SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
Kabupaten
Belitung, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan
Peraturan
Bupati
Belitung
tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan
Republik
Indonesia
Bangka Tahun
Belitung 2000
(Lembaran
Nomor
217,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang… D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
1
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24); 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 52); 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:… D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. 7. Unit Pelaksana Teknis Pertamanan yang selanjutnya disebut UPT Pertamanan adalah Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. 8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis
Pertamanan
pada
Dinas
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN
Pasal… D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
3
Pasal 2 (1) UPT
Pertamanan
merupakan
unsur
pelaksana
teknis
operasional Dinas di lapangan. (2) UPT Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi UPT Pertamanan terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi UPT Pertamanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pasal 4 UPT Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan
perencanaan, koordinasi dan
konsultasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Pertamanan. Pasal 5 UPT
Pertamanan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Pertamanan; b. penyusunan perencanaan teknis penataan, pengembangan serta pemeliharaan pertamanan; c. pelaksanaan … D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
4
c. pelaksanaan
penataan,
pengembangan
dan
pemeliharaan
pertamanan; d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Pertamanan; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6
Sub
Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan, pelaporan dan administrasi, kepegawaian dan umum serta keuangan UPT Pertamanan. Pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Pertamanan; b. pelaksanaan urusan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan perlengkapan UPT Pertamanan; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT Pertamanan; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pertamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional
masing-masing
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal… D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
5
Pasal 9 (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana/staf UPT Pertamanan. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok jabatan fungsional pada UPT Pertamanan dipimpin oleh seorang koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Pasal 10 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala
UPT,
Sub
Bagian
Tata
Usaha
masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (4) Kepala UPT tidak boleh dirangkap, dan apabila kepala UPT berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya. Pasal 11 Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 12 (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB… D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002 D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
7
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG
KEPALA UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PARAF KOORDINASI 1 2
SUB BAGIAN TATA USAHA
3 4
BUPATI BELITUNG,
5 6 7
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ttd.
SAHANI SALEH
8
D:\PHD\Kepbup 03022014\2016\Perbup\TUPOKSI UPT PERTAMANAN.doc
IMAM FADLLI, S.H. NIP. 197109152001121002
8
