RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwasehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimanaterjadi pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015;
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentangPerubahanAtasPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 15. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015 tentang Pengesahan PemberhentiandenganHormatGubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan Pegangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 7);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 247);
DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahProvinsi Kepulauan RiauTahunAnggaran 2015semulaberjumlah Rp3.685.455.273.330,00berkurangsejumlahRp757.754.032.755,00 sehinggamenjadi Rp2.927.701.240.575,00 denganrinciansebagaiberikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp3.226.955.273.330,00 b. Berkurang Rp (435.594.197.765,00) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp2.791.361.075.565,00 2. Belanja a. Semula Rp3.670.455.273.330,00 b. Berkurang Rp (757.754.032.755,00) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp2.912.701.240.575,00 Defisit setelah Perubahan Rp (121.340.165.010,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp 458.500.000.000,00 2) Berkurang Rp (322.159.834.990,00) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 1) Semula Rp15.000.000.000,00 2) Berkurang Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp136.340.165.010,00
Rp15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 121.340.165.010,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaansetelah Perubahan Rp 0,00 Pasal 2 (1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp1.127.745.000.000,00 2) Bertambah Rp 15.615.000.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp1.143.360.000.000,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp1.860.047.273.330,00 2) Berkurang Rp (451.252.157.765,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.408.795.115.565,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 1) Semula Rp 239.163.000.000,00 2) Bertambah Rp 42.960.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp 239.205.960.000,00 (2)
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp1.078.250.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 JumlahPajak Daerah setelahPerubahan
b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp 8.465.000.000,00 2) Berkurang Rp (3.385.000.000,00) JumlahRetribusi Daerah setelahPerubahan c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp 41.030.000.000,00 2) Bertambah Rp19.000.000.000,00 JumlahHasilPengelolaanKekayaan Daerah setelahPerubahan (3)
Rp1.078.250.000.000,00
Rp5.080.000.000,00
Rp 60.030.000.000,00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp1.121.566.352.330,00 2) berkurang Rp (451.252.157.765,00) JumlahBagiHasilPajak / BagiHasilBukanPajak setelahPerubahanRp670.314.194.565,00
(4)
b. Dana AlokasiUmum 1) Semula Rp695.943.711.000,00 2) Bertambah Rp 00,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp695.943.711.000,00
c. Dana AlokasiKhusus 1) Semula Rp42.537.210.000,00 2) Bertambah Rp 00,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp42.537.210.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf c terdiridarijenispendapatan : a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 238.131.000.000,00 2) Bertambah Rp42.960.000,00 JumlahDana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelahPerubahan Rp238.173.960.000,00
b. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 1.032.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 JumlahLain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelahPerubahan Rp
1.032.000.000,00
Pasal 3 (1)
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp1.597.792.766.568,00 2) Berkurang Rp(264.215.999.807,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelahPerubahan Rp1.333.576.766.761,00 b. Belanja Langsung 1) Semula Rp2.072.662.506.762,00 2) Berkurang Rp. (493.538.032.948,00) JumlahBelanjaLangsung SetelahPerubahan
(2)
Rp1.446.907.921.428,24
BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksuddalamayat terdiridarijenisbelanja: a. BelanjaPegawai 1) Semula Rp. 300.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
(1)
huruf
Rp300.000.000.000,00
a
b. Belanja Hibah 1) Semula Rp556.630.462.568,00 2) Berkurang Rp152.893.790.629,00) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp403.736.671.939,00
c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 118.227.500.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp 118.227.500.000,00
d. Belanja BagiHasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp 345.000.000.000,00 2) Berkurang Rp (25.969.066.716,00) Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp319.030.933.284,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp 274.934.804.000,00 2) Berkurang Rp (84.353.142.462,00) Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 190.581.661.538,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp3.000.000.000,00 2) Bekurang Rp (1.000.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan (3)
Rp2.000.000.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp187.323.475.753,00 2) Berkurang Rp(13.780.697.433,00) JumlahBelanjaPegawaisetelahPerubahan
Rp173.542.778.320,00
b. BelanjaBarangdanJasa 1) Semula Rp1.236.227.013.655,00 2) Berkurang Rp(270.474.822.269,00) JumlahBelanjaBarangdanJasa setelahPerubahan
Rp965.752.191.386,00
c. Belanja Modal 1) Semula Rp649.112.017.354,00 2) Berkurang Rp(209.282.513.246,00) JumlahBelanjaModal setelahPerubahan
Rp439.829.504.108,00
Pasal 4 (1)
Pembiayaan Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp458.500.000.000,00 2) Berkurang Rp (322.159.834.990,00) JumlahPenerimaanPembiayaan Daerah setelahPerubahan
Rp136.340.165.010,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp15.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan
Rp
15.000.000.000,00
(2)
PenerimaanPembiayaan Daerah sebagaimanadimaksuddalamayat (1) huruf a terdiridarijenispembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahunAnggaranSebelumnya 1) Semula Rp411.000.000.000,00 2) Berkurang Rp(322.159.834.990,00) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 88.840.165.010,00 b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp47.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan (3)
Rp47.500.000.000,00
PengeluaranPembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan Modal (Investasi)PemerintahDaerah 1) Semula Rp15.000.000.000,00 2) Bertambah Rp0,00 JumlahPenyertaan Modal (InvestasiPemerintahDaerah) setelahPerubahan Rp15.000.000.000,00 Pasal 5
UraianlebihlanjutPerubahanAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahProvinsi KepulauanRiau TahunAnggaran 2015sebagaimanadimaksuddalamPasal 1, tercantumdalamLampiran yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanDaerahini, terdiridari : 1. 2.
Lampiran I Lampiran II
3.
Lampiran III
RingkasanPerubahan APBD. RingkasanPerubahan APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah, danOrganisasi SKPD. RincianPerubahan APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, danPembiayaan.
4.
Lampiran IV
5.
Lampiran V
6. 7.
Lampiran VI Lampiran VII
RekapitulasiPerubahanBelanjamenurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program danKegiatan. RekapitulasiPerubahanBelanja Daerah untukKeselarasandanKeterpaduanUrusanPemerintahan Daerah danFungsidalamKerangkaPengelolaanKeuangan Negara. DaftarJumlahPegawaiPergolongandanPerjabatan. DaftarKegiatan-KegiatanAnggaranSebelumnya Yang BelumDiselesaikandanDianggarkanKembaliDalamTahunAngga ranIni Pasal 6
Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan RiauTahunAnggaran2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
AGUNG MULYANA
Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
ROBERT IWAN LORIAUX
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR
