SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN LOKAL MEMBALONG PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Nomor256 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati
Belitung
tentang
kedudukan,
susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong
pada Dinas
Perikanan Kabupaten Belitung; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959
Nomor
73,
Tambahan
Lembaran
Negara
2000
tentang
Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Provinsi
27
Tahun
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
3. Undang-Undang .... 1
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimanan telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Perikanan
Tahun
2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4739),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan
Nelayan,
Pembudidaya
Ikan
dan
Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68); 8. Peraturan .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
2
8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan
Menteri
Kelautan
26/Permen-KP/2016
tentang
dan
Perikanan
Pedoman
Nomor
Nomenklatur
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); 12. Peraturan Bupati Belitung Nomor25Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor); 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN (BBI) LOKAL MEMBALONG PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
3
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. 7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) yang selanjutnya disebut UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. 8. Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. (2) UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan lokasi wilayah kerja di Kecamatan Membalong BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
4
(2) Struktur UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pasal 4 UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong mempunyai tugas melaksanakan
sebagian
tugas Dinas
di bidang pelayanan,
pembinaan, penerapan teknik perbenihan budi daya air tawar. Pasal 5 UPT
Balai
Benih
Ikan
(BBI)
Lokal
Membalong
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong; b. pengadaan dan pemeliharaan calon induk menjadi induk dan distribusi induk; c. pengadaan dan pemeliharaan telur/nauplii benih dan pasca benih; d. penerapan
teknik
pelestarian
sumber
daya
ikan
dan
lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit; e. penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih/pasca benih; f. pelaksanaan pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih; g. pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait untuk kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perikanan serta pembinaan perbenihan ikan air tawar; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong; i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT BBI Lokal Membalong;
j. pemberian .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
5
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub
Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melaksanakan
administrasi, kepegawaian dan umum serta keuangan. Pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong; b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan umum serta keuangan; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT terkait bidang tugasnya. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9 (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana/staf UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong. (2) Sekretariat .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
6
(2) Sekretariat dipimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dipimpin oleh seorang koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Pasal 10 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Sub
Bagian
Tata
Usaha
berkewajiban
melaksanakan
koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala
UPT,
Sub
Bagian
Tata
Usaha
masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (4) Kepala UPT tidak boleh dirangkap, dan apabila kepala UPT berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural. Pasal 12 (1) Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangundangan (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII .... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
7
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Membalong Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 79 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
8
LAMPIRAN PERATURANBUPATI BELITUNG NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN LOKAL MEMBALONG PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN LOKAL MEMBALONG PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA BUPATI BELITUNG, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SAHANI SALEH
ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\79-PERBUP TUPOKSI UPT BBI LOKAL MEMBALONG.docx
9
