KARIMUN

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMASUKAN PRODUK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dari Luar Daerah Pabean, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan tentang Pemasukan Produk Tertentu Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan; 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/MDAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu 10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 04 Tahun 2010; 11. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; 12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 03 Tahun 2011; 13. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Angka Pengenal Importir (API) Di Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN TENTANG PEMASUKAN PRODUK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 1 Dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Ketua Dewan kawasan ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen makanan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak. 2. Pengusaha adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Produk Tertentu dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas BBK adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. 5. Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan, dan Dewan Kawasan Karimun, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 6. Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 7. Ketua Dewan Kawasan adalah Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 8. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan, yang selanjutnya disebut Kepala BP Kawasan adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 9. Kantor Pabean adalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan. Pasal 2 (1) Produk Tertentu yang diatur pemasukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini. (2) Pemasukan produk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan. (3) Pemasukan Produk Tertentu asal luar Daerah Pabean hanya untuk kebutuhan Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun, dilarang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Pasal 3 (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator dan Pelaksana UPP, dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 e. rencana impor dalam 1 (satu) tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan. (2) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan menerbitkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pasal 4 Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini. Pasal 5 Produk tertentu hanya dapat dimasukkan melalui pelabuhanpelabuhan resmi pada Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan di bawah pengawasan Kantor Pabean dan Badan Pengusahaan Kawasan setempat. Pasal 6 (1) Setiap pemasukan Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu ke Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun tidak wajib dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis oleh surveyor. (2) Pengawasan Pemasukan Produk Tertentu ke Kawasan Bebas Batam/Bintan/Karimun dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kawasan Bebas. Pasal 7 (1) Perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai ITProduk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemasukan Produk Tertentu. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) triwulan berikutnya kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Dewan Kawasan dan Kepala Kantor Pabean setempat.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013

(3) Bentuk Laporan Realisasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini. Pasal 8 (1) Penetapan sebagai IT-Produk Tertentu dicabut apabila perusahaan: a. tidak melakukan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 2 (dua) kali; b. tidak melakukan impor Produk Tertentu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; c. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen impor Produk Tertentu; d. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan/atau e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen impor Produk Tertentu. (2) Pencabutan penetapan sebagai IT-Produk ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan.

Tertentu

Pasal 9 (1) Pengusaha yang memasukkan Produk Tertentu dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kawasan Bebas. (2) Dalam hal Produk Tertentu yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini, harus dilakukan re-ekspor. (3) Biaya atas re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengusaha yang bersangkutan.

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 10 Ketentuan dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini tidak berlaku terhadap pemasukan: a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; b. Produk Tertentu selain pakaian jadi berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang dengan menggunakan pesawat udara; c.

Pakaian jadi berupa barang kiriman yang bernilai paling banyak FOB US$ 250,00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara;

d. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya; e.

Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen yang digunakan sebagai barang modal dan/atau bahan baku yang terkait dengan industrinya; dan

f.

Produk Tertentu yang bersifat impor sementara. Pasal 11

Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas impor Produk Tertentu tetap berlaku. Pasal 12 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Ketua Kawasan ini dapat ditetapkan oleh BP Kawasan.

Dewan

Pasal 14 (1) Produk Tertentu yang diatur dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Palaksanaan Impor Produk Tertentu Ke Kawasan

Peraturan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2013 Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun yang diimpor oleh IT-Produk Tertentu dan dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 1 Januari 2013 harus tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2013. (2) Pelaksanaan impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. Bill of Lading atau Airway Bill dan Invoice, untuk waktu pengapalan dari negara asal; dan b. Dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1), untuk waktu tiba di pelabuhan tujuan. Pasal 15 Peraturan Ketua Dewan Kawasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 18 Maret 2013 KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM/BINTAN/KARIMUN

Ttd

H. MUHAMMAD SANI