karimun Berdasarkan klasifikasi jenis bahan tambang dapat dikategorikan sbb : a. Bauksit,timah dan biji besi sebagai mineral logam b. Granit,pasir dan andesit sebagai jenis batuan. Kawasan-kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Karimun meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 2.592,77 Ha terdapat di Pulau Karimun, Pulau Combol, Pulau Kundur, Pulau Citlim, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah, selain itu untuk pemanfaatan tanah urug berada tersebar di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, Pulau Tebias, Pulau Lumut, Pulau Parit, Pulau Sugi Bawah, Pulau Sugi Atas,Pulau Kenipan dan Pulau Durai ; dan b. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 3.299,50 Ha terdapat di Pulau Belat, Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Durai, Pulau Degong, Pulau Panjang, Pulau Ngal, Pulau Propos, Pulau Kas. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Iizin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi serta pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.

38

4. Kawasan industri, di Kabupaten Karimun menurut data yang didapat terdapat banyak industri kecil dan rumah tangga yang tersebar disetiap kecamatan, namun untuk industri – industri besar terkonsentrasi di Kawasan FTZ di P Karimun adalah : a. Kawasan industri campuran kurang lebih seluas 4.287,4 Ha b. Kawasan Industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi eksport (manufaktur) kurang lebih seluas 226,23 Ha c. Kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan storage kurang lebih seluas 69,68 Ha, berada di pulau-pulau kecil di sekitar kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, meliputi : Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Babi, Pulau Tambelas, Pulau Merak dan Pulau Karimun Anak. Berdasarkan; PP Nomor 24 tahun 2009, tentang Kawasan Industri dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008, Tentang Kebijakan Industri Nasional menyebutkan Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri investor pengguna kaveling Industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. 5. Kawasan pariwisata, meliputi kawasan-kawasan pariwisata alam dengan luasan kurang lebih 1.454,77 Ha. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Karimun ini juga tetap dikaitkan dengan daerah tujuan wisata (destinasi) nasional di Provinsi Kepulauan Riau sebagai satu kesatuan destinasi wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung, ditujukan terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

39

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Adapun kawasan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Karimun berupa : 1) Kawasan peruntukan wisata alam meliputi: Pantai Pelawan; Pantai Pongkar; Air Terjun Pongkar; sumber mata air panas di Tanjung Hutan; Pantai Telunas; Pantai Lubuk; Kawasan Wisata Bukit Gading; Desa Judah; pemancingan di Pulau Combol; padang lamun Pulau Moro; Batu Bertulis Pasir Panjang; Misteri Batu Limau; perkebunan buah-buahan, di Kecamatan Kundur dan di Pulau Sugi; perkebunan karet di Kecamatan Kundur Barat; perkebunan sawit Kecamatan Buru; Pantai Timun; Pantai Sawang; Pantai Buru; Pantai Tulang; dan Pantai Pasir Panjang Durai. 2) Kawasan peruntukan wisata budaya meliputi: Masjid Jami dan Masjid H.Abdul Ghani di Pulau Buru (Kecamatan Buru); Masjid Al-Mubaraq di Pulau Karimun; Klenteng Tua di Pulau Moro, Pulau Karimun, dan Pulau Kundur; Makam keramat di kawasan Pantai Gading di Desa Gading; Makam si Badang di Kecamatan Buru; dan Kerajaan Sulit di Desa Keban Kecamatan Moro. 3) Kawasan peruntukan wisata buatan meliputi: galangan kapal tradisional di Pulau Karimun; dan wisata belanja berada di Kota Tanjung Balai dan Kota Tanjung Batu. 6. Kawasan permukiman meliputi : kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan permukiman perdesaan ini diperuntukan guna menunjang konsep dari Agropolitan dan minapolitan dimana kebutuhan bahan bakunya dipenuhi dari Pulau Kundur, Moro, Durai, Buru dan sekitarnya dengan pemanfaatan lahannya serta pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan terutama kepada daerah – daerah yang tidak menyebabkan rawan bencana, serta mengikuti jaringan jalan yang ada. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Atas dasar tersebut maka luasan masing–masing kawasan adalah sbb : a) Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Karimun yang berada di Pulau Karimun Besar, sedangkan di Kecamatan lain berada di Ibukota masing-masing kecamatan serta antisipasi perluasan kecamatan dengan total luas kurang lebih 5.224,18 Ha.

40

b) Kawasan permukiman perdesaan kurang lebih seluas 3.002,28 Ha. Pada kawasan permukiman di Kabupaten Karimun baik di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan terdapat kawasan permukiman tepi air baik berupa permukiman konvensional maupun permukiman modern yang telah menjadi kekhasan kawasan. 7. Kawasan Lainya berupa : Kawasan Hutan Tanaman Rakyat. yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kooperasi untuk meningkatkan kualitas hutan produksi dengan dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan, berdasarkan SK Mentri Kehutanan No.370 Menhut- II/2010, menunjuk HPT Bakau di Kabupaten Karimun berfungsi 8. Kawasan reklamasi pantai. Kawasan reklamasi pantai di Kabupaten Karimun merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan yang ditujukan untuk: a) memenuhi kebutuhan ruang permukiman perkotaan; b) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi; dan c) Perlindungan kawasan pantai. Kawasan reklamasi pantai ini antara lain meliputi kawasan reklamasi pantai di Kelurahan Tanjung Balai, kelurahan Sungai Raya, Desa Pangke, Kelurahan pasir Panjang, Desa Pongkar, Kelurahan pamak, Kelurahan Teluk Uma, kelurahan Tebing, kelurahan Sungai Ayam, kelurahan Lubuk semut dan kelurahan Teluk Air di Pulau Karimun, dan kawasan reklamasi pantai di Pulau Karimun Anak. 2.4.5.

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Kabupaten Karimun Dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, digunakan rencana pola

ruang yang dimaksudkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi perlindungan, dimensi waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. b) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumberdaya, fungsi, estetika lingkungan dan kualitas lahan pesisir; c) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Rencana pola ruang laut Kabupaten Karimun ini merupakan rencana pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut menurut kepentingannya dan tidak tertutup pada pembagian kewenangan 4 mill kabupaten dan 12 mill provinsi, sehingga pada daerah pola ruang

41

laut ini mengacu pada batas administrasi kabupaten, memandang berbagai potensi dan berbagai kepentingan yang ada. 1) Kawasan Peruntukan Alur Pelayaran; Jalur pelayaran adalah perairan laut tempat kapal/perahu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang ditujunya. Jalur pelayaran di perairan Kabupaten Karimun cukup padat mengingat banyaknya pulau-pulau kecil yang berpenghuni, sehingga moda transportasi yang digunakan untuk perpindahan penduduk antar pulau, serta akses yang digunakan untuk mencapai suatu pulau adalah melalui transportasi laut. Selain dipenuhi oleh lalu-lintas pelayaran antarpulau, perairan diKabupaten Karimun juga diramaikan oleh lalu-lintas pelayaran domestik regional dan internasional, yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Karimun dengan wilayah lain yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan negara tetangga seperti singapura dan malaysia. Oleh karena asal dan tujuan perjalanan serta ukuran kapal berbedabeda, maka agar tidak terjadi konflik antar kapal yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan perjalanan jarak pendek serta konflik antara kapal besar dengan kapal kecil, maka alur pelayaran perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi tabrakan antar kapal. Selat MalakaSingapura-Phillip, serta Laut Cina Selatan merupakan salah satu alur pelayaran terpenting di dunia dan dalam RTRWN ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di sekitar gugus Pulau Karimun merupakan salah satu simpul pelayaran dunia terutama terkait dengan keberadaan Pelabuhan Singapura. Lalu lintas kapal dari Lautan Pasifik melewati ALKI I-A sebagian besar mengangkut barang produksi dari negara Asia-Pasifik (Jepang, Taiwan, Cina, Korea, dan lainnya) menuju negara-negara di Lautan Hindia. Sementara itu, lalu-lintas kapal dari Lautan Hindia sebagian besar mengangkut raw material termasuk minyak mentah dari negara-negara di Lautan Hindia (Arab Saudi, Kuwait, Yaman, dan lainnya) menuju negara-negara industri di Asia Pasifik. Dengan posisinya yang sangat strategis tersebut, dipahami jika lalu lintas pelayaran di perairan Selat MalakaSingapura-Phillip menjadi sangat padat, Sementara itu, di Laut Cina Selatan yang merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun terdapat ALKI I-A yang dilewati kapal-kapal internasional. Adapun jalur pelayaran ini dapat dilihat pada gambar pola ruang laut, namun kenyataan dilapangan mengaharuskan para nahkoda memakai pandu ataupun peta navigasi. 2) Kawasan Peruntukan Labuh Jangkar; Saat ini alur pelayaran yang terdapat di Selat Malaka merupakan aktivitas pelayaran yang paling sibuk di dunia. Pada kawasan ini terdapat berbagai aktivitas pelayaran yang menangani kegiatan perdagangan yaitu ekspor danimpor, dan juga sistem perangkutan transportasi bagi penumpang. Perairan Karimun berperan penting sebagai area labuh kapal, selain itu juga berperan sebagai asset ruang kelautan untuk kepentingan alih

42

muatan dari kapal ke kapal. Kawasan ini difungsikan sebagai kawasan tempat kapal-kapal dapat berlabuh sehingga mengurangi kepadatan di sekitar kawasan pelabuhan. Terdapat beberapa keuntungan dengan adanya kawasan lego jangkar di wilayah perairan di antaranya, yaitu : a) Kawasan alih muatan dari kapal ke kapal ini merupakan bentuk pemanfaatan wilayah perairan Kabupaten Karimun yang selama ini kurang mendapat sentuhan terencana. Kawasan ini secara fungsional erat kaitannya sebagai pendukung daratan wilayah administrasi kabupaten. Dalam hal ini pengendalian wilayah tidak cukup hanya menyangkut daratan, tetapi juga lautan dan angkasa. b) Dari segi ekonomi kegiatan yang dilakukan di area lego jangkar ini dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi daerah. Setiap kapal yang akan melakukan bongkar muat dikenai tarif untuk selanjutnya menjadi pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. 3) Kawasan Potensi Pertambangan Timah; Kawasan ini direncanakan dikarenakan potensi yang besar dan kondisi eksisting telah banyak izin penambangan timah di laut. 4) Kawasan Potensi Pertambangan Pasir Laut; Kawasan ini dibuat sebagai upaya agar bahan baku untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Karimun berasal dari daerah sendiri. 5) Kawasan Potensi Perikanan Tangkap; Kawasan ini diperuntukan bagi penangkapan ikan diperairan guna menunjang konsep minapolitan dan mengembangkan budaya masyarakat yang ada. 6) Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya; Kawasan ini direncanakan sebagai kepentingan untuk membudidayakan perikanan di laut dan mempunyai dengan lokasi di pesisir Pulau Combol, Pulau Sugi Atas, dan Pulau Sugi Bawah. 7) Kawasan Peruntukan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan; Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan, berhubung daerah ini merupakan lingkungan kerja pelabuhan maka luasan akan ditentukan pada studi lebih lanjut pada masing-masing pelabuhan, namun batasan dapat dilihat pada gambar pola ruang laut.

43

Peta 2.3 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karimun

Sumber : RTRW Kabupaten Karimun 2013

44

Peta 2.4.1 Rencana Pola Ruang Darat Kabupaten Karimun


45

Peta 2.4.2 Rencana Pola Ruang Laut Kabupaten Karimun


46

3.5

Sosial dan Budaya Penduduk yang berpendidikan dan berkualitas tinggi merupakan aset yang sangat

berharga bagi pembangunan daerah. Melalui suatu sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di desa, maka diharapkan kualitas penduduk di Kabupaten Karimun dapat lebih meningkat. Adapun jumlah sarana pendidikan di tingkat sekolah dasar adalah 149 dan untuk tingkat sekolah menengah berjumlah 90 sekolah. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel 2.11 dibawah ini : Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Karimun Jumlah Sarana Pendidikan Nama Kecamatan

Umum SD SMP SMA 21 Moro 8 2 17 Kundur 3 2 21 Karimun 9 5 12 Meral 5 1 11 Tebing 5 2 Buru 9 2 1 Kundur Utara 8 3 1 13 Kundur Barat 3 2 7 Durai 3 1 5 Meral Barat 2 6 Ungar 2 1 7 Belat 3 1 137 Jumlah 48 19 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2014

SMK 1 1 2 1 2 1 8

MI 1 5 2 1 1 1 1 12

Agama MTs 1 2 1 2 1 1 1 1 10

MA 1 1 1 1 1 5

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Nama Kecamatan MORO DURAI KUNDUR KUNDUR UTARA KUNDUR BARAT KARIMUN BURU MERAL TEBING JUMLAH Sumber : TNP2K Tahun 2012 Keterangan

Jumlah Keluarga Miskin (KK) 6,490 2,120 5,814 4,283 5,418 2,914 4,395 6,265 2,740 40,439

: Sampai saat ini data TNP2K masih digunakan oleh Kabupaten Karimun dalam menyalurkan berbagai bantuan kepada penduduk miskin. 47

Tabel 2.12 menjelaskan bahwa angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Karimun terletak di kecamatan Moro dengan jumlah kelurga miskin sebesar 6.490, di peringkat kedua terletak di kecamtan Meral dengan jumlah keluarga miskin sebesar 6.265 dan untuk angka kemiskinan terkecil itu terletak di kecamatan Durai dengan jumlah keluarga misikin sebesar 2.120. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan di kabupaten Karimun maka di lakukan berbagai kebijakan yang mengarah kepada masyarakat miskin khususnya di bidang Sanitasi, dengan dasar bahwa kemiskinan seringkali berdampak pada santasi.

Tabel 2.13 Jumlah Rumah per Kecamatan Tahun 2013 Nama Kecamatan Moro Kundur Karimun Meral Tebing Buru Kundur Utara Kundur Barat Durai Meral Barat Ungar Belat Jumlah

Jumlah Rumah 6,148 11,228 14,946 11,234 5,238 2,355 3,843 5,066 1,608 3,662 1,573 1,633 68,534

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 2014 Tabel 2.13 menjelaskan bahwa jumlah rumah di kabupaten Karimun sebanyak 68.534 rumah. Dengan jumlah terbanyak terletak di pulau Karimun sebanyak 35.080 rumah yang tersebar di 4 kecamatan yaitu kecamtan Karimun, Meral, Tebing dan Meral Barat dan jumlah rumah terbanyak kedua terletak di Pulau Kundur sebanyak 20.137 rumah yang tersebar di 3 kecamatan yaitu kecamatan Kundur, Kundur Utara dan Kundur Barat. 3.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah Perubahan tata aturan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya merupakan upaya

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan 48

bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Atas dasar di tetapkannya Peraturan Pemeritnah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka perlu untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil pembahasan, akhirnya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Karimun.

49

G a m b a r 2.1 Str u k t ur Or g a nis a si Pe m e ri nta h D a e r a h K a b u p a te n K a ri m u n

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 50

G a m b ar 2.2 Dia gra m S K P D terk ait dala m P e m b a n g u n a n S a nita si K a b u p at e n K ari m u n

BUPATI

DINAS PEKERJAAN UMUM

BAPPEDA - Bidang Pendanaan Dan Pengendalian - Bidang Sarana Prasarana Dan Lingkungan Hidup - Badan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

- Bidang Cipta Karya

DINAS KESEHATAN - Bidang P2M-PL - Bidang Promosi Kesehatan

BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN - Bidang Kebersihan - Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Keterangan : Mandat Tupoksi Langsung (Stakeholder Utama) Mandat Tupoksi Tidak Langsung (Stakeholder Mitra) 51

BLH - Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Pengelolaan Limbah

BPMPD DAN KESBANG - Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3.7

K o m u ni k a si da n M e dia

Kabupaten Karimim telah melakukan berbagai jenis kegiatan kampanye kebersihan khususnya masalah persampahan, air limbah domestik, drainase den PHBS terkait Sanitasi melaui Survey, Rapat Koordinasi, Lomba-Lomba kebersihan, Penyuluhan dan Pemicuan-Pemicuan tentang Kebersihan dengan. Untuk lebih jelasnya mengenai daftar kegiatan komunikasi tekait Sanitasi dapat dilihat pada tabel 2.14. T a b el 2. 1 4 K e g i at a n K o m u n i k a si t er k ait S a nit a si

No.

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana Dinas Kesehatan

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

Untuk mempromosikan, melakukan pemberdayaan, mengkomunikasi dan mengevaluasi capaian target kementerian 70% sadar akan budaya hidup bersih dan sehat. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan indah.

67.356 Rumah Tangga di Kabupaten Karimun

Dengan melakukan Survey PHBS agar masyarakat terhindar dari penyakit dan mempunyai budaya hidup yang lebih sehat.

Sulit melakukan porses pemberdayaan kesehatan masyarkaat dan Partisipasi yang cukup baik bagi masyarakat dalam mendukung Survey PHBS ini.

Kelompok masyarakat, sekolah, puskesmas, pasar, dan penanggungjawab fasilitas umum. Kelompok masyarakat, sekolah, puskesmas, pasar, dan penanggungjawab fasilitas umum. 1 Dusun (Dusun Pantai Indah) dengan jumlah peserta 33 KK.

Koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga lingkungan dan mewujudkan kenyamanan. Koordinasi yang berkelanjutan dapat menjaga lingkungan dan mewujudkan kenyamanan. Muncul tanggungjawab social dan peran serta masyarakat dan

Kesadaran seluruh lapisan yang belum optimal dalam mewujudkan lingkungan bersih dan asri

1.

Survey PHBS

2012 2013 2014

2.

Rapat Koordinasi Adipura

2013

BLH

3.

Rapat Koordinasi Adipura

2014

BLH

Meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan indah.

4.

Pemicuan STBM

2011

Dinas Kesehatan

Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar 52

Kesadaran seluruh lapisan yang belum optimal dalam mewujudkan lingkungan bersih dan asri Adanya peran serta dan tanggunjawab sosial masyarakat sehingga

mau dan mampu meningkatkan drajat kesehatan lingkungannya. 5.

Pemicuan STBM

2013

Dinas Kesehatan

6.

Lomba Kebersihan dan Pelestarian Lingkugan Antar SKPD, Kecamatan, SLTA/SLTP se-Kab. Karimun dalam Rangka Persiapan Penilaian Adipura

2013

BLH

7.

Kegiatan Sosialisasi tentang PHBS

2013

Dinas Kesehatan

8.

Kegiatan Sosialisasi tentang PHBS

2012

9.

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Skala Prioritas

2013

berjalannya proses pemberdayaan di masyarakat.

Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar mau dan mampu meningkatkan drajat kesehatan lingkungannya. Meningkatkan peran serta dan memotivasi masyarakat dalam menjada lingkungan dan taraf hidup yang bersih dan nyaman. Meningkatkan PHBS di kalangan masyarakat

4 Desa yaitu Desa Pangke, Desa Pongkar, Kelurahan Sei. Raya, Kelurahan Lubuk Puding.

Muncul tanggungjawab social dan peran serta masyarakat dan berjalannya proses pemberdayaan di masyarakat.

Seluruh SKPD, Kecamatan, SLTA/SLTP SeKabupaten Karimun

Dengan kegiatan ini secara bersama-sama menjaga lingkungannya agar selalu bersih dan indah.

40 Kegiatan dengan total peserta 55.849 Rumah Tangga

Dinas Kesehatan

Meningkatkan PHBS di kalangan masyarakat

35 Kegiatan dengan total peserta 16.800 Rumah Tangga

Dengan melakukan PHBS terhindar dari penyakit dan hidup lebih sehat. Dengan melakukan PHBS terhindar dari penyakit dan hidup lebih sehat.

Dinas Kesehatan

Meningkatnya pengetahuan, prilaku dan peran serta masyarakat bidang kesehatan.

70 Kali kegiatan di 12 Kecamatan dengan total peserta 2494 Kelompok.

53

Dengan penyuluhan tesebut dapat mendukung terciptakan generasi muda yg sehat, cerdas,

kegiatan pemicuan STBM berjalan dengan lancar dan akhirnya 33 KK/RUTA yang mengikuti Pemicuan STBM membangun jamban keluarga semuanya. Terbatanya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitator. Partisipasi yang cukup baik dari seluruh peserta Lomba yang sangat termotivasi dalam meningkatkan kenyamanan lingkungan disekitar. Partisipasi yang cukup baik dari masyarakat. Kurangnya partisipasi dari kalangan Rumah Tangga sehingga tidak bias secara menyeluruh Rumah Tangga tersampaikan terkait Sosialisasi PHBS Kurang partisipasi dan keterbatasan tenaga penyuluh dalam menyampaikan penyuluhan kesehatan masyarakat

berkualitas terbebas dari bahaya dan dapat menanmbah pengetahuan untuk angka kejadian yang di sampaikan. Dengan LSS sehingga bias dilakukan pembinaan dan pelaksanaan UKS dapat ditingkatkan.

10.

LSS ber PHBS Tingkat Kab. Karimun

2011 2012 2013

Dinas Kesehatan

Meningkatkan peran serta siswa di sekolah untuk peningkatan kegiatan UKS.

Sekolah se-Kab. Karimun

11.

Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah se-Kecamatan Meral

2012

Kec. Meral

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Manfaat dari Kebersihan

100 Orang Peserta SeKecamatan Meral

Mengubah prilaku kepada masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan RT/RW

12.

Sosialisasi Adiwiyata Berwawasan Lingkungan Bagi Pelajar Se-Kec. Buru

2013

Kec. Buru


100 Peserta terdiri dari Pelajar SMP dan SMA

Mengubah prilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.

13.

Sosialisasi Kebersihan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

2011

BLH-KP


40 Peserta Aparatur Perangkat Desa/Kelurahan dan masyarakat di Karimun

Mengubah prilaku kepada masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat dalam

54

tersebut.

Tergambarkan kondisi UKS di Sekolah se-Kabupaten Karimun dan Partisipasi yang cukup baik yang dilihatkan oleh pihak Sekolah. Muncul kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat tersebut tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan ramah lingkungan. uncul kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat tersebut tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan ramah lingkungan. uncul kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat tersebut tidak

pengelolaan sampah rumah tangga dan RT/RW 14.

Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2008 dan Permendagri No. 33 Tahun 2010

2011

BLH-KP

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Sampah

40 Peserta dari Aparatur Kelurahan dan Instansi terkait dalam pengelolaan sampah di Karimun

Mengubah prilaku kepada masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat dalam pengelolaan sampah.

membuang sampah sembarangan dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan ramah lingkungan. uncul kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat sehingga masyarakat tersebut tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan ramah lingkungan.

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun 2014 Media cetak dan media elektronik sudah berpartisipasi secara optimal dalam hal menginformasikan dan mengkampanyekan ke masyarakat tentang pelaksanaan dan himbauan terkait Sanitasi yang di jelaskan pada Tabel 2.15. T a b el 2. 1 5 M e d i a K o m u n i k a si d a n K e rj a s a m a t er k ait S a ni ta si

No.

Jenis Media

1.

Radio Canggai Putri : Himbauan untuk masyarakat dalam Lomba Karya Tulis Anak

2.

Radio Canggai Putri : Promosi Kesehatan

Khalayak Masyarakat umum terutama Anak Sekolah SD kelas 4 dan 5. Masyarakat Kabupaten Karimun

Pendanaan

Isu yang Diangkat

Pesan Kunci

Efektivitas

Produksi dan Penyiaran dari Radio Canggai Putri dan informasi dari Dinas Kesehatan

Menceritakan tentang aksimu dalam mengkampanyekan gerakan CTPS kepada lingkungan di sekitarmu.

Tanganku Bersih Hidupku Sehat dalam membudayakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Saluran Radio mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putri dan

Pelaksanaan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Desa dan

Partisipasi masyarakat secara aktif untuk mensuskseskan Riset

Saluran Radio mampu menyampaikan informasi kepada

55

informasi dari Dinas Kesehatan

3.

Radio Canggai Putri : Penyuluhan dan Dialog Interaktif Kesehatan

Masyarakat Kabupaten Karimun

4.

Radio Canggai Putri : Himbauan Lingkungan Hidup

Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun

5.

Radio Canggai Putri : Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Seluruh lapisan masyarakat

Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putrid an narasumber dari Dinas Kesehatan Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putri dan informasi dari Badan Lingkungan Hidup

Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putri dan informasi dari Badan Kebersihan dan

Kelurahan untuk melihat tingkat pencapaian program kesehatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Karimun. Prilaku masyarakat tentang kesehatan.

(1). Membuang sampah pada tempatnya, (2) Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan di sektar tempat tinggal dan tmpat usaha, (3) Memoong dan mencabut rumut di sekitar tempat tiggal dan tempat-tempat uaha, (4) Menanam pohon tau tanaman hijau dan bunga untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar, (5) Melakukan gerakan sabtu bersih dan gerakan 3 M untuk memberantas sarang nyamuk Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan proses Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank 56

Kesehatan Dasar (Riskesdas).

masyarakat.

Meningkatkan pengetahuan dan prilaku masyarakat tentang kesehatan di Kabupaten Karimun Menciptakan Kabupaten Karimun yang bersih, indah, nyaman dan berwawasan lingkungan, serta mendukung Program Adipura sesuai dengan Perda Kab. Karimun No. 02 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan

Saluran Radio mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ayo menabung di Bank Sampah Karimun Madani

Sarana yang paling sering di dengar oleh masyarakat karimun sehingga menjadi sarana yang paling

Saluran Radio mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam mendorong program adipura.

Pertamanan Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putrid an narasumber dari Puskesmas Tebing Karimun

Sampah Peran serta masyarakat dalam budaya kesehatan

(1) Penilaian sub komponen sampah, tempat sampah, dan pohon peneduh di jalanan, (2) Sampah, fisik selokan, aliran di selokan (3) TPS komponen fisik, lalat/bau sampah, pengelolaan sampah (4) komponen sampah rumah, tempat sampah, penghijauan/taman, dan pengelolaan sampah rumah. Membersihkan sampah

Peningkatan dan motivasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan di RT setempat.

Fasilitas dan titik-titik kebersihan yang dinilai dalam adipura sejauh ini sudah cukup bersih, petugas kebersihan tetap lakukan control penjagaan

Terwujudnya kabupaten bersih

6.

Radio Canggai Putri : Dialog Interaktif dan Promosi Kesehatan


7.

Radio Canggai Putri : Pengumuman Lomba Kebersihan Antar RT Se-Kabupaten Karimun

Seluruh RT Se-Kabupaten Karimun

Produksi dan Penyiaran Radio Canggai Putri dan informasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

8.

Batam Pos : Pemberitaan

Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai penggerak dan Batam Pos memberitakannya

9.

Haluan Kepri : Pemberitaan


Badan Lingkungan Hidup sebagai sumber artikel dan Haluan Kepri yang memberitakannya

57

Peningkatkan prilaku masyarakat dalam budaya kesehatan

Kesadaran masyarakat akan sampah di tempat umum

baik untuk digunakan Sarana yang paling sering di dengar oleh masyarakat karimun sehingga sarana ini menjadi sarana yang paling baik untuk digunakan Sarana yang paling bagus untuk menginformasikan.

Menjadi heboh ketika bupati turun langsung membersihkan sampah di tempat umum di pemberitaan masyarakat Menjadi pemberitaan yang sering di muatkan di media masa ini dan Haluan Kepri merupakan media masa lokal

10.



Badan Kebersihan dan Pertamanan sebagai sumber artikel dan Haluan Kepri sebagai media pemberitaan Pemerintah Kabupaten Karimun sebagai sumber artikel dan Haluan Kepri sebagai media pemberitaan

11.



12.


Perangkat RT dan RW

Bupati Karimun Nurdin Basirun sebagai sumber berita dan Batam Pos sebagai media pemberitaan

13.

Tanjungpinang Pos : Himbauan


14.

Tribun Batam : Himbauan


Pemertintah Kabupaten Karimun sebagai sumber himbauan dan Tanjungpinang Pos sebagai media pemberitaan Sekretariat Daerah Karimunsebagai sumber berita dan

kebersihan di tempat pembuangan sementara .dan muncul kesadaran pelajar mulai muncul dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan Penerapan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)

yang paling sering dibaca masyarakat.

Merubah mindset masyarakat, sampah masih punya nilai ekonomis.

Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan.

MemperluasTPA dan pembenahan infrastruktur akses menuju TPA serta akan dilakukan system pemisahan sampah organik dan non organik. Perangkat RT dan RW untuk lebih peduli terhadap Kebersihan Lingkungan

Masyarakat agar dapat memperhatikan kebersihan lingkungan.

Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan.

Jika Karimun bersih dan Indah maka investor akan merasa nyaman berada di Karimun dan Guna mendukung MTQ Tingkat Provinsi Kepri 2014

Masyarakat diharapkan terus menjaga budaya kebersihan daerah.

Masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan.

Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Media cukup memberikan informasi kepada masyarakat

Keterbatasan Lahan TPA dan Semakin banyaknya sampah.

3R di himbaukan kepada masyarakat untuk mengurangi tumpukan

Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang

58

Tribun Batam sebagai media pemberitaan 15.

Batam Pos : Himbauan


DPRD sebagi sumber berita dan Batam Pos sebagai media pemberitaan

16.


Kecamatan Se-Kab. Karimun

Wakil Bupati Aunur Rafiq sebagai sumber berita dan Haluan Kepri sebagai media pemberitaan.

17.


Pemerintah Kabupaten Karimun

18.

Batam Pos : Artikel

Seluruh Lapisan Masyarakat

sampah di TPA

Peraturan Daerah Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang akan dikenakan sanksi bagi yang membakar disembarang tempat dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Penyediaan Armada Pengangkut Sampah di setiap kecamatan

Himbauan kepada masyaraakt jangan membakar sampah disembarang tempat dan membuangnya tidak pada tempatnya.

Sekretaris Camat Kundur Barat, M. Farida Syahdu sebagai sumber berita dan Haluan Kepri sebagai media pemberitaan

Pulau Kundur tidak Punya TPA dan Armada pengangkut sampah

Permasalahan segera di tindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten Karimun

Bupati Karimun DR. Nurdin Basirun sebagai informasi dan Batam Pos yang memuat artikel

Mimpikan kota kecil yang bersih

Optimasilisasi sarana dan prasarana penunjang kebersihan lingkungan.

59

Pengelola Kebersihan ditangani kecamatan

sering digunakan dan Tribun Batam sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Menjadi pemberitaan yang sering di muatkan di media masa ini dan Haluan Kepri merupakan media masa lokal yang paling sering dibaca masyarakat. Menjadi pemberitaan yang sering di muatkan di media masa ini dan Haluan Kepri merupakan media masa lokal yang paling sering dibaca masyarakat. Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai

19.

Batam Pos : Himbauan


Pemerintah Kabupaten Karimun yang menghimbau dan Batam Pos sebagai media pemberitaan

Karimun terus berbenah demi menciptakan lingkungan yang bersih dan indah

Mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah

20.



Pemerintah Kabupaten Karimun yang sebagai sumber informasi dan Batam Pos sebagai media pemberitaan

Peningkatan pelayanan penanganan sampah

Optimasilisasi sarana dan prasarana penunjang kebersihan lingkungan.

21.

Tanjungpinang Pos : Himbauan


Jaga lingkungan dan cegah banjir

Kebersihan lingkungan akan mengatasi terjadinya banjir

22.



Camat Meral sebagai sumber pemberitaan dan Tanjungpinang Pos sebagai media pemberitaan Kantor Kebersihan Pelabuhan (KKP) sebagai sumber berita dan Batam Pos sebagai media pemberitaan

Program Jum’at Bersih ciptakan pelabuhan bersih dan sehat

Menciptakan lingkungan peabuhan yang bersih dan sehat sehingga terhindar dari wabah penyakit

23.

Tribun Batam : Artikel dan Pemberitaan

Seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah

Tribun Batam yang memuatkan artikel dan memberitkannya

Sampah Berserakan

Sikap dan Budaya bersih dan tetap menjaga kebersihan lingkungan yang harus di tetap di lakukan dan dijaga oleh setiap masyarakat

60

kepelosok desa. Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Media cukup memberikan informasi kepada masyarakat Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Batam Pos sudah tersebar di sampai kepelosok desa. Media lokal yang menjadi sumber pemberitaan yang sering digunakan dan Tribun Batam sudah tersebar di sampai kepelosok desa.

24.



Badan Kebersihan dan Pertamanan sebagai media pemberitaan dan Haluan Kepri sebagai media pemberitaan

Bank Sampah

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, 2014

61

Sampah punya nilai ekonomis dan bank sampah dapat mengurangi timbulan sampah dari sumbernya ke TPA

Menjadi pemberitaan yang sering di muatkan di media masa ini dan Haluan Kepri merupakan media masa lokal yang paling sering dibaca masyarakat.

BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH 5.1

Wilayah Kajian Sanitasi Lingkup Kajian Sanitasi di kabupaten Karimun terdiri dari 4 (empat) sektor pembahasan,

pertama tentang Air Limbah, yang kedua tentang Persampahan, ketiga tentang Drainase Perkotaan dan keempat tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan kesepakatan Pokja AMPL kabupaten Karimun mengenai wilayah kajian Sanitasi dalam penyusun BPS-SSK adalah 12 kecamatan, yakni kecamatan Moro, kecamatan Kundur, kecamatan Karimun, kecamatan Meral, kecamatan Meral Barat, kecamatan Kundur Utara, kecamatan Kundur Barat, kecamatan Ungar, kecamatan Belat, kecamatan Tebing, kecamatan Durai, dan kecamatan Buru. Penetapan 12 kecamatan dan 71 Desa dan Kelurahan menjadi wilayah kajian Sanitasi dilakukan dengan perhitungan tingkatan kevalidasian yang jauh lebih tinggi. Maka dengan ini akan lebih tinggi pula tingkat keterpercayaan sampel kajian yang di ambil dan sampel kajian lebih merata.

62

P eta 3.1: Peta

Wil a y a h K aji a n S a nit a si

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014 63

5.2

Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidanng pencegahan dan

penannganan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan. Perilaku-perilaku tersebut harus dipraktikkkan dimana pun seseorang berada di rumah tanngga, di institusi pendidikan, di tempat kerja, di tempat umum dan di fasilitas pelayanan kesehatan – sesuai dengan situasi dan kondisi yang dijumpai (Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, 2011). 3.2.1

Tatanan Rumah Tangga Di rumah tangga, sasaran primer harus mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan

Rumah Tangga Ber-PHBS, yang mencakup persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain (Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, 2011). Gambar 3.1: Grafik CTPS di Lima Waktu Penting

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.1 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 93,6% atau hampir seluruh masyarakat kabupaten Karimun belum melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting dan hanya sebagian kecil atau 6,4% yang melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun di lima waktu penting. Maka dengan 64

hal tersebut perlu adanya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara berkelanjutan baik dari pemerintah maupun para pemerhati sanitasi untuk menanamkan prilaku masyarakat melakukan praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting, yaitu sebelum makan, sebelum memegang/mengolah/menyiapkan makanan, setelah buang air besar, setelah menceboki anak, serta setelah kontak dengan hewan dan tanah. Gambar 3.2: Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.2 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 31,7% penduduk kabupaten Karimun yang masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABs) dan 68,3% penduduk kabupaten Karimun sudah tidak melakukan praktek BABS. Berangkat dari hal tersebut perlu adanya perhatian dari pemerintah dan pemerhati sanitasi dalam meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara berkelanjutan untuk menanamkan prilaku masyarakat supaya tidak melakukan praktek BABS dan perlunya peningkatan pembangunan jamban pribadi untuk masyarakat yang tidak memiliki jamban.

65

Gambar 3.3: Grafik Pengelolaan Air Minum

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.3 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 76,1% pengelolaan Air Minum sudah tidak tercemar lagi dan hanya 23,9% pengelolaan Air Minum yang masih tercemar. hal ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya perhatian yang baik dari pemerintah dan pemerhati sanitasi dalam menangani pengelolaan Air Minum supaya tidak tercemar. Gambar 3.4: Grafik Pengelolaan Sampah Setempat

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.4 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan 66

dan desa di kabupaten Karimun terlihat 92,3% sampah tidak diolah dan hanya 7,7% sampah yang diolah. Artianya, banyak sampah dirumah tangga belum kelola dengan baik, apabila sampah dikelola dengan baik maka akan menurunkan kuatitas sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pemerosesan Akhir (TPA). Dengan demikian perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) sehingga masyarakat mampu mengelola sampah rumah tangga sehingga menghasilkan nilai ekonomis dan bisa menurunkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan tidak melakukan pembuangan sampah di tempat-tempat sembarangan seperti Sungai, Waduk, Parit, Selokan, Kebun, Hutan, dan Lahan Kosong dan bahkan di bakar. Gambar 3.5: Grafik Pencemaran karena SPAL

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.4 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 61,5% Pipa Saluran Pembuangan Kotoran (SPAL) dikategorikan tidak aman dan hanya 7,7% SPAL yang masih aman. 3.2.2

Tatanan Sekolah Di institusi pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, padepokan dan lain-lain),

sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan Ins�tusi Pendidikan BerPHBS, yan� mencakup antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, menkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), 67

tidak meludah sembarangan tempat, memberantas jentik nyamuk dan lain-lain (Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, 2011).

68

T a b el 3. 1: R e k a p it ul a si J u ml a h S a r a n a

Status Sekolah Dasar

No.

Air B er si h d a n S a nit a si Ti n g k a t Se k o l a h D a s a r/ M I

Jumlah Siswa

Jumlah Sekolah

Jumlah Guru

L

P

L

P

Sumber Air Bersih

PDAM

SPT/ PL

Toilet Guru

SGL

T

L/P

L dan P

Fasilitas Cuci Tangan

Toilet Siswa

T

L/P

L dan P

Fasilitas Pengolahan Sampah

Saluran Drainase

T

Y

T

Y

T

Y

T

1.

Sekolah Dasar Negeri

25

2966

2705

150

284

23

-

-

3

10

13

3

6

19

1

17

9

21

5

7

19

2.

Sekolah Dasar Swasta

4

711

657

27

53

3

-

-

-

2

1

-

1

2

-

2

1

3

-

1

2

3.

MI

1 30

28 3705

51 3413

6 183

9 346

1 27

-

-

3

12

1 15

3

7

1 22

1

19

1 11

1 25

5

8

1 22

Total

S u m b e r : P o kj a A M P L K a b u p a t e n K a ri m u n , d at a ol a h a n S t u di S a nita si S e k ol a h 2 0 1 4

Tabel 3.1 menjelaskan, berdasarkan kajian yang di lakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Karimun di 30 Sekolah Dasar Swasta/Negeri dan MI terlihat bahwa sumber Air Bersih yang di gunakan oleh sekolah sebagian besar terdiri dari 27 sekolah dan hanya 3 sekolah yang tidak mempunyai Sumber Air Bersih dan Sumber Airnya tidak berfungsi. Dari tabel tersebut tergambarkan juga bahwa dari 30 Sekolah Dasar Swasta/Negeri dan MI yang memiliki toilet secara terpisah antara toilet Guru Laki-Laki dan toilet Guru Perempuan yaitu sebanyak 13 Sekolah Negeri dan 1 Sekolah Swasta serta 1 MI yang tilet Gurunya terspisah antara laki-laki dan perempuan dan terdapat 19 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta serta 1 MI yang toilet Siswanya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat 10 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta toilet Guru laki-laki dan perempuan bersatu dan hanya 3 sekolah Negeri yang tidak memiliki toilet Guru. Di samping itu terlihat bahwa 6 Sekolah Negeri dan 1 Sekolah Swasta yang memiliki toilet Siswa yang bersatu antara laki-laki dan perempuan dan hanya 1 Sekolah Negeri yang tidak memiliki toilet Siswa. Di 30 sekolah yang menjadi kajian sanitasi sekolah terdapat 19 sekolah yang hanya memiliki fasilitas cuci tangan dan 11 sekolah yang tidak memiliki fasilitas cuci tangan yang terdiri dari 9 di Sekolah Negeri, 1 di Sekolah Swasta dan 1 di MI. Adapun kepemilikan fasilitas pengolahan sampah yang tersedia di 30 Sekolah hasil kajian terdapat di 25 sekolah yang memiliki fasilitas pengolahan sampah yang terdiri dari 21 Sekolah Negeri, 3 di Sekolah Swasta dan 1 di MI dan hanya 5 sekolah yang tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah. Kepemilikan saluran Drainase yang terdapat di Sekolah Negeri hanya 7 sekolah dan terdapat di Sekolah Swasta hanya 1 sekolah dan sebagian besar atau 22 sekolah hasil kajian tidak memiliki saluran Drainase. 69

Tabel 3.2: Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah ( Tingkat Sekolah / Setara : SD/MI ) Kondisi Sangat Baik % Baik % Kurang Baik Toilet Guru 3 10.00 0 0.00 27 Toilet Siswa 1 3.33 1 3.33 28 Fasilitas CTPS 19 63.33 10 33.33 1 Sarana Air Bersih 27 90.00 2 6.67 1 Pengelolaan sampah 4 13.33 0 0.00 26 Drainase 4 13.33 2 6.67 24 Ketersediaan dana 11 36.67 5 16.67 14 Pendidikan HS 15 50.00 10 33.33 5 Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan Studi Sanitasi Sekolah 2014

% 90.00 93.33 3.33 3.33 86.67 80.00 46.67 16.67

Tabel 3.2 menjelaskan berdasarkan hasil kajian sanitasi sekolah dengan total sekolah SD/MI kajian sebanyak 30 SD/MI di kabupaten Karimun yang Sanitasinya baik dan kurang baik, terlihat bahwa kondisi Toilet Guru tingkat SD dan MI 90% termasuk kategori Kurang Baik dan hanya 10% termasuk kategori Sangat Baik. Untuk kondisi fasilitas Toilet Siswanya 93,33% termasuk kategori Kurang Baik, 3,33% termasuk kategori baik dan 3,33% termasuk kategori Sangat Baik. Pada Fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di SD/MI 63,33% dalam kategori Sangat Baik dan 33,33% berada pada kategori baik artinya untuk fasilitas CTPS sudah sangat baik namun ada 3,33% berada pada kategori kurang baik. Kemudian, Sarana Air Bersih yang tersedia secara keseluruhan sudah sangat baik yaitu 90% sarana air bersih di SD/MI berada pada kategori Sangat Baik dan 6,67% berada pada kategori baik dan hanya 3,33% saja yang masih kurang baik. Di bidang Persampahan tergambarkan pengeloaan Sampah yang ada di SD/MI masih belum dikelola dengan baik, terdapat 86,67 sekolah yang belum melakukan pengelolaan sampah yang baik dan hanya 13,33% sekolah yang sudah memlaukan pengelolaan sampah dengan baik. Di bidang Drainase terlihat bahwa saat ini kondisi Drainase berada pada kategori Kurang Baik dengan persentase sebesar 80% dan yang mempunyai Drainase yang dengan kondisinya baik sebanyak 6,67% dan sangat baik hanya 13,33%. Kita lihat juga untuk bagaimana kondisi dana yang di sediakan oleh pihak SD/MI untuk Sanitasi Sekolah yang ada di kabupaten Karimun apakah sudah cukup baik atau kurang baik. Terlihat di tabel 3.2 bahwa dana untuk kebutuhan Sanitasi Sekolah masih belum di koordinir dengan baik dikarenakan belum secara penuh perhatian SD/MI yang ada di kabupaten Karimun terhadap kondisi Sanitasi Sekolah dan juga di sebabkan masih banyak 70

kebutuhan Sekolah yang harus dipenuhi dan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan Sanitasi di SD/MI sehingga hanya 36,67% sekolah yang berada kategori Sangat Baik dan 16,67 berada pada kategori baik sedangkan 46,67% berada pada kategori Kurang Baik. Dan untuk Pendidikan Higiene dan Sanitasi di SD/MI yang diberikan 50% pada kategori Sangat Baik dan 33,33% berada pada kategori baik dan hanya 16,67% berada pada kategori kurang baik, artianya banyak sekolah sudah memberikan Pen didikan Higiene dan Sanitasi baik di itu pada pertemuan khusus/kegiatan ekstrakurikuler dan pada saat pendidikan jasmani di kelas atau pada pertemuan khusus atau pendidikan jasmani di kelas. Tabel 3.3 PHBS Terkait Sanitasi Pada Sekolah Dasar /MI Perilaku Higiene dan Sanitasi Baik Cuci tangan pakai sabun 46 Penggunaan toilet/jamban 580 Perilaku buang sampah 596 Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun

% 7.67 96.67 99.33

Kurang baik 554 20 4

% 92.33 3.33 0.67

Tabel 3.3 memberikan gambaran berdasarkan kajian yang dilakukan di 30 SD/MI yang berkategori sanitasi baik dan kurang baik dengan total Responden sebanyak 600 Siswa-Siswi bahwa untuk Prilaku Higiene dan Sanitasi terlihat 92,33 atau hampir seluruh Siswa-Siswi SD/MI yang ada di kabupaten Karimun belum melakukan praktek Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan baik

dan hanya 7,67% yang sudah berprilaku CTPS dengan baik. Untuk prilaku

penggunaan Toilet/Jamban, 96,67% atau hampir seluruh Siswa-Siswi SD/MI sudah menggunakan Toilet/Jamban untuk Buang Air Besar dan Buang Air Kecil dan 3,33% Siswa-Siswi SD/MI masih Buang Air Besar dan Buang Air Kecil Sembarangan. Dan 99,33% Siswa-Siswi SD/MI di kabupaten Karimun masih membuang sampah sembarangan atau belum membuang sampah selain pada tempat sampah dan hanya 0,67% Siswa-Siswi SD/MI yang ada di kabupaten Karimun yang sudah membuang sampah pada tempat sampah atau tidak membuang sampah sembarangan. 5.3

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.3.1

Kelembagaan

71

T a b el 3. 4:

D aftar P e m a n g k u K e p e n ti n g a n d al a m P e m b a n g u n a n d a n P e n g e l ol a a n Air Li m b a h D o m e s ti k

PEMANGKU KEPENTINGAN

FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic  Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)  Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)  Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)  Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN  Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja  Mengelola IPLT dan atau IPAL  Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja  Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestic MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah  Melakukan domestic monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau  Melakukan menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestic  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestic


Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

BLH, PU, DINKES BLH, PU, DINKES BLH, PU, DINKES

-

-

PU PU PU PU PU

√ √ √

√ √

-

-

-

-

-

PU, DINKES

-

-

-

-

-

BLH, DINKES -

-

-

-

-

-

-

-

-

T a b el 3. 5 D aft ar P er a t ur a n te r k ait Air Li m b a h D o m e s ti k K a b u p a t e n K a ri m u n

Ketersediaan

Pelaksanaan

Substansi Ada (Sebutkan) AIR LIMBAH DOMESTIK  Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah  Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha  Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik   Retribusi penyedotan air limbah domestic  Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Tidak Ada Efektif Dilaksanakan Belum Efektif Dilaksanakan Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014

73

3.3.2

Sistem dan Cakupan Layanan

Gambar 3.6 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.6 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat

hanya 27,3% tempat penyaluran akhir tinja yang

dikategorikan aman yang terdiri dari 26,9% tempat penyaluran akhir tinja yang mengggunakan Tangki Septik, 0,4% menggunakan Pipa Sewer dan 72,7% tempat penyalurahan akhir tinjanya yang tidak aman yang terdiri dari 42,9% menggunakan Cubluk/Lobang Tanah, 0,2% langsung ke Drainase, 12,1% langsung ke Sungai/Danau/Pantai, 0,1% langsung ke Kolam/Sawah, 0,1% langsung ke Kebun/Tanah Lapang, dan 17,3% tidak tahu. Dari hasil tersebut perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan yang lebih baik lagi dari pemerintah untuk meningkatkan prilaku masyarakat untuk tidak melakukan BABS dan menggunakan tempat penyaluran akhir tinja yang tidak merusak lingkungan dan bibutuhkan pembangunan tempat penyaluran akhir tinja baik itu berupa Tangki Septik atau Pipa Sewer dan bahkan IPAL Komunal dan MCK++, yang akan mengurangi perilaku masyarakat untuk melakukan praktek BABS.

74

Gambar 3.7 Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.7 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 2840 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 84,7% Tangki Septik di kabupaten Karimun bersuspek aman dan hanya 15,3% Tangki Septik yang bersuspek tidak aman. Hal ini terlihat sudah sebagian besar Tangki Septik yang ada tidak merusak lingkungan dan hanya sebagian kecil Tangki Septik yang masih merusak lingkungan dikarenakan Tangki Septik tersbut tidak dikuras dan tidak terpelihara dengan baik.

75

G a m b a r 3. 8. 1 Di a gr a m Si s t e m S a nit a si Pe n g el ol a a n Air L i m b a h D o m e s ti k ( Bl a c k W a t e r)

Diagram Sistem Sanitasi : Air Limbah Domestik Produk Input

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal

Pengangkutan dan Pengaliran

Semi Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

Sungai BLACK WATER

TINJA URINE

Lubang Tanah

AIR PEMBERSIH La ut

AIR PENGGLONTOR KERTAS PEMBERSIH

Kebun

76

G a m b a r 3. 8. 1 Di a gr a m Si s t e m S a nit a si Pe n g el ol a a n Air L i m b a h D o m e s ti k ( G r e y W a t er)

Diagram Sistem Sanitasi : Air Limbah Domestik Produk Input

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

User Interface





GRAY WATER

Selokan

Sungai

AIR BEKAS MANDI BUANGAN CAIR DARI DAPUR

La ut

PAKAIAN

MENCUCI PAKAIAN AIR PEMBERSIH

Kebun/ Tanah Perkarangan

77

Tabel 3.6 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik yang ada di Kabupaten Karimun Sarana Tidak Layak

Sarana Layak Offsite System Kawasan /Terpusat

Onsite System No

1

Nama Kecamatan/Kelurahan

MCK Umum /Jamban Bersama (KK)

MCK++ (KK)

17,180

39,890

24,189

2,299

-

-

-

-

Kelurahan Tanjung Balai

74

2,979

-

-

-

-

-

-

Kelurahan Teluk Air

172

2,916

-

-

-

-

-

-

Kelurahan Sei. Lakam Timur

580

773

2,802

97

-

-

-

-

-

1,549

94

47

-

-

-

-

1,443

233

1,629

-

-

-

-

-

Kelurahan Sei. Lakam Barat

504

403

-

101

-

-

-

-

Desa Parit

139

479

-

-

-

-

-

-

Desa Tulang

88

364

-

22

-

-

-

-

Desa Selat Mendaun

68

257

9

68

-

-

-

-

14,112

29,937

19,655

1,964

-

-

-

-

Kelurahan Meral Kota

318

1,016

254

191

-

-

-

-

Kelurahan Baran Barat

200

2,197

200

-

-

-

-

-

Kelurahan Sungai Raya

87

1,349

44

-

-

-

-

-

Kelurahan Baran Timur

120

2,104

180

-

-

-

-

-

Kelurahan Sungai Pasir

218

2,833

-

-

-

-

-

-

Kelurahan Parit Benut

34

1,334

34

-

-

-

-

-

13,135

19,104

18,943

1,773

-

-

-

-

Kelurahan Tebing

155

387

1,183

-

-

-

-

-

Kelurahan Teluk Uma

336

1,538

288

96

-

-

-

-

Kelurahan Kapling

291

955

581

-

-

-

-

-

Kelurahan Pamak

363

165

1,156

66

-

-

-

-

Kelurahan Harjosari

123

711

172

-

-

-

-

-

Kecamatan Karimun

Kecamatan Meral

Kecamatan Tebing

Desa Pongkar 4

5

Berbasis Komunal

Jamban Keluarga dengan Tangki Septik Aman (KK)

Kelurahan Tanjung Balai Kota

3

Individual Cubluk, Tangki Septik Tidak Aman (KK)

Kelurahan Lubuk Semut

2

BABS (KK)

Tangki Septik Komunal (KK)

IPAL Komunal (KK)

Sambungan Rumah (KK)

101

664

20

20

-

-

-

-

11,766

14,684

15,543

1,591

-

-

-

-

Kelurahan Buru

164

847

27

27

-

-

-

-

Kelurahan Lubuk Puding

328

792

301

82

-

-

-

-

Desa Tanjung Hutan

266

-

400

15

-

-

-

-

Desa Tanjung Batu Kecil

254

164

314

-

-

-

-

-

Kecamatan Kundur Utara

10,754

12,881

14,501

1,467

-

-

-

-

Kelurahan Tanjung Berlian Kota

359

66

1,143

-

-

-

-

-

Kelurahan Sungai Ungar Utara

227

680

21

21

-

-

-

-

Kelurahan Teluk Radang

129

323

116

26

-

-

-

-

Kelurahan Perayun

144

402

158

-

-

-

-

-

Kecamatan Buru

78

6

Kelurahan Tanjung Berlian Barat

56

556

148

19

-

-

-

-

Kecamatan Kundur Barat

9,839

10,854

12,915

1,401

-

-

-

-

Kelurahan Sawang

352

1,173

-

78

-

-

-

-

Kelurahan Sawang Selatan

128

846

51

-

-

-

-

-

Kelurahan Sawang Laut

89

778

44

44

-

-

-

-

Kelurahan Kundur

252

908

25

50

-

-

-

-

Kelurahan Gemuruh 7

8

9

10

11

12

361

-

722

-

-

-

-

-

8,657

7,149

12,073

1,229

-

-

-

-

Desa Sanglar

344

-

281

31

-

-

-

-

Desa Tanjung Kilang

200

-

423

24

-

-

-

-

Desa Semembang

220

-

231

44

-

-

-

-

Telaga Tujuh

225

-

434

90

-

-

-

-

Kecamatan Meral Barat

7,668

7,149

10,704

1,040

-

-

-

-

Kelurahan Pasir Panjang

234

821

390

39

-

-

-

-

Kelurahan Darussalam

105

916

52

26

-

-

-

-

Desa Pangke

199

571

223

99

-

-

-

-

Desa Pangke Barat

229

490

49

131

-

-

-

-

Kecamatan Ungar

6,901

4,351

9,990

745

-

-

-

-

Kelurahan Alai

160

730

91

68

-

-

-

-

Desa Batu Limau

109

339

-

33

-

-

-

-

Desa Ngal

235

117

16

8

-

-

-

-

Desa Sungai Buluh

34

76

117

7

-

-

-

-

Kecamatan Belat

Kecamatan Durai

6,363

3,089

9,766

629

-

-

-

-

Desa Sebele

264

211

-

22

-

-

-

-

Desa Lebuh

163

173

10

48

-

-

-

-

Desa Penarah

89

199

-

22

-

-

-

-

Desa Sei. Asam

186

291

-

23

-

-

-

-

Desa Tebias

124

152

-

-

-

-

-

-

Desa Degong

155

80

-

43

-

-

-

-

5,382

1,983

9,756

471

-

-

-

-

Kelurahan Moro

463

93

463

31

-

-

-

-

Kelurahan Moro Timur

139

-

751

-

-

-

-

-

Desa Pauh

309

-

92

-

-

-

-

-

Desa Sugie

349

14

224

28

-

-

-

-

Desa Keban

289

20

50

10

-

-

-

-

Desa Selat Mie

441

-

36

12

-

-

-

-

Desa Tanjung Pelanduk

262

-

46

-

-

-

-

-

Desa Jang

353

-

103

59

-

-

-

-

Desa Niur Permai

172

-

133

-

-

-

-

-

Desa Rawa Jaya

217

-

53

20

-

-

-

-

Desa Buluh Patah

126

-

80

15

-

-

-

-

Desa Pulau Moro

218

-

32

13

-

-

-

-

2,044

1,856

7,693

283

-

-

-

-

Kecamatan Moro

Kecamatan Kundur

79

Kelurahan Tanjung Batu Barat

281

562

1,687

169

-

-

-

-

Kelurahan Tanjung Batu Kota

981

245

4,048

-

-

-

-

-

Kelurahan Gading Sari

241

69

415

52

-

-

-

-

Kelurahan Sei. Sebesi

134

27

883

-

-

-

-

-

Kelurahan Sei. Ungar

200

829

143

-

-

-

-

-

Kelurahan Lubuk

207

124

517

62

-

-

-

-

Sumber

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014

Keterangan

: Data masih dalam bentuk estimasi berdasarkan sampel dari survey lapangan.

Tabel 3.6 menggambarkan bahwa kondisi sanitasi di sektor Air Limbah Domestik di kabupaten Karimun masih sangat membutuhkan penangan yang baik. Terlihat bawha akses rumah tangga untuk Air Limbah masih sangat buruk dengan tempat penampungan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang masih dalam kategori Cubluk, maka perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam penangan Air Limbah Domestik di kabupaten Karimun. Sebagian besar cubluk dan Tangki Septik tidak aman terdapat di Pulau Karimun yang terdiri dari Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing dan Kecamatan Meral Barat dan kemudian diperingkat kedua terjadi di Pulau Kundur yang terdiri dari kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat. Tabel 3.7 Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik No

Jenis

(i)

1

2. 3 4

(ii)

Sistem Onsite Berbasis komunal - IPAL Komunal - MCK ++ - Tangki septik komunal Truk Tinja IPLT : kapasitas Sistem Offsite IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas - system

Satuan

Kondisi Tdk berfungsi (vi)

Keterangan

Jumlah/ Kapasitas (iv)

Berfungsi (v)

unit unit unit

-

-

-

-

unit M3/hari

1 -

v -

-

-

M3/hari

-

-

-

-

(iii)

(vii)

Sumber

:-

Keterangan

: Kabupaten Karimun belum memiliki Sistem Onsite berbasis komunal dan IPLT dan hanya memiliki 1 truk tinja serta tidak memiliki IPAL Kawasan/Terpusat.

80

3.3.3


Tabel 3.8 Daftar Program/Kegiatan Layanan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

No

Nama Program/Kegiatan

Pelaksana/PJ

1.

On Site individual : STBM

Dinas Kesehatan

2.

Jamban Keluarga : PNPM Mandiri Perkotaan Jamban Keluarga : PNPM Mandiri Perkotaan WC : PNPM Mandiri Perkotaan WC : PNPM Mandiri Perkotaan MCK : PNPM Mandiri Perkotaan WC : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan

KSM Anggrek

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan

16.

Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan Toilet Umum : PNPM Mandiri Perkotaan

17. 18. 19. 20.

Tahun Program/ Kegiatan

Lokasi

Penerima Manfaat

Kondisi Sarana Saat Ini

L

P

Jumlah Sarana (Unit)

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Desa Batu Limau Desa Pangke Kel. Sei. Raya Desa Pangke Desa Pongkar Kelurahan Tanjung Balai

2011 2011 2011 2013 2011 2013

16

24

37 8 8 33 3 8

√ √ √ √ √ √

-

KSM Maju Bersama

Kelurahan Teluk Air

2013

16

27

8

√

-

KSM Kiambang II KSM Sakinah KSM Cempaka KSM Merpati KSM Rambutan KSM Wahana KSM Bersama III KSM Bintang KSM Galaxy KSM Bakti

RT. 001 RW. 009 Kelurahan Buru RT. 003 RW. 002 Kelurahan Baran RT. 003 RW. 002 Desa Pangke RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Uma Desa Pangke

2012

25

20

8

√

-

2012

30

90

13

√

-

2012

91

116

1

√

-

2012

19

17

6

√

-

2011

97

60

1

√

-

Desa Pangke

2011

12

15

1

√

-

Desa Tanjung Hutan

2011

34

45

1

√

-

Kel. Buru

2011

16

18

1

√

-

Kel. Buru

2011

14

16

1

√

-

Kel. Lubuk Puding

2011

30

20

1

√

-

KSM Darussalam IV KSM Tanjung Tempinis I KSM Embun Pagi KSM Kenanga III KSM Melati I KSM Mekar

Desa Tg. Batu Kecil

2011

50

30

1

√

-

Desa Parit

2010

135

143

3

√

-

Desa Tulang

2010

130

89

1

√

-

Desa Pangke

2010

32

40

1

√

-

Desa Pangke

2010

35

31

1

√

-

Kelurahan Lubuk Puding Desa Tg. Batu Kecil

2010

40

60

1

√

-

2010

40

31

1

√

-

862

892

148

KSM Tabah Hati Total


81

Tabel 3.9 Pengelolaan Sarana Air Limbah Domestik oleh Masyarakat No

Jenis Sarana

Tahun Sarana Dibangun

Pengelola

Lokasi

Lembaga

Kondisi

Biaya Operasi dan Pemeliharaan

1.

2.

3.

4.

Sumber

:-

Keterangan

: Data tidak tersedia di SKPD

3.3.4


Gambar 3.9: Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti di Kabupaten Karimun

Sumber : Data Olahan 2014

82

Pengosongan Tangki Septik/IPAL Waktu

Layanan

Gambar 3.9 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 710 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 15% masyarakat sudah pernah megikuti keigatan penyuluhan masalah sampah dan kebersihan lingkungan, 5% tentang Air Limbah dan Jamban Keluarga, 8% tentang Salurahn Air Kotor (Drainase), 4% tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 15% tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 8% tentang Air Bersih, 7% tentang kegiatan lainnya, dan 37% penduduk kabupaten belum mendapatkan penyuluhan tetang sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih. Maka, dengan ini perlu dilakukan kegiatan yang secara berkelanjutan mengenai penyuluhan dan sosialisasi kepada penduduk kabupaten Karimun terkait sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih. 3.3.5

Peran Swasta

Tabel 3.10 Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Air Limbah Domestik No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

1.

-

-

-

Volume

Potensi Kerjasama

-

Sumber

:-

Keterangan

: Tidak ada peran swasta dalam penyediaan layanan Air Limbah Domestik

83

-

3.3.6


Tabel 3.11: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kab. Karimun Tahun 2009-2013 Belanja (Rp) No

1

Komponen

Ratarata Pertum buhan (%)

2009

2010

2011

2012

2013

Air Limbah

1,801,950,856

150,753,912

3,890,191,000

10,328,070,060

3,218,406,100

(3,619)

1.a Pendanaan Investasi air limbah 1.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD 1.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

1,801,950,856

12,416,633

3,890,191,000

10,328,070,060

3,218,406,100

(3,619)

-

138,337,279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Tahun 2014 Tabel 3.11 menjelaskan bahwa pendanaan sanitasi untuk komponen Air Limbah Domestik di kabupaten Karimun dengan rata-rat pertumbuhan sebesar (3,619)% dengan peningkatan setiap tahun secara fluktuatif dan tidak secara signifikan, hal ini disebabkan beberapa prioritas kegiatan yang mendesak dilaksanakan sehingga pendanaan sanitasi di komponen Air Limbah Domestik tidak secara optimal. Ini perlu peninjauan kembali terhadap pendanaan yang harus disediakan untuk tahun selanjutnya oleh pemerintah kabupaten Karimun agar menjadi prioritas. Tabel 3.12: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Tahun 2009- 2013 No

Realisasi Anggaran

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.) 2010 2011 2012

2009

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi Retribusi

-

1.b

Potensi Retribusi

-

-

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun

Keterangan

: Kabupaten Karimun belum memiliki retribusi terkait Air Limbah Domestik dan masih dalam perencanaan

84


-

3.3.7


Tabel 3.13 Permasalahan Mendesak No.


1.

Minimnya anggaran terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik

2.

Kurangnya SDM yang menangani Air Limbah Domestik

3.

Kurangnya sarana dan prasarana air limbah

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2014 5.4

Pengelolaan Persampahan

3.4.1

Kelembagaan

85

T a b el 3. 1 4: D aft ar P e m a n g k u K e p e n ti n g a n d al a m P e m b a n g u n a n d a n P e n g e l ol a a n P e r s a m p a h a n

FUNGSI PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah  Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan


PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

BKP BKP BKP

-

-

BKP, PU BKP BKP, PU BKP BKP, PU BKP, BLH, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan

√ CV. Ambat

√ √

BKP BKP BKP BKP BKP BKP -

√ √ -

√ √ √ -

BKP BKP, BLH, HUMAS, HUKUM SETKAB dan Radio Canggai SATPOL PP Putri, DINKES

Radio Azam FM

-

-

-

BKP

-

-

BKP, BLH, dan Dinas PU

-

-

BKP

-

-


T a b el 3. 1 5:

D afta r Pe r at ur a n P e r s a m p a h a n K a b u pa te n

Ketersediaan Substansi

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan 2. PP No. 81 Tahun 2012 3. Permendagri No. 33 Tahun 2010 4. Perda No. 7 Tahun 2013

-

-

√

-

-

Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Pengelolaan Persampahan

-

-

√

-

-

-

-

√

-

-

Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

Pembagian Kerja baru berbentuk perintah dari kepala Isnstansi

-

√

-

-

-

Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan

Bantuan Tong Sampah dari Bank Riau

-

-

√

-

-

-

√

-

-

PERSAMPAHAN  Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah 





 

Pelaksanaan

Ada (Sebutkan) Target Pengurangan Sampah melaui TPS dan Bank Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Pengelolaan Persampahan

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah


3.4.2


Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.10 menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Karimun pada tahun 2014 dengan jumlah responden 2840 yang tersebar di 71 desa dan kelurahan terlihat bawa 71% sampah yang ada di rumah tangga di kabupaten Karimun dibakar, 13% sampah dibuang ke sungai/kali/laut/ dan danau, 2% sampah dibuang kelahan kosong/kebuh dan dibiarkan membusuk, 1% sampah dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah, dan hanya 1% di buang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah, dan 1% sampah dikumpulkan oleh kolektor informal untuk mendaur ulang serta 11% sampah dikumpulkan dan dibuang ke TPS. 88

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.11 menjelaskan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pokja AMPL Kabupaten Karimun pada tahun 2014 dengan jumlah 2840 responden yang tersebar di 71 desa dan kelurahan terlihat pada grafik pengangkutan sampah bahwa hanya 7% sampah yang diangkut setiap hari, 7% sampah diangkut sekali dalam seminggu, 66% sampah diangkut beberapa kali dalam seminggu, dan 13% sampah tidak pernah diangkut dan 7% responden menjawab tidak tahu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bahwa perlu dilakukan peningkatan yang harus dilakukan petugas atau pengelola pengangkut sampah untuk mengangkut sampah setiap hari agar sampah yang tidak terangkut tidak berserakan dan akan merusak lingkungan dan bau tidak sedap, maka perlu adanya perhatian khusus yang diberikan kepada petugas pengangkut sampah agar sampah terkelola dengan baik.

Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan (Ukuran A3) (termasuk infrastruktur utama meliputi (apabila ada): TPA, TPST, TPS) Keterangan : Peta Belum diidentifikasi

89

G a m b ar 3.12.a Dia gra m Siste m S a nita si Pe n g el olaa n P er s a m p a h a n ( P e n g el olaa n b er d a s ark a n B a d a n K e b ersi h a n P erta m a n a n D a n K e b ersi h a n)

Diagram Sistem Sanitasi : Persampahan Produk Input

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

User Interface

Pengumpulan Setempat

Pengumpulan Sementara (TPS)

Pengangkutan


Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

SAMPAH ORGANIK

CONTAINER

CONTAINER

MOTOR GEROBAK BAK TPS

RESIDU

SAMPAH ANORGANIK

DAUR ULANG RUMAH TANGGA

90

ARMROLL TRUCK

DUMP TRUCK

TPA

G a m b a r 3. 1 2 . b Di a g r a m S i st e m S a nit a si P e n g e l ol a a n P e r s a m p a h a n ( P r ila k u M a s y a r a k at)

Diagram Sistem Sanitasi : Persampahan Produk Input

SAMPAH ORGANIK

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

User Interface

Pengumpulan Setempat

Pengumpulan Sementara (TPS)

Pengangkutan


Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

DI BAKAR DI PERKARANGAN RUMAH

PEMUKIMAN WARGA

DI BUANG KE LAHAN KOSONG/KEBUN TONG SAMPAH /KANTONG PLASTIK

DIBUANG KE DRAINASE/SUNGAI/LAUT

SEKOLAH/KANTOR

SAMPAH ANORGANIK

DI BUANG KE LUBANG DAN DITUTUP DENGAN TANAH

TONG SAMPAH /KANTONG PLASTIK

91

T a b el 3. 1 6: Si st e m P e n g e l ola a n P e r s a m p a h a n y a n g A d a di K a b u p a t e n K a ri m u n

Volume Terlayani Jumlah Timbulan Institusi No. Nama Kecamtan 3R Penduduk Sampah Pengelola (Orang) (M³) (%) (M³) (%) (M³) 1 Karimun 63,475 3,808.50 1.12 190.00 2 Meral 49,600 3,869.70 1.14 193.00 3 Tebing 29,011 1,741.00 0.12 20.00 4 Meral Barat 14,895 893.70 0.30 50.00 5 Kundur 37,615 2,256.90 6 Kundur Barat 19,627 1,177.62 7 Kundur Utara 13,881 832.86 8 Moro 20,723 1,243.38 9 Buru 11,510 690.60 10 Durai 7,326 439.56 11 Ungar 6,629 397.74 12 Belat 7,700 462.00 Sumber : Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Tahun 2014

92

Tidak Terlayani

TPA -

(%) 15.96 9.04 10.11 1.60 3.19 3.19 3.19 1.60 -

(M³) 2,700 1,530 1,710 270 540 540 540 270 -

(%) 24 42 1 64 76 54 35 78 100 100 100 100

(M³) 918.50 1,253.00 10.66 573.70 1,716.90 637.62 292.86 973.38 690.60 439.56 397.74 462.00

T a b el 3. 1 7 K o n di si Pr a s ar a n a d a n S a r a n a P e r s a m p a h a n y a n g a d a di K a b u p a t e n K a ri m u n

No (i) 1

Jenis Prasarana / Sarana

Satuan

Jumlah/ Kapasitas (iv)

(ii) (iii) Pengumpulan Setempat - Gerobak Unit 6 - Becak/Becak Motor Unit 6 2 Penampungan Sementara - Bak Biasa Unit - Container Unit 22 Unit - Transfer Depo 3 Pengangkutan Unit - Dump Truck 5 - Arm Roll Truck Unit 9 - Compaction Truck Unit 4 (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat Unit - TPS 3R 3 - SPA (Stasiun Peralihan Unit Sementara) 5 TPA/TPA Regional - Sanitary landfill Ha Ha - Control Landfill Ha - Open Dumping 3 6 Alat Berat Unit - Bulldozeri 1 Unit - Whell/Truck Loader Unit - Excavator / Backhoe 1 7 IPL - Sistem Sumber : Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Tahun 2014

Kondisi Berfungsi Tdk berfungsi (v) (vi)

Ritasi /hari

Keterangan (vii)

6

√

-

-

-

√ -

-

-

-

√ √

-

-

-

√ -

-

-

28

-

-

-

-

√

√ -

-

-

-

-

-

93

3.4.3


Tabel 3.18: Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat

No 1.

Nama Program/ Kegiatan

Pelaksana/PJ

Peningkatan peran 1. Yayasan serta masyarakat Abdul dalam pengelolaan Wahid persampahan : Bank 2. Sekolah Sampah


Lokasi

Penerima manfaat

Perum Imperium SMP Negeri 1 Karimun

2013

L

P

-

-

-

-

Kondisi Sarana Saat Ini

Jumlah Sarana

Berfungsi

Tidak Berfungsi

√

-

1. Komputer 2. Timbangan 3. Bangunan

T ot Sumber : Pokja AMPL al Kabupaten Karimun Tahun 2014

Tabel 3.19: Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat No.

Jenis Kegiatan

Pengelola Lembaga Kondisi

Lokasi

RT. 004 RW. Yayasan 003 Kel. Sei. Karimun Raya Madani Kec. Karimun, Pengangkutan Sampah Kec. Meral 2. BKP ke TPS dan Meral Batrat, Kec. Tebing RT. 003 RW. Pengelolaan Sampah 3. 003 Kel. Sei. KSM Terpadu Pasir Sumber : Pokja AMPL Kabupaten KarimunTahun 2014 1.

Pemilahan Sampah Rumah Tangga

94

Aktif

Kerjsama dengan pihak lain

Keterangan

Bank Sampah Karimun Madani

-

Aktif

-

Belum Aktif

BKP

Iuran Sampah Rp. 10.000/ Rumah Tangga -

3.4.4


Gambar 3.13: Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kabupaten Karimun

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi Komunikasi dan Media 2014 Gambar 3.9 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 710 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 15% masyarakat sudah pernah megikuti keigatan penyuluhan masalah sampah dan kebersihan lingkungan, 5% tentang Air Limbah dan Jamban Keluarga, 8% tentang Salurahn Air Kotor (Drainase), 4% tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 15% tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 8% tentang Air Bersih, 7% tentang kegiatan lainnya, dan 37% penduduk kabupaten belum mendapatkan penyuluhan tetang sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih. Maka, dengan ini perlu dilakukan kegiatan yang secara berkelanjutan mengenai penyuluhan dan sosialisasi kepada penduduk kabupaten Karimun terkait sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih.

95

3.4.5

Peran Swasta

Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kabupaten Karimun No.

Nama Provider/ Mitra Potensial

Jenis Kegiatan/ Tahun mulai Kontribusi operasi/ Kontirbusi terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama 1.

1.

Yayasan Karimun Madani

Bank Sampah

2013

Kampanye praktek pengelolaan sampah 3R Penyuluhan pemilahan sampah dan pengolahan sampah non organic agar bernilai ekonomis

2.

1 Bank Sampah


3.4.6


Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan No 1

Subsektor

Rata-rata Pertumb uhan (%)

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

Sampah

5,356,445,900

3,785,165,150

5,961,200,000

5,867,489,000

7,912,097,650

(114.89)

1.a Pendanaan Investasi Sampah 1.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD 1.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

2,282,538,600

317,840,900

2,159,400,000

2,343,507,000

3,585,240,600

(122.59)

3,073,907,300

3,467,324,250

3,801,800,000

3,523,982,000

4,326,857,050

7.70

-

-

-

-

-

-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014 Tabel 3.21 menjelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan pendanaan investasi sampah sebesar (122,59)% dengan peningkatan secara fluktuatif atau masih belum ada peningkatan yang signifikan. Dan untuk pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Karimun sudah ada peningkatan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 7.70% namun peningkatan dalam pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD kabupaten Karimun tidak secara signifikan. Hal ini perlu disikapi dengan baik agar pengalokasian pendanaan Investasi dan OM di komponen Air Limbah Domestik mengalami pengingkatan secara signifikan. 96

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No

Realisasi Anggaran

1.

Retribusi Sampah

1.a

Realisasi Retribusi

1.b

Target Retribusi

1.c

Potensi Retribusi

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbu han

980,032,000.00

1,145,192,000.00

1,157,991,000.00

1,301,130,000.00

1,329,455,000.00

7.16

320,030,000.00

385,210,000.00

397,991,000.00

441,090,000.00

447,455,000.00

7.83

310,002,000.00

359,982,000.00

360,000,000.00

410,040,000.00

432,000,000.00

7.79

350,000,000.00

400,000,000.00

400,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

5.90

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.)

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 3.22 memberikan gambarkan bahwa dalam penjaringan retribusi di komponen persampahan mengalami peningkatan setiap tahun tahun dalam lima tahun terakhir dengan tingkat rata-rata pertumbuhan 7,83% namun perlu kita lihat potensi retribusi selama lima tahun terakhir tidak terjaring secara optimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan. Hal ini perlu disikapi sehingga terjaring retribusi secara optimal. 3.4.7


Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak No.


1

Ketersediaan Fasilitas Pengangkut Sampah dan Penunjang Kendaraan dan keterbatasan

2

Lahan TPA

3

TPA masih open dumping

4

Rendahnya tingkat kesadaran masayarkat dalam pengelolaan sampah

5

Masih minimnya anggaran terhadap pengelolaan sampah

6

Kurangnya SDM dalam penanganan dan pengelolaan sampah

7

Belum optimalnya Perda

8

Minimnya kontribusi swasata dalam penangan samah

9

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan

10

persampahan

11

Belum optimalnya penjaringan wajib retribusi pelayanan persampahan

12

Keterbatasan database persampahan

Sumber : Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun Tahun 2014

97

5.5

P e n g el olaa n Drai n a s e P erk ota a n

3.5.1

K ele m b a g a a n

T a b el 3. 2 4: D aft ar P e m a n g k u K e p e n ti n g a n d al a m P e m b a n g u n a n d a n P e n g e l ol a a n Dr ai n a s e P e r k o t a a n

FUNGSI


PERENCANAAN  Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan PENGELOLAAN  Membersihkan saluran drainase perkotaan  Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan


98

PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Dinas PU Dinas PU Dinas PU

-

-

Dinas PU

-

-

Dinas PU, BKP Dinas PU Dinas PU

-

√ -

BAPPEDA

-

-

Dinas PU

-

-

-

-

-

Dinas PU, BAPPEDA

-

-

Dinas PU, BAPPEDA

-

-

Dinas PU, BAPPEDA

-

-

T a b el 3. 2 5: D aft ar P er a t ur a n D r ai n a s e P e r k o t a a n K a b u p a te n K a ri m u n

Ketersediaan Substansi DRAINASE PERKOTAAN  Target capaian pelayanan pengelolaan drainase perkotaan di Kab/Kota ini  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase perkotaan  Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder  Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

Pelaksanaan Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

√

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

√

-

-

√

-

Tercantum pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik Perkotaan dan Perdesaan Berdasarkan IMB dan Peraturan Bupati Kabupaten Karimun

-


99

Belum Efektif Dilaksanakan

3.5.2


Gambar 3.14 : Grafik Prosentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi EHRA 2014 Gambar 3.14 menjelaskan berdasarkan kajian yang di lakukan di 71 desa dan kelurahan dengan 2840 responden terlihat pada grafik prosentase Rumah Tangga mengalami banjir secara rutin bahwa 61% Rumah Tangga tidak mengalami banjir dan hanya 39% Rumah Tangga yang mengalami banjir. Dari hasil tersebut bahwa perlu penangan yang lebih baik lagi oleh pemerintah maupun pemerhati sanitasi dan masyarakat untuk menjaga saluran/drainase sehingga tidak mengalami banjir.

100

G a m b ar 3.15: Dia gra m Siste m S a nita si P e n g el olaa n Drain a s e P er k ota a n K a b u p ate n K ari m u n

Diagram Sistem Sanitasi : Drainase Lingkungan Produk Input

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

User Interface





GRAY WATER

Sungai/Parit

AIR CUCIAN DARI DAPUR

Selokan

AIR UNTUK MANDI MENCUCI PAKAIAN La ut ATAP BANGUNAN

SUMUR RESAPAN

Kebun/ Tanah Perkarangan RUANG PUBLIK

101

Tabel 3.26: Luas Wilayah Genangan di Kabupaten Karimun Wilayah Genangan No 1

2

3

Nama Kecamatan/Kelurahan

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

(Ha)

(M)

(Jam/hari)

(Kali/Tahun)

Kelurahan Tanjung Balai

39.7

0.8

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Teluk Air

890

1

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sei. Lakam Timur

150.8

0.6

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Lubuk Semut

50.58

0.7

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Tanjung Balai Kota

74.02

1.2

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sei. Lakam Barat

232.7

0.6

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Meral Kota

437.2

0.9

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Baran Barat

76.08

0.7

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sungai Raya

814.9

0.7

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Baran Timur

4.218

0.4

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sungai Pasir

260.8

0.5

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Parit Benut

728.7

0.3

5

2

Hujan/Pasang Laut

1188

0.4

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Teluk Uma

2007

0.4

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Pamak

126.3

0.3

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Harjosari

184.2

0.3

5

2

Hujan/Pasang Laut

Desa Pongkar

2020

0.3

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Buru

111.4

0.5

2

2

Hujan/Pasang Laut

Desa Tanjung Hutan

24.01

1.2

5

2

Hujan/Pasang Laut

Desa Tanjung Batu Kecil

31.89

1

2

2

Hujan/Pasang Laut

Kecamatan Karimun

Kecamatan Meral

Kecamatan Tebing Kelurahan Tebing

4

5

6

7

Kecamatan Buru

Kecamatan Kundur Utara Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kelurahan Sungai Ungar Utara

393

0.75

5

2

Hujan/Pasang Laut

573.3

1

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Teluk Radang

205.1

1

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sawang

411.7

0.4

3

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sawang Selatan

284.9

0.5

3

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sawang Laut

191.5

0.7

3

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Kundur

574.3

0.3

3

2

Hujan/Pasang Laut

136.1

0.3

2

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Pasir Panjang

931.9

0.5

2

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Darussalam

54.34

1

6

2

Hujan/Pasang Laut

Kecamatan Kundur Barat

Kecamatan Durai Desa Tanjung Kilang

8

Penyebab

Kecamatan Meral Barat

102

9

Desa Pangke

1545

0.3

2

2

Hujan/Pasang Laut

Desa Pangke Barat

248.7

0.5

2

2

Hujan/Pasang Laut

71.87

0.5

2

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Moro

129.7

0.6

2

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Moro Timur

16.61

0.9

2

2

Hujan/Pasang Laut

296

1

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Tanjung Batu Barat

15.19

0.6

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Tanjung Batu Kota

4.107

0.6

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Gading Sari

25.91

0.3

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kelurahan Sei. Sebesi

17.61

0.9

5

2

Hujan/Pasang Laut

5

2

Hujan/Pasang Laut

Kecamatan Belat Desa Penarah

10

Kecamatan Moro

Desa Rawa Jaya 11

Kecamatan Kundur

Kelurahan Sei. Ungar 79.28 1 Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014

Tabel 3.26 mengambarkan bahwa kondisi genangan yang ada di kabupaten Karimun masih di pengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan pasang laut yang terjadi pada musim-musim tertentu dengan frekuensi terjadinya genangan terjadi setiap 2 tahun sekali dengan rata-rata lama terjadinya genangan selama 5 jam dan ketinggian rata-rata 0,66 meter dengan luas wilayah genangan rata-rata 391,5 meter. Tabel 3.27: Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase yang Ada di Kabupaten Karimun

No

Jenis Prasarana / Sarana

2

Frekuensi Pemeliharaan

Kondisi

(iii)

(iv)

(v)

Tdk berfungsi (vi)

S. Primer Karimun

m

50

v

-

2

S. Primer Meral

m

72

v

-

2

S. Primer Kundur Utara

m

15

v

-

2

Saluran Sekunder Karimun

m

20,000

v

-

2

Saluran Sekunder Tebing

m

7,000

v

-

2

Saluran Sekunder Meral

m

12,000

v

-

2

Saluran Sekunder Meral Barat

m

10,000

v

-

2

Saluran Sekunder Buru

m

7,000

v

-

2

Saluran Sekunder Kundur Utara

m

30,000

v

-

2

Saluran Sekunder Kundur Barat

m

15,000

v

-

2

(i) 1

Jumlah/ Satuan Kapasitas

(ii)

Berfungsi

(kali/tahun) (vii)

Saluran Primer

Saluran Sekunder

103

3

3

Saluran Sekunder Ungar

m

5,000

v

-

2

Saluran Sekunder Belat

m

3,000

v

-

2

Saluran Sekunder Durai

m

2,000

v

-

2

Saluran Sekunder Moro

m

7,000

v

-

2

Saluran Sekunder Kundur

m

18,000

v

-

2

Saluran Tersier Karimun

m

583,410

v

-

2

Saluran Tersier Tebing

m

247,050

v

-

2

Saluran Tersier Meral

m

408,690

v

-

2

Saluran Tersier Meral Barat

m

125,610

v

-

2

Saluran Tersier Buru

m

101,280

v

-

2

Saluran Tersier Kundur Utara

m

119,190

v

-

2

Saluran Tersier Kundur Barat

m

167,940

v

-

2

Saluran Tersier Ungar

m

58,140

v

-

2

Saluran Tersier Belat

m

66,120

v

-

2

Saluran Tersier Durai

m

64,020

v

-

2

Saluran Tersier Moro

m

183,660

v

-

2

Saluran Tersierr Kundur

m

326,580

v

-

2

unit

-

-

-

-

78

48

30

2

Saluran Tersier

Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa

- Pintu Air unit Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014

Tabel 3.27 menjelaskan bahwa fungsi pemeliharaan saluran drainase berjalan aktif baik dimasyarakat maupun dalam pemeliharaan pemerintah kabupaten Karimun. Namun hal ini menjadi pusat perhatian yang khusus dalam penanganan pemeliharaan drainase sehingga kondisi drainase tetap berjalan dan berfungsi dan tidak menyebabkan air yang mengalir tidak tergenang. Peta 3.4 Peta Jaringan Drainase dan Wilayah Genangan Kabupaten Karimun ( Ukuran A3 )

3.5.3

Peran Serta Masyarakat Dalam penanganan secara komprehensip perlu adanya peran serta dari semua elemen

baik itu individu, masyarakat maupun pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dan swasta sehingga dapat menghasilkan lingkungan yang bebas dari genangan dan membuat lingkungan kotor dan menimbulkan berbagai penyakit. Dalam hal ini masyarakat menjadi pundak awal dalam mengelola lingkungan sehingga tidak menyebabkan lingkungan tehindar dari genangan. Berbagai program yang disediakan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 104

sehingga dapat mememlihara, memikirkan, dan terjun langsung dalam menangani pembangunan Drainase Perkotaan. Tabel 3.28: Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat

No

1.

Nama Program/Kegiatan

Pelaksana/PJ

Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan

KSM Andromeda KSM Pluto

Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan

8.

Lokas i

Penerim Manfaat L

P

Jumlah Sarana (Unit/m²)

Kondisi Sarana Saat Ini Tidak Berfungsi Berfungsi

2014

6

9

1(55x0,5x0,5)

√

-

2014

15

12

1(67x0,4x0,4)

√

-

2014

25

27 1 (160x0,5x0,5)

√

-

2014

80

120 1 (218x0,7x0,5)

√

-

KSM Setapak RT. 001 RW. 005 Jaya Kel. Meral KSM Melur RT. 003 RW. 003 Kel. Meral KSM Santalia RT. 002 RW. 001 Kel. Pamak

2014

36

45

1 (55x0,6x0,6)

√

-

2014

22

18

1 (45x0,7x0,6)

√

-

2014

12

18

1 (90x1,3x0,8)

√

-

Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan

KSM Betung

RT. 002 RW. 001 Kel. Harjosari

2014

18

27 1 (125x0,7x0,8)

√

-

9.


KSM Beringin RT. 003 RW. 003 Kel. Kapling

2014

8

9

1 (21x1,2x1,3)

√

-

10 .

KSM Kemboja RT. 001 RW. 001 II Kel. Kapling KSM Garuda I RT. 002 RW. 002 Kel. Tebing KSM Sejati RT. 002/003 RW. 002 Kel. Teluk KSM Elang I Uma RT. 002 RW. 002 Desa Pongkar

2014

18

12

1 (44x0,3x0,3)

√

-

2014

20

15 1 (130x0,5x0,6)

√

-

2014

25

25 1 (150x0,8x0,8)

√

-

13 .

Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan Drainase : PNPM Mandiri Perkotaan

2014

8

9

1 (120x0,8x0,8)

√

-

14 .


KSM Harapan RT. 003 RW. 003 Jaya 3 Kel. Darussalam

2014

34

38

1 (50x0,8x0,8)

√

-

15 .


KSM Tunas Baru

RT. 001 RW. 001 Kel. Darussalam

2014

38

42 1 (125x0,4x0,5)

√

-

16 .


KSM Tuah 3

RT. 001 RW. 001 Kel. Teluk Air

2014

17

19

1 (59x0,3x0,3)

√

-

17 .


KSM Melur

RT. 002 RW. 011 Kel. Meral Kota

2014

36

15

1 (40x0,5x0,5)

√

-

18 .


KSM Gurami

RT. 004 RW. 002 Kel. Baran

2014

90

135 1 (90x0,5x0,5)

√

-

508

595

2. 3. 4. 5. 6. 7.

11 . 12 .

KSM Cinta Murni KSM Lele

RT. 002 RW. 001 Desa Tulang RT. 001 RW. 002 Desa Tulang RT. 001 RW. 004 Kel. Sungai Lakam RT. 004 RW. 001 Kelurahan Baran


Total

Sumber Data : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014 105

Tabel 3.29: Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Sarana

Lokasi

Lembaga

Iuran

Keterangan

Kondisi

1.

2.

Sumber Keterangan 3.5.4

:: Data belum Tersedia


Gambar 3.16: Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang Pernah Diikuti di Kabupaten Karimun

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan studi Komunikasi dan Media 2014 Gambar 3.16 menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Pokja AMPL kabupaten Karimun dengan jumlah responden 710 rumah tangga, yang tersebar di 71 kelurahan dan desa di kabupaten Karimun terlihat 15% masyarakat sudah pernah megikuti keigatan penyuluhan masalah sampah dan kebersihan lingkungan, 5% tentang Air Limbah dan Jamban Keluarga, 8% tentang Salurahn Air Kotor (Drainase), 4% tentang Stop Buang Air Besar 106

Sembarangan (BABS), 15% tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 8% tentang Air Bersih, 7% tentang kegiatan lainnya, dan 37% penduduk kabupaten belum mendapatkan penyuluhan tetang sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih. Maka, dengan ini perlu dilakukan kegiatan yang secara berkelanjutan mengenai penyuluhan dan sosialisasi kepada penduduk kabupaten Karimun terkait sampah dan kebersihan lingkungan, Air Limbah dan Jamban Keluarga, Drainase, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan Air Bersih. 3.5.5


Tabel 3.30 : Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi per Komponen Drainase Perkotaan Kab. Karimun Tahun 2009- 2013 No

Subsektor

Belanja (Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

1

Drainase 9,200,129,920 2,670,469,299 4,483,214,000 10,059,303,960 17,199,488,750 1.a Pendanaan Investasi Drainase Perkotaan 8,640,274,920 2,315,508,450 4,184,863,000 8,330,508,960 14,796,114,800 1.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD 559,855,000 354,960,849 298,351,000 1,728,795,000 2,403,373,950 1.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014

Tabel 3.30 menjelaskan bahwa pendanaan sanitasi untuk komponen Drainase tidak mengalami peningkatan yang begitu signifikan dengan besaran pendanaan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir ini. Namun demikian perlu peningkatan yang signifikan dalam pendanaan investasi Drainase Perkotaan agar sistem jaringan Drainase dapat dikelola dengan baik begitu juga dengan pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD harus ditingkatkan agar sistim penyambung Drainase dapat mengalir dan tidak terjadi kerusakan. Pendanaan OM yang dikelola mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 8.53%, terlihat bahwa komitmen pemerintah Daerah kabupaten Karimun dalam penyediaan pendanaan OM Drainase.

Tabel 3.31: Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Komponen Drainase Perkotaan Kab. Karimun Tahun 2009- 2013 107

Rata-rata Pertumbu -han (%) (25.23) (33.75) 8.53 -

Rata-Rata Pertumbu han

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp.)

No

Realisasi Anggaran

1. 1.a

Retribusi Drainase Realisasi Retribusi

-

-

-

-

-

-

1.b

Potensi Retribusi

-

-

-

-

-

-

Sumber Keterangan

3.5.6

2009

2010

2011

2012

2013

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014 : Kabupaten Karimun belum memiliki retribusi terkait Drainase dan masih dalam perencaan


Tabel 3.32: Permasalahan Mendesak tentang Drainase No.


1.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan manfaat drainase lingkungan

2.

Terbatasnya pelayanan dan pembangunan drainase lingkungan

3.

Belum ada Outline plan/ Master Plan drainase lingkungan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2014

5.6

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

3.6.1

Pengelolaan Air Bersih

108

Peta 3.5 Peta Jaringan PDAM

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2014

109

Gambar 3.17 : Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, data olahan EHRA 2014 Gambar 3.17 menjelaskan bahwa 89,9% masyarakat kabupaten Karimun yang tersebar di 71 kelurahan/desa sudah menggunakan Air Sumur Gali Terlindungi sebagai sumber air dasar untuk minum dan memasak, 2,6% memakai Air Sumur Pompa Tangan sebagai sumber Air Minum dan Memasak, 2,2% menggunakan Air Kran Umum-PDAM/PROYEK, 5,5% menggunakan Air Hidran Umum-PDAM, 8% menggunakan Air Ledeng dari PDAM, 30% menggunakan Air Isi Ulang dan 6,1% menggunakan Air Botol Kemasa dan 4,9% masyarakat menggunakan Mata Air Terlindungi sebagai sumber Air Untuk Minum dan Masak. Sedangankan 53,1% masyarakat kabupaten Karimun masih menggunakan Air Sumur Gali Tidak Terlindungi sebagai sumber Air Untuk Minum dan Memasak, 1,6% menggunakan Mata Air Tidak Terlindungi, 7,4% menggunakan Air Hujan dan 12% menggunakan sumber air lainnya seperti Air Parit, Penjual Air Keliling dan Lori Air. Dengan hasil kajian tersebut maka perlu penangan yang lebih baik untuk menangani permasalahan air bersih yang ada di kabupaten Karimun yang masih menggunakan Air Sumur Tidak Terlindungi, Mata Air Tidak Terlindungi, Air Hujan dan Sumber Air Lainnya seperti Air Parit, Penjual Air Keliling dan Lori Air yang belum terjamin keasliaan airnya atau sumber air tesebut sudah tercemar sebagai sumber air dasar untuk minum dan memasak.

110

Tabel 3.33: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Karimun Tahun 2013 No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengelola PDAM Tirta Karimun Tingkat Pelayanan % 15.40 Kapasitas Produksi Lt/detik 100 Kapasitas Terpasang Lt/detik 90 90 Jumlah Sambungan Rumah Unit 5,704 (Total) Kran Air Jumlah Unit 5,704 Kehilangan Air (UFW) % 38.18 Retribusi/Tarif (rumah tangga) M3 Jumlah pelanggan per kecamatan Pelanggan 1939  Kecamatan Karimun Pelanggan 2013  Kecamatan Meral Pelanggan 385  Kecamatan Tebing Pelanggan 718  Kecamatan Kundur Pelanggan 649  Kecamatan Moro Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah

Keterangan -

Tabel 3.33 menjelaskan bahwa untuk kebutuhan Air di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Karimun yaitu kecamatan Karimun, kecamatan Meral, kecamatan Tebing, kecamatan Kundur dan kecamatan Moro di kelola oleh PDAM Tirta Karimun dengan tingkat pelayanan sebanyak 15,40% dengan kapasitas Produksi sebesar 100 Liter/detik dan kapasitas terpasasang sebesar 90 Liter/detik. Adapun jumlah Sambungan Rumah dan jumlah Kran Air yaitu 5.704 unit. Disamping itu terlihat terjadi juga kehilangan air (UFW) sebesar 38,18%. Selanjutnya dapat juga kita lihat jumlah pelanggan di 5 (lima) kecamatan yang termasuk dalam pelayanan PDAM Tirta Karimun yaitu, (1) di kecamatan Karimun sebanyak 1939 Pelanggan, (2) di kecamatan Meral sebanyak 2013 Pelanggan, (3) di kecamatan Tebing sebanyak 385 Pelanggan, (4) di kecamatan Kundur sebanyak 718 Pelanggan, dan (5) di kecamatan Moro sebanyak 649 Pelanggan.

111

3.6.2

Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga

Tabel 3.34: Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m³/hari)

Tempe

Kampung Harapan Kel. Harjosari Kec. Tebing

1

Belum Ada Pengolahan Limbah

8 Kg

Kerupuk/Keripik

Kec. Moro

12

-

Kec. Durai

4

Kec. Kundur Uatara

3

Kec. Karimun

7

Kec. Tebing

3

Kec. Meral

5

Kel. Meral dan Kel. Baran Kec. Meral Kec. Karimun

2

Kec. Durai

4

Kec. Kundur Utara

1

Kec. Meral

1

Kundur

1 1

Saos

Tanjung Balai Kec. Karimun Kel. Sawang

Gula Merah

Kel. Meral

1

Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah Belum Ada Pengolahan Limbah

Serbuk Masakan

Kel. Meral Kec. Meral

1

Belum Ada Pengolahan Limbah

-

Roti Kue

Herbal

1

1

-

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014 Tabel 3.34 mengambarkan bahwa hampir seluruhnya pengelolaan limbah di Industri Rumah Tangga belum ditangani dengan baik. Dan perlu dilakukan berbagai kegiatan dan bimbingan terkait pengelolaan limbah di Industri Rumah Tangga. 112

3.6.3

Pengelolaan Limbah Medis

Tabel 3.35: Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas-Fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Lokasi

Kapasitas/ Triwulan

RSUD Karimun

RSUD Karimun

IPAL ( Limbah Cair )

441,600 M³

RSUD Karimun Puskesmas Tebing Puskesmas Meral

RSUD Karimun

INCENERATOR ( Limbah Padat )

10,445 M³

Puskesmas Tebing Puskesmas Meral

Kec. Tebing Kec. Meral

Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) IPAL Pihak ke-3 ( Limbah Cair )

31 M³

Puskesmas Tanjung Balai Karimun

Puskesmas Tanjung IPAL ( Limbah Cair ) Balai Karimun INCENERATOR ( Limbah Padat ) Kec. Kundur Barat Dibakar ( Limbah Padat ) Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Kec. Kundur Dibakar Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Kec. Kundur Utara Dibakar Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Kec. Buru Dibakar Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ke Tanah ( Limbah Kec. Moro Dibuang Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Kec. Durai Dibakar ( Limbah Padat ) Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair )( Limbah Cair ) RS Bhakti Timah IPAL INCENERATOR ( Limbah Padat ) ke Tanah ( Limbah Klinik Bunda Farma Dibuang Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik Bea dan Cukai Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik Bidan Luse IPAL ( Limbah Cair ) Dibakar ( Limbah Padat ) Praktek Bidan Muti Dibuang ke Tanah ( Limbah Qurnia Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Simon Gultom Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik Husada Dibuang ke Tanah ( Limbah Karimun Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik Beersalin Rap IPAL ( Limbah Cair ) Dibakar ( Limbah Padat ) Klinik Ratu Medika Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik Akbar IPAL ( Limbah Cair ) Dibakar ( Limbah Padat ) Klinik Sayang Ibu Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar Klinik dr. Tan Ting Li Dibuang ke Tanah ( Limbah Cair ) ( Limbah Padat ) Dibakar

Puskesmas Kundur Barat Puskesmas Tanjung Batu Puskesmas Kundur Utara Puskesmas Buru Puskesmas Moro Puskesmas Durai RS Bhakti Timah Klinik Bunda Farma Klinik Bea dan Cukai Klinik Bidan Luse Praktek Bidan Muti Qurnia Simon Gultom Klinik Husada Karimun Klinik Beersalin Rap Klinik Ratu Medika Klinik Akbar Klinik Sayang Ibu Klinik dr. Tan Ting Li

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun, diolah 2014 113

205,96 M³ 1000 M³ 1 M³ 173 M³ 6,75 M³ 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg 1 M³ 0,5 kg

Tabel 3.35 menjelaskan bahwa limbah medis yang ada di fasilitas layanan kesehatan kabupaten Kairmun sebagian besar masih belum memiliki pengelolahan sesuai dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara bagi lingkungan.

114

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN

4.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

Tabel 4.1: Rencana Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Tahun 2015

NO. 1. 2. 3. 4.


Indikasi Biaya (Rp)

Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Satuan

Volume

Lomba Sekolah Sehat ber PHBS Survey PHBS

Paket

1

45,000,000.00

APBD

Paket

1

100,000,000.00

APBD

Penilaian Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten Karimun Pembinaan Desa Siaga

Paket

1

45,000,000.00

APBD

Paket

1

75,000,000.00

APBD

SKPD Penanggung jawab

Sumber Dokumen Perncanaan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Renja SKPD

Dinas Kesehatan

Renja SKPD

Renja SKPD Renja SKPD

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 4.1 menjelaskan bahwa dalam rencana program dan kegiatan PHBS terkait Sanitasi di lingkungan kabupaten Karimun setiap tahunnya di laksanakan dengan perncanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Tabel 4.2: Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Tahun 2014

NO.


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014

Seluruh Kelurahan dan Desa SeKabupaten Karimun Seluruh Kelurahan dan Desa SeKabupaten Karimun

1.

Penyelenggaraan Studi EHRA

Paket

2840 Responden di 71 Kel./Desa

200,000,000,00

2.

Penilaian Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten Karimun

Paket

71 Desa/Kel.

50,000,000.00

115

Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

3.

Survey PHBS di Tatanan Rumah Tangga Kabupaten Karimun

Paket

1

50,000,000,00

4.

Pengadaan Media Penyuluhan

Paket

1

60,000,000,00

APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014

Seluruh Tumah Tangga di Kabupaten Karimun

Dinas Kesehatan

Kabupaten Karimun

Dinas Kesehatan

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 4.2 memberikan penjelasan bahwa kegiatan PHBS terkait sanitasi seluruhnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan kegiatan PHBS terkait Sanitasi terus teranggarkan setiap tahun sampai dengan tahun 2014. Hal ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam membudayakan prilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.2

Tabel 4.3: Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015 Sumber SKPD Pendanaan/ Penanggung Pembiayaan jawab

NO.


Satuan

Volume

Indikasi Biaya (Rp)

1.

Pembangunan WC Sekolah Kunjungan Kerja Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengolah Limbah Menjadi suatu Produk yang memiliki Nilai Ekonomi

Unit

10

500,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

125,000,000.00

APBD

2. 3.

Sumber

Dinas Pendidikan Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa dalam perencanaan pengelolaan air limbah

domestik belum di lakukan perencanaan yang lebih serius. Hal ini menjadikan kondisi eksisting sanitasi terkhusus di sektor air limbah domestik rumah tangga belum memiliki standar pengelolaan limbah yang baik. Maka perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif skala kabupaten Karimun untuk mengatasi permasalahan air limbah domestik.

116

Sumber Dokumen Perncanaan Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Tabel 4.4: Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2014

NO.


Satuan

Volume

-

-

-

1.

Biaya (Rp) -

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

-

-

-

Sumber

: Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah

Keterangan

: Dalam pengelolaan air limbah domestik untuk tahun 2014 tidak direncanakan.

4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Tabel 4.5: Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2015

NO. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nama Program/ Kegiatan Sosialisasi Adiputa dan 3R di Tingkat Pelajar Pembinaan dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adiwiyata Persiapan Adipura Perlombaan Adiwiyata Kab. Karimun Lomba Sekolah Berwawasan Lingkungan Tk. SLTA Se-Kabupaten Karimun Peningkatan Operasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan Pengadaan Tong Sampah dengan Pemeliharaan Pengadaan Kendaraan Roda 3 (TOSSA) Pemeliharaan Kontainer Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Workshop Revitalisasi dan Penimbunan Areal TPA Sememal Pemeliharaan TPA dan Workshop Peningkatan Sarana Workshop dan TPA

Sumber SKPD Pendanaan/ Penanggun Pembiayaan g jawab


210,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

1

30,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

Paket Paket

1 1

400,000,000.00 100,000,000.00

APBD APBD

BLH BLH


Paket

32 Sekolah

400,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

Paket

1 Tahun

5,836,710,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Unit

4

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket Paket

1 1

300,000,000.00 300,000,000.00

APBD APBD

BKP BKP


Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

500,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Satuan

Volume

Paket

1

Paket

117

Indikasi Biaya (Rp)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

26.

27. 28. 29.

Pengadaan Lahan TPA Sememal Pengadaan Pull Parkir Armada Kendaraan Pengadaan Dump Truck dan Amroll Penanganan Sampah di Pesisir Coastal Area Pembangunan Tempat Sampah Pengolahan (3R) di TPA Sememal Pengadaan Truck Kontainer Sampah Penyususnan Database Kebersihan Pembangunan Pagar dan Drainase TPA Pembangunan TPST di Pulau Karimun

Paket

1

3,000,0000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,000,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,500,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

300,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Karimun tentang Pengelolaan Sampah Pelatihan dan Bimbingan Teknis 3R dalam Pengelolaan Sampah Lomba Kebersihan Tk. Kecamatan dan Sekolah di Pulau Karimun Pelatihan dan Bimbingan Teknis 3R dalam Bank Sampah Pelatihan Kemampuan Aparatur dan Petugas Kebersihan Pembebasan Lahan TPA Kecamatan Durai

Paket

4 Kecamat an 1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

4 Kecamat an

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,000,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 4.5 menjelaskan bahwa program dan kegiatan pengelolaan persampahan pada tahun 2015 sudah di rencanakan penganggarannya sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tabel 4.6: Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2014

NO. 1.

Nama Program/ Kegiatan Peningkatan Operasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan

Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

Paket

1

5,306,100,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

118

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12.

Pengadaan Tong Sampah dengan Pemeliharaan Perawatan Kontainer Sampah Pengadaan Amrool Truck dan Truck Sampah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Penimbunan Lahan TPA Sememal Kec. Meral Barat Pengadaan Tosa Sampah Peningkatan Kinerja dan Monitoring Retribusi Kebersihan Peningkatan Operasional Kebersihan Penunjang Keg. MTQ Prov. Kep. Riau Peningkatan Operasional Kebersihan Penunjang Keg. PORPROV Prov. Kep. Riau Pembebasan Lahan untuk TPS Sementara Pengadaan Kontainer Sampah

Unit

115

160,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

1

175,000,000.00

APBD

BKP

Unit

1

873,180,000.00

APBD

Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun

Paket

1

175,000,000.00

APBD

BKP

Paket

1

200,000,000.00

APBD


Paket

1

70,000,000.00

APBD

BKP

Paket

1

120,000,000.00

APBD


Paket

1

100,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

1

70,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

4 Kecamatan 2

300,000,000.00

APBD

BKP

291,390,000.00

APBD


Unit

BKP

BKP

BKP

BKP

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah Tabel 4.6 menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan persampahan untuk tahun 2014 teranggarkan dengan baik sehingga kegiatan pengelolaan persampahan yang ada di kabupaten Karimun bias di atas secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dapat kita lihat dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014. Kebutuhan dalam sector pengelolaan persampahan masih banyak yang perlu di atasi dan perlu kegiatan yang secara komprehensif. 4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan

Tabel 4.7: Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2015

NO. 1.

Nama Program/ Kegiatan Pembuatan Penutup Drainase dan Pelebaran Drainase di Kel. Meral Kota

Satuan

Volume

Indikasi Biaya (Rp)


Paket

1

200,000,000.00

APBD

119

SKPD Penanggu ng jawab


Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

Pembangunan Drainase di Kampung Padi Kel. Meral Kota Pembangunan Drainase Kampung Baru Kel. Sungai Pasir Pembangunan Drainase Jalan A. Yani Kel. Baran Pembangunan Drainase Bukit Dang Merdu Kel. Baran Pembangunan Drainase Primer Kel. Baran Pembuatan Drainase untuk Perkebunan Karet dan Pertanian Pembuatan Drainase di RT 001 RW 002

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

500,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

325,000,000.00

APBD

100,000,000.00

APBD

Paket

1 (280x1,9 ) 1 (500x1,2 ) 1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

2000,000,000.0 0

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Pembuatan Drainase RT. 001 RW. 003, Pamak Pembuatan Penutup Parit RT. 001 RW. 001 Baran 1 Pembangunan Gorong-Gorong Dusun 1 Kampung Tengah Pembangunan Saluran Drainase RT. 003 RW. 003 Sei. Ayam Pembangunan Drainase RT. 004 RW. 001 Kapling Lanjutan Pekerjaan Drainase RT. 001 RW. 003 Teluk Uma Perbaikan Drainase Jalan MT. Haryono Kel. Teluk Uma Pembangunan Drainase Jalan Jend. A. Yani Kel. Baran Pembuatan Penutup Drainase di Kel. Baran

Paket (m²)

Paket

1

500,000,000.00

APBD

Normalisasi dan Pendalaman Sungai Gg. Awang Nor Kel. Baran Pelebaran dan Pendalaman Drainase di Daerah Padat Penduduk

Paket

1

200,000,000.00

APBD

255,500,000.00

APBD

120

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD


Renja SKPD

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30.

31.

32. 33.

34. 35. 36.

Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 003 Parit Lapis Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 002 Paya Rengas Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 001 Kec. Karimun Pembuatan Penutup Parit Jalan RT. 005 RW. 002 Pembangunan Drainase di RT. 001 RW. 003 Kec. Meral Pembuatan Pintu Air RT. 001 RW. 003 Jalan Industri Parit Rempak Pembuatan Parit RT. 003 RW. 003 Bangun Sari Pembangunan Drainase RW. 003 Kampung Baru Tebing Perbaikan Drainase/GorongGorong Jalan Canggai Putri Kel. Teluk Uma Pembangunan Drainase RT. 001 RW. 002 Lembah Permai Pembangunan Drainase RT. 002 RW. 002 Samping Masjid Al-Muhajirin Lembah Permai Pembangunan Drainase RT. 002/RT. 003 RW. 003 Gunung Punak Pembuatan Drainase di Tanah Pertanian Kel. Harjosari Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Parit RT. 001 RW. 008 Teluk Dalam Kel. Lubuk Sebut Normalisasi Parit Kel. Lubuk Puding Pembangunan Saluran Drainase RT. 001 RW. 003 Kec. Buru Normalisasi Parit Desa Tg. Batu Kecil

Paket (m²)

Paket (m²xcm)

1 (80x80x7 00) 1 (50x40x5 0) 1 (60x1x1, 5) 1 (200x60)

Paket

1

475,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (5x10)

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (700x0,5 x0,5) 1 (600x4x2 )

200,000,000.00

APBD

365,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (1000x0, 5x0,5)

120,000,000.00

APBD


Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Paket (m²)

1 (200x3x1 ,5)

200,000,000.00

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Paket (m²)

200,000,000.00

APBD

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (2000x3)

200,000,000.00

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD

Paket

1 (1000x2x 2) 1

Paket (cm) Paket (m²)

Paket (m²)

121

18,250,000.00

APBD

39,000,000.00

APBD

42,400,000.00

APBD

200,000,000.00

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD


Renja SKPD

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD


37. 38. 39.

40. 41.

42. 43.

44.

Pembangunan Drainase RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam Normalisasi Parit Desa Parit RT. 002 RW. 002

Paket (m²)

1 (200)

54,750,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (150)

45,000,000.00

APBD

Pembangunan Drainase/GorongGorong RT. 001 RW. 001 Kec. Buru Pembuatan Parit

Paket (m²)

1 (120)

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (200)

200,000,000.00

APBD

Pembuatan Tutup Parit Besar Antara RT. 003 RT. 004 Bukit Sidomulyo Normalisasi Sungai/Parit Lubuk Puding Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Parit RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Puding Pembuatan Pintu Air Kampung Kolam Buru

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (1000x2x 2) 1 (200x3x1 )

200,000,000.00

APBD

750,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (200x3)

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

45.

Normalisasi Parit Desa Tg. Batu Kecil

Paket (m²)

1 (2000x3)

130,000,000.00

APBD

46.

Pembuatan Parit /Drainase RT. 003 RW. 001 Kel. Teluk Air Pembuatan Parit Gg. H. Akil RT. 001 RW. 005 Normalisasi Parit Dusun II Desa Sei. Sebesi Pelebaran Parit Kampung Tengah – Pintu Air Depan Kantor Kamla Moro Penyambung Drainase Tanjung Kilang

Paket (m²)

1 (200)

450,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (300x5)

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

109,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (300)

200,000,000.00

APBD

47. 48. 49.

50.

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, diolah

122


Renja SKPD


Renja SKPD


Renja SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD


Renja SKPD


Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Tabel 4.8: Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2014 Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

297,200,000.00

APBD

Kabupaten Karimun


1

348,000,000.00

APBD


Paket

1

200,000,000.00

APBD

Normalisasi Saluran Drainase

Paket

1

115,500,000.00

APBD

5.

Pembangunan Saluran Drainase

Paket

1

198,000,000.00

APBD

6.


Paket

1

123,750,000.00

APBD

7.


Paket

1

123,750,000.00

APBD

8.


Paket

1

140,250,000.00

APBD

9.


Paket

1

119,603,723.00

APBD

10.


Paket

1

195,000,000.00

APBD

11.


Paket

1

65,000,0000.00

APBD

12.

Pembangunan Pintu Air dan Normalisasi Parit

Paket

1

60,000,000.00

APBD

13.


Paket

1

1,140,000,000.00

APBD

Jl. Pertamban gan Kel. Tg. Balai RT. 006 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 002 RW. 001 Kel. Teluk Air RT. 003 RW. 001 Kel. Teluk Air RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 006 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 001 RW. 002 Kel. Lubuk Semut RT. 001 RW. 003 Kel. Baran Timur RT. 005 RW. 002 Kel. Sei. Pasir RT. 004 RW. 005 Kampung Padi Kel. Meral Kota TMK Kel. Sungai Raya

NO.


Satuan

Volume

Rehabilitasi/Pemelihar aan Saluran Drainase/GorongGorong Rehabilitasi Saluran Drainase

Paket

1 Tahun

Paket

3.


4.

1.

2.

123

Biaya (Rp)

Pelaksana Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

14.


Paket

1

295,479,512.00

APBD

15.


Paket

1

1,500,000,000.00

APBD

16.


Paket

1

402,500,000.00

APBD

17.


Paket

1

36,500,000.00

APBD

18.


Paket

1

130,000,000.00

APBD

19.


Paket

1

36,500,000.00

APBD

20.


Paket

1

455,000,000.00

APBD

21.


Paket

1

120,000,000.00

APBD

22.


Paket

1

200,000,000.00

APBD

23.

Pembangunan Saluran Drainase+GorongGorong

Paket

1

182,250,000.00

APBD

24.


Paket

1

109,500,000.00

APBD

25.


Paket

1

54,750,000.00

APBD

26.


Paket

1

109,683,128.00

APBD

27.


Paket

1

460,000,000.00

APBD

28.


Paket

1

400,000,000.00

APBD

124

RT. 002 RW 001 Depan Kantor Lurah Sei. Raya RT. 002 RW. 003 Masjid Muhajirin Lembah Permai Kel. Darussala m RT. 001 RW. 003 RT. 001 RT. 001 Pamak RT. 001 RW. 002 Pamak RT. 002 RW. 003 Pamak RT. 003 RW. 001 Pamak RT. 004 RW. 001 Kapling RT. 003 RW. 002 Kapling Jl. KatamsoJl.MT. Haryono RT. 003 RW. 010 Jl. Ahmad Yani Pasar Desa Sei. Ungar Dusun III Parit Baru Desa Sei. Sebesi Kampung Tengah Kec. Moro Gelugur – Kampung Sidodaji Moro



Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

29.

Pemeliharaan Saluran Drainase

Paket

1

439,625,417.00

APBD

Kecamatan Moro

30.


Paket

1

84,000,000.00

APBD

31.

Pembangunan Box Culvert

Paket

1

100,000,000.00

APBD

32.

Rehabilitasi Saluran Drainase

Paket

1

139,500,000.00

APBD

33.


Paket

1

270,000,000.00

APBD

34.


Paket

1

32,550,000.00

APBD

35.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

36.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

37.


Paket

1

83,700,000.00

APBD

38.


Paket

1

65,100,000.00

APBD

39.


Paket

1

139,500,000.00

APBD

40.


Paket

1

37,200,000.00

APBD

RT. 002 RW. 002 Desa Pangke RT. 003 RW. 002 Kec. Meral Barat Telaga Mas Kec. Karimun Guntung Punak Kel. Darussala m RT. 001 RW. 002 Sei. Pasir RT. 001 RW. 003 Komlek Timah Kel. Teluk Uma RT. 003 RW. 007 Wonosari Meral RT. 005 RW. 004 Kuda Laut Sei. Lakam Barat RT. 007 RW. 007 Kel. Sei. Lakam RT. 006 RW. 002 Kel. Sei. Lakam Jl. Wonosari

41.


Paket

1

37,200,000.00

APBD

42.

Pembangunan Saluran Drainase Jalan

Paket

1

87,885,000.00

APBD

43.

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Riau

Paket

1

20,000,000.00

APBD

125

Kampung Baru Tebing RT. 001 RW. 001 Kel. Lubuk Semut RT. 002 RW. 003 Kel. Lubuk Semut

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

44.

Pembangunan Tutup Saluran Drainase

Paket

1

153,450,000.00

APBD

45.


Paket

1

35,000,000.00

APBD

46.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

47.


Paket

1

84,862,500.00

APBD

48.


Paket

1

101,835,000.00

APBD

49.


Paket

1

153,000,000.00

APBD

50.

Pembangunan Drainase

Paket

1

55,800,000.00

APBD

51.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

52.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

53.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

54.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

55.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

126

Gg. Makmur Jaya RT. 001 RW. 002 Kel. Baran Barat RT. 001 RW. 001 Kel. Baran Timur RT. 002 RW. 001 Gg. Lipis Kel. Teluk Air Jl. Hang Tuah Kundur Utara Jl. Kampung Gajus Kel. Tg. Berlian RT. 001 RW. 001 Dusun I Parit Guntung Desa Sei. Sebesi Teluk Serengkam ke Sanglar Desa Sanglar RT. 001 RW. 007 Wonosari Kel. Baran Barat RT. 002 RW. 005 Belakang Terminal Kel. Sei. Lakam RT. 001 RW. 002 Kel. Sei. Lakam Jl. A. Yani Baran RT. 002 RW. 001 Kel. Alai


Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum



56.

Pembangunan Saluran Drainase + Tutup

Paket

1

93,000,000.00

APBD

57.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

58.

Pembangunan Saluran Drainase Primer

Paket

1

93,000,000.00

APBD

59.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

60.


Paket

1

135,000,000.00

APBD

61.


Paket

1

100,000,000.00

APBD

62.


Paket

1

50,000,000.00

APBD

RT. 004 RW. 001 Gg. M. Tambi Kec. Karimun RT. 001 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kel. Lubuk Semut Kampung Tengah Kel. Lubuk Semut Dusun II Desa Sawang Laut RT. 006 RW. 001 Kel. Teluk Air Jl. Diponegoro Batu II Kel. Tg. Batu Kota

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi

Tabel 4.9: Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015

NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



SKPD Penanggu ng jawab


45,000,000.00

APBD

Renja SKPD

1

100,000,000.00

APBD

Paket

1

45,000,000.00

APBD

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Paket

1

75,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Unit

10

500,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Badan Lingkungan Hidup

Satuan

Volume

Lomba Sekolah Sehat ber PHBS Survey PHBS

Paket

1

Paket

Penilaian Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten Karimun Pembinaan Desa Siaga Pembangunan WC Sekolah Kunjungan Kerja Pengelolaan Limbah Domestik dan B3

127

Indikasi Biaya (Rp)



7.

8. 9. 10 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengolah Limbah Menjadi suatu Produk yang memiliki Nilai Ekonomi Sosialisasi Adiputa dan 3R di Tingkat Pelajar Pembinaan dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Adiwiyata Persiapan Adipura Perlombaan Adiwiyata Kab. Karimun Lomba Sekolah Berwawasan Lingkungan Tk. SLTA Se-Kabupaten Karimun Peningkatan Operasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan Pengadaan Tong Sampah dengan Pemeliharaan Pengadaan Kendaraan Roda 3 (TOSSA) Pemeliharaan Kontainer Sampah Pengadaan Kontainer Sampah Pengadaan Workshop Revitalisasi dan Penimbunan Areal TPA Sememal Pemeliharaan TPA dan Workshop Peningkatan Sarana Workshop dan TPA Pengadaan Lahan TPA Sememal Pengadaan Pull Parkir Armada Kendaraan Pengadaan Dump Truck dan Amroll Penanganan Sampah di Pesisir Coastal Area Pembangunan Tempat Sampah Pengolahan (3R) di TPA Sememal Pengadaan Truck Kontainer Sampah Penyususnan Database Kebersihan

Pakt

1

125,000,000.00

APBD

Badan Lingkungan Hidup

Renja SKPD

Paket

1

210,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

Paket

1

30,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

Paket Paket

1 1

400,000,000.00 100,000,000.00

APBD APBD

BLH BLH


Paket

32 Sekolah

400,000,000.00

APBD

BLH

Renja SKPD

Paket

1 Tahun

5,836,710,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Unit

4

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket Paket

1 1

300,000,000.00 300,000,000.00

APBD APBD

BKP BKP


Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

500,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

3,000,0000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,000,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

250,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,500,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

128

29. 30. 31.

32.

33.

34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Pembangunan Pagar dan Drainase TPA Pembangunan TPST di Pulau Karimun Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Karimun tentang Pengelolaan Sampah Pelatihan dan Bimbingan Teknis 3R dalam Pengelolaan Sampah Lomba Kebersihan Tk. Kecamatan dan Sekolah di Pulau Karimun Pelatihan dan Bimbingan Teknis 3R dalam Bank Sampah Pelatihan Kemampuan Aparatur dan Petugas Kebersihan Pembebasan Lahan TPA Kecamatan Durai Pembuatan Penutup Drainase dan Pelebaran Drainase di Kel. Meral Kota Pembangunan Drainase di Kampung Padi Kel. Meral Kota Pembangunan Drainase Kampung Baru Kel. Sungai Pasir Pembangunan Drainase Jalan A. Yani Kel. Baran Pembangunan Drainase Bukit Dang Merdu Kel. Baran Pembangunan Drainase Primer Kel. Baran Pembuatan Drainase untuk Perkebunan Karet dan Pertanian Pembuatan Drainase di RT 001 RW 002

Paket

1

400,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

300,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

4 Kecamatan 1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

4 Kecamatan

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

1,000,000,000.00

APBD

BKP

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD


Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

500,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (280x1,9)

325,000,000.00

APBD

Pembuatan Drainase RT. 001 RW. 003, Pamak Pembuatan Penutup Parit RT. 001 RW. 001 Baran 1

Paket (m²)

1 (500x1,2)

100,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD


129


47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

55.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Pembangunan Gorong-Gorong Dusun 1 Kampung Tengah Pembangunan Saluran Drainase RT. 003 RW. 003 Sei. Ayam Pembangunan Drainase RT. 004 RW. 001 Kapling Lanjutan Pekerjaan Drainase RT. 001 RW. 003 Teluk Uma Perbaikan Drainase Jalan MT. Haryono Kel. Teluk Uma Pembangunan Drainase Jalan Jend. A. Yani Kel. Baran Pembuatan Penutup Drainase di Kel. Baran

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

2000,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

500,000,000.00

APBD

Normalisasi dan Pendalaman Sungai Gg. Awang Nor Kel. Baran Pelebaran dan Pendalaman Drainase di Daerah Padat Penduduk Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 003 Parit Lapis Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 002 Paya Rengas Pembuatan Drainase RT. 002 RW. 001 Kec. Karimun Pembuatan Penutup Parit Jalan RT. 005 RW. 002 Pembangunan Drainase di RT. 001 RW. 003 Kec. Meral Pembuatan Pintu Air RT. 001 RW. 003 Jalan Industri Parit Rempak Pembuatan Parit RT. 003 RW. 003 Bangun Sari Pembangunan Drainase RW. 003 Kampung Baru Tebing Perbaikan Drainase/GorongGorong Jalan Canggai Putri Kel. Teluk Uma

Paket

1

200,000,000.00

APBD

255,500,000.00

APBD


Renja SKPD


Renja SKPD

Paket (m²)

1 (80x80x700)

18,250,000.00

APBD

Paket (cm)

1 (50x40x50)

39,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (60x1x1,5)

42,400,000.00

APBD

Paket (m²xcm ) Paket

1 (200x60)

200,000,000.00

APBD

1

475,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (5x10)

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

150,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

130

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD


65. 66.

67.

68. 69.

70. 71. 72. 73. 74. 75.

76. 77.

78. 79.

80.

Pembangunan Drainase RT. 001 RW. 002 Lembah Permai Pembangunan Drainase RT. 002 RW. 002 Samping Masjid Al-Muhajirin Lembah Permai Pembangunan Drainase RT. 002/RT. 003 RW. 003 Gunung Punak Pembuatan Drainase di Tanah Pertanian Kel. Harjosari Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Parit RT. 001 RW. 008 Teluk Dalam Kel. Lubuk Sebut Normalisasi Parit Kel. Lubuk Puding

Paket (m²)

1 (700x0,5x0,5)

200,000,000.00

APBD


Renja SKPD

Paket (m²)

1 (600x4x2)

365,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (1000x0,5x0,5)

120,000,000.00

APBD


Renja SKPD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

1 (200x3x1,5)

200,000,000.00

APBD


Paket (m²)

Paket (m²)

1 (1000x2x2)

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Pembangunan Saluran Drainase RT. 001 RW. 003 Kec. Buru Normalisasi Parit Desa Tg. Batu Kecil

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (2000x3)

200,000,000.00

APBD

Pembangunan Drainase RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam Normalisasi Parit Desa Parit RT. 002 RW. 002

Paket (m²)

1 (200)

54,750,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (150)

45,000,000.00

APBD

Pembangunan Drainase/GorongGorong RT. 001 RW. 001 Kec. Buru Pembuatan Parit

Paket (m²)

1 (120)

200,000,000.00

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Paket (m²)

1 (200)

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Pembuatan Tutup Parit Besar Antara RT. 003 RT. 004 Bukit Sidomulyo Normalisasi Sungai/Parit Lubuk Puding Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Parit RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Puding Pembuatan Pintu Air Kampung Kolam Buru

Paket

1

200,000,000.00

APBD


Paket (m²)

1 (1000x2x2)

200,000,000.00

APBD

Renja SKPD

Paket (m²)

1 (200x3x1)

750,000,000.00

APBD


Paket (m²)

1 (200x3)

200,000,000.00

APBD


Renja SKPD

131

Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Renja SKPD

Renja SKPD

81.

Normalisasi Parit Desa Tg. Batu Kecil

Paket (m²)

1 (2000x3)

130,000,000.00

APBD

82.

Pembuatan Parit /Drainase RT. 003 RW. 001 Kel. Teluk Air Pembuatan Parit Gg. H. Akil RT. 001 RW. 005 Normalisasi Parit Dusun II Desa Sei. Sebesi Pelebaran Parit Kampung Tengah – Pintu Air Depan Kantor Kamla Moro Penyambung Drainase Tanjung Kilang

Paket (m²)

1 (200)

450,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (300x5)

200,000,000.00

APBD

Paket

1

200,000,000.00

APBD

Paket

1

109,000,000.00

APBD

Paket (m²)

1 (300)

200,000,000.00

APBD

83. 84. 85.

86.


Renja SKPD


Renja SKPD

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD Murni Kabupaten Karimun Tahun 2014 APBD

Seluruh Kelurahan dan Desa SeKabupaten Karimun Seluruh Kelurahan dan Desa SeKabupaten Karimun Seluruh Tumah Tangga di Kabupaten Karimun

Dinas Kesehatan

Kabupaten Karimun

Dinas Kesehatan

Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD Renja SKPD


Tabel 4.10: Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2014

NO.


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

1.

Penyelenggaraan Studi EHRA

Paket

2840 Responden di 71 Kel./Desa

200,000,000,00

2.

Penilaian Desa Siaga Aktif Tingkat Kabupaten Karimun

Paket

71 Desa/Kel.

50,000,000.00

3.

Survey PHBS di Tatanan Rumah Tangga Kabupaten Karimun

Paket

1

50,000,000,00

4.

Pengadaan Media Penyuluhan

Paket

1

60,000,000,00

5.

Peningkatan Operasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan

Paket

1

5,306,100,000.00

132

Kabupaten Karimun

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

BKP

6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.

14.

15. 16. 17.

18.

Pengadaan Tong Sampah dengan Pemeliharaan Perawatan Kontainer Sampah Pengadaan Amrool Truck dan Truck Sampah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA Penimbunan Lahan TPA Sememal Kec. Meral Barat Pengadaan Tosa Sampah Peningkatan Kinerja dan Monitoring Retribusi Kebersihan Peningkatan Operasional Kebersihan Penunjang Keg. MTQ Prov. Kep. Riau Peningkatan Operasional Kebersihan Penunjang Keg. PORPROV Prov. Kep. Riau Pembebasan Lahan untuk TPS Sementara Pengadaan Kontainer Sampah Rehabilitasi/Pemelihar aan Saluran Drainase/GorongGorong Rehabilitasi Saluran Drainase

Unit

115

160,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

1

175,000,000.00

APBD

BKP

Unit

1

873,180,000.00

APBD


Paket

1

175,000,000.00

APBD

BKP

Paket

1

200,000,000.00

APBD


Paket

1

70,000,000.00

APBD

BKP

Paket

1

120,000,000.00

APBD


Paket

1

100,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

1

70,000,000.00

APBD

Kabupaten Karimun

BKP

Paket

300,000,000.00

APBD

291,390,000.00

APBD

Paket

1 Tahun

297,200,000.00

APBD

Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun

BKP

Unit

4 Kecamatan 2

Paket

1

348,000,000.00

APBD

19.


Paket

1

200,000,000.00

APBD

20.


Paket

1

115,500,000.00

APBD

21.


Paket

1

198,000,000.00

APBD

22.


Paket

1

123,750,000.00

APBD

133

BKP

BKP

BKP

BKP Dinas Pekerjaan Umum

Jl. Pertamban gan Kel. Tg. Balai RT. 006 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 002 RW. 001 Kel. Teluk Air RT. 003 RW. 001 Kel. Teluk Air


RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam



23.


Paket

1

123,750,000.00

APBD

24.


Paket

1

140,250,000.00

APBD

25.


Paket

1

119,603,723.00

APBD

26.


Paket

1

195,000,000.00

APBD

27.


Paket

1

65,000,0000.00

APBD

28.

Pembangunan Pintu Air dan Normalisasi Parit

Paket

1

60,000,000.00

APBD

29.


Paket

1

1,140,000,000.00

APBD

30.


Paket

1

295,479,512.00

APBD

31.


Paket

1

1,500,000,000.00

APBD

32.


Paket

1

402,500,000.00

APBD

33.


Paket

1

36,500,000.00

APBD

34.


Paket

1

130,000,000.00

APBD

35.


Paket

1

36,500,000.00

APBD

36.


Paket

1

455,000,000.00

APBD

134

RT. 006 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 005 RW. 003 Kel. Sei. Lakam RT. 001 RW. 002 Kel. Lubuk Semut RT. 001 RW. 003 Kel. Baran Timur RT. 005 RW. 002 Kel. Sei. Pasir RT. 004 RW. 005 Kampung Padi Kel. Meral Kota TMK Kel. Sungai Raya RT. 002 RW 001 Depan Kantor Lurah Sei. Raya RT. 002 RW. 003 Masjid Muhajirin Lembah Permai Kel. Darusalam RT. 001 RW. 003 RT. 001 RT. 001 Pamak RT. 001 RW. 002 Pamak RT. 002 RW. 003 Pamak RT. 003 RW. 001 Pamak

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum



37.


Paket

1

120,000,000.00

APBD

38.


Paket

1

200,000,000.00

APBD

39.

Pembangunan Saluran Drainase+GorongGorong

Paket

1

182,250,000.00

APBD

40.


Paket

1

109,500,000.00

APBD

41.


Paket

1

54,750,000.00

APBD

42.


Paket

1

109,683,128.00

APBD

43.


Paket

1

460,000,000.00

APBD

44.


Paket

1

400,000,000.00

APBD

45.

Pemeliharaan Saluran Drainase

Paket

1

439,625,417.00

APBD

46.


Paket

1

84,000,000.00

APBD

47.

Pembangunan Box Culvert

Paket

1

100,000,000.00

APBD

48.

Rehabilitasi Saluran Drainase

Paket

1

139,500,000.00

APBD

49.


Paket

1

270,000,000.00

APBD

50.


Paket

1

32,550,000.00

APBD

51.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

135

RT. 004 RW. 001 Kapling RT. 003 RW. 002 Kapling Jl. KatamsoJl.MT. Haryono RT. 003 RW. 010 Jl. Ahmad Yani Pasar Desa Sei. Ungar Dusun III Parit Baru Desa Sei. Sebesi Kampung Tengah Kec. Moro Gelugur – Kampung Sidodaji Moro Kecamatan Moro RT. 002 RW. 002 Desa Pangke RT. 003 RW. 002 Kec. Meral Barat Telaga Mas Kec. Karimun Guntung Punak Kel. Darussala m RT. 001 RW. 002 Sei. Pasir RT. 001 RW. 003 Komlek Timah Kel. Teluk Uma

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

52.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

53.


Paket

1

83,700,000.00

APBD

54.


Paket

1

65,100,000.00

APBD

55.


Paket

1

139,500,000.00

APBD

56.


Paket

1

37,200,000.00

APBD

57.


Paket

1

37,200,000.00

APBD

58.


Paket

1

87,885,000.00

APBD

59.

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Riau

Paket

1

20,000,000.00

APBD

60.


Paket

1

153,450,000.00

APBD

61.


Paket

1

35,000,000.00

APBD

62.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

63.


Paket

1

84,862,500.00

APBD

64.


Paket

1

101,835,000.00

APBD

136

RT. 003 RW. 007 Wonosari Meral RT. 005 RW. 004 Kuda Laut Sei. Lakam Barat RT. 007 RW. 007 Kel. Sei. Lakam RT. 006 RW. 002 Kel. Sei. Lakam Jl. Wonosari Kampung Baru Tebing RT. 001 RW. 001 Kel. Lubuk Semut RT. 002 RW. 003 Kel. Lubuk Semut Gg. Makmur Jaya RT. 001 RW. 002 Kel. Baran Barat RT. 001 RW. 001 Kel. Baran Timur RT. 002 RW. 001 Gg. Lipis Kel. Teluk Air Jl. Hang Tuah Kundur Utara Jl. Kampung Gajus Kel. Tg. Berlian


Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

65.


Paket

1

153,000,000.00

APBD

66.


Paket

1

55,800,000.00

APBD

67.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

68.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

69.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

70.


Paket

1

180,000,000.00

APBD

71.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

72.

Pembangunan Saluran Drainase + Tutup

Paket

1

93,000,000.00

APBD

73.


Paket

1

46,500,000.00

APBD

74.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

75.


Paket

1

93,000,000.00

APBD

76.


Paket

1

135,000,000.00

APBD

77.


Paket

1

100,000,000.00

APBD

137

RT. 001 RW. 001 Dusun I Parit Guntung Desa Sei. Sebesi Teluk Serengkam ke Sanglar Desa Sanglar RT. 001 RW. 007 Wonosari Kel. Baran Barat RT. 002 RW. 005 Belakang Terminal Kel. Sei. Lakam RT. 001 RW. 002 Kel. Sei. Lakam Jl. A. Yani Baran RT. 002 RW. 001 Kel. Alai RT. 004 RW. 001 Gg. M. Tambi Kec. Karimun RT. 001 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kel. Lubuk Semut Kampung Tengah Kel. Lubuk Semut Dusun II Desa Sawang Laut RT. 006 RW. 001 Kel. Teluk Air




78.


Paket

1

50,000,000.00


138

APBD

Jl. Diponegoro Batu II Kel. Tg. Batu Kota


BAB V AREA BERISIKO SANITASI

5.1

Area Berisiko Sanitasi Risiko Sanitasi diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan,

bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi. Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti analisis berdasarkan hasil studi EHRA dan dengan penilaian SKPD. Penentuan area berisiko akan dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja AMPL Kabupaten Karimun berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. 1. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum, meliputi nama kelurahan, luas administratif, luas terbangun; pertumbuhan penduduk; Jumlah KK dalam setiap kelurahan/desa; kepadatan penduduk; klasifikasi urban dan rural; area CBD (Central Bussiness Development); Jumlah KK miskin; jumlah KK yang masih melakukan BABS; jumlah KK ke akses sistem tidak layak dan layak (OnSite) dan akses ke Sistem Komunal serta akses ke sistem terpusat (Off-Site); jumlah sampah rumah tangga yang terkumpul dan terangkut; jumlah TPS dan TPS-3R yang ada dan juga jumlah Pasar; serta daerah yang terpengaruh pasang surut dan wilayah yang terpengaruh genangan. 2. Studi EHRA merupakan data primer yang diambil berdasarkan survey partisipatif di tingkat kabupaten Karimun untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi skala rumah tangga di kabupaten Karimun dengan jumlah responden yaitu 2840 rumah tangga di 71 Kelurahan/Desa sei-Kabupaten Karimun. Hasil dari analisa Studi EHRA yang tergambarkan dalam Indeks Risiko Sanitasi (IRS) diartikan sebagai ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini dapat memberikan informasi “indicative Magnitude” atas skala permasalahan sanitasi secara relative di satu strata terhadap strata lainnya dan sebagai salah satu komponen dalam menentukan area

berisiko sanitasi.

Sebagai penentu area berisiko sanitasi, maka telah dipilih dan disepakati oleh Pokja AMPL Kabupaten Karimun beberapa indikator penentu area berisiko sanitasi yaitu : (1) Genangan Air, (2) Persampahan, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, (4) Air Limbah Domestik, (5) Sumber Air Minum Rumah Tangga.

139

3. Persepsi SKPD dalam penentuan area berisiko merupakan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota Pokja AMPL kabupaten Karimun.

140

Peta 5.1 : Peta Ilustrasi Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

141

Peta 5.1 : Peta Ilustrasi Area Berisiko Sanitasi Persampahan

142

Peta 5.1 : Peta Ilustrasi Area Berisiko Sanitasi Drainase

143

Hasil analisa yang telah dilakukan dari Instrumen Profil Sanitasi dengan berdasarkan Data Sekunder Pengukuran Risiko Sanitasi dan Indeks Risiko Sanitasi dari data Primer atau survey partisipatif terhadap prilaku risiko kesehatan lingkungan serta berdasarkan persepsi SKPD terhadap komponen sanitasi dapat diketahui area berisiko sanitasi sangat tinggi (Risiko 4) di wilayah kabupaten Karimun untuk sektor Air Limbah Domestik terjadi pada Kelurahan Sei. Lakam Timur, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Pasir, dan Desa Pulau Moro. Sedangkan area berisiko tinggi (Risiko 3) sektor Air Limbah Domestik terjadi pada Kelurahan Teluk Air, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Kapling, Kelurahan Buru, Kelurahan Tanjung Batu Kecil, Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Tebias, Kelurahan, Moro, Desa Sugie, Desa Keban, Desa Selat Mie, Desa Tanjung Pelanduk, Desa Jang, Desa Niur Permai, Kelurahan Tanjung Batu Kota dan Kelurahan Gading Sari. Untuk lebih jelas mengenai Area Berisiko sektor Air Limbah Domestik di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Peta 5.1 Area Berisiko Sanitasi sektor Air Limbah Domestik dan Tabel 5.1. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik berikut ini : Tabel 5.1 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik No

Area Berisiko*)

1.

Risiko 4

2.

Risiko 3

Wilayah prioritas Air Limbah Kelurahan Sei. Lakam Timur Kelurahan Sei. Lakam Barat Kelurahan Meral Kota Kelurahan Baran Barat Kelurahan Sungai Pasir Desa Pulau Moro Kelurahan Teluk Air Kelurahan Sungai Raya Kelurahan Baran Timur Kelurahan Kapling Kelurahan Buru Kelurahan Tanjung Batu Kecil Kelurahan Sungai Asam Kelurahan Tebias Kelurahan Moro Desa Sugie Desa Keban Desa Selat Mie Desa Tanjung Pelanduk Desa Jang Desa Niur Permai Kelurahan Tanjung Batu Kota Kelurahan Gading Sari

Sumber : Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014, hasil analisa

144

Area berisiko sanitasi sektor persampahan di wilayah Kabupaten Karimun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, untuk area berisiko sangat tinggi (Risiko 4) terjadi di Kelurahan Meral Kota dan Kelurahan Sungai Pasir. Sedangkan area berisiko tinggi (Risiko 3) terjadi di Kelurahan Teluk Air. Untuk lebih jelas area berisiko sanitasi sektor persampahan di kabupaten Karimun dijelaskan pada Peta 5.2 Area Berisiko Sanitasi Komponen Persampahan dan Tabel 5.2 Area Berisiko Sanitasi Persampahan dibawah ini : Tabel 5.2 Area Berisiko Sanitasi Persampahan No

Area Berisiko*)

1.

Risiko 4

2.

Risiko 3

Wilayah prioritas Persampahan Kelurahan Meral Kota Kelurahan Sungai Pasir Kelurahan Teluk Air


Berdasarkan analisa yang dilakukan, area berisiko sanitasi sektor Drainase di kabupaten Karimun dengan area berisiko sanitasi sangat tinggi (Risiko 4) terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan untuk area berisiko sanitasi tinggi (Risiko 3) sektor Drainase di kabupaten Karimun terjadi di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kelurahan Sei. Lakam Barat, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Sungai Pasir dan Kelurahan Tanjung Batu Kota. Untuk lebih jelasnya mengenai area berisiko sanitasi sektor Drainase di kabupaten Karimun di jelaskan pada Peta 5.3 Area Berisiko Sanitasi Komponen Drainase dan Tabel 5.3 Area Berisiko Sanitasi Drainase sebagai berikut :

Tabel 5.3 Area Berisiko Sanitasi Drainase No

Area Berisiko*)

1.

Risiko 4

2.

Risiko 3

Wilayah prioritas Drainase Kelurahan Sungai Lakam Timur Kelurahan Tanjung Balai Kota Kelurahan Sei. Lakam Barat Kelurahan Meral Kota Kelurahan Baran Barat Kelurahan Baran Timur Kelurahan Sungai Pasir Kelurahan Tanjung Batu Kota


145

Lampiran I Studi Komunikasi dan Media

Diagram Sumber Infomasi atau Berita

Diagram Surat Kabar yang Paling Sering Dibaca

xi

Diagram Stasiun Radio yang Paling Sering Didengar

Diagram Stasiun Televisi yang Paling Sering Ditonton

xii

Diagram Jenis Acara TV yang Paling Sering Ditonton

Diagram Sumber Informasi tentang Sanitasi Selain dari Media Massa

xiii

Diagram Sumber Informasi yang Dipercaya tentang Sanitasi

Diagram Jenis Pertemuan yang Pernah Diikuti

xiv

Diagram Kesenian Tradisional yang Biasa Ditonton

Diagram Kegiatan Lingkungan yang Pernah Dihadiri

xv

L a m p ir a n II T a b el P e n e t a p a n A r e a B e ri sik o

T a b el H a sil P e n e n t u a n A r e a B erisik o S a n it asi

EXPOSURE

Skor Risiko Sanitasi

IMPACT

Populasi

Kepadatan Penduduk

SKOR IMPACT

Air Limbah

Persampahan

Drainase

Air Limbah

Persampahan

Drainase

2.0 2.0 3.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0

2.0 2.0 4.0 2.0

3.0 3.0 3.0 2.0

2 3 3 3

1.0 1.0 1.0 1.0

2 2 2 2

3.00 4.00 4.00 3.00

2.0 3.0 4.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0

2.0 2.0 4.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 3.0 3.0 2.0 2.0

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3.0 3.0 2.0 1.0 1.0

2.0 4.0 1.0 1.0 1.0

3 2 4 1 4

1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

2 2 1 1 1

3.00 4.00 2.00 1.00 3.00

1.0 4.0 2.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 1.0 2.0

3.0 3.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Angka Kemiskinan Fungsi Urban (urban atau rural)

Drainase

Kecamatan Karimun Kelurahan Tanjung Balai Kelurahan Teluk Air Kelurahan Sei. Lakam Timur Kelurahan Lubuk Semut Kelurahan Tanjung Balai Kota Kelurahan Sei. Lakam Barat Desa Parit Desa Tulang Desa Selat Mendaun

Persampahan

Kelurahan/Desa

Air Limbah

Kecamatan

Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)

xiv

Kecamatan Meral Kelurahan Meral Kota Kelurahan Baran Barat Kelurahan Sungai Raya Kelurahan Baran Timur Kelurahan Sungai Pasir Kelurahan Parit Benut

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0

3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0

3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0

3 3 3 2 3 2

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 2 2 2 2 2

4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00

4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0

4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0

3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Tebing Kelurahan Tebing Kelurahan Teluk Uma Kelurahan Kapling Kelurahan Pamak Kelurahan Harjosari Desa Pongkar

1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

3 2 3 3 3 3

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 2 2 2 2 1

3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00

1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0

2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Buru Kelurahan Buru Kelurahan Lubuk Puding Desa Tanjung Hutan Desa Tanjung Batu Kecil

3.0 2.0 1.0 2.0

3.0 3.0 2.0 2.0

2.0 2.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

3 3 4 4

2.0 2.0 3.0 3.0

2 1 1 1

3.00 2.00 4.00 4.00

3.0 1.0 1.0 3.0

2.0 2.0 2.0 2.0

2.0 1.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Kundur Utara Kelurahan Tanjung Berlian Kota Desa Sungai Ungar Utara Desa Teluk Radang Desa Prayun Desa Tanjung Berlian Barat

2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

1.0 3.0 2.0 1.0 2.0

2.0 3.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 3 2 3 3

1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

1 1 1 1 1

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

xv

Kecamatan Kundur Barat Kelurahan Sawang Desa Sawang Selatan Desa Sawang Laut Desa Kundur Desa Gemuruh

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 3 2 2 3

2.0 2.0 1.0 2.0 1.0

1 1 1 1 1

3.00 2.00 1.00 2.00 2.00

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Durai Desa Sanglar Desa Tanjung Kilang Desa Semembang Desa Telaga Tujuh

2.0 2.0 3.0 1.0

2.0 2.0 2.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

4 2 1 4

2.0 2.0 2.0 2.0

1 1 1 1

3.00 2.00 1.00 3.00

2.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Meral Barat Kelurahan Pasir Panjang Kelurahan Darussalam Desa Pangke Desa Pangke Barat

1.0 3.0 2.0 2.0

2.0 2.0 3.0 2.0

2.0 2.0 2.0 3.0

2.0 1.0 1.0 1.0

2 3 2 2

1.0 1.0 3.0 1.0

1 1 1 1

2.00 2.00 2.00 1.00

1.0 2.0 1.0 1.0

1.0 1.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Ungar Kelurahan Alai Desa Batu Limau Desa Ngal Desa Sungai Buluh

3.0 3.0 3.0 2.0

2.0 2.0 2.0 2.0

3.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

4 1 4 4

1.0 1.0 1.0 1.0

1 1 1 1

2.00 1.00 2.00 2.00

2.0 1.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Belat Desa Sebele Desa Lebuh Desa Penarah

3.0 3.0 2.0

1.0 2.0 2.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1 1 2

3.0 2.0 2.0

1 1 1

2.00 1.00 2.00

2.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

x vi

Desa Sungai Asam Desa Tebias Desa Degong

4.0 3.0 3.0

2.0 2.0 2.0

2.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0

2 4 1

2.0 2.0 2.0

1 1 1

2.00 3.00 1.00

3.0 3.0 1.0

1.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0

Kecamatan Moro Kelurahan Moro Kelurahan Moro Timur Desa Pauh Desa Sugie Desa Keban Desa Selat Mie Desa Tanjung Pelanduk Desa Jang Desa Niur Permai Desa Rawa Jaya Desa Buluh Patah Desa Pulau Moro

4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0

2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 3 1 3 1 2 3 4 4 3 1 2

2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 4.0

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 4.00

3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 4.0

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.0

2.0

2.0

2.0

2

1.0

2

2.00

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0 4.0 1.0 2.0 1.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

3.0 3.0 3.0 4.0 1.0

4.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3 2 3 3 3

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 2 1 1 2

4.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3.0 3.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3.0 2.0 2.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Kecamatan Kundur Kelurahan Tanjung Batu Barat Kelurahan Tanjung Batu Kota Kelurahan Gading Sari Desa Sungai Sebesi Desa Sungai Ungar Desa Lubuk

x vii

LEMBAR PENGESAHAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN KARIMUN. Karimun, Agustus Disusun oleh : Ketua Pokja AMPL Kabupaten Karimun

Recommend Documents