BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelengaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, dan dinamis dalam memenuhi standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

di

Kabupaten Belitung untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung; Mengingat…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

1

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang

Administrasi

Nomor

Kependudukan

23

Tahun

(Lembaran

2006

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

37

Tahun

2007

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah Peraturan

Pemerintah

Nomor

102

Tahun

2012

tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

2

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

di

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG dan BUPATI BELITUNG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN

BELITUNG

NOMOR

6

TAHUN

2010

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG

PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kependudukan

di

Kabupaten

Belitung

Administrasi

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

3

1.

Ketentuan….

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 20, angka 29, angka 32, angka 33, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 angka yakni angka 9.a, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 angka yakni angka 34.a, angka 13 dihapus dan ditambah 9 (sembilan) angka baru yakni angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, dan angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2.

Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Bupati

Pemerintahan

Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah

lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

6.

Administrasi

Kependudukan

adalah

rangkaian

kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan

pencatatan

sipil,

kependudukan

melalui

pendaftaran

pengelolaan

serta

informasi

pendayagunaan

penduduk, administrasi

hasilnya

untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 7.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Belitung. 8. Warga….


4

8.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

9. 9.a.

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Penduduk

Non

Permanen

adalah

penduduk

WNI

yang

bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kabupaten Belitung yang tempat tinggalnya berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap. 10.

Penduduk

Rentan

Administrasi

Kependudukan

adalah

Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh pengungsian, bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil. 11.

Penduduk WNI di daerah adalah Penduduk WNI yang memiliki dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

12.

Instansi

Pelaksana

adalah

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 13.

Dihapus.

14.

Dokumen

Kependudukan

diterbitkan

oleh

Instansi

adalah

dokumen

Pelaksana

yang

resmi

yang

mempunyai

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 15.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat

yang

terstruktur

sebagai

hasil

dari

kegiatan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 16.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17.

Peristiwa

Kependudukan

adalah

kejadian

yang

dialami

Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu


5 lainnya….

Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 18.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

19.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

20.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTPel, adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

21.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

22.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi

kelahiran,

perceraian,

kematian,

pengakuan

lahir

anak,

mati,

perkawinan,

pengesahan

anak,

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 24.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

Administrasi

Kependudukan

di

tingkat

Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 25.

Data

Pribadi

adalah

data

perseorangan

tertentu

yang

disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 26. Kepercayaan…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

6

26.

Kepercayaan pernyataan Tuhan

Terhadap dan

Yang

Tuhan

Yang

pelaksanaan

Maha

Esa

Maha

hubungan

berdasarkan

Esa

adalah

pribadi dengan keyakinan

yang

diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang

ajarannya

bersumber

dari

kearifan

lokal

bangsa

Indonesia. 27.

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

28.

Surat

Perkawinan

Penghayat

Kepercayaan

adalah

bukti

terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani

dan

disahkan

oleh

Pemuka

Penghayat

Kepercayaan. 29.

Unit

Pelaksana

Teknis

Instansi

Pelaksana,

selanjutnya

disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Instansi Pelaksana. 30.

Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan

oleh

Departemen/Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat

yang

terkait

dengan

identitas

penduduk,

selain

Dokumen Kependudukan. 31.

Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

32.

Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka

waktu

yang

terbatas

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. 33.

Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal


menetap

di

Wilayah

Negara Kesatuan Republik

7

34. Petugas….

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 34.

Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan

dan

Peristiwa

Penting

serta

pengelolaan

penyajian data Kependudukan di desa/kelurahan. 34.a. Kantor Urusan Agama Kecamatan , yang selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 35.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;

36.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

37.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah

yang

berwenang

untuk

mengatur

dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 38.

Rukun

Tetangga

dan

Rukun

Warga

yang

selanjutnya

disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran

tugas

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di kelurahan/desa. 39.

Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya.

40.

Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu


8

41. Perkawinan….

pada

saat

dilahirkan

tanpa

menunjukkan

tanda-tanda

kehidupan.

41.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita

sebagai

suami

isteri

dengan

tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 42.

Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

43.

Pembatalan perkawinan

perkawinan sesuai

adalah

dengan

penetapan

peraturan

dan

batalnya perundang-

undangan yang berlaku. 44.

Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

45.

Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

46.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.

47.

Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk non permanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan perusahaan

yang

mempekerjakan

pengerah

pembantu

pegawai

rumah

kontrak,

tangga,

yang

mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5


9

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan pelaksana…. dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (2) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang wajib melaporkan adalah yang bersangkutan atau kepala keluarga dari yang bersangkutan, atau anggota keluarga dari yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan. (3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

mampu

melaporkan

kepada

instansi

pelaksana,

pelaporan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat kuasa. (4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan Kependudukan

teknis sesuai

penyelenggaraan dengan

ketentuan

Administrasi Peraturan

Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;


10

f.

penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. penyajian…. g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan h. koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan empat (4) ayat yakni ayat (3) , ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 (1) Instansi

Pelaksana

melaksanakan

urusan

Administrasi

Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftar

peristiwa

kependudukan

dan

mencatat

peristiwa penting; b. memberikan kepada

pelayanan

setiap

yang

Penduduk

sama dan profesional

atas

pelaporan

Kependudukan dan Peristiwa Penting;


11

Peristiwa

c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin

kerahasiaan

e. menjamin…. keamanan data atas

dan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f.

melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Instansi

Pelaksana

melaksanakan

urusan

administrasi

kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; b. memperoleh

data

mengenai

peristiwa

penting

yang

dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. memberikan

keterangan

atas

laporan

peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan,

penyidikan,

dan

pembuktian

kepada

lembaga peradilan; dan d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil untuk

kepentingan pembangunan. e. mendapatkan

data

hasil

pencatatan

peristiwa

perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec. (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. (4) Pelayanan

pencatatan

sipil

pada

tingkat

kecamatan

dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi


12

penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan atau

bagi

ketentuan penghayat

peraturan

Perundang-undangan

kepercayaan

berpedoman

pada

peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 (1) Penduduk

yang

pindah

ke

dalam

wilayah

Kabupaten

Belitung wajib melaporkan diri secara berjenjang kepada Ketua

RT,

Kepala

Desa/Lurah

dan

Camat,

dengan

menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pindah dari instansi pelaksana daerah asal. (2) Berdasarkan

Surat

Keterangan

Pindah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan

kepada

instansi

pelaksana

sebagai

dasar

perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan. (3) Penduduk Non Permanen wajib melaporkan kedatangannya dalam wilayah Kabupaten Belitung dalam waktu paling lama 1 x 24 jam kepada RT/RW dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan. (4) Penduduk Non Permanen yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Belitung minimal 6 (enam) bulan wajib melaporkan diri ke instansi pelaksana secara berjenjang melalui RT/RW, Desa/Kelurahan dan Camat, untuk didata dalam Database Kependudukan. (5) Mitra berkewajiban memberitahukan keberadaan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkannya kepada instansi pelaksana secara berkala setiap

6

(enam)

bulan

pada

minggu

pertama

secara

berjenjang melalui RT/ RW, Kelurahan/Desa dan Camat.


13

(6) Penduduk

Non Permanen dan anggota keluarga yang

mengikutinya yang telah dicatat datanya diberi bukti pendataan Penduduk Non Permanen. (7) Penduduk Non Permanen yang tidak melaporkan diri (7). Penduduk…. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penduduk Non Permanen diatur dalam Peraturan Bupati. 7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 (1) Penduduk

Warga

Negara

Pemegang

KITAP

yang

melaporkan

rencana

Indonesia

pindah

ke

kepindahannya

dan

Orang

Asing

luar

negeri

wajib

kepada

Instansi

Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatannya. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi

Pelaksana

mendaftar

dan

menerbitkan

Surat

Keterangan Pindah ke Luar Negeri. (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

paling

lambat

30

(tiga

puluh)

hari

sejak

kedatangannya.

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 17A dan 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A (1) Orang Asing yang memiliki KITAS yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAS.


14

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi

Pelaksana

mendaftar

dan

menerbitkan

Surat

Keterangan Tempat Tinggal. (3). (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal Surat…. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17B (1) Orang Asing yang memiliki KITAS yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki KITAP wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan KITAP. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTPel.

9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 6, dan disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 18A, 18B dan 18C yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6 Kartu Identitas Anak Pasal 18A Instansi pelaksana menerbitkan KIA untuk Anak WNI dan Anak Orang Asing pemegang KITAP yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Pasal 18B (1) Masa berlaku KIA untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (4) KIA yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku jika anak dimaksud telah menikah.


15

Pasal 18C Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A diatur dengan Peraturan Bupati. 10. Ketentuan…. 10. ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (3) Tata

cara

dan

persyaratan

pembuatan

Kutipan

Akta

Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh instansi pelaksana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.


Pasal 20 (1) Bagi

penduduk

Kabupaten

Belitung

yang

mengalami

peristiwa kelahiran di luar Kabupaten Belitung, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 (1) Setiap lahir mati yang dialami penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

16

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati. 13. Ketentuan…. 13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Setiap lahir mati yang dialami penduduk di luar kabupaten wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan lahir mati.


Pasal 24 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib

dilaporkan

oleh

penduduk

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana maksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada suami dan istri.


Pasal 25 (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

dialami

penduduk

di

luar

kabupaten wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.


17

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana maksud pada ayat (3). Kutipan…. (2) diperuntukkan kepada suami dan istri.

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 (1) Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) adalah untuk perkawinan bagi penduduk yang tidak beragama Islam. (2) Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diterbitkan oleh KUA Kec dan harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan perkawinan dilaksanakan. (3) KUA

Kec

melaporkan

pencatatan

perkawinan

yang

dilaksanakan kepada Instansi Pelaksana setiap bulan.


Pasal 28 (1) Pembatalan dikeluarkan

Perkawinan Kutipan

bagi

Akta

penduduk

Perkawinan

yang oleh

telah

Instansi

Pelaksana, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana maksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan

subjek

akta

dan

Keterangan Pembatalan Perkawinan.


18

mengeluarkan

Surat

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30…. Pasal 30 (1) Pembatalan dikeluarkan

Perceraian Kutipan

bagi Akta

penduduk Perceraian

yang oleh

telah

Instansi

Pelaksana, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana maksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan

subjek

akta

dan

mengeluarkan

Surat

Keterangan Pembatalan Perceraian.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian pihak yang berwenang. (4) Setiap kematian bagi penduduk yang terjadi di luar Kabupaten Belitung wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatat dan diterbitkan kutipan Akta Kematian. (5) dihapus (6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

19

pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.


Pasal 33 (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan

Anak

dan

menerbitkan

Kutipan

Akta

Pengakuan Anak.

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan

perkawinan

dan

mendapatkan

Akta

Perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan

laporan

pengesahan

anak

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

20 22.

pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 22. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 (1) Data

Kependudukan

terdiri

atas

data

perseorangan

dan/atau data agregat penduduk. (2) Data perseorangan meliputi: a.

nomor KK;

b.

NIK;

c.

nama lengkap;

d.

jenis kelamin;

e.

tempat lahir;

f.

tanggal/bulan/tahun lahir;

g.

golongan darah;

h.

agama/kepercayaan;

i.

status perkawinan;

j.

status hubungan dalam keluarga;

k.

cacat fisik dan/atau mental;

l.

pendidikan terakhir;

m.

jenis pekerjaan;

n.

NIK ibu kandung;

o.

nama ibu kandung;

p.

NIK ayah;

q.

nama ayah;

r.

alamat sebelumnya;

s.

alamat sekarang;

t.

kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

u.

nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

v.

kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w.

nomor akta perkawinan/buku nikah;

x.

tanggal perkawinan;

y.

kepemilikan akta perceraian;


21

z.

nomor akta perceraian/surat cerai;

aa. tanggal perceraian; bb.

bb. sidik jari; cc.

sidik….

iris mata;

dd. tandatangan; dan ee.

elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Data Kependudukan dari Kementerian

yang

bertanggungjawab

dalam

urusan

pemerintahan dalam negeri, digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan: a. Pelayanan publik; b. Perencanaan pembangunan; c. Alokasi anggaran; d. Pembangunan demokrasi; dan e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.


Pasal 40 (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum 17 (tujuh belas) tahun telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. (2) KTP-el Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. (3) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.


22

(4) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (5).membawa Penduduk…. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib KTPel pada saat bepergian. (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi

Pelaksana

untuk

dilakukan

perubahan

atau

penggantian. (7) Dalam hal KTP-el rusak, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak dengan melampirkan KTP-el rusak. (8) Dalam hal KTP-el hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab

terjadinya

hilang

dengan

dilengkapi

surat

keterangan hilang dari kepolisian setempat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan elemen data, rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf

yakni

huruf f, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian e. pengakuan anak; dan f.

pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

23

b. NIK dan Status Kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami peristiwa penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat….

e. tempat dan tanggal dikeluarkan kutipan akta; f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

25. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.


Pasal 43 (1) Setiap

orang

memalsukan

dilarang

dan/atau

memerintahkan melakukan

dan/atau

manipulasi

Data

Kependudukan dan/atau elemen data kependudukan. (2) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan hanya untuk dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan atas data pada dokumen kependudukan yang bukan

kesalahan

tulis

redaksional

dapat

dilakukan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (4) Pembetulan sebagaimana maksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

27. Diantara Bab V dan Bab VI ditambah satu bab yakni Bab VA yang berbunyi :


24

BAB VA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL Pasal 44A…. Pasal 44A (1) Pejabat struktural pada Instansi Pelaksana dan UPT Instansi

Pelaksana

Menteri

Dalam

diangkat

Negeri

atas

dan

diberhentikan

usulan

Bupati

oleh

melalui

Gubernur. (2) Penilaian kerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Ketentuan pengangkatan

mengenai dan

mekanisme

pemberhentian

dan

prosedur

pejabat

struktural

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 (1) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda adalah: a. penduduk tidak melaporkan dan/atau melampaui batas pelaporan peristiwa kependudukan; b. penduduk tidak melaporkan dan/atau melampaui batas pelaporan peristiwa penting kependudukan; c. penduduk yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian bagi penduduk wajib KTP-el;dan d. orang asing yang memiliki KITAS tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian. e. orang asing yang memiliki KITAP tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (WNA) pada saat bepergian.


25

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terhadap

penduduk

WNI

dan

Orang

Asing,

diatur

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Dihapus (4) Dihapus

29. Ketentuan…. 29. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau

melakukan

manipulasi

Data

Kependudukan

dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan

sebagaimana

telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.


Pasal 48 Setiap orang yang mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

31. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:


26

Pasal 48 A Setiap orang dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT

instansi

pelaksana

dan

instansi

pelaksana

yang

memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan

biaya

kepada

penduduk

dalam

pengurusan

penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada

Pasal

42A

diancam

dengan

pada…. sebagaimana

pidana

dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 48B Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan,

dan/atau

mendistribusikan

Dokumen

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan.


Pasal 49 Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) atau memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

sebagaimana

telah

diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang


27

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

33. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51…. Pasal 51 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 49 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

34. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 Semua singkatan “KTP-el” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”.

PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 24 Maret 2016 BUPATI BELITUNG Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 24 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,


28

Ttd. KARYADI SAHMINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.3/2016)

Salinan….

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


29

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG

I.

UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah

Kabupaten

perlindungan

dan

Belitung

pengakuan

berkewajiban atas

status

memberikan hukum

atas

jaminan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun diluar daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun

1945

yang

bertujuan

untuk

mewujudkan

tertib

Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya data base kependudukan serta

keabsahan

dan

kebenaran

atas

dokumen

kependudukan

yang

ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Kabupaten

Belitung

Nomor

6

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung harus disempurnakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung. II. Pasal….


30

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 5 Cukup jelas Angka 3 Pasal 6 Cukup jelas Angka 4 Pasal 8 Cukup jelas Angka 5 Pasal 9 Cukup jelas Angka 6 Pasal 12 Cukup jelas Angka 7 Pasal 16 Cukup jelas Angka 8 Pasal 17 A Cukup jelas Pasal 17 B Cukup jelas Angka 9 Pasal 18 A Cukup jelas Pasal 18 B Cukup jelas Pasal 18 C Cukup jelas Angka 10…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

31

Angka 10 Pasal 19 Cukup jelas Angka 11 Pasal 20 Cukup jelas Angka 12 Pasal 22 Cukup jelas Angka 13 Pasal 23 Cukup jelas Angka 14 Pasal 24 Cukup jelas Angka 15 Pasal 25 Cukup jelas Angka 16 Pasal 26 Cukup jelas Angka 17 Pasal 28 Cukup jelas Angka 18 Pasal 30 Cukup jelas Angka 19 Pasal 31 Cukup jelas Angka 20 Pasal 33 Cukup jelas Angka 21 Pasal 34


32

Cukup jelas Angka 22…. Angka 22 Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja. Huruf b Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Huruf c Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan. Huruf d Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4). C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

33

Huruf e…. Huruf e Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal. Ayat (5) Cukup jelas Angka 23 Pasal 40 Cukup jelas Angka 24 Pasal 42 Cukup jelas Angka 25 Pasal 42 A Cukup jelas Angka 26 Pasal 43 Cukup jelas Angka 27 Pasal 44 A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan”

adalah

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan di bidang pengembangan dan pembinaan karir. Angka 28 Pasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penduduk yang dikenakan sanksi denda adminstrasi termasuk penduduk non permanen yang


34

Ayat (2)….

tidak melaporkan keberadaannya yang melampaui batas waktu yang ditentukan.

Ayat (2) Cukup jelas Angka 29 Pasal 47 Cukup jelas Angka 30 Pasal 48 Cukup jelas Angka 31 Pasal 48 A Cukup jelas Angka 32 Pasal 48 B Cukup jelas Angka 33 Pasal 49 Cukup jelas Angka 44 Pasal 51 Cukup jelas Angka 45 Pasal 52 Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 23


35

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BELITUNG DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PENDUDUK WNI DAN ORANG ASING

No

Jenis Peristiwa Penting

Rentang Batas Waktu Keterlambatan Pelaporan > 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

Besaran Denda (RP) WNI WNA 200.000 400.000 300.000 500.000 600.000 1.000.000

1

Kelahiran

2

Kelahiran di luar NKRI

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

3

Perkawinan

> 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

4

Perkawinan di luar NKRI

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 400.000 500.000

5

Pembatalan Perkawinan

> 90 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

6

Perceraian

> 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

7

Perceraian di luar NKRI

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 400.000 500.000

8

Pembatalan Perceraian

> 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

9

Kematian

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

100.000 300.000 200.000 600.000 300.000 1.000.000

200.000 500.000 1.000.000

-

-

-

10. Lahir…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

36

10

Lahir Mati

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

100.000 300.000 200.000 600.000 300.000 1.000.000

11

Pengangkatan Anak

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

12

Pengangkatan Anak di luar NKRI

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 400.000 500.000

13

Pengakuan Anak

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

14

Pengesahan Anak

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

15

Perubahan Nama

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

300.000 600.000 400.000 800.000 500.000 1.000.000

16

Peristiwa Penting Lainnya

> 30 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

600.000 300.000 800.000 400.000 1.000.000 500.000

17

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

s/d 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

600.000 300.000 800.000 400.000 500.000 1.000.000

No

1

2

Jenis Peristiwa Kependudukan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

Rentang Batas Waktu Keterlambatan Pelaporan > 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th > 60 hr - 1 th > 1 th - 5 th > 5 th

-

Besaran Denda (RP) WNI

WNA

600.000 800.000 1.000.000

600.000 800.000 1.000.000

-

-

3. Pindah….


37

3

4

5

6

7

8

9

10

Pindah bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Pindah ke Luar Negeri bagi WNI Pindah datang dari Luar Negeri bagi WNI

Pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki izin tinggal terbatas

> 14 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl

-

1.000.000 1.500.000 2.000.000

30 hari

-

-

> 30 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl

200.000 300.000 400.000

> 7 hr - 14 hr > 14 hr - 30 hr > 30 hr

-

> 30 hr- 1 bl > 1 bl - 3 bl > 3 bl

-

Pindah datang ke Luar Negeri > 30 hr- 1 bl bagi WNA yang memiliki izin > 1 bl - 3 bl tinggal terbatas atau izin > 3 bl tinggal tetap

-

Perubahan Status WNA yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi WNA yang memiliki izin tinggal tetap

1.000.000 1.500.000 2.000.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Perubahan Kartu Keluarga (KK)

> 30 hr - 3 bl > 3 bl - 1 th > 1 th

200.000 1.000.000 300.000 1.500.000 500.000 2.000.000

Kartu Tanda Penduduk Pertama

> 14 hr - 6 bl

100.000 1.000.000

> 6 bl - 1 th

250.000 1.500.000

> 1 th

500.000 2.000.000

11

Pindah Datang antar RT

> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

50.000 250.000 100.000 500.000 200.000 1.000.000

12

Pindah Datang antar Desa

> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

50.000 250.000 100.000 500.000 250.000 1.000.000

13

Pindah Datang antar Kecamatan

> 30 hr- 2 bl

100.000

> 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

200.000 500.000 300.000 1.000.000

> 30 hr- 2 bl

100.000

> 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

300.000 500.000 500.000 1.000.000

14

Pindah Datang antar Kabupaten

250.000

250.000

15. Pindah…. C:\go-worker\temp\c6ee0a2c7e573123494c7bd415d10ab3.doc

38

15

Pindah Datang antar Propinsi

> 30 hr- 2 bl

100.000

250.000

> 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

300.000 500.000 500.000 1.000.000

16

Batal Pindah

> 30 hr- 2 bl > 2 bl - 3 bl > 3 bl - 6 bl

100.000 250.000 300.000 500.000 500.000 1.000.000

17

Menetap dari luar Kabupaten tidak membawa Surat Pindah

> 30 hr- 2 bl

150.000

-

> 2 bl - 3 bl

350.000

-

> 3 bl - 6 bl

550.000

-

18

19

20

Berpergian tidak membawa KTP-el

50.000

Berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing) Pelaporan keberadaan penduduk non permanen

-

200.000

> 1hr - 7 hr

100.000

-

> 7 hr - 14 hr

200.000

-

> 14 hr - 6 bl

500.000

-

BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


200.000

39


40

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents