1
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan; b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta keadilan dan kesetaraan gender yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional; c. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menjadi sebuah proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah; d. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, mengoptimalkan serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Karimun, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;
2
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. Mengingat : 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 06); 23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 7); 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 8);
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN dan BUPATI KARIMUN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Karimun. 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. 9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UndangUndang. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah. 16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 20. Gender adalah konsep yang mengacu pada nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai perbedaan tugas, peran, tanggung jawab, sikap, sifat dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas yang dapat berubah dari waktu ke waktu. 21. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. 22. Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan pengarusutamaan gender. 23. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi, dan seimbang antara perempuan dan lakilaki dalam akses, partisipasi, kontrol dalam proses pembangunan, dan dalam menikmati manfaat yang sama dan adil di semua bidang kehidupan. 24. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. 25. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis dalam mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat pembangunan yang mereka nikmati, serta mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perbedaan kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 26. Isu Gender adalah sebuah isu gender yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan keamanan.
7
27. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak, kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki. 28. Kesadaran Gender adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya. 29. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan. 30. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masingmasing. 31. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 32. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan. 33. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat. 34. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 35. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. 36. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 37. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
8
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Non diskriminasi di segala bidang; c. Persamaan Substantif; d. Pemberdayaan; e. Kemanusiaan; f. Kebangsaan; g. Partisipasi; h. Keadilan; i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.
Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan : a. Menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di daerah yang dijadikan dasar bagi aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembagunan di daerah; b. Menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c. Memberikan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender; d. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
9
e. Menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan bagi perempuan dan laki-laki; f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; g. Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan yang ada; dan h. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, laporan, evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan guna terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender yang didukung oleh masyarakat dan lembaga pengarusutamaan gender. BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pasal 7 Pemerintah Daerah berwenang : a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD; b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah; c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG; d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, koperasi dan UMKM, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa; g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG di semua tingkatan;
10
h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; i. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan PUG di daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal, perguruan tinggi maupun swasta; dan j. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG pada DPA masing-masing SKPD.
BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pasal 9 (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain. (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DPA SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Pasal 10 (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS). (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
11
Pasal 11 SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.
Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 12 (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala kabupaten. (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. Pasal 13 Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. Pasal 14 (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG. (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. (3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan kepala desa; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender; e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; g. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; h. menyusun profil gender daerah; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
12
j.
menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Pasal 16 Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi: a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh urusan pembangunan dan masing-masing lembaga; b. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG; c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai urusan pembangunan dan masing-masing lembaga; d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati e. melaksanakan program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG. Pasal 17 (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dengan kepala bidang yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua pokja PUG. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu ketua pokja PUG untuk : a. Menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah; b.Menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang responsif gender; c. Melakukan advokasi PUG; d.Menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG; e. Menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap SKPD; f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan g. Menyiapkan bahan laporan Pokja PUG. Pasal 18 Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat : a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah; b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; c. penguatan kelembagaan PUG; dan d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.
13
Bagian Ketiga Kelembagaan Pasal 19 (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD. (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap SKPD. Pasal 20 (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas: a. mempromosikan PUG pada unit kerja; b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD; d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD. (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berfungsi : a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; b. mewakili SKPD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi pengarusutamaan gender; c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di SKPD secara relevan. BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pasal 21 (1) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala SKPD setiap semester tahun anggaran berjalan. (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap semester tahun anggaran berjalan.
14
(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi : a. pelaksanaan program dan kegiatan; b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. pencapaian kinerja; e. permasalahan yang dihadapi; f. upaya yang telah dilakukan;dan g. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sesuai ketentuan dan tidak mengikat. Pasal 23 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Pasal 24 (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. (4) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD. (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat. (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
dalam
BAB VIII PARTISIPASI PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT Pasal 25 (1) Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masingmasing lingkungannya.
15
(2) Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya. (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat : a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender dilingkungannya. (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c pihak swasta dan masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar dibidang pengarusutamaan gender. Pasal 26 (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi : a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha; b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua bidang usaha; dan c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 27 (1) Pihak Swasta dan Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26. (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerja sama dan koordinasi dengan semua divisi di lingkungan pihak swasta dan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
16
BAB IX PEMBINAAN Pasal 28 Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi : a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah; b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD; d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan e. strategi pencapaian kinerja. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 29 Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB XI SANKSI Pasal 30 SKPD yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam Pasal 21, tetapi tidak melaksanakannya, dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
17
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 20 Agustus 2015 BUPATI KARIMUN, Ttd. NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN Ttd. T.S. ARIF FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ( 6 / 2015 )
