BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN MERANTI, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu adanya regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan pasar di Kabupaten Kepulauan Meranti; b. bahwa untuk mendorong agar pasar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;
Mengingat
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar di Kabupaten Kepulauan Meranti;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang terkait. 7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang terkait. 8. Dinas adalah Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti. 10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. 12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. 13. Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 16. Toko Modern adalah took dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 17. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar. 18. Asosiasi Pedagang Pasar adalah perkumpulan, kelompok, atau perserikatan yang terdiri dari pedagang pasar atau pelaku usaha di pasar atau badan usaha di pasar, berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi; 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 21. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. 24. Surat izin menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah Surat Izin Menempati kios atau los di lokasi pasar yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD. 25. Kartu Pengenal Pedagang yang selanjutnya disebut KPP adalah kartu identitas pedagang yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD. 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional Pasal 2 (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah bersangkutan; b. menyediakan areal parker paling sedikit seluas kebutuhan 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain. Bagian Kedua Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 3 (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, kurang dari 400 M2 (empat ratus meter persegi); b. Supermarket, 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M2 (lima ribu meter persegi); c. Hypermarket, diatas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi); d. Departement Store, diatas 400 M2 (empat ratus meter persegi); dan e. Perkulakan, diatas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi). (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut : a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan rumah tangga lainnya; b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Pasal 4 (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib : a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; c. menyediakan areal parker paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko modern; dan d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko modern dengan pihak lain. BAB III TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 5 Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar meliputi: a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pasar; c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; d. menciptakan pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; e. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta pasar tradisional; f. memberdayakan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; g. mewujudkan sinergi yang saling mendukung dan memperkuat antara pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern agar dapat tumbuh berkembang dalam upaya mewujudkan tata niaga dan pola distribusi perdagangan yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan; h. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan tetap mempertahankan ciri khas dan kearifan budaya lokal; dan i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pasal 6 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 7 Kriteria Pasar meliputi: a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; b. transaksi jual beli dilakukan secara tawar menawar; c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d. sebagian besar barang dan jasa yang diperjual belikan berbahan baku lokal. BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah menjamin pemberdayaan pasar di daerah.
penyelenggaraan,
pengelolaan
dan
(2) Untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban untuk: a. menyusun perencanaan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar; b. melakukan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar; c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pasar; d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar kepada masyarakat; dan e. menerbitkan SIM, KPP dan tanda bukti pembayaran retribusi. (3) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Meranti. (4) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Pasar. Bagian Kedua Jenis dan Kegiatan Pasar Pasal 9 (1) Berdasarkan jenisnya pasar dibedakan menjadi: a. Pasar Umum, adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; b. Pasar Khusus, adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya. (2) Berdasarkan kegiatannya, pasar dibedakan menjadi: a. Pasar siang hari; b. Pasar malam hari; c. Pasar siang-malam; dan d. Pasar mingguan/bulanan/tahunan; dan e. Pasar Kaget. (3) Pelaksanaan kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang mengganggu kepentingan umum. Bagian Ketiga Perencanaan Pasal 10 (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan pasar.
Pasar
Kebersihan
dan
Pertamanan
(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Pasal 11 (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi: a. penentuan lokasi;
b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan c. sarana pendukung. (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk pembangunan pasar baru. (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, berlaku untuk rehabilitasi pasar lama. Pasal 12 (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan : a. mengacu pada RTRW dan pengaturan zonasinya; b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang dibangun. (2) Penentuan lokasi dan relokasi pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu; b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah; c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah. Pasal 14 Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari: a. kantor pengelola; b. areal parkir; c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; d. air bersih; e. sanitasi/drainase; f. tempat ibadah; g. toilet umum; h. pos keamanan; i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah; j. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; k. sarana komunikasi; dan l. area bongkar muat dagangan. Pasal 15 (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. sistem penarikan retribusi;
b. sistem c. sistem d. sistem e. sistem f. sistem g. sistem
keamanan dan ketertiban; kebersihan dan penanganan sampah; perparkiran; pemeliharaan sarana pasar; penteraan; dan penanggulangan kebakaran.
(3) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD terkait dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD. Bagian Keempat Kelembagaan Pasal 17 (1) Struktur organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari: a. kepala pasar; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan. (2) Pengangkatan Pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Struktur organisasi dan tata kerja serta tata cara pengangkatan dan persyaratan pengelola pasar, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Penamaan Pasar Pasal 18 (1) Pemerintah daerah dapat memberi nama tertentu suatu pasar berdasarkan histori dan/atau tradisi budaya setempat. (2) Penamaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Keenam Persyaratan dan Kewajiban Pemakaian Tempat Usaha Pasal 19 (1) Persyaratan pemakaian tempat usaha, meliputi: a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SIM; dan b. pedagang yang memiliki SIM dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
(2) Kewajiban pemakai tempat usaha, meliputi: a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha. b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur. c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya; d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola. Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pasal 20 Bupati melalui Kepala SKPD terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD. Pasal 21 (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama pemanfaatan lainnya. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama. Bagian Kedelapan Pengendalian dan Evaluasi Pasal 22 (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
Pertamanan
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. kebijakan pengelolaan pasar; b. pengelola dan pedagang; c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan d. sarana dan prasarana pasar. BAB V OPERASIONAL PASAR Bagian Kesatu Tata Administrasi Penempatan Pasal 23 (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata letak penempatan di pasar. (2) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan menentukan standar pelayanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
Bagian Kedua SIM dan KPP Pasal 24 (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan Kios/Los wajib memperoleh SIM dari Bupati melalui Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan. (2) SIM diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (3) Sebagai identitas setiap pedagang Kios/Los maupun Kaki Lima/LapakLapak diberikan KPP yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan. (4) KPP Kaki Lima/Lapak-Lapak diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan kepala SKPD. (5) KPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (6) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan. (7) Tata cara pemberian dan perpanjangan SIM dan KPP, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 (1) Surat Izin Menempati dapat dicabut karena: a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIM; b. meninggalkan tempat usaha lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas; c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SIM; d. tidak memperbaharui SIM; dan/atau e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SIM yang telah meninggal dunia. (2) Pedagang yang telah dicabut SIM-nya wajib mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Kepala Pasar atas perintah Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan melakukan pengosongan secara paksa. (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dapat mencabut SIM untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Pasal 26 Pemegang SIM yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan SIM-nya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: a. memberitahukan kepada Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan melalui Kepala Pasar;
b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan Pemindahan SIM dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi restribusi; dan c. melampirkan surat kematian bagi Pemohon yang menggantikan pemegang SIM yang telah meninggal Dunia. Pasal 27 (1) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar berkoordinasi dengan SKPD terkait. (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar. Pasal 28 (1) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan yang berwenang di bidang pasar bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar dan juga berkoordinasi dengan SKPD terkait. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan menyediakan petugas keamanan pasar. (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana prasarananya. (4) Pedagang dan pengunjung diwajibkan untuk mewujudkan keamanan di lingkungan pasar.
turut
serta
dalam
BAB VI KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 29 Setiap pedagang berkewajiban : a. menempati tempat berjualan sesuai dengan hak dan peruntukannya; b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar; c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapan secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktivitas dan lalu lintas orang dan barang di lingkungan pasar; d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Pengelola Pasar melalui Kepala Pasar yang bersangkutan; e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian; f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dengan pengelola;
g.
mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dan/atau Kepala Pasar; dan h. bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan SIM dan/atau KPP. Bagian Kedua Hak Pasal 30 (1) Setiap pedagang berhak : a. menggunakan kios, los atau Kaki Lima/Lapak-Lapak yang menjadi haknya untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa dipasar; b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan kegiatan usaha pasar; dan c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan secara ramah, tertib, aman dan nyaman. Bagian Ketiga Larangan Pasal 31 (1) Setiap pedagang dilarang : a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau kaki lima/lapaklapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif; b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam SIM dan/atau KPP; c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyewakan kios, los atau lemprakan kepada pihak lain. e. mengalihfungsikan kios, los atau lemprakan. f. melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau lemprakan atau lahan pasar yang bukan menjadi haknya. g. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar pada tempat yang telah ditentukan; h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar; i. membeli/mendapatkan SIM selain yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan; dan j. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan. (2) Setiap orang atau badan dilarang : a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar, kecuali Satpam/Security/Petugas Keamanan untuk menjaga keamanan pasar; b. melakukan praktek rentenir; c. melakukan praktek percaloan; d. menggelandang, mengemis atau mengamen. e. memperjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal; f. menjamin sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal; g. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin dari pihak yang berwenang;
h. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dapat menggangu ketertiban umum; i. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar; j. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar; k. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan l. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa izin dari pihak yang berwenang. BAB VII PEMBERDAYAAN Pasal 32 (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar di daerah. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. meningkatkan profesionalisme pengelola; b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar. (3) Teknis dan tata cara pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a melalui: a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar; b. penerapan manajemen yang profesional; c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan d. ketersediaan standar operasional dan prosedur; dan e. melakukan pelatihan manajerial dan profesionalitas bagi Pengelola Pasar. Pasal 34 Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, antara lain: a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli; b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli; c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan d. memahami perilaku pembeli. Pasal 35 Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, antara lain: a. pembenahan tata letak; b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar; c. peningkatan kualitas konstruksi; d. pembenahan sistem air bersih dan limbah; e. pembenahan sistem elektrikal; f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan g. pembenahan sistem penanganan sampah.
Pasal 36 Dalam upaya pemberdayaan pasar, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dapat melakukan: a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar; b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar; c. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar; d. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan e. fasilitasi pinjaman kepada pedagang pasar. Pasal 37 Rencana pemberdayaan pasar merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD, dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. BAB VIII KEUANGAN Pasal 38 (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar dituangkan dalam APBD. (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 39 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar. (2) Pendanaan pengelolaan pasar selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Pasal 40 (1) Setiap pedagang didalam pasar dikenakan pungutan restribusi pelayanan pasar. (2) Ketentuan mengenai retribusi Peraturan Daerah tersendiri.
pelayanan
pasar
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
ditetapkan
dalam
Pasal 41 Kepala Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar di wilayahnya. Pasal 42 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi: a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar diwilayah daerah; b. koordinasi pengeloaan dan pemberdayaan pasar antar kabupaten di wilayah daerah; c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah; dan d. pemantauan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah. Pasal 43 Dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan pasar, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait, instansi vertikal, BUMN/BUMD atau pihak-pihak terkait lainnya. Pasal 44 (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan. (2) Tata Cara Pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI DATA DAN INFORMASI Pasal 45 (1) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat. (2) Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai Sistem Informasi dan Data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 46 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapaoran berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyedikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyedikan dan/atau; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 47 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; d. penghentian kegiatan jual beli; e. penertiban barang dagangan; f. denda administrative; dan/atau g. pembongkaran bangunan.
Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIV PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Pasal 49 Penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 08 April 2015 BUPATI KEPULAUAN MERANTI, ttd IRWAN Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 8 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, ttd IQARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU: (12.15.C/2015)
