BUPATI LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LINGGA, Menimbang
: a.
b.
Mengingat : 1. 2.
3.
4.
5.
6.
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap masyarakat dan untuk mendukung penyelenggaraan operasional Rumah Sakit Lapangan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Daik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daik. Pasal 18 ayat (6) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga; 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Daik yang selanjutnya disebut RSUD Daik adalah Rumah Sakit Umum Daerah Daik; 8. Direktur adalah Direktur RSUD Daik; 9. Kepala Seksi Pelayanan Medik adalah yang mengkoordinir urusan pelayanan medis; 10. Kepala Seksi Keperawatan adalah yang mengkoordinir urusan pelayanan keperawatan termasuk asuhan keperawatan; 11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah yang mengurus tentang administrasi kepegawaian dan umum; 12. Kepala Sub Bagian Keuangan adalah yang mengurus tentang keuangan; 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program adalah yang mengurus tentang perencanaan dan mengevaluasi program Rumah Sakit; 14. Komite adalah perangkat internal di Rumah Sakit yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang melaksanakan tugas audit medis untuk menjaga profesionalisme tenaga medis di Rumah Sakit;
15. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat internal di Rumah Sakit yang melaksanakan tugas audit kinerja kegiatan program, keuangan dan sarana pelayanan di Rumah Sakit; 16. Staf Medis Fungsional adalah kelompok profesi medis yang terdiri dari Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas profesi melalui diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan serta penelitian dan pengembangan di instansi dalam jabatan fungsional; 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan profesi medis dan paramedis sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit; 18. Unit/Ruang Pelayanan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit untuk menunjang operasional pelayanan medis dan non medis di Rumah Sakit; 19. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya; 20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Daik. (2) Nama RSUD Daik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan surat Keputusan Bupati. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) RSUD Daik merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan. (2) RSUD Daik dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) RSUD Daik berkedudukan di Daik Lingga.
Bagian Kedua Tugas Pasal 4 RSUD Daik mempunyai tugas : a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. b. Melaksanakan pelayanan Rumah Sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Daik mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan medis; b. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan; c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan; g. Penyelenggaraan promotif dan preventif; h. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. BAB IV STRUKTUR ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi RSUD Daik terdiri dari : a. Direktur; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Sub Bagian Keuangan; d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program; e. Kepala Seksi Pelayanan Medik; f. Kepala Seksi Keperawatan; g. Komite; h. Kelompok Jabatan Fungsional; i. Staf Medis Fungsional; j. Satuan Pengawas Internal dan k. Instalasi. (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Daik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Penjabaran tugas dan fungsi Direktur,Sub Bagiandan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V KOMITE,KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, STAF MEDIS FUNGSIONAL,SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN INSTALASI Bagian Kesatu Komite Pasal 7 (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit. (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit. (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dibagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Bagian Ketiga Staf Medis Fungsional Pasal 9 (1) Staf Medis Fungsional merupakantenaga medis yang bekerja dalam jabatan fungsional. (2) Staf Medis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komite Medik. (3) Staf Medis Fungsional dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (4) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Bagian Keempat Satuan Pengawas Internal Pasal 10 (1) Satuan Pengawas Internal merupakankelompok fungsional yang dibentuk untuk tugas tertentu, yang berkaitan dengan audit kinerja. (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (4) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan kegiatan dan pengendalian kinerja di Rumah Sakit yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.
Bagian Kelima Instalasi Pasal 11 (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit. (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit. (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Kepalainstalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional atau non medis. BAB VI TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Medis Fungsional, Satuan Pengawas Internal dan Instalasiwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan arahan atau petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib menyusun rencana kerja. (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah atau dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB VII ESELONISASI Pasal 13 Eselonisasi Jabatan RSUD Daik, terdiri dari : a. Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon III b; b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14 (1) Direktur Rumah Sakit merupakan Pegawai Negeri Sipil serta seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan ahli manajemen Rumah Sakit, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari jabatannya atas usulan Direktur Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang timbul dalam operasional RSUD Daik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 16 Juni 2016 BUPATI LINGGA, dto H. ALIAS WELLO Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 16 Juni 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA, dto SAID PARMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2016 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (5 /2016)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAIK KABUPATEN LINGGA I. UMUM Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakekatnya penyelenggaraan Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Lingga yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, berkeadilan dan berkualitas maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Daik Kabupaten Lingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah pulau terpencil. Penyelenggaraan Rumah Sakit haruslah dikelola dengan menerapkan perinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 RSUD Daik merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lingga. RSUD Daik kabupaten Lingga merupakan Rumah Sakit Umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada RSUD Daik Kabupaten Lingga merupakan rujukan lanjutan atau tertinggi yang berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Lingga. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas. Huruf e Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat karena RSUD Daik Kabupaten Lingga bukanlah tipe rumah sakit pendidikan. Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, On The Job Training, In Service Training dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/paramedis di rumah sakit. Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e dan Huruf f Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan pasca tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam. Huruf g Komite ditunjuk untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan pada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di Rumah Sakit. Komitejuga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medisdi Rumah Sakit. Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok yang mengkoordinasikan pelayanan profesi medis. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional fokus terhadap kebutuhan pasien dan melakukan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait, sehingga menghasilkan pelayanan medis yang berkualitas, efisien dan bertanggung jawab. Ayat (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter Umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Rekam Medis dan lain-lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Tenaga medis terdiri dari Dokter, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2016
