SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 16 TANJUNGPANDAN DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 36 TANJUNGPANDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa
dalam
pendidikan
rangka
secara
meningkatkan
efisien
dan
pelayanan
efektif
dalam
penyelenggaraan pendidikan dasar di Sekolah Dasar khususnya
pada
Sekolah
Tanjungpandan
dan
Tanjungpandan,
dipandang
penggabungan dimaksud
Sekolah
Negeri
Dasar
perlu
(regrouping)
menjadi
Dasar
untuk
terhadap
Sekolah
Negeri
36
dilakukan
Sekolah
Dasar
16
Dasar
Negeri
16
Tanjungpandan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. bahwa penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a telah melalui kajian dan penelitian
oleh
Tim
Penggabungan (regrouping)
Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Belitung Tahun 2013; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Belitung
Sekolah
Dasar
Sekolah
tentang Negeri
Dasar
Penggabungan 16
Negeri
(regrouping)
Tanjungpandan 36
dengan
Tanjungpandan. Mengingat...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja
di Sumatera
Selatan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
27
Propinsi
Tahun
Kepulauan
2000
tentang
Bangka
Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia 4596);
7. Peraturan...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor 607); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 20 Tahun 2007
Organisasi
dan
tentang
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kab. Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011
tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011
tentang
Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
(REGROUPING)
TENTANG
SEKOLAH
PENGGABUNGAN
DASAR
NEGERI
16
TANJUNGPANDAN DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 36 TANJUNGPANDAN. Pasal 1 (1) Dengan
Peraturan
Bupati
ini
menggabungkan
Sekolah Dasar Negeri 16 Tanjungpandan dan Sekolah Dasar Negeri 36 Tanjungpandan selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri 16 Tanjungpandan. (2) Dengan...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
4
(2) Dengan penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah Dasar Negeri 16 Tanjungpandan dan Sekolah Dasar Negeri 36 Tanjungpandan dinyatakan dihapus. (3) Nama, Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Pokok Sekolah
Nasional
penggabungan
(NPSN)
dan
Sekolah
penghapusan
Dasar
hasil
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset sekolah yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), baik berupa sarana prasarana, ketenagaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab
kepala
Sekolah
yang
menerima
pengabungan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Pasal 3 Segala sesuatu yang berkaitan dengan aset sekolah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai
pelaksanaannya
akan
diatur
dan
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
5
Pasal 5 Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada PARAF KOORDINASI
tanggal 27 Oktober 2014 BUPATI BELITUNG,
1 2
ttd.
3 4 5
SAHANI SALEH
6 7 8
Diundangkan di Tanjungpandan Pada tanggal 27 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 49
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
6
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 16 TANJUNGPANDAN DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 36 TANJUNGPANDAN NAMA, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 16 TANJUNGPANDAN DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 36 TANJUNGPANDAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGKAN (REGROUPING)
SEKOLAH DASAR HASIL PENGGABUNGAN (REGROUPING)
1.
SD NEGERI 16 TANJUNGPANDAN NSS : 101290202016 NPSN : 10900533 ALAMAT: JL. JEND. SUDIRMAN DESA LESUNG BATANG KEC. TANJUNGPANDAN KAB. BELITUNG
SD NEGERI 16 TANJUNGPANDAN NSS : 101290202016 NPSN : 10900533 ALAMAT: JL. JEND. SUDIRMAN DESA LESUNG BATANG KEC. TANJUNGPANDAN KAB. BELITUNG
2.
SD NEGERI 36 TANJUNGPANDAN NSS : 101290202034 NPSN : 10900395 ALAMAT: JL. JEND. SUDIRMAN DESA LESUNG BATANG KEC. TANJUNGPANDAN KAB. BELITUNG
NO.
KETERANGAN
DIHAPUSKAN
DIHAPUSKAN
BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\49-REGROUPING SDN 16 dan 36 TDN_505A7F.docx
7
