BUPATI KARIMUN KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN NOMOR : 6 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BUPATI KARIMUN Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan peraturan Bupati Karimun Nomor 1. A Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun perlu ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan disiplin, efisiensi dan efektifitas kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Pemerintah; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah; 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.
KESATU
:
Menetapkan Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
KEDUA
:
Bahwa setiap unit/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun agar melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA
:
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam APBD;
KEEMPAT
:
Bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja akan diberikan sanksi sebagai berikut : a.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, namun yang bersangkutan hadir kerja, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel sore tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, namun yang bersangkutan hadir kerja, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per hari; c.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir kerja tanpa keterangan tetapi mengikuti apel pagi dan sore, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) per hari;
d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi dan sore serta tidak hadir kerja tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari; e.
Bagi Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, namun yang bersangkutan hadir kerja, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
f.
Bagi Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak mengikuti apel sore tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, namun yang bersangkutan hadir kerja, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per hari;
g.
Bagi Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak hadir kerja tanpa keterangan tetapi mengikuti apel pagi dan sore, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
KELIMA
:
h.
Bagi Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tidak mengikuti apel pagi dan sore serta tidak hadir kerja tanpa keterangan sebanyak 1 (satu) kali, maka pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 40.000,(empat puluh ribu rupiah) per hari;
i.
Apabila masih melakukan tindakan pelanggaran disiplin tentang ketentuan jam kerja yaitu tidak apel pagi, tidak apel sore dan tidak hadir kerja tanpa keterangan akan diikuti dengan pemberian sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi atau apel sore serta tidak hadir kerja dengan alasan izin atau sakit dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Izin tidak mengikuti apel pagi atau apel sore bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Asisten yang membidangi Bagian tersebut dengan mengisi Formulir Izin Tidak Mengikuti Apel sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
b.
Izin tidak mengikuti apel pagi atau apel sore bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektorat Daerah, RSUD/ Kantor/ Kecamatan/ Sekretariat KORPRI , Kelurahan/Puskesmas/UPTD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD atau minimal dari Kepala Kantor/Sekretaris SKPD/Sekcam/Sekretaris KORPRI/Ka. TU. RSUD, Kepala Puskesmas/Lurah dan Kepala UPTD dengan mengisi Formulir Izin Tidak Mengikuti Apel sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
c.
Izin tidak masuk kerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Asisten yang membidangi Bagian tersebut dan diberikan maksimal 2 (dua) hari dengan mengisi Formulir Izin Tidak Masuk Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
d.
Izin tidak masuk kerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektorat Daerah, RSUD/ Kantor/ Kecamatan/ Sekretariat KORPRI ,
Kelurahan/Puskesmas/UPTD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD atau minimal dari Kepala Kantor/Camat/Sekretaris KORPRI, Kepala Puskesmas/Lurah dan Kepala UPTD dan diberikan maksimal 2 (dua) hari dengan mengisi Formulir Izin Tidak Masuk Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini; e. Izin Sakit dalam jangka waktu 1-3 hari bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Asisten yang membidangi Bagian tersebut dengan mengisi Formulir Izin Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini; f.
Izin Sakit dalam jangka waktu 1-3 hari bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektorat Daerah, RSUD/ Kantor/ Kecamatan/ Sekretariat KORPRI , Kelurahan/Puskesmas/UPTD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala SKPD atau minimal dari Kepala Kantor/Sekretaris SKPD/Ka. TU. RSUD/Sekcam/Sekretaris KORPRI, Kepala Puskesmas/Lurah dan Kepala UPTD dengan mengisi Formulir Izin Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
g. Izin Sakit yang lebih dari 3 (tiga) hari bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Asisten yang membidangi Bagian dengan mengisi Formulir Izin Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari dokter; h. Izin Sakit yang lebih dari 3 (tiga) hari bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektorat Daerah, RSUD/ Kantor/ Kecamatan/ Sekretariat KORPRI, Kelurahan/Puskesmas/UPTD harus mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD atau minimal dari Kepala Kantor/Camat/Sekretaris KORPRI, Kepala Puskesmas/Lurah dan Kepala UPTD dengan mengisi Formulir Izin Sakit sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari dokter. KEENAM
:
Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a, b dan d tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas tertentu yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang.
KETUJUH
:
Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf c juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Fungsional Guru atau Tenaga Fungsional Kesehatan.
KEDELAPAN
:
Izin Tidak Apel, Izin Sakit dan Izin Tidak Masuk Kerja bagi Pejabat Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretaris KORPRI selama 1-2 hari harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Izin lebih dari 2 (dua) hari diperhitungkan sebagai cuti.
KESEMBILAN
:
Kepala SKPD bertanggungjawab dan melaporkan Rekap Absen kepada Sekretaris Daerah c.q. Asisten Administrasi Umum dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inpektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
KESEPULUH
:
Wakil Bupati/Sekretaris Daerah bertanggungjawab dan melaporkan Rekap Absen Asisten/Staf Ahli/ Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretaris KORPRI kepada Bupati Karimun.
KESEBELAS
:
Kepala SKPD memerintahkan Bendahara untuk mengajukan pembayaran Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai setelah ada perhitungan sanksi sebagai pengurangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
KEDUABELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal15 JANUARI 2016 BUPATI KARIMUN,
H. AUNUR RAFIQ
