BUPATI BANTUL KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
12
TAHUN 2014
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. bahwa untuk mendukung kelancaran administrasi penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bantul; b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang menyatakan PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Bantul;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533); Memperhatikan : Surat Edaran KPU Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 tahun Anggaran 2014; Menetapkan
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTUL.
KESATU
Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul, yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA
Tugas Sekretaris PPK adalah : a. membantu pelaksanaan tugas PPK; b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
KETIGA
Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
KEEMPAT
Tugas Staf Sekretariat PPK adalah : a. staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya; dan c. dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
KEEMPAT
Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK adalah selama 9 (sembilan) bulan dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua).
KELIMA
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 02 JANUARI 2014 BUPATI BANTUL, TTD SRI SURYA WIDATI
Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; 3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum DIY di Yogyakarta; 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY; 6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 7. Ketua KPU Kabupaten Bantul; 8. Camat se-Kabupaten Bantul; 9. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN BANTUL SUSUNAN DAN PERSONALIA NO 1 1.
KECAMATAN 2 PAJANGAN
1. 2. 3.
2.
PLERET
1. 2. 3.
3.
KRETEK
1. 2. 3.
4.
SEWON
1. 2. 3.
5.
JETIS
1. 2. 3.
6.
BANGUNTAPAN
1. 2. 3.
JABATAN 3 Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Sekretaris PPK Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
NAMA 4 Sekretaris Kecamatan Wintolo Sulis. S Nanang Mujiyanto, S.STP
Sekretaris Kecamatan Teguh Nur Triono, S.ST Six Dwi Mulyani, S.E
Sekretaris Kecamatan Asir Yuli Hastuti, S.H
Sekretaris Kecamatan Deni Ngajis Hartono, S.STP,M.PA Totok Samiyanto
Sekretaris Kecamatan Indra Kurniawan, S.STP Esti Sari Wulan , S.E
Sekretaris Kecamatan Thomas Basuki Raharjo, S.E Titik Zunaidah, S.Sos
1 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2 BANTUL
4
3
1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu BAMBANGLIPURO 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu DLINGO 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu IMOGIRI 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu KASIHAN 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu PANDAK 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu PIYUNGAN 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu PUNDONG 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu SANDEN 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Sekretaris Kecamatan Tri Supriyatmanto, S.ST Murwat, S.IP
Sekretaris Kecamatan Sriharsono, S.H Iskhal Khumaidi, S.IP
Sekretaris Kecamatan Suwido, S.IP Suharisman
Sekretaris Kecamatan Sukendro, S.Sos Jumari Sekretaris Kecamatan Sumardi, S.IP Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, M.M Sekretaris Kecamatan Sarwanto, S.IP Bardiman Sekretaris Kecamatan Sahari, S.H Sudiantara, S.Sos
Sekretaris Kecamatan Jon Amrullah, S.H Sumpeno
Sekretaris Kecamatan Pambudi Arifin Rakhman, S.IP Rujito, S.IP
1 16.
17.
2 SEDAYU
SRANDAKAN
4
3 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu 1. Sekretaris PPK 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
Sekretaris Kecamatan Tri Manora, S.Sos Budi Mulyani, S.H
Sekretaris Kecamatan M. Juremi, S.Sos Sitri Warna Priya
BUPATI BANTUL, TTD SRI SURYA WIDATI
