BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk melaksanakan

ketentuan

Pasal

10 ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

dan

Kabupaten Belitung, perlu

Susunan

Perangkat

Daerah

menetapkan Peraturan Bupati

Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

4. Undang-Undang ....

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2.

Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Bupati Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

3. Bupati .... 2

3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 5.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

6.

Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Kabupaten

Belitung. 7.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

8.

Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

9.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian

kerja

yang

bekerja

pada

Instansi

Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan lembaga teknis

daerah penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

3

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial terdiri atas: 1. Sub Bidang Penerapan Wawasan kebangsaan; dan 2. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial. d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri atas: 1. Sub

Bidang

Komunikasi

dan

Fasilitasi

Partai

Politik,

Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan; dan 2. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik. e.

Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4

Struktur

organisasi

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. pelaksanaan ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

4

a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; b. pelaksanaan

komunikasi,

konsultasi

dan

koordinasi

pemeliharaan kesatuan bangsa serta koordinasi dengan pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan; c. pelaksanaan

komunikasi,

konsultasi

dan

koordinasi

dalam

rangka penyelesaian konflik dan masalah-masalah strategis; d. perumusan pembauran

kebijakan, bangsa,

pemberdayaan ketahanan

dan

bangsa,

pelaksanaan demokratisasi,

kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan serta kewaspadaan dini; e. penyusunan konsep usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum; f. pelaksanaan

pengendalian

pembangunan

ketahanan

kegiatan,

ideologi,

peningkatan

politik,

ekonomi,

dan sosial

budaya, pertahanan dan keamanan; dan g. pelaksanaan evaluasi perkembangan situasi kesatuan bangsa dan politik. Bagian Kedua Badan Pasal 6 Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

mempunyai

tugas

melaksanakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka terselenggaranya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian rekomendasi dan pelayanan publik; c. peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan; d. pelaksanaan ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

5

d. pelaksanaan

pelaksanaan

perumusan

kebijakan,

pemberdayaan, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi partai politik, pemilu, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, kewaspadaan

dalam

bidang kesatuan bangsa dan politik; e. pelaksanaan dan penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, pengembangan budaya dan etika politik; f. pelaksanaan

administrasi

badan

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa dan politik; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu

Kepala

Dinas

dalam

memberikan

pelayanan

administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

6

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran; b. penyiapan

bahan

dalam rangka

pelaksanaan

evaluasi dan

pelaporan kegiatan dan anggaran; c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan. Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

7

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan; b. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; c. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang kepegawaian dan umum. Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

15,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; c. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial Pasal 17 Bidang dan

Pengembangan

Rekonsiliasi

Sosial

Nilai-nilai mempunyai

tugas

Kebangsaan melaksanakan

pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

8

Pasal 18 Bidang

Pengembangan

Nilai-nilai

Kebangsaan

dan Rekonsiliasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pemantapan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kerangka kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

bina

ideologi,

wawasan

kebangsaan, karakter bangsa, pengembangan budaya dan etika politik; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 19 Bidang

Pengembangan

Nilai-nilai

Kebangsaan

dan Rekonsiliasi Sosial terdiri atas: a. Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan; dan b. Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial. Pasal 20 Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan, pembauran bangsa dan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa. Pasal 21 Sub Bidang Penerapan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;

b. penyiapan ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

9

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan,

Karakter

Bangsa

dan

pemberdayaan

dalam

penerapan wawasan kebangsaan; c. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagai pedoman landasan kerja; d. pelaksanaan

penyusunan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan pembauran bangsa, kewarganegaraan dan rekonsiliasi sosial. Pasal 23 Sub Bidang Pembauran, Kewarganegaraan dan Rekonsiliasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program kerja dan anggaran di bidang tugasnya; b. penghimpunan

dan

penelaahan

peraturan

perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagai pedoman landasan kerja; c.

penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya

dan

pemberdayaan

dalam

pembauran,

kewarganegaraan dan rekonsiliasi social; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya; e.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

10

Bagian Keempat Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Pasal 24 Bidang fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka

fasilitasi

dan

pemberdayaan

organisasi

politik

dan

kemasyarakatan. Pasal 25 Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan fasilitasi, komunikasi, konsultasi dan koordinasi dalam

rangka

pemilihan

penyelenggaraan

umum,

penanganan

budaya

dan

etika

politik,

konflik,

kewaspadaan

dan

organisasi kemasyarakatan; c. pelaksanaan

klarifikasi

kepada

masyarakat

dan

lembaga

pemerintah dan non pemerintah; d. pelaksanaan

pemberdayaan

harmonisasi

hubungan

dengan

organisasi dan kelembagaan masyarakat; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 26 Bidang fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan terdiri atas: a. Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan; dan b. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik. Pasal 27 Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pelaksanaan faslitasi dan pemberdayaan di bidang komunikasi dan fasilitasi partai politik, kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

Pasal 28 .... 11

Pasal 28 Sub Bidang Komunikasi dan Fasilitasi Partai Politik, Kelembagaan dan

Organisasi

Kemasyarakatan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran di bidang tugasnya; b. pelaksanaan inventarisasi data keberadaaan partai politik; c.

pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan partai politik;

d. pelaksanaan verifikasi dan pengendalian dana bantuan parpol yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e.

pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap partai politik;

f.

pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi perempuan dibidang potik, pendidikan politik, etika dan budaya politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik;

g.

verifikasi

dan

fasilitasi

peningkatan

kapasitas

penanganan

masalah

bantuan

keuangan

kelembagaan dinamika

partai

partai

politik

politik,

politik

serta

dan

verifikasi

keberadaan partai politik; h. pelaksanaan

sinkronisasi

serta

mendukung

pelaksanaan

pemilihan umum; i.

pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; j.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi dan pemberdayaan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan masalah strategis dan penanganan konflik. Pasal 30 Sub Bidang Penyelesaian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

12

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran di bidang tugasnya; b. pendataan, penghimpunan dan pengindentifikasian penyebab sumber sumber konflik; c. pelaksanaan pelatihan, bimbingan bagi aparat dan komponen masyarakat dalam penanggulangan konflik; d. pelaksanaan pengkajian dan analisis akar permasalahan konflik; e. pelaksanaan fasilitasi terselenggaranya dialog guna penyelesaian konflik; f. penyiapan bahan komunikasi, koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka kewaspadaan dini dan deteksi dini; g. pelaksanaan langkah awal terhadap informasi adanya konflik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan instansi terkait; h. pelaksanaan dan fasilitasi penanganan penyakit masyarakat, kerawanan sosial, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; i. pelaksanaan

pembinaan,

pemberdayaan

dan

pengawasan

organisasi kemasyarakatan; j. pengawasan terhadap pendatang baru dan yang berpergian keluar negeri baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), Organisasi Kemasyarakatan Asing dan Lembaga Asing; k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian program kerja di bidang penyelesaian masalah strategis dan penanganan konflik.; l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 31 (1) Pada organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

13

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melakukan

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 34 Dalam

melaksanakan

tugasnya,

setiap

pimpinan

dari

unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

baik

dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 35 Setiap pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36 ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

14

Pasal 36 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung

jawab

kepada

atasan

masing-masing

dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 37 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 38 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Peraturan Bupati Belitung

Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Belitung (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 29), sepanjang mengenai ketentuan penjabaran tugas dan fungsi Bidang Pengembangan

Nilai-nilai ....

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

15

Nilai-nilai Kebangsaan dan Rekonsiliasi Sosial, dan

Bidang

Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 64 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\64-PERBUP TUPOKSI KESBANGPOL.doc

17