SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Penjabaran Kebudayaan
Tugas
dan
Kabupaten
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Fungsi
Dinas
Belitung,
perlu
Pendidikan
dan
dibentuk
Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan
pada
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
1
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
2
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan
Organisasi Perangkat
Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah
Kabupaten
sebagaimana
telah
Belitung
Tahun
diubah
dengan
2007
Nomor
Peraturan
20),
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung
Tahun
2013
Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
(Lembaran
Daerah
Pemerintahan Kabupaten
Kabupaten
Belitung
Belitung
Tahun
2008
Nomor 14); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
3
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok
(Lembaran
Daerah
Pengelolaan
Kabupaten
Keuangan
Belitung
Daerah
Tahun
2011
Nomor 2);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS
PENDIDIKAN
KECAMATAN
PADA
DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. 5. Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Kabupaten Belitung. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. 7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Kecamatan
pada
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Kabupaten Belitung. 8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. BAB II…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
4
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) UPTD Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan. (2) UPTD Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Kecamatan, terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 5….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
5
Pasal 5 UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan anak usia dini non formal dan in formal (PAUDNI) dan sekolah dasar. Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pendidikan Kecamatan; b. menyusun rencana pengurusan dan pembinaan Pendidikan anak usia dini nonformal dan Informal (PAUDNI) dan sekolah dasar; c. merumuskan usulan kebutuhan pegawai/ guru taman kanakkanak dan sekolah dasar, anggaran dan perlengkapan sarana/ prasarana fisik lainnya; d. memonitor kegiatan pembinaan dan penilaian pendidikan anak usia dini (PAUDNI), sekolah dasar; e. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendidikan anak usia dini (PAUDNI), sekolah dasar; f. penetapan kurikulum muatan lokal taman kanak-kanak dan sekolah dasar; g. pengusulan pendirian dan penutupan pendidikan anak usia dini (PAUDNI) dan sekolah dasar; h. pengusulan
tenaga
kependidikan
yang
berprestasi
dari
pendidikan anak usia dini (PAUDNI) dan sekolah dasar; i. pengusulan mutasi tenaga kependidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; j. pelaksanaan penerimaan siswa baru taman kanak-kanak dan sekolah dasar; k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
6
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7 Sub
Bagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan
rencana
anggaran,
penatausahaan,
perbendaharaan dan verifikasi keuangan; c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9 Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari : a. Kelompok jabatan fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari : 1. Pengawas Taman Kanak-Kanak; 2. Pengawas Sekolah Dasar; b. Kelompok jabatan fungsional Penilik Terampil terdiri dari : 1. Penilik Pelaksana; 2. Penilik Pelaksana Lanjutan; 3. Penilik Penyelia. c. Kelompok jabatan fungsional Penilik Ahli terdiri dari : 1. Penilik Pertama; 2. Penilik Muda; 3. Penilik Madya. Pasal....
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
7
Pasal 10 (1) Kelompok
jabatan
fungsional
Pengawas
Sekolah
Taman
Kanak-Kanak dan Pengawas Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai fungsi : a. menyusun program pengawas sekolah; b. menilai hasil belajar/ bimbingan siswa dan kemampuan guru; c. mengumpulkan
dan
mengolah
data
sumber
daya
pendidikan, proses belajar mengajar/ bimbingan dan lingkungan
sekolah
yang
berpengaruh
terhadap
perkembangan dan hasil belajar/ bimbingan siswa; d. melakukan analisis hasil belajar/ bimbingan siswa, guru dan sumber daya pendidikan; e. melakukan
pembinaan
guru
dan
tenaga
lain
serta
pembinaan lainnya di sekolah; f. menyusun laporan dan hasil evaluasi pengawasan; g. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan sekolah; h. menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan sekolah di lingkungan kecamatan; i. mengindentifikasi hasil evaluasi pengawasan sekolah dan kebijakan di bidang pendidikan; j. mengolah dan menganalisa hasil evaluasi pengawasan sekolah sebagai laporan dalam rangka menyusun program tahunan pengawasan sekolah tingkat kecamatan; k. merumuskan rancangan program tahunan pengawasan sekolah tingkat kecamatan; l. mengumpulkan
dan
mengolah
data
sumber
daya
pendidikan, proses belajar/ bimbingan dan lingkungan sekolah untuk menambah informasi yang dapat dipakai sebagai bahan analisis penyebab tinggi/ rendahnya hasil penilaian yang dilakukan untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi kurikulum yang berlaku; m. melaksanakan analisis sederhana hasil belajar/ bimbingan siswa dengan cara memperhitungkan beberapa faktor sumber
daya
pendidikan
yang
mempengaruhi
hasil
belajar/ bimbingan siswa; n. melaksanakan....
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
8
n. melaksanakan bimbingan
analisis siswa
memperhitungkan pendidikan
komprehensif
yang
dengan beberapa
lebih
hasil
belajar/
cara faktor
komplek
sederhana sumber
termasuk
daya korelasi
kemampuan guru dengan hasil belajar/ bimbingan siswa; o. memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar/ bimbingan siswa; p. memberikan
contoh
pelaksanaan
tugas
guru
dalam
melaksanakan proses belajar mengajar/ bimbingan siswa; q. memberikan
saran
untuk
peningkatan
kemampuan
profesional guru kepada pimpinan instansi terkait; r. menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah; s. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggungjawabnya; t. memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru; u. memantau dan membimbing pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional; v. melaksanakan
evaluasi
hasil
pengawasan
per
mata
pelajaran/ bimbingan siswa dari seluruh sekolah; w. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh mata pelajaran/bimbingan siswa dari seluruh sekolah; dan x. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
atasan. (2) Kelompok jabatan fungsional Penillik Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang pembelajaran; b. mengolah dan menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang pembelajaran; c. mengumpulkan data penyelenggaraan pendidikan non formal
dan
informal
dalam
rangka
mengidentifikasi
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal sebagai sasaran penilikan satu tahun kedepan; d. menyusun....
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
9
d. menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan non formal dan informal di bidang pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; e. mengumpulkan
dan
mentabulasi
data
di
bidang
pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; f. melakukan uji coba draft instrumen penilaian pelaksanaan pendidikan
non
formal
dan
informal
di
bidang
pembelajaran; h. melakukan penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pembelajaran; dan i. menyusun
laporan
triwulan
dan
penilaian
penilikan
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
di
bidang pembelajaran, pelatihan dan bimbingan. (3) Kelompok jabatan fungsional Penillik Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi
hasil
penilikan
penyelenggaraan
pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang pelatihan; b. mengolah dan menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang pelatihan; c. membuat
instrumen
dan
identifikasi penyelenggaraan
pendidikan non formal dan informal
dalam rangka
mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
sebagai sasaran penilikan satu tahun
kedepan; d. mengolah data penyelenggaraan pendidikan non formal dan
informal
dalam
rangka
mengidentifikasi
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal sebagai sasaran penilikan satu tahun kedepan; e. menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan non formal dan informal di bidang sumber daya penilikan; f. mengumpulkan dan mentabulasi data di bidang sumber vdaya pendidikan; g. mengolah data hasil penilikan pendidikan non formal dan informal
di
bimbingan;
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
bidang
pembelajaran,
pelatihan
dan
h. memberi…. 10
h. memberi
contoh/
bimbingan
kepada
sumber
belajar
tentang proses belajar mengajar yang baik di bidang pembelajaran; i. membuat
draft
pendidikan
non
instrumen formal
penilaian
dan
pelaksanaan
informal
di
bidang
pembelajatan; k. melakukan uji coba pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; l. melakukan penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; dan m. menyusun
laporan
triwulan
dan
penilaian
pendidikan non formal dan informal
penilikan
di bidang sumber
daya pendidikan. (4) Kelompok jabatan fungsional Penillik Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 3, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang bimbingan; b. mengolah dan menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang bimbingan; c. menyusun
kisi-kisi
identifikasi
dalam
rangka
mengidentifikasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal
sebagai sasaran penilikan satu tahun
kedepan; d. menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan non formal dan informal
di bidang materi dan metode
pembelajaran pelatihan dan bimbingan; e. membuat instrumen penilikan pelaksanaan pendidikan non
formal
dan
informal
di
bidang
pembelajaran,
pelatihan dan bimbingan; f. mengumpulkan dan mentabulasi data di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; g. mengolah data hasil penilikan pendidikan non formal dan informal di bidang sumber daya pendidiikan; h. menganalisis
data
dan
menyusun
rekomendasi
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal bagi pengelola
di
bidang
pembelajaran,
pelatihan
dan
bimbingan; i. memberi…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
11
i. memberi
contoh/
bimbingan
kepada
sumber
belajar
tentang proses belajar mengajar di bidang pelatihan; dan j. melakukan uji coba draft instumen penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; l. melakukan penailaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; m. memberikan saran/ arahan kepada pengelola pendidikan non
formal
dan
informal
dalam
rangka
penilaian
standarisasi sarana dan prasarana; n. menyusun lapoiran triwulan dan
penilaian penilikan
pendidikan non formal dan informal di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan. (5) Kelompok jabatan fungsional Penillik Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal
tahun lalu di bidang sumber daya pendidikan
non formal dan informal dan pemanfaatannnya; b. mengolah dan menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang sumber daya pendidikan non formal dan informal dan pemanfaatannya; c. merumuskan
rancangan
rencana
induk
penilikan
pendidikan non formal dan informal kecamatan; d. mempresentasikan rancangan rencana induk penilikan pendidikan non formal dan informal tingkat kecamatan; e. menyusun rencana kerja triwulan pendidikan non formal dan informal di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program pembelajaran; f. membuat kisi-kisi penilikan penyelenggaraan pendidikan non
formal
dan
informal
di
bidang
pembelajaran,
pelatihan dan bimbingan; g. membuat instrumen penilikan pelaksanaan pendidikan non
formal
dan
informal
di
bidang
sumber
daya
pendidikan non formal dan informal; h. mengolah data hasil penilikan pendidikan non formal dan informal
di bidang materi dan metode pembelajaran,
pelatihan dan bimbingan; i. menganalisis …. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
12
i. menganalisis
data
dan
menyusun
rekomendasi
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal bagi pengelola di bidang sumber daya pendidikan; k. memberi contoh/ bimbingan kepada sumber belajar di bidang bimbingan; l. menyusn kisi-kisi penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pembelajaran; m. membuat
draft
pendidikan
instrumen
non
formal
dan
penilaian informal
pelaksanaan di
bidang
pembelajaran; n. menyempurnakan pendidikan
non
instrumen formal
dan
penilaian informal
pelaksanaan di
bidang
pembelajaran; o. mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pembelajaran; p. menganalisis data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pembelajaran; q. memberi saran/ arahan kepada pengelola pendidikan non formal dan informal
dalam rangka menentukan standar
kompetensi warga belajar dan/atau sumber belajar; r. memberi saran/ arahan pada pengelola pendidikan non formal dan informal dalam rangka penilaian standararisasi sumber belajar; dan s. menyusun
laporan
triwulan
dan
penilaian
penilik
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal tentang
hasil
analisis
dan
penilaian
pelaksanaan
pembelajaraan. (6) Kelompok jabatan fungsional Penillik Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 2, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal
tahun lalu di bidang metode dan media
pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; b. mengolah
dan
menganalisis
data
hasil
identifikasi
penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang metode dan media pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; c. memberikan….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
13
c. memberikan
saran/masukan
penyempurnaan
rencana
induk penilikan pendidikan non formal dan informal kabupaten; e. menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan non formal dan informal di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program pelatihan; f. mengkaji peraturan/ kebijakan pendidikan non formal dan informal; g. membuat kisi-kisi penilikan penyelenggaraan pendidikan non
formal
dan
informal
di
bidang
sumber
daya
pendidikan; h. membuat instrumen penilikan pelkasanaan pendidikan non formal dan informal
di bidang materi dan metode
pembelajaran, pelatihann dan bimbingan; i. menganalisis
data
dan
menyusun
rekomendasi
penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal bagi pengelola di bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; j. memberikan
bimbingan
peningkatan
mutu
sumber
belajar/ pengelola di bidang pembelajaran, pengelola bimbingan; k. memberikan bimbingan penyusunan rencana pendidikan non formal dan informal
kepada pengelola di bidang
pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; l. menyusun kisi-kisi penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; m. membuat
draft
instrumen
penilaian
pelaksanaan
pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; n. menyempurnakan
instrumen
penilaian
pelaksanaan
pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; o. mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; p. menganalisis data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang pelatihan; q. memberikan rangka
saran/
penyelesaian
arahan
kepada
kasus-kasus
pengelola
yang
dalam
timbul
pada
pelaksanaan pendidikan non formal dan informal ; r. memberikan…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
14
r. memberikan
saran/
arahan
kepada
pengelola
dalam
rangka penilaian akreditasi lembaga; s. menyusun
laporan
triwulan
dan
penilaian
penilikan
pendidikan non formal dan informal di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program; t. menyusun laporan tahunan hasil penilikan pendidikan non formal dan informal kabupaten secara menyeluruh. (7) Kelompok jabatan fungsional Penillik Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 3, mempunyai fungsi : a. mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal
tahun lalu di bidang materi pembelajaran,
pelatihan dan bimbingan; b. mengolah dan menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan non formal dan informal tahun lalu di bidang materi pembelajaran, pelatihan dan bimbingan; c. menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan non formal dan informal di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program bimbangan; d. membuat kisi-kisi penilikan pendidikan non formal dan informal
di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan
program bimbangan; e. menyusun kisi-kisi penilikan pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; f. menyempurnakan
instrumen
penilaian
pelaksanaan
pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; g. mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; h. menganalisis data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan non formal dan informal di bidang bimbingan; i. memberikan saran/ arahan kepada pengelola pendidikan non formal dan informal
dalam rangka pemberdayaan
peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal dan informal; j. memberikan saran/ arahan kepada pengelola pendidikan non formal dan informal
dalam rangka bimbingan
lanjutan bagi sumber belajar dan pelaksanaan pendidikan non formal dan informal; k. menyusun…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
15
k. menyusun
laporan
triwulan
dan
penilaian
penilikan
pendidikan non formal dan informal di bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program bimbingan; dan l. menilai hasil penilikan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal kabupaten secara menyeluruh. BAB VI TATA KERJA Pasal 11 (1) Kepala
UPTD
berkewajiban
memimpin
dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Pasal 12 (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait. (2) Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab
memberikan
bimbingan
atau
pembinaan
kepada
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing. (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata usaha untuk mewakilinya. Pasal 13…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
16
Pasal 13 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14 (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
17
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 September 2014 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 44
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
18
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG
BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\44-UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN.doc
19
