BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2005–2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LINGGA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 150 ayat (3) huruf e tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 8 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga tahun 2005-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 20052025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2005 – 2025 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah. 5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga. 6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 8. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten Lingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Lingga adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lingga periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misidan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Lingga serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. 11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RPJPD Kabupaten Lingga 2005–2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan bagi segenap komponen pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam periode 20 (dua puluh) tahun. (2) Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Lingga 2005–2025 adalah: a. Memberikan arah pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok sebagai pedoman penyusunan RPJMD; b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang yang sinergis dan terpadu antara nasional, provinsi dan kabupaten; dan c. Sebagai pedoman bagi masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. BAB III RUANG LINGKUP RPJPD Pasal 3 (1) RPJPD merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJP Nasional. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sasaran jangka panjang, arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok.
(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman bagi bakal calon bupati dan wakil bupati dalam menyusun visi, misi dan program. Pasal 4 (1) Pelaksanaan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Lingga Periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Lingga. (2) Rincian dari pembangunan daerah Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini. BAB IV SISTEMATIKA RPJPD Pasal 5 (1) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : BAB I : Pendahuluan; BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis; BAB IV : Visi dan Misi; BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; BAB VI : Kaidah Pelaksanaan; dan BAB VII : Penutup. (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen RPJPD pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB V VISI DAN MISI RPJPD Pasal 6 (1) Visi RPJPD Kabupaten Lingga Tahun 2005-2025 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU BERBASIS KEPADA KEPULAUAN DAN AGROMINAWISATA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. (2) Misi RPJPD Kabupaten Lingga sebagai berikut: a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Menjadikan Kabupaten Lingga sebagai rujukan budaya Melayu; c. Meningkatkan kesadaran hukum dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis;
d. Mewujudkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas; e. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; dan f. Meningkatkan jumlah dan mutu infrastruktur.
BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Pengendalian dan evaluasi RPJPD oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda. (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII PERUBAHAN RPJPD Pasal 8 (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. Merugikan kepentingan nasional. (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LINGGA, dto H. DARIA Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA dto MUHAMMAD AINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
H. BONAR, SH, MH NIP. 19661012 199902 1 001 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015.
