BUPATI KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka, tata hijau, tata perkotaan Kabupaten Karimun yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kota yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari; b. bahwa dalam pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kawasan Perkotaan diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sehingga Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kawasan Perkotaan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kawasan Perkotaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN dan BUPATI KARIMUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3.
Bupati adalah Bupati Karimun.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6.
Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang berbentuk badan hukum maupun perorangan, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan usaha secara tetap.
7.
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
8.
Fasilitas umum milik pemerintah daerah adalah fasilitas yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
9.
Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia bertujuan menciptakan keteduhan, keindahan, kesegaran, lingkungan dan kenyamanan serta pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang, berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit.
4
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 11. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. 12. Taman Rekreasi adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk rekreasi. 13. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air. 14. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan. 15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 16. Pohon adalah semua jenis pohon hidup berkayu keras yang dalam pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm diukur pada ketinggian 1,5 meter dari leher akar/pangkal batang telah mencapai ketinggian 3 meter sampai tajuk pohon. 17. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asem, Glodongan dan sejenisnya. 18. Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun berbatang basah. 19. Lampu Taman adalah segala jenis lampu yang berfungsi sebagai penerangan yang berada di area taman dan jalur hijau yang dibuat dengan bentuk-bentuk khusus dengan pencahayaannya disesuaikan kondisi taman. 20. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan.
5
21. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias. 22. Pot Kota adalah pot-pot yang berisi atau ditanami tanaman hias yang diletakan pada bahu jalan dan/atau pulau jalan. 23. Kelengkapan Taman Kota adalah segala perangkat yang melengkapi taman kota dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan seperti bangku taman pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan dan sejenisnya. 24. Dekorasi Kawasan Perkotaan adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu Penerangan Jalan dan Lampu Dekorasi. 25. Penerangan Jalan adalah kelengkapan jalur hijau yang berupa sarana lampu yang dialiri oleh tenaga listrik dari PLN atau PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) yang terletak pada tepi jalan umum (jalur hijau kota) maupun median jalan. 26. Lampu Dekorasi adalah kelengkapan sarana kota yang berupa lampu taman dan lampu hias yang beraneka ragam bentuknya dan dipasang di taman kota, hutan kota, tiang Penerangan Jalan, pohon pelindung dan tugu gapura batas kota untuk mempercantik dan memperindah kota pada malam hari. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuh kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II KEDUDUKAN FUNGSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pertamanan Kota Pasal 2 (1)
Pertamanan merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa Taman Kota, Jalur Hijau, Hutan Kota dan Kebun Bibit.
6
(2)
Pertamanan memiliki fungsi : a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota; b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; c. menekan dan mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor serta pengamanan badan jalan; d. menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan; e. menekan dan mengurangi pencemaran udara; f. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis; g. menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; h. mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, jalur hijau dan hutan kota. Bagian Kedua Dekorasi Kawasan Perkotaan Pasal 3
Dekorasi Kawasan Perkotaan memiliki fungsi : a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan perkotaan; b. memperindah ruang kawasan perkotaan dan taman kota pada malam hari;dan c. mendukung ketertiban dan keamanan kawasan perkotaan. BAB III PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pertamanan Pasal 4 (1)
Pengelolaan Pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
(2)
Dalam melaksanakan pengelolaan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjalin kemitraan dengan instasi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
(3)
Pengelolaan Pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
7
Pasal 5 Tujuan pengelolaan Pertamanan adalah untuk : a. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik perkotaan; b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia; c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.
dari
pertamanan
Pasal 6 (1)
Setiap orang atau Badan yang mendirikan bangunan diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan.
(2)
Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan sebagai berikut : a. Rumah Tinggal : 1. Jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif dan penutupan tanah/rumput; 2. Jenis Kavling dengan ukuran luas 120 m2 – 240 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput; 3. Jenis Kavling dengan ukuran luas 240 m2 – 500 m2 wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput; 4. Jenis Kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 m2 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput; 5. Terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya. b. Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
8
d. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Rumah Ibadah, Bangunan Perdagangan, dan sejenisnya diwajibkan : 1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m2 – 240 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias; 2. Jenis kavling dengan ukuran luas dari 240 m2 wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; 3. Setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan/atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi; 4. Setiap bahu jalan di seluruh daerah dapat ditanami tanaman penghijau. Pasal 7 Untuk pengelolaan Pertamanan setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan : a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; b. memelihara, mengatur dan mengawasi mengganggu kepentingan umum.
tanamannya
agar
tidak
Bagian Kedua Pemangkasan dan Penebangan Pasal 8 (1)
Setiap orang atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon di kawasan perkotaan harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Izin pemangkasan dan penebangan pohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk : a. penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; b. keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
(3)
Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.
(4)
Pemanfaatan ruang terbuka hijau atau taman kota atau hutan kota atau jalur hijau, yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
9
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pemanfaatan pertamanan dekorasi kawasan perkotaan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 9
Pemegang izin berkewajiban untuk : a.
Mengganti pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk dapat ditanam disekitar lokasi pohon yang telah ditebang;
b.
Mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin. Bagian Ketiga Dekorasi Kawasan Perkotaan Pasal 10
Pengelolaan Dekorasi Kawasan Perkotaan bertujuan untuk : a. menjaga keseimbangan perkotaan;
dan
keserasian
lingkungan
fisik
kawasan
b. mempertahankan, memelihara dan memperindah kawasan perkotaan; dan c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dekorasi kawasan perkotaan sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kawasan perkotaan. Pasal 11 (1) Penataan dekorasi kawasan perkotaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. (2) Setiap orang atau Badan dapat mengelola Dekorasi Kawasan Perkotaan dengan cara perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. (3) Syarat-syarat dan tata cara kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) Pemasangan lampu penerangan jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemasangan lampu penerangan jalan dapat dilakukan oleh pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya, harus mengajukan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 13 Dalam rangka pengendalian pemasangan lampu penerangan jalan dibedakan dalam klasifikasi sebagai berikut : a. Jalan Nasional; b. Jalan Provinsi; c. Jalan Kabupaten; d. Jalan Perkampungan atau Pemukiman.
10
BAB IV PEMANFAATAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Pertamanan Pasal 14 (1)
Pemanfaatan Pertamanan yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)
Setiap orang atau Badan dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Setiap orang atau Badan yang melakukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
(4)
Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pemanfaatan Dekorasi Kawasan Perkotaan Pasal 15
(1)
Pemanfaatan Dekorasi Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah.
(2)
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan kenyamanan kawasan perkotaan. Pasal 16
(1)
Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kawasan perkotaan pada malam hari, disetiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi.
(2)
Lampu Dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lampu hias dan lampu taman. Pasal 17
(1)
Lampu hias dapat dipasang pada kawasan taman kota, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu, gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah dan mempercantik kawasan perkotaan.
(2)
Bentuk warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.
11
Pasal 18 (1)
Pemasangan lampu taman kota diklasifikasikan sebagai berikut : a. Klasifikasi I : Lampu taman yang berada pada lokasi taman yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian kawasan perkotaan; b. Klasifikasi II : Lampu taman kota yang berada pada lokasi taman pinggiran kawasan perkotaan, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota; c.
Klasifikasi III : Lampu taman kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi II.
(2)
Jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu taman kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)
Jenis-jenis lampu taman kota yang termasuk Klasifikasi I, Klasifikasi II dan Klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Perizinan Pemanfaatan Pertamanan Pasal 19
(1)
Setiap orang atau Badan yang menggunakan lokasi Pertamanan untuk kegiatan usaha dan/atau kepentingan perorangan harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk pengendalian dan pelestarian Pertamanan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini diatur dengan Peraturan Bupati.
(1) harus melakukan
Pasal 20 (1)
Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
(2)
Bupati dapat mencabut izin yang diberikan apabila pemanfaatan lokasi Pertamanan menyimpang atau bertentangan dari ketentuan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan, maka izin tersebut dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
12
Bagian Keempat Perizinan Pemasangan Penerangan Jalan Pasal 21 (1)
Setiap orang atau Badan yang akan memasang lampu penerangan jalan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. permohonan diajukan oleh penanggungjawab; b. fotocopy kartu tanda penduduk penanggungjawab; c.
gambar lokasi;
d. jumlah titik lampu dan daya; e.
surat pernyataan kesediaan menanggung : 1. pembayaran Biaya Penyambung dan Uang Jaminan Langganan kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Pelayanan Kabupaten Karimun; 2. menyediakan dan memasang jaringan lampu, ballast dan lainlain berkaitan dengan pemasangan lampu jalan tersebut.
(3)
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disetujui untuk dikabulkan atau ditolak harus mendapatkan pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(4)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pasal 22
(1)
Dalam melaksanakan pemasangan lampu penerangan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
jalan
wajib
a. Jarak antar titik lampu 40 m – 50 m; b. Daya lampu mercury maksimal 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Nasional dan jalan Provinsi; c.
Daya lampu mercury maksimal 160 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan Kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe Rumah Sangat Sederhana (RSS);
d. Daya lampu Tube Lamp maksimal 40 watt atau lampu hemat energi setara untuk jalan perkampungan atau permukiman bagi perumahan tipe Rumah Sangat Sederhana; e.
Lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri.
13
(2)
Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun oleh masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur Pemakaian Daya Listrik. Pasal 23
Pemeliharaan lampu penerangan jalan yang pemasangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Orang, dan atau swadaya masyarakat atau Badan Usaha yang bersangkutan. Pasal 24 Dalam rangka pemerataan pembebanan pembayaran penerangan jalan yang diperhitungkan dengan perolehan hasil pembayaran Pajak Penerangan Jalan, maka pemasangan lampu penerangan jalan di setiap kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Pemasangan lampu penerangan jalan dibatasi maksimal 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan, harus mencukupi pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan untuk setiap bulannya dalam kawasan perumahan yang bersangkutan;
b.
Kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan belum mencapai 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan hingga mencapai 70% dari pembayaran pajak penerangan jalan dimaksud, harus memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini;
c.
Kawasan perumahan yang pembayaran pemakaian lampu penerangan jalan melebihi 70% dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dalam kawasan bersangkutan, maka lampu penerangan jalannya harus dikurangi hingga mencapai batas 70% dimaksud. BAB V KETENTUAN LARANGAN Pasal 25
Setiap orang dan/atau Badan dilarang : a. memotong sebagian dari pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. mencabut, merusak bibit pohon pelindung yang baru ditanam diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; c. merusak, membakar, Pemerintah Daerah;
dan
menebang
pohon
yang
dikuasai/milik
d. merusak taman dan jalur hijau beserta kelengkapannya termasuk Dekorasi Kawasan Perkotaan; e. membakar, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kebun bibit dan Hutan Kota secara tidak sah.
14
f. memasang spanduk, papan reklame dan iklan seperti diatas jalur hijau, badan jalan, trotoar, tanah kosong, taman, pagar, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 26 Setiap orang dan/atau Badan pada kawasan perkotaan dilarang : a. memasang lampu penerangan jalan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. memasang lampu penerangan jalan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22; c. mengganti daya lampu lebih besar yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 22; d. merusak secara sengaja maupun tidak sengaja keberadaan lampu penerangan jalan dan/atau tiang penyangganya. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27 Setiap orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi sebesar 2 (dua) kali lipat dari jumlah pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam. Pasal 28 Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diwajibkan untuk melaksanakan penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 2 m (dua meter); b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan ketinggian minimal 2 m (dua meter); c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter); d. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter).
15
Pasal 29 Terhadap pelanggaran pemasangan lampu penerangan jalan yang daya lampunya melebihi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dikenakan sanksi berupa pencabutan lampu dan harus mengganti sesuai dengan daya lampu yang sudah ditentukan. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 dan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. Pasal 31 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetorkan ke Kas Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1)
Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c.
menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; e.
mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
f.
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
g.
mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan.
lain
menurut
hukum
yang
dapat
16
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 April 2016 BUPATI KARIMUN Ttd. AUNUR RAFIQ Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN, Ttd. T.S. ARIF FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ( 2 /2016)
17
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KAWASAN PERKOTAAN
I.
PENJELASAN UMUM Pembangunan sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak yang dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya. Keadaan lingkungan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara diperkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan debu), menurunnya permukaan tanah, adan air tanah, banjir atau genangan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negative yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk mempertahankan Pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pertamanan dan Dekorasi Kota, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Pertamanan dan pemanfaatannya dalam suatu Peraturan Daerah.
18
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancer dan akhirnya dapat mencapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan energy radiasi surya. Yang dimaksud nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf d Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas
19
Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Bahu jalan adalah batas antara perkerasan jalan dan/atau pagar halaman. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Mengingat keterbatasan dana yang ada, maka pemasangan lampu Penerangan jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Ayat (2) Dalam melaksanakan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum agar sesuai dengan daya terpasang yang ada, perlu dikendalikan melalui perizinan. Pasal 13 huruf a Jalan Nasional merupakan jalan arteri dari jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi dan jalan status nasional. huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan mengganggu lingkungan sekitarnya adalah : - Pohon terletak/ berada tepat di depan pintu masuk bangunan/rumah. - Kondisi Pohon keropos alami dan membahayakan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
20
Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e angka 1 Cukup jelas angka 2 Ketentuan lain-lain berkaitan dengan pemasangan lampu jalan yaitu body lampu (armateur), bola lampu, kapasitor, iknitor, fitting, driver, photo sel, timer, kontaktor, pengaman (sirkuit braker/mcb). Ayat (3) Yang dimaksud dengan Tim adalah instansi-instansi terkait yang ada hubungannya dengan penerangan jalan. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan bibit pohon pelindung adalah bibit pepohonan yang tingginya minimal 3 (tiga) meter. Huruf c Yang dimaksud merusak pohon adalah menguliti pohon, memberi bahan bentuk padat ataupun cair sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.
21
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Untuk jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Kabupaten Karimun. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1
