SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk melaksanakan
ketentuan
Pasal
62 ayat (2)
Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Pada
Dinas
Pendidikan
dan
kebudayaan
Kabupaten
Belitung, dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan
Peraturan
Bupati
Belitung
tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
Sanggar
Kegiatan
Belajar
pada
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang… 1
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330) 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 7.
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 8.
Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
9.
Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar
menjadi
Satuan
Pendidikan
Nonformal
Sanggar
Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan… 2 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 42); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5.
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belitung.
6.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Pendidikan
dan
kebudayaan Kabupaten Belitung. 7.
Unit
Pelaksana
Teknis
Sanggar
Kegiatan
Belajar
yang
selanjutnya disebut UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. 8. Kepala... 3 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
8.
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
9.
Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan
pendidikan
yang
berbentuk
satuan
pendidikan
nonformal sejenis. 11. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang melaksankan tugas teknis operasional di bidang Pendidikan Nonformal. 12. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) UPT Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan pendidikan nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. (2) UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal. BAB III… 4 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pasal 4 UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas
Dinas
dalam
menyelenggarakan,
membina,
mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program pendidikan masyarakat. Pasal 5 UPT
Sanggar
Kegiatan
Belajar
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program pendidikan masyarakat; b. pelaksanaan program pendidikan masyarat; c. pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan nonformal lainnya; d. pendampingan
bagi
satuan
pendidikan
lain
yang
menyelenggarakan program pendidikan masyarakat; e. pembuatan percontohan program pendidikan masyarakat; f. pengkajian program pendidikan masyarkat; g. pelaksanaan
pusat
penyelenggaraan
penilaian
program
pendidikan masyarakat; h. pelaksanaan… 5 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
h. pelaksanaan pegabdian masyarakat; i. pemberian
motivasi
kepada
masyarakat
dalam
rangka
terciptanya masyarakat gemar belajar; j. pelayanan informasi kegiatan program pendidikan masyarakat; k. pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan program pendidikan masyarakat; l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sanggar Kegiatan Belajar; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6 Sub
Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerja sama dan hubungan masyarakat. Pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di UPT Sanggar Kegiatan Belajar; b. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerja sama dan hubungan masyarakat; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPT Sanggar Kegiatan Belajar; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan
fungsional
masing-masing
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V… 6 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
BAB V TATA KERJA Pasal 9 (1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana/staf UPT Sanggar Kegiatan Belajar. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. (3) Kelompok jabatan fungsional pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Pasal 10 (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala
UPT,
Sub
Bagian
Tata
Usaha
masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (4) Kepala UPT tidak boleh dirangkap, dan apabila kepala UPT berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya. Pasal 11 Kepala UPT adalah jabatan fungsional dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Jabatan Struktural. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 12 (1)
Kepala
UPT
Sanggar
Kegiatan
Belajar
diangkat
dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala... 7 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
(2)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten
Belitung
Tahun
2014
Nomor
40),
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
PARAF KOORDINASI 1
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016
2
BUPATI BELITUNG,
3 4
ttd.
5 6
SAHANI SALEH
7 8
8 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 70
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
9 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
AMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PARAF KOORDINASI 1
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI BELITUNG,
2 3
ttd.
4
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
5
SAHANI SALEH
6 7
ttd.
8
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
10
11 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\70-PERBUP TUPOKSI UPT SKB BELITUNG.doc
