SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Belitung,
dan
Susunan
perlu
Perangkat
menetapkan
Daerah
Peraturan
Bupati
Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta
Tata
Kerja
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang
Nomor
3
Tahun
2005
tentang
Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 4. Undang-Undang.... 1 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2007
tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2011
tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta
Penyediaan
(Lembaran
Prasarana
Negara
Republik
dan
Sarana
Indonesia
Kepemudaan Tahun
2011
Nomor 87); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
12. Peraturan…. 2
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24) 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Bupati adalah Bupati Belitung.
3.
Pemerintah
Daerah
penyelenggara
adalah
Pemerintahan
Bupati
sebagai
Daerah
yang
unsur
memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4.
Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Olahraga
Kabupaten
Belitung. 5.
Dinas
adalah
Dinas
Pemuda
dan
Belitung. 6.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
7.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
8.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung.
9.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. 10. Seksi... 3
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
10. Seksi
adalah
Seksi
pada
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian
kerja
yang
bekerja
pada
Instansi
Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh
kepala
dinas
yang
berkedudukan
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas: 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda. d. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas: 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; 2. Seksi…. 4 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
2. Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus; dan 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas: 1. Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan; 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. perumusan kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah kewenangan daerah; b. penyusunan perencanaan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah kewenangan daerah; c. pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah kewenangan daerah; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan pemuda dan olahraga di wilayah kewenangan daerah; dan e. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, serta tugas pembantuan. Pasal…. 5 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 7 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
dan
penetapan
kebijakan
di
bidang
layanan
kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
layanan
kepemudaan,
pembudayaan
olahraga
dan
peningkatan prestasi olahraga; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi
di
lingkungan
Dinas
Pemuda
dan
Olahraga; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
pemerintahan
di
bidang
layanan
kepemudaan,
pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; e. pengelolaan
barang
milik/kekayaan
negara
yang
menjadi
tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan dinas; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian…. 6 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran; c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan dinas; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi verifikasi dan pembukuan; e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset; f. penyusunan
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan
di
bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Pasal 14…. 7 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 14 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan; b. pelaksanaan
urusan
rencana
kebutuhan,
pengembangan
pegawai; c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun pegawai; d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; f.
pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); h. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; i.
pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
j.
penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Layanan Kepemudaan Pasal 15
Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda. Pasal 16 Bidang
Layanan
Kepemudaan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan…. 8 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda,
pengembangan
pemuda,
serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan
pemuda,
pengembangan
pemuda,
serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda; d. pemantauan,
analisis,
pemberdayaan
evaluasi
pemuda,
dan
pelaporan
pengembangan
di
pemuda,
bidang serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda; e. pemberian
bimbingan
pemberdayaan
teknis
pemuda,
dan
supervisi
pengembangan
di
pemuda,
bidang serta
infrastruktur dan kemitraan pemuda; f. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Pasal 17 Bidang Layanan Kepemudaan terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Pemuda; b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda. Pasal 18 Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda. Pasal 19 Seksi
Pemberdayaan
Pemuda
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; c. penyiapan…. 9 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda. Pasal 21 Seksi
Pengembangan
Pemuda
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
perumusan
kebijakan
fasilitasi
di
bidang
pengembangan pemuda; b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal…. 10 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 22 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria,
pemantauan,
pemberian analisis,
bimbingan
evaluasi
dan
teknis
dan
pelaporan
supervisi,
pelaksanaan
kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda. Pasal 23 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Pembudayaan Olahraga Pasal 24 Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga. Pasal…. 11 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 25 Bidang
Pembinaan
Olahraga
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan
pengelolaan
olahraga
rekreasi,
pembinaan
sentra
pengembangan
olahraga,
olahraga
pengelolaan
tradisional
dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan
sentra
olahraga, pengelolaan
olahraga
rekreasi,
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; d. pemantauan,
analisis,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga
pendidikan
dan
pengelolaan
pembinaan
sentra
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional
dan
layanan
khusus,
serta
kemitraan
dan
penghargaan olahraga; f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan olahraga; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.
Pasal 26 Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas: a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Pasal…. 12 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 27 Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga. Pasal 28 Seksi
Olahraga
Pendidikan
dan
Sentra
Olahraga
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di
bidang
pengelolaan
olahraga
pendidikan
dan
pembinaan sentra; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Seksi
Olahraga
Rekreasi,
Tradisional,
dan
Layanan
Khusus
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan…. 13 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus. Pasal 30 Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; b. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; f. penyusunan
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan
di
bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
kemitraan
dan
penghargaan olahraga. Pasal….
14 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 32 Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; b. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; f. penyusunan
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan
di
bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pasal 34 Bidang
Peningkatan
Prestasi
Olahraga
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan
kebijakan
serta
koordinasi
dan
sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan
olahraga, prestasi,
standardisasi, dan infrastruktur olahraga. Pasal 35 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga; b. pelaksanaan.... 15 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang
pembibitan,
promosi olahraga dan
iptek,
dan
tenaga keolahragaan,
olahraga prestasi serta
standardisasi
dan infrastruktur olahraga; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan
olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur
olahraga; d. pemantauan,
analisis,
evaluasi
dan
pelaporan
di
bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur
olahraga; e. pemberian
bimbingan
teknis
dan
supervisi
di
bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur
olahraga; f. pelaksanaan
administrasi
bidang
peningkatan
prestasi
Olahraga; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya. Pasal 35 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas: a. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan; b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan c. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga. Pasal 36 Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas
melaksanakan
perumusan
kebijakan,
koordinasi
dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan. Pasal.... 16 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
Pasal 37 Seksi
Pembibitan,
IPTEK,
dan
Tenaga
Keolahragaan
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di
bidang
pembibitan,
IPTEK,
dan
tenaga
keolahragaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
di
bidang
pembibitan,
IPTEK,
dan
tenaga
keolahragaan; f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 38 Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan,
pelaksanaan
kebijakan
analisis, di
evaluasi
bidang
promosi
dan
pelaporan
olahraga
dan
olahraga prestasi. Pasal 39 Seksi
Promosi
Olahraga
dan
Olahraga
Prestasi
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; b. penyiapan.... 17 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; f. penyusunan
pelaporan
dan
podokumentasian
kegiatan
di
bidang tuagsnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian
pemantauan,
bimbingan
analisis,
evaluasi
teknis dan
dan
supervisi,
pelaporan
dan
pelaksanaan
kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga. Pasal 41 Seksi
Standardisasi
dan
Infrastruktur
Olahraga
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; f. penyusunan
pelaporan
dan
podokumentasian
kegiatan
di
bidang tuagsnya; g. pemberian.... 18 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Struktur dan tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip.... 19 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengawasi
bawahannya
masing-masing
dan
bila
terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga wajib
mengikuti
bertanggung
dan
jawab
mematuhi
kepada
petunjuk-petunjuk
atasan
masing-masing
dan dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain
yang
secara
fungsional
mempunyai
hubungan kerja. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB…. 20 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
21
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI BELITUNG, ttd.
ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\43-PERBUP TUPOKSI DISPORA.doc
SAHANI SALEH 22
