SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Belitung,
dan perlu
Susunan menetapkan
Perangkat Peraturan
Daerah Bupati
Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang... 1
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan
Presiden
Nomor
97
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 12. Peraturan… 2 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DPMPTSPP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
6.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala Dinas Penanaman
Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. 7.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
8.
Bidang
adalah
Bidang
pada
Dinas
Penanaman
Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian... 3 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
9.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu
Satu Pintu dan Perindustrian
Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional
pada
Dinas
Penanaman
Modal,
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
perjanjian
kerja
yang
bekerja
pada
instansi
Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 DPMPTSPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi DPMPTSPP terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian… 4 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang
Perencanaan,
Pengembangan
Iklim
dan
Promosi
Penanaman Modal terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan 3. Seksi Promosi Penanaman Modal. d. Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
dan
Informasi Penanaman Modal terdiri atas: 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I; 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan 3. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi. f.
Bidang Industri terdiri atas: 1. Seksi Sarana Industri; 2. Seksi Usaha Industri; dan 3. Seksi Produksi Industri.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur organisasi DPMPTSPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5… 5 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 5 DPMPTSPP mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten; c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; f.
pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
g. penetapan rencana pembangunan industri kabupaten; h. penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah; i.
penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah;
j.
penerbitan izin usaha kecil industri dan izin perluasan kecil industri; dan
k. penyampaian laporan informasi industri untuk: 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya; 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan 3. izin usaha kecil industri dan izin perluasan kecil industri yang lokasinya di daerah. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 DPMPTSPP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian sesuai dengan kewenangannya. Pasal 7… 6 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 7 DPMPTSPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
teknis
di
bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dan perindustrian; c. pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang
penanaman
modal
dan
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan secara terpadu dan perindustrian; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan
secara
terpadu dan perindustrian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan DPMPTSPP. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan perindustrian; b. pemberian
dukungan
ketatausahaan,
administrasi
Aparatur
Sipil
yang
Negara,
meliputi keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; c. pelaksanaan… 7 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan perindustrian; d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10
Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Pelaporan
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang tugasnya; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang tugasnya; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tugasnya; e. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang bidang tugasnya; f.
penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13… 8 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan dan aset. Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset; b. pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan; c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan retribusi daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; d. pelaksanaan urusan gaji pegawai; e. pelaksanaan administrasi keuangan; f.
penyiapan
pertanggungjawaban
dan
pengelolaan
dokumen
keuangan; g. penyusunan laporan keuangan; h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; i.
penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
j.
penyiapan
bahan
administrasi
pengadaan,
penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara; k. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; l.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Sub
Bagian
Kepegawaian
dan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah
tangga,
kerja
sama,
kehumasan
dan
protokol
serta
ketatalaksanaan. Pasal 16… 9 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang tugasnya; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Pasal 17 Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSPP dalam
perencanaan
penanaman
modal,
pengembangan
iklim
penanaman modal dan promosi penanaman modal. Pasal 18 Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pengkajian, penyusunan
dan pengusulan
rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah; c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha daerah; d. penyusunan
rencana
dan
pelaksanaan
kegiatan
promosi
penanaman modal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; f.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 19… 10 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 19 Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan c.
Seksi Promosi Penanaman Modal. Pasal 20
Seksi
Perencanaan
Penanaman
Modal
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah. Pasal 21 Seksi Perencanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. penyiapan ketentuan
bahan
peraturan
pelaksanaan
perundang-undangan
lainnya
yang
diperlukan
dan untuk
menunjang pelaksanaan tugas; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Pasal 23 Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan… 11 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
a. penyiapan bahan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. penyiapan peluang
bahan
pengkajian
penanaman
pengembangan
modal
lingkup
potensi
daerah
dan
dengan
mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24 Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan promosi potensi dan pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah. Pasal 25 Seksi Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. penyiapan bahan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Pasal 26… 12 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 26 Bidang
Pengendalian
Informasi
Penanaman
Pelaksanaan Modal
Penanaman
mempunyai
tugas
Modal
dan
melaksanaan
sebagian tugas DPMPTSPP dalam pemantauan, pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan
penanaman
modal
dalam
lingkup
perizinan, nonperizinan dan realisasi investasi serta pengolahan data dan informasi mengenai penanaman modal. Pasal 27 Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman
Modal
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. pelaksanaan berdasarkan
pemantauan sektor
usaha
realisasi dan
penanaman
wilayah
dan
modal
pengawasan
kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan
pembinaan
dan
fasilitasi
penyelesaian
permasalahan penanaman modal; d. pelaksanaan
pembangunan
dan
pengembangan
sistem
informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; f.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 28 Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri atas: a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Pasal 29… 13 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 29 Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai
tugas
menyiapkan
bahan
pemantauan
realisasi
penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor
usaha
dan
wilayah
dan
pengawasan
kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan
bahan
pembinaan
dan
fasilitasi
penyelesaian
permasalahan penanaman modal; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pasal 32 Seksi
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; b. penyiapan
bahan
fasilitasi
penyelesaian
permasalahan
penanaman modal daerah; c. penyusunan… 14 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 33 Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan data, pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. Pasal 34 Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; b. penyiapan bahan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan Pasal 35 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSPP
dalam
penyusunan,
pelaksanaan
kebijakan,
dan
pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan pengaduan. Pasal 36... 15 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 36 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan bahan petunjuk teknis pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan; b. pelaksanaan,
fasilitasi,
perencanaan,
pengumpulan,
perumusan, identifikasi, verifikasi, pengooordinasian, evaluasi, monitoring,
menyusun,
pengaduan
dan
pendokumentasian,
informasi
pelayanan
penanganan
perizinan
dan
nonperizinan; c. pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 37
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I; b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II; dan c. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi.
Pasal 38 Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan koordinasi
terkait
pelayanan
administrasi
perizinan
dan
nonperizinan yang meliputi: a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Gangguan (HO); d. Surat Izin Usaha Industri (IUI); e. Izin Perluasan Industri; f. Tanda Daftar Industri (TDI); g. Izin Usaha Angkutan (Izin trayek); h. Izin… 16 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
h. Izin angkutan barang; i. Izin Hiburan; j. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB); dan k. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya. Pasal 39 Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
perizinan
dan
nonperizinan; b. perencanaan nonperizinan; c. pengolahan
penyelenggaraan
pelayanan
nonperizinan; d. pemeriksaan dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan; e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; f.
pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
g. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; i.
pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan;
j.
pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
k. pengadministrasian
pelayanan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan dan nonperizinan; l.
penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan;
m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40… 17 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 40 Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan koordinasi terkait pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan pada pelayanan perizinan yang meliputi: a. Perizinan Penanaman Modal; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Tanda Daftar Gudang (TDG); f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)/Izin Pariwisata; g. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal; h. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal; dan i. Izin Dispensasi Kelas Jalan. Pasal 41 Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
perizinan
dan
nonperizinan; b. perencanaan nonperizinan; c. pengolahan
penyelenggaraan
pelayanan
nonperizinan; d. pemeriksaan dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan; e. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; g. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; i. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; j. pengadministrasian… 18 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
j. pengadministrasian
pelayanan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan dan nonperizinan; k. penerbitan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan; l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 42 Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, pengumpulan data pengaduan, penanganan pengaduan, fasilitasi, koordinasi layanan
dalam
penyelenggaraan
perizinan
dan
nonperizinan
pelayanan informasi dan pengaduan. Pasal 43 Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan; b. penyiapan dan pengumpulan data pengaduan, infomasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; c. perencanaan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan; d. pelaksanaan
identifikasi
teknis
penanganan
pengaduan,
informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; e. pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi
dan
konsultasi
layanan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan; f.
pemberian dan fasilitasi layanan pengaduan, infomasi dan konsultasi
layanan
dalam
penyelenggaraan
perizinan
dan
nonperizinan; g. pelaksanaan… 19 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
g. pelaksanaan pengaduan,
analisis
data
informasi
dan
permasalahan konsultasi
penanganan
layanan
dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi
layanan
dalam
rangka
penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan; i.
pelaksanaan
monitoring
pengaduan,
informasi
dan dan
evaluasi
data
konsultasi
penanganan
layanan
dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; j.
pengkoordinasian
penanganan
pengaduan,
informasi
dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; k. pembuatan konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan,
informasi
dan
konsultasi
layanan
dalam
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; l.
penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Bidang Industri Pasal 44 Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPMPTSPP
dalam
penyiapan
pemberian
bimbingan
teknis
kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana industri, usaha industri,
produksi
industri
dan
manajerial,
permodalan,
pemasaran, promosi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri. Pasal 45 Bidang Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan… 20 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pengoordinasian, pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan di sektor industri; c. pengolahan dan perumusan bahan bimbingan teknis, serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri; d. pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan industri yang berwawasan lingkungan; e. pemberian advis dan rekomendasi atas pemberian izin industri; f.
pengoordinasian
rekomendasi,
monitor
dan
pengendalian
industri, proses produksi dan proses pembuangan limbah industri; g. pemberian
bimbingan
teknis
dan
pengembangan
sarana
industri, usaha industri dan produksi industri manajerial, permodalan dan pemasaran serta promosi di bidang industri; h. pemberian fasilitasi sarana, usaha, produksi dan manajerial industri; i.
pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri;
j.
penyusunan
rencana
kawasan
industri
dan
sentra-sentra
industri; k. pengawasan standarisasi produk komoditi industri; l.
pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten;
m. penetapan bidang usaha prioritas kabupaten; n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 46 Bidang Industri terdiri atas: a. Seksi Sarana Industri; b. Seksi Usaha Industri; dan c. Seksi Produksi Industri.
Pasal 47… 21 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 47 Seksi Usaha Industri mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis, kerja sama antara pengusaha industri, konsultasi dan hubungan
kerja
sama
dengan
instansi
vertikal
lainnya/organisasi/asosiasi dunia usaha, program kerja serta melakukan pengumpulan data, pemantauan dan penyusunan laporan dan penciptaan iklim usaha kondusif. Pasal 48 Seksi Usaha Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; b. penyiapan bahan penetapan bidang usaha prioritas kabupaten; c. pelaksanaan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri kecil dan menengah dalam lingkup tugasnya; d. penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan keterkaitan antar sub sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya termasuk koperasi; e. pelaksanaan fasilitasi usaha, kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar dan peningkatan keterkaitan antar sektor ekonomi lainnya serta fasilitas akses permodalan; f.
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
dan
fasilitasi
kelembagaan industri; g. penyiapan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 49
Seksi Sarana Industri melaksanakan tugas penyiapan bahan bimbingan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana industri, pengolahan data serta penyiapan rekomendasi perizinan industri. Pasal 50… 22 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 50 Seksi Sarana Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; b. penyiapan bahan penyusunan rencana kawasan industri; c. penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana industri; d. penyiapan sarana dalam sentra-sentra industri; e. penyiapan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan pengusaha industri dalam bidang tugasnya; f.
penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan pabrik dan proyek industri;
g. penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin industri; h. pelaksanaan penerapan teknologi di bidang industri; i.
pengumpulan bahan, analisis dan diseminasi data industri;
j.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 51
Seksi Produksi Industri melaksanakan tugas penyiapan bahan bimbingan teknis, pemilihan bahan baku dan bahan penolong, peningkatan produk
mutu
komoditi
hasil
produksi,
industri,
pengawasan
pengawasan
standardisasi
diversifikasi
produk,
penerapan teknologi, inovasi teknologi, penyiapan bahan promosi dan pemasaran produk industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 52 Seksi Produksi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; b. penyiapan bahan produk lokal yang wajib SNI;
c. penyiapan… 23 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
c. penyiapan bahan penyusunan bimbingan teknis, pemilihan dan pengembangan produk industri, diversifikasi produk dan inovasi teknologi; d. penyiapan bahan pengawasan terhadap produk wajib SNI dan penggunaan bahan penolong bagi industri makanan/minuman; e. penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pemasaran produk industri; f.
penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi bahan baku/bahan penolong dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
g. pengumpulan bahan analisis dan diseminasi, data produksi industri; h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri; i.
penyusunan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan di bidang tugasnya; j.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 53 (1) Pada
organisasi
DPMPTSPP
dapat
dibentuk
UPT
sesuai
kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 54 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55… 24 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
Pasal 55 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan DPMPTSPP. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 56 Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 57 Setiap pimpinan
di lingkungan
DPMPTSPP wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 58 (1) Setiap pimpinan di lingkungan DPMPTSPP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap… 25 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
(2) Setiap pimpinan di lingkungan DPMPTSPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 59 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2014
tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 33); dan 2. Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2014 Nomor 31), sepanjang mengenai ketentuan penjabaran tugas dan fungsi Bidang Industri; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI… 26 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan PARAF KOORDINASI
pada tanggal 27 Desember 2016
1
BUPATI BELITUNG,
2 3
ttd.
4 5
SAHANI SALEH
6 7 8
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 49 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 27 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
PARAF KOORDINASI
1 2
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI BELITUNG,
3 4 5
ttd. ttd. SAHANI SALEH
6 7 8
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
28
29 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\49-PERBUP TUPOKSI DINAS PMPTDPP.doc
