BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf

a,

perlu

menetapkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Belitung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG

4. Undang-Undang....

C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

1

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4887);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.


2


4. Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

4. Pemerintah…. sebagai unsur

Bupati

Pemerintahan

Daerah

yang

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah

lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. 8. Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretariat

DPRD

adalah

Sekretariat

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

Sekretaris

DPRD

adalah

Sekretaris

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Belitung. 12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Belitung. 13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung. 14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Belitung. 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 17. Kelurahan adalah bagian wilayah administrasi kecamatan yang merupakan perangkat Kecamatan.

KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

3

Pasal 2….

Pasal 2 Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe C; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari: 1. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan Tipe A; 2. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga Tipe A; 3. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang pariwisata Tipe A; 4. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang kesehatan Tipe A; 5. Dinas

Daerah

pemerintahan

yang

bidang

menyelenggarakan

pemberdayaan

urusan

perempuan

dan

perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang sosial Tipe A;

KABAG ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG


4

6. Dinas….

6. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

dan

urusan

pemerintahan

bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa Tipe B; 7. Dinas

Daerah

pemerintahan

yang

bidang

pencatatan sipil 8. Dinas

administrasi

urusan

kependudukan

dan

Tipe A;

Daerah

pemerintahan

menyelenggarakan

yang

bidang

menyelenggarakan

penanaman

modal

dan

urusan urusan

pemerintahan bidang perindustrian Tipe A; 9. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tipe A; 10. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik Tipe A; 11. Dinas

Daerah

pemerintahan

yang

menyelenggarakan

urusan

bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Tipe A; 12. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang perhubungan Tipe A; 13. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup Tipe A; 14. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan Tipe A; 15. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tipe A; 16. Dinas

Daerah

pemerintahan

yang bidang

menyelenggarakan perpustakaan

dan

urusan urusan

pemerintahan bidang kearsipan Tipe A; dan



5

17. Dinas….

17. Dinas

Daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bidang kebakaran, dan urusan pemerintahan bidang bencana Tipe A. e. Badan Daerah, terdiri dari: 1. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tipe B; 2. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan

dan

fungsi

penunjang

bidang

penelitian

pengembangan Tipe A; 3. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Tipe A; dan 4. Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Tipe A. f. Kecamatan terdiri dari : a. Kecamatan Tanjungpandan Tipe A; b. Kecamatan Membalong Tipe A; c. Kecamatan Sijuk Tipe A; d. Kecamatan Badau Tipe A; dan e. Kecamatan Selat Nasik Tipe A.

Pasal 4 (1) Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

kedudukan,

susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 5 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.

KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

6

(2) UPT....

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau

kegiatan

teknis

penunjang

tertentu

perangkat daerah induknya.

Pasal 6 (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7 (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI Pasal 8 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.



7

BAB V….

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 9 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan

perundang-undangan

mengenai

pelaksanaan

urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

di

bidang

kesatuan

bangsa

dan

politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, berdasarkan Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (4) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini: a. pejabat pada perangkat daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan

tugas,

kegiatan

dan

anggaran

sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran 2016; b. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016; KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

8

c. UPT….

c. UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

sampai

dengan

ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Dinas

Daerah

dan

UPT

Badan

Daerah

berdasarkan

Peraturan Daerah ini. (5) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan kelembagaan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya

Peraturan

Presiden

tentang

kelembagaan

Rumah Sakit Daerah, dengan ketentuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan keputusan yang merupakan pelaksanaan dari: a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Belitung

Tahun

2013

Nomor 10); b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten

Belitung

dan

Staf

Ahli

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG


9

Nomor….

Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11); d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung

Organisasi

dan

(Lembaran

Daerah

Nomor

Tata

Kerja

21

Tahun

Lembaga

Kabupaten

2007

tentang

Teknis

Daerah

Belitung

Tahun

2013

Nomor 12); e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); dan f.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



10

(2) Dengan….

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007

tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Belitung

Tahun

2013

Nomor 10); b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

Kabupaten

Belitung

dan

Staf

Ahli

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua

Atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);



11

d. Peraturan….

d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Organisasi

Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang dan

Tata

Kerja

Lembaga

Teknis

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12) kecuali pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono; e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); dan f.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya

2

(dua)

tahun

sejak

diundangkannya

Peraturan Daerah ini.



12

Pasal….

Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. PARAF KOORDINASI 1

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 4 Oktober 2016

2

BUPATI BELITUNG

3 4

ttd.

5 6 7

SAHANI SALEH

8

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 4 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR RERISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.5/2016) C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

13

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan

organisasi

Perangkat

Daerah

didasarkan

pada

konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating

core),

badan/fungsi

penunjang

(technostructure),

dan

staf

pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

14

Berdasarkan….

Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi

dalam

melaksanakan

badan

fungsi

Daerah.

pembinaan

Unsur dan

penunjang

pengawasan

yang

khusus

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi

pengendalian

administrasi

untuk

memverifikasi

kebenaran

administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, dan camat kepada Bupati. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan

Wajib

dan

Urusan

Pemerintahan

Pilihan.

Urusan

Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat

dalam

matriks

pembagian

Urusan

Pemerintahan

konkuren,

Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang

meliputi

perencanaan,

pengoordinasian,

penganggaran,

pengorganisasian, pengawasan,

pelaksanaan,

penelitian

dan

pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. KABAG ORGANISASI SETDA KAB.BELITUNG C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\9CB1C65F-01DE-4BE4-A63E-E759698755A7\25ebe3a3-2837-4f7e-9568-7881801ae956file.doc

15

Pembentukan….

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Penetapan tipelogi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh perseratus). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan Pemerintahan

wajib

Daerah yang

memprioritaskan

berkaitan

dengan

pelaksanaan pelayanan

Urusan

dasar,

agar

kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Dalam

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengendalian

penataan

Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masingmasing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas


16

Pasal 2 Huruf….

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk

untuk

melaksanakan

Urusan

Pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja


17

Huruf….

pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan

fungsi

yang

diamanatkan

perundang-undangan

setelah

oleh

ketentuan

Peraturan

peraturan

Pemerintah

ditetapkan. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 24


18

ini

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents