BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG JENIS KEGIATAN WAJIB MENYUSUN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH KABUPATEN LINGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LINGGA, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan; b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak lingungan hidup, oleh karenanya perlu di analisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten Lingga dengan menuangkannya dalam peraturan daerah.

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Menter i Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 694); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MENYUSUN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH KABUPATEN LINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kabupaten Lingga. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lingga. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. 5. BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga. 6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. 7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL. 11. Rencana Tata ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Lingga. 12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 13. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKLUPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa. 14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 16. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 17. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN UKL-UPL Pasal 2 Maksud UKL dan UPL adalah: (1) Sebagai pedoman bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pelaksanaan teknis operasional di lapangan. (2) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa. Pasal 3 Tujuan penerapan UKL dan UPL adalah: (1) Menjamin manfaat yang jelas dari suatu kegiatan dan/atau usaha kepada masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya. (2) Memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan usaha dan/atau pembangunan berkelanjutan. (3) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak.

(1) (2)

(3) (4)

(5)

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki dokumen UKL-UPL. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk kriteria wajib UKL-UPL dan ternyata menimbulkan dampak penting, maka wajib membuat dokumen AMDAL. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL wajib membuat SPPL. SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan skala/besaran usaha yakni kurang dari skala/besaran UKL-UPL. Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL dilakukan pada saat tahap perencanaan.

BAB IV JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UKL- UPL Pasal 5 (1) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyususn UKL-UPL adalah usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria berdampak penting. (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN UKL-UPL Pasal 6 (1) Bupati berwenang memberikan dan menetapkan UKL dan UPL terhadap jenis rencana kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lingga. (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan UKL-UPL. (3) Jenis kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati: a.mengatur dan mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; a. mengatur penyediaan, peruntukan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;

b.mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika; c. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; d.mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lingga. Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten Lingga dapat memberikan insentif kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi kriteria: a. menerapkan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan dokumen UKL dan UPL secara optimal dan berkelanjutan; b. berhasil mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan; c. memelihara dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik; d. patuh dan taat serta melampaui batas kewajiban hukumnya. (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang: a. belum optimal melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan UKL dan UPL; b. gagal mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan; c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban hukumnya rendah. (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati Lingga.

(1) (2) (3)

(4)

BAB VI PERIZINAN LINGKUNGAN Pasal 8 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan; Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup; Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; Izin lingkungan dan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pelimpahan wewenang yang telah diberikan Bupati.

Pasal 9 Kepala Instansi Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tersebut tidak dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 10 Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi. b. penerbitannya tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi penilai tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 11 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; (2) Apabila izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

BAB VII PEMBERIAN REKOMENDASI UKL-UPL Pasal 12 (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup. (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL. (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKLUPL. Pasal 13 (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan UKL-UPL wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKLUPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL. (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKLUPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

(4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKLUPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Pasal 14 (1) Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk: a. memperoleh izin lingkungan; dan b. melakukan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup. (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam izin lingkungan. Pasal 15 (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIII PEMBIYAAN Pasal 16 Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas komisi penilai dan/atau tim teknis komisi penilai UKL dan UPL dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lingga. Dana kegiatan untuk penilaian AMDAL, UKL-UPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jasa penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL, yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standart biaya umum (SBU) Nasional atau Daerah yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya penyusunan UKL-UPL dibebankan pada pemrakarsa.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 17 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang meliputi hak-hak sebagai berikut: a. hak untuk memperoleh informasi yang jelas;

b. memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam penyusunan dokumen UKL dan UPL; c. duduk dalam tim komisi penilai dengan persyaratan tertentu. (2) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB X PENGAWASAN Pasal 18 (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha dibidang lingkungan hidup. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwewenang melakukan: a. pengawasan dan pengevaluasian terhadap UKL dan UPL; b. meminta laporan kepada pemrakarsa terhadap hasil kegiatan dan/atau usahanya; c. pengujian kebenaran laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa terhadap hasil kegiatan dan/atau usahanya; d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan instansi yang berwenang menerbitkan izin. (3) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, UKL-UPL serta pelaksanaan SPPL kepada instansi yang berwenang.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 (1) Apabila pemrakarsa terindikasi tidak menjalankan upaya sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL-UPL, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan teguran tertulis, dan apabila dalam waktu satu bulan tidak ada tindak lanjut, dilanjutkan dengan teguran kedua. (2) Pemrakarsa yang karena kegiatan dan/atau usahanya mengabaikan atau mengakibatkan tidak tercapainya tujuan UKLUPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi berupa: a. pemberhentian sementara atas kegiatan dan/atau usahanya sampai dengan mencukupi persyaratan yang diperlukan; b. penarikan uang paksa; c. pencabutan izin usaha;

d. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Bupati dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Propinsi yang berwenang selaku pembinaan untuk mengambil langkah penyelesaian lebih lanjut.

(1)

(2)

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 Selain Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat juga dilakukakn oleh Penyidik Umum. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1 ), berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LINGGA dto H. DARIA Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA dto MUHAMMAD AINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. BONAR, SH, MH NIP. 19661012 199902 1 001 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2015.

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR TAHUN TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB MENYUSUN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP I. UMUM Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan masyarakat Kabupaten Lingga merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib kita lestarikan dan dikembangkan eksistensinya serta kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat Kabupaten Lingga serta makhluk hidup lainnya, sekaligus sebagai wujud melaksanakan pembangunan nasional dan implementasi untuk mengisi manifesto politik dan budaya. Dengan demikian maka pembangunan haruslah ditujukan untuk pendukung pembangunan rakyat, bangsa dan Negara dengan memperhatikan aspek lingkungan, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan urtuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Seiring peningkatan usaha atau kegiatan pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Lingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap lingkungan, dimana limbah yang dibuang ke lingkungan akan dapat mengancam lingkungan hidup itu sendiri, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karenanya, dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari setiap jenis usaha atau kegiatan perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sampai pada saat operasional usaha atau kegiatan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan atau perlindungan lingkungan secara dini sebelum suatu usaha ataa kegiatan dimulai yaitu dengan menerapkan efektivitas kegiatan dan atau jenis usaha yang akan berdiri untuk melengkapi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha dan/atau kegiatan di berbagai sektor. Dengan demikian, adanya usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL merupakan suatu keharusan guna terjaganya kualitas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik perlu di buat dan diterapkan suatu sistem pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi merusak lingkungan hidup di Kabupaten Lingga.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Menteri, Gubernur, atau Bupati /Wali Kota Dapat mendelegasikan kewenangan Penerbitan rekomendasi UKL-UPL, penerbitan Izin Lingkungan kepada: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi. c. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20

Pasal 21 Pasal 22

Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)

: : : : : : : : : : : : :

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

II. LAMPIRAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : MARET 2015

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UKL-UPL

1. Bidang Pertanian, Tamanan Pangan dan Holtikultura No Jenis Kegiatan Besaran 1. Penggilingan Padi dan penyosohan Kapasitas ≥0,3 ton beras Beras per jam 2.

Pencetakan sawah di luar kawasan Luas ≥ 100 Ha s/d hutan ≤ 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)

3.

Budidaya tanaman perkebunan • Semusim dengan atau tanpa unit pengolahanya.

Luas < 2000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)

• Tahunan dengan atau tanpa unit Luas < 5000 Ha pengolahanya. (Terletak pada satu hamparan lokasi ) 4.

Budidaya tanaman perkebunan • Semusim dengan atau tanpa unit Luas , 3000 Ha pengolahanya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan Luas < 3000 Ha • Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahanya : Dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan

2. Bidang Peternakan No Jenis Kegiatan 1. Budidaya Kelinci

Besaran Pupulasi ≥1.500 ekor

2.

Budidaya sapi potong

Populasi ≥ 100 ekor

3.

Budidaya Karbau

Populasi

≥75 ekor 4.

Budidaya kuda

Populasi ≥50 ekor

5.

Rumah potong hewan dan unggas yang di yang di gunakan paling sedikit untuk mengetahui kebutuhan local / daerah Kab/kota

Semua besarabn

6.

Pasar hewan di perkotaan

Semua besaran

7.

Budidaya burung puyuh atau burung Populasi ≥ 25.00 dara ekor (teletak pada satu hamparan lokasi )

8.

Sapi perah

Populasi ≥ 20 ekor campuran (terletak pada satu hamparan lokasi

9.

Budidaya burung dan unta

Populasi ≥ 100 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi Populasi

10.

Ayam ras petelur

≥ 10.000 ekor (terletak pada satu hamparan lokasi

11.

Ayam ras pedaging

Populasi ≥ 15.000 ekor produksi/siklus

12.

Itik /angsa/entong

Populasi ≥ 15.000 ekor campuran

13.

Kalkun

Populasi ≥ 10.00 ekor campuran

14.

Babi

Populasi ≥ 125 ekor campuran

15.

Rusa

Populasi ≥ 300 ekor campuran

3. Bidang Perikanan No 1.

Jenis kegiatan Budidaya air tawar dengan jaring apapun

Besaran Luas ≥0,5 Ha s/d <,2,5 Ha atau jumlah ≥ 100 s/d 500 unit

2.

Budidaya ikan tawar menggunakan tejnologi instensif

Luas ≤ 5 Ha Kapasitas Produksi < 50 ton / Hari

4. Bidang Kehutanan No 1. 2. 3.

4.

5.

6.

Jenis kegiatan Pembangunan tanaman sapari Pembangunan kebun binatang Pengusahaan pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemempaatan Tanaman Nasional atau di Blok Pemampaatan tanaman Wisata Alam atau di blok Pemampaatan tanaman hutan raya dengan luas bagian blok/zona pemanfaatan yang menjadi objek Pembangunan sarana dan prasarana Penangkaran tumbuhan alam/langka dan/atau Penangkaran satwa liar Pembangunan tanaman satwa untuk tujuan komersial Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagankan.

5. Bidang Perhubungan No Jenis Kegiatan 1. Angkutan Jalan a. Terminal Umum b. Depo c. Bengkel kendaraan bermotor d. Pengujian kendaraan bermotor terminal

Besaran Luas < 250 Ha Luas <100 Ha Luas < 100 ha

Semua besaran

Semua besaran

Luas > 1000 M2

Besaran Luas ≥0,5 Ha

2.

Pembangunan jalan

angkutan Luas ≥0,25 Ha s/d ≤500 M 2

3.

Pembangunan terminal terpadu moda Kapasitas dan fungsi Pembangunan Terminal Kendaraan Angkutan Barang Bermotor per hari ≥ 100 bh

4.

Pembangunan Jaringan Jlur Kereta Semua Besaran

Api

Luas <2 Ha

5.

Pembangunan Stasiun Kereta Api Stasiun

Luas ≥0,25 Ha s/d ≤2 Ha Panjang , 25 km Semua Besaran

6.

Jalan Rel dan fasilitasnya

Luas > 0,5 Ha S/d < 5 Ha Panjang < 100 m s/d < 25000 m

7.

Kegiatan penempatan (dumping ) di darat

hasil

kerul Volume < 500.000 M3 Luas < 5 Ha

6. Bidang Perindustrian No 1.

Jenis Kegiatan Besaran Sari danging dan air danging, daging Produksi rill >2.000 beku, daging olahan tanpa kedap ton/th Investasi 1 udara, daging olahan dan kemasan Miliyar kedap udara lainya, daging olahan dan awetan lainya, daging dalam kaleng, susu bubuk, susu yang di awetkan, susu cair dan susu kental.

2.

Mentega keju, makanan dari susu Produksi riil lainya. >2.000 ton/th

3.

Es krim dan susu

Produksi riil >350.00 it/th

4.

Buah-buahan dalam kaleng/kemasan

Produksi riila >2.000 ton/th

5.

Sayuran dalam kaleng

Produksi riil >25.00 ton/th

6.

Buah –buahan dalam botol/kemasan

Produksi riil >2.200 ton/th

7.

Sayuran dalam botol/kemasan

Produksi riil >2.000 ton/th

8.

Buah-buahan lumat ( selai/jam dan Produksi riil jeli) >2.200 ton/th

9.

Sayuran yang dilumatkan

Produksi riil >2.200 ton/th

10.

Air sari pekat buah-buahan

Produksi riil ≥2.000 ton/th

11.

Pengolahan dan Pengawetan Lainya Produksi riil untuk buah-buahan dan sayuran ≥2.200 ton/th

12.

Air/sari pekat sayuran, bubuk sari Produksi riil sayuran dan buah-buahan dengan ≥2.500 ton/th produksi riil

13.

Ikan atau biota perairan lainya yang di Produksi riil kalengkan, binatang lunak atau ≥2.200 ton berkulit keras yang kalengkan

14.

Binatang lunak atau binatang berkulit ≥2.200 ton/th keras beku, ikan atau biota perairan lainya beku

15.

Olelo chemical, menyak keras lemak ≥1.000 ton/th dari hewani, minyak kasar nabati

16.

Margarine

>1.000 ton/th

17.

Minyak goreng kelapa

>4.500 ton/th

18.

Minyak goreng kelapa sawit

>1.000 ton/th

19.

Minyak goreng lainya dari nabati dan >1.000 ton/th hewani

20.

Olahan minyak makan dan lemak dari >1.000 ton/th nabati dan hewani

21.

Sirup bahan dari gula

22.

Komponen bumbu masak

Pemakaian gula 200 ton/th Produksi riil > 2.600 Kg/th

23.

Ransum pakan jadi ikan dan biota Produksi riil perairan lainya >500 ton/th

24.

Minuman ringan lainya

Produksi riiil >1.200.000 it/th

25.

Minuman tidak mengandung CO2

Produksi >1.600.000 it/th

26.

Miniman ringan mengandung CO2

Produksi riil >105.000 it/th

27.

Idustri pengergajian dan pengolahan kayu

Produsi >1.00 m3 / th

28.

Perabot/pelengkapan rumah tangga dari kayu maubel, kotak TV

Investasi Rp>600 juta

29.

Perabot rumah tangga lainya

Investasi Rp >600 juta

30.

Industeri percetakan dan penerbitan

Produksi riil >0,5 juta m2/th dan investasi Rp> 1 Miliyar

31.

Perlengkapan rumah tangga dari tanah lihat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga dari segala jenis dari tanah liha, hasil ikutan / sisa dan jasa industri barang dari tanah lihat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industry barang dari tanah lihat untuk keperluan rumah tangga

Investasi Rp > 600 Juta

32.

batu bata borogga atau tidak borongga pres mesin

Investasi Rp. > 6 Juta

33.

batu bara pres mesin dan tangan, semen merah, krikil tanah lihat, batu bata lainya dari tanah lihat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrI batu bata dari tanah lihat

Investasi Rp. >600 Juta

34.

pemerliharan dan perbaikan penggerak Insventasi mula Rp. >600 Juta

35.

pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula

Insventasi Rp. >600 Juta Semua besaran

36.

Air minun dalam kemasan

Produksi >1,5 Juta Liner/Thn

37.

Kecap

Produksi riil >500 ton/tahun

38.

Rasum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainya

Produksi riil >15000 Ton atau satuan Semua besaran

39.

Rasum/pakan jadi ternak besar,ternak keci, aneka ternak

Insventasi >600 Juta Rupiah

40.

Minuman beralkohol kurang dari 1 %

Investasi >600 Juta Rupiah

41.

Barang dari perber glass

Inventasi > 600 Juta Rupiah

42.

Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni /panjangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga ; batu pipisan

Tenaga kerja ≥ 20 Orang s/ d ≤ 1000 Orang

43.

Ornament atau patung dari mermer/batu pualam Barang panjang dari onix;barang granit & marmer/batu pulam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan, sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.

Produksi riil > 500 ton/tahun

44.

Furniture

Produksi riil > 5000 ton/tahun

45.

• Makanan dari tepung besagu atau bertepung lainya

Produksi riil > 5000 ton/tahun

46.

• Makanan dari tepung teregu Pembuatan gula lainya

Produksi riil > 1000 ton/tahun

47.

• Kembang gula mengandung kako, kako olahan, makanan yang mengandung kako; • kembang gula yang tidak mengandung kako

Produksi > 1000 ton/tahun

Pari/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan / sisa industri pati /sari

Produksi riil > 6000 ton/tahun

48.

49.

Produksi riil > 9000 ton/tahun

ubu kayu 50.

Sagu; pati lama, hasil ikutan/ sisa industri berbagai patilama.

Jumlah kedelai >3000 ton/tahun

51.

Tahu

invesntasi > 600 juta rupiah

52.

Sediaan rias wajah, wagi-wagian, rambut, perawat rambut, kuku, perawatan kulit perawatan badan, cukur.

Luas lahan < 5 ha Luasa bangunan < 20.000 M2

53.

Pusat perdagangan / pembelanja relative terkonsentrasi

Luas > 500 M2

54.

Showroom kendaraan /furniture

Luas > 500 M2

55.

Bengkel service kendaraan

Tenaga kerja >30 orang

56.

Industri handycraft/kerajinan

Luas > 1000 M2

57.

Musim, gallery dan sejenisnya

Luas > 5000 M2

58.

Art shop

Luas > 1000 M

59.

Panti mandi uap / spa

Semua besaran

60.

Bar, karaoke Café, Diskotik, Pub dan sejenisnya

Produksi riil

61.

Bubuk sari kedelai, daging sintetis Kegiatan industri yang tidak termasuk 1 s/d 60 dengan penggunaan areal : • metropolitan • kota besar • kota sedang • kota kecil

7. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah No Jenis kegitan

Luas Luas Luas Luas

< < < <

5ha 10ha 15ha 20ha

Besaran

2

1.

Bendungan/ waduk a. Pembangunan bendungan dan waduk Tinggi ≥ 6 m s/d < 15 m atau luas genagan ≥ 50 Ha s/d < 200 Ha volume tampung ≥300.000 M2 s/d ≤ 500.000 M3 b. Rehabilitas bendungan/waduk

Tinggi ≥ 6 m s/d < 15 m atau luas genagan ≥ 50 Ha s/d < 200 Ha volume tampung ≥300.000 M2 s/d ≤ 500.000 M3

Daerah Irigasi a. Pembangunan daerah irigasi

Luas areal ≥500 Ha s/d < 2000 Ha

b. Rehabilitas dan peningkatan daerah irigasi

Luas areal ≥500 Ha s/d 1000 Ha atau

c. Pencetakan sawah (perkelompok)

Tambahan luas Areal 500 ha s/d < 1000 Ha

3.

Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. • Kota sedang ( panjang sungai ) • Pedesaan ( Panjang sungai ) • Sodetan

Luas ≥ 100 Ha s/d < 500 Ha >3 Km s/d < 10 Km <5 Km s/d <15 km Semua besaran

4.

Kanalisasi / kanal banjir • kota sedang ( panjang kanal )

≥3 km s/d < 10 Km Km, volume Pengerukan ≥100.00 M2 s/d <500 M2

5.

• Pedesaan ( Panjang Kanal )

≥5 Km s/d 15 Km, Volume Pengerukan ≥150.00 M2 s/d < 500 M2

6.

Pembangunan /peningkatan jalan (termasuk jalan ton ) yang membutuhkan pengadaan tanah luar rumija ( ruang milik jalan )

Panjang > 3Km s/d <10 km atau Luas > 5 Ha s/d 10 Ha

2.

• Kota sedang

Panjang > 10Km s/d <30 km atau Luas > 30 Ha s/d 10 Ha

7.

• Pedesaan

Panjang ≥60 m

8.

Pembanggunan jembatan baru (kota sedang Kebawah)

Panjang < 2 Km

9.

Pembangunan Subway / Underpass, trowongan/tunnel, jalan laying / Fly Over, dan jembatan

Bentang Utama ≤100 m s/d < 500 m

10.

• Pembangunan Subway / Udnerpass, Terowogan / Tunnel, jalan playing / Fly over, dan jemabatan

Luas < 10 ha Kapasitas <10.000 ton

11.

• pembangunan jembatan ( diatas sungai / badan air)

Kapasitas < 500 ton

12.

Persampahan • Tempat Pemrotersan Alhir (TPA) sistem control landfill atau Sanitary Landfill

Kapasitas < 500 ton/hari

13.

• pembangunan instalasi Pengolahan sampah terpadu

≥1 ton/hari s/d< 100 ton / hari

14.

• Pembangunan incinerator

1,5 Ha s/d ≤100 Ha

15.

• Compositing Plat

Luas ≥1,5 Ha

16.

Pembangunan perumahan dan pemukiman (kota sedang dan kecil)

Luas ≥ 1 Ha

17.

Peremajaan perumahan dan pemukiman (kota sedang)

Luas 500 M2 s/d <200.000 m2

18.

Revatilasi kawasan perumahan dan pemukiman

Kapasitas < 11 m3 / hari

19.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

500 M2 s/d < 30.000 M2 Beban Organik <3,4 ton/hari

Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/ off-stie sanitation

Luas layanan < 500 Ha

20.

21.

sistem diperkotaan / pemukiman

22.

Debit air Limbah < 16000 M3/hari

Drainase Pemukiman : a. Pembangunan saluran primer dan skunder kota sedang b. Pembengunan kolam retensi/polder di area/ kawasan pemukiman

Panjang 1 Km s/d <10 Km Luas ≥ 1 Ha s/d ≤ 5 Ha

23.

Pembangunan gedung di atas tanah/bawahan tanah (yang meliputi pungsu usaha seperti kantor, perdagangan ; fungsi sosial dan budaya seperti gedung peleyanan pendidikan, peleyanan kesehatan)

Luas lantai Bangunan 1000 m2 s/d <10.00 m2 Volume < 100.000 M3

24.

Pengerukan sedimen pada drainase perimeter (chance dredging)

Jarak < 5 Km Luas <1 Ha

25.

Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site

Luas Layanan ≥100 Ha s/d < 500 Ha

26.

Air Bersih Pekotaan a. Pembangunan jaringan distribusi b. Pembangunan jaringan pipa transmisi kota sedang kecil c. Pengambilan air baku dan sungai, danau dan sumber air pemukiman lainya ( debit ) • Sungai / Danau • Mata Air d. Pembangunan instansi pengolahan air dengan pengolahan lengkap

Panjang ≥8 it/dt s/d < 10 Km

e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan • Pelayanan Masyarakat Oleh Penyelenggara SPAM • kegiatan lain dengan tujuan komersil

Pembangunan Kawasan Terpadu

7. Bidang Pariwisata

Debit ≥50 it/dt s/d <250 it/dt Debit ≥ 2,5 Lt/dt s/d < 250 Lt/dt

Debit >50Lt/dt s/d<100 Lt/d Debit ≥2,5lt/dt Dan <50 Lt/dt Debit ≥1.0 Lt/dt Dan <50 Lt/dt Luas lahan 1 Ha < 5 Ha atau Luas Lantai Bangunan 1000 M2 s/d <10.000 m2

No Jenis Kegiatan 1. Hotel dan Penginapan 2. 3. 4.

Besaran Jumlah Kamar 15 s/d < 200 kmr >100 kursi > 1000 porsi / hari 5000 m2 s/d 10.000 m2

Restoran/rumah makan Jasa boga/catering Taman rekreasi

8. Bidang Kesehatan No Jenis Kegiatan 1. Rumah sakit • Type B • Type C • Type D 2. Puskemas dengan rawatan inap 3. Labolatorium kesehatan 4. Labolatorium Obat Tradisional

Besaran Semua Semua Semua Semua Semua Semua

besaran besaran besaran besaran besaran besaran

9. Bidang Pertambangan Dan Energi No Jenis Kegiatan Besaran 1. Rumah sakit • Pembangunan jaringan transmisi Tegangan = 150 tenaga listrik KV Daya ≥ 5 MW s/d <100 MW < 55 MW

2

•Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU • Ekploitasi pembangunan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi • Pembanguan PLTA

3.

Pembangunan pusat listrik dari jenis Kapasitas daya ≥ lain (surya, agin, biomassa & gambut ) 5 MW s/d<50 MW ≥1 MW s/d < 10MW

4.

Minyak dan Gas Bumi Semua besaran Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

10. Bidang Perdagangan No Jenis Kegiatan 1. Laboratorium Surveyor investasi 2. Labortorium pengujian mutu 3.

Tinggi bending ≥ 5m s/d <15 m Luas genangan ≥10 Ha s/d<200 Ha

Besaran dengan Semua Benar Semua Benar Luas lahan

4.

Pasar Swalayan / supermarket /Toko ≥1.000 m2 s/d Serba Ada / Departemen store , 50.00 M2 atau Luas Bangunan ≥ 500 m2 s/d < 10.000 m2 Luas bangunan Jasa pergudangan / Veem ≥5.00 m2 s/d <10.000 m2

5. Pusat Perkotaan / Perdagangan

6.

Luas bangunan ≥2500 m2 s/d < 10.000 m2 Luas lahan 5.000 M2 s/d < 50.000 M2

Luas lahan Bengkel yang tegolong perusahaan ≥ 1.000 m2 s/d bersar < 5.000 m2

7. Toko bahan kimia dengan investasi Oli bekas

semua besaran Vol > 1.000 liter / bulan

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

A. RESTORAN / RUMAH MAKAN No Jenis Kegiatan 1. Rumah makan 2. Restoran / Kafe 3. Jasa boga/catering

Besaran ≤ 100 kursi ≤ 100 kursi ≤ 1000 Kursi

B. HOTEL/ PENGINAPAN No Jenis Kegiatan 1. Hotel melati / penginapan 2. Asrama / rumah kos

Besaran 15 kamar 20 s/d 50 Orang

C. FASILITAS SEHATAN No Jenis Kegiatan 1. Rumah bersalin 2. Praktek dokter 3. Praktek bidan 4. Apotik 5. Toko Obat

Besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran

6. 7.

Puskesmas Klinik

Semua besaran Semua besaran

D. USAHA KECIL DAN MENEGAH (UKM) 1. Bidang Peternakan /perikanan No Jenis Kegiatan 1. Tenak ayam potong

Besaran Populasi <150.000 Ekor produksi

2.

Ayam ras petelur

Populasi < 10.000 ekor Induk Populasi < 25.000 ekor

3.

Puyuh

4.

Ternak sapi potong

Populasi < 100 ekor

5.

Ternak kerbau

Populasi < 75 ekor

6.

Ternak kuda

Populasi < 50 ekor

7.

Budidaya ikan air tawar dengan Luas < 0,5 Ha atau jaring apapun Jumlah < 100 unit

2. Bidang pertanian / Pengolahan Bahan Pangan / Hasil Tani No Jenis Kegiatan Besaran 1. Heler/ pengosohan bebas / Rice Kapasitas < 0,3 Ton milling Beras / jam 2.

Ayam ras petelur

Semua besaran

3.

Menjual Pupu tanaman

4.

Pabrik tahu

Produksi riil ≤1000 ton/tahun

5.

Usaha roti, kue, dan sejenisnya

Semua besaran

6.

Pengasinan kulit hewan kerupuk kulit Pabrik sanjai (pembuatan penjualan), dan sejenisnya

/

rajun

3. Bidang Konveksi No Jenis Kegiatan

hama Pemakaian kedelai ≤3000 Ton / Tahun

dan Semua besaran dan

Besaran

1.

Usaha konveksi (sulaman, border , Semua besaran dan sejenisnya)

2.

Binatu / laudry

4. Bengkel No Jenis Kegiatan 1. Bengkel las / bubut

Kapasitas mesin ≤ 50 Kg

Besaran Luas bengkel < 500 m2

2.

Bengkel cat kendaraan

Luas bengkel < 500 m2

3.

Bengkel pencucian kendaraan

Luas bengkel < 500 m2

4.

Bengkel kendaraan bermotor

Luas bengkel < 500 m2

5.

Bengkel sepeda

Semua besaran

5. Usaha Perdagangan Lainya No Jenis Kegiatan 1. Pusat pertokoan / perdagangan

2.

Besaran Luas lahan < 5000 M2 / Luas Bangunan <2500 2 m

Distributor Barang Dagangan Semua besaran

No 3. 4.

5.

Jenis kegiatan Oli bekas

Besaran ≤ 1000 liter/ bulan

Urusan peralatan ruamah tangga Insventasi dari kayu dan perabotan rumah Rp ≤600 juta tangga lainya Produksi rill Pengergajian kayu ≤ 1000 M 3/ Thn

6.

Jualan bahan bangunan

Semua besaran

7.

Pembuatan batubata berongga atau Investasi tidak berongga, batu bata pres Rp ≤ 600 juta mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah lihat, batubata lainya terdiri dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat

8.

Usaha percetakan / penerbitan / Ivestasi Rp ≤ 1m periklanan

9.

Depot air minum

Produksi rill ≤ 0,5 Juta M2 /thn

10.

Coundter Handphone

Semua besaran

11.

Foto studio

Semua besaran

12.

Pangkalan minyak tanah/gas/elpiji

Semua besaran

13.

Radio sewasta

Semua besaran

14.

Ruang pameran / show room.

Semua besaran

15. 16.

Service dan rental computer / Luas ≤ 500 M2 warung internet, Barber Shop / Semua besaran salon Semua besaran

E. BIDAN PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI No Jenis Kegiatan Besaran 1. Angkutan jalan • Terminal Umum Luas <5000 M2 • Depo Luas Depo <2500 m2 •Pengujian Kendaraan Bermotor KapasitasKendaraan Bermotor per hari < 100 buah 2.

Menara telekomunikasi

Tinggi > 6 m s/d ≤ 12 m

F. BIDANG PEMUKINAN DAN PRASARANAN WILAYAH No Jenis Kegiatan Besaran 1. Pembangunan perumahan Luas lahan ≤ 1,5Ha pemukiman 2.

Peremajaan pemukiman

perumahan

dan Luas <1,5 ha

3.

Revitalisasi kawan perumahan dan Luas <1 Ha pemukiman

4.

Pembangunan bangunan (kantor, dan sejenisnya)

gedung Luas bangunan <1000 m2

5.

Instansi pengolahan lumpur Tinja ( < 500 m2 IPLT ) dan Istansi Pengolahan air Limbah

BUPATI LINGGA dto H. DARIA