SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR "BELITUNG” KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih
Fungsi
Unit
Pelaksana
Teknis
Daerah
Sanggar
Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar "Belitung” Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000 Bangka
tentang Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
1
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah
diubah
terakhir dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Negara
Republik
Indonesia
Tahun
(Lembaran
2010
Nomor
23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2010
Nomor
Republik
112,
Indonesia
Nomor 5157);
7. Peraturan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
2
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013
tentang
Pendirian
Satuan
Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi
Satuan
Pendidikan
Nonformal
Sejenis
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
ALIH
FUNGSI
UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI
SATUAN
PENDIDIKAN
NONFORMAL
SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR "BELITUNG” KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Perangkat
Daerah Daerah
adalah Otonom
Kepala yang
Daerah
lain
sebagai
beserta Badan
Eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Belitung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. 5. Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Kabupaten Belitung. 6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal sejenis. 7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Belitung. 8. Satuan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
3
8. Satuan di
Pendidikan
lingkungan
Nonformal
Dinas
adalah
Pendidikan
Unit
dan
Organisasi Kebudayaan
Kabupaten Belitung yang melaksanakan Tugas Teknis Operasional di bidang Pendidikan Nonformal. 9. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 10. Tugas
Teknis
melaksanakan
Operasional kegiatan
adalah
teknis
yang
tugas secara
untuk langsung
berhubungan dengan masyarakat. BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung Kabupaten Belitung. (2) Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung Kabupaten Kabupaten Belitung beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 7 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan. (3) Satuan
Pendidikan
Nonformal
SKB
Belitung
dibentuk
berdasarkan potensi, karakteristik, dan beban kerja. Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 3 (1) SKB
Belitung
adalah
Satuan
Pendidikan
Nonformal
berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
(2) Satuan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
4
(2) Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Pasal 4 Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi, dan membuat percontohan
pelaksanaan
Program PAUD
dan
pendidikan
masyarakat. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SKB Belitung sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi: a. penyusunan Program PAUD dan pendidikan masyarakat; b. melaksanakan Program PAUD dan pendidikan masyarakat; c. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya; d. melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan Program PAUD dan pendidikan masyarakat; e. membuat percontohan Program PAUD dan pendidikan masyarakat; f.
pengkajian Program PAUD dan pendidikan masyarakat;
g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi Program PAUD dan pendidikan masyarakat; h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian Program PAUD dan pendidikan masyarakat; i.
melaksanakan pengabdian masyarakat;
j.
pemberian
motivasi
kepada
masyarakat
dalam
rangka
terciptanya masyarakat gemar belajar; k. memberikan layanan informasi kegiatan Program PAUD dan pendidikan masyarakat;
l. pengintegrasian...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
5
l.
pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan Program PAUD dan pendidikan masyarakat;
m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SKB; dan n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi SKB Belitung terdiri atas: a. Kepala; b. Urusan Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas administrasi Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari SKB. (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya. (4) Bagan organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan
Pendidikan
Nonformal
sebagaimana
tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 Pamong belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diberi
tugas
dan
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program, dan
penilaian
pendidikan
nonformal
serta
pengabdian
masyarakat. Pasal 8 Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas: 1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Jabatan... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
6
2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. 3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada SKB dilahirkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Belitung atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan. Pasal 9 Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional Pamong Belajar minimal 15 (lima belas) orang. Pasal 10 Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung berhalangan, Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung dapat menunjuk seseorang pelaksana harian dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung. Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pasal 11 (1) Kepala
Satuan
Pendidikan
Nonformal
Kabupaten Belitung diangkat dan
SKB
Belitung
diberhentikan oleh
Bupati Belitung setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung Kabupaten Belitung, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Belitung atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung Kabupaten Belitung. (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. BAB... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
7
BAB III PEMBIAYAAN Pasal 12 Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal SKB Belitung dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung . Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 November 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
8
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR "BELITUNG” KABUPATEN BELITUNG BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG TELAH BERALIH
FUNGSI MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KEPALA
URUSAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI BELITUNG, ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SAHANI SALEH
Ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\35-PERBUP Perubahan Status SKB_714446.docx
9
