SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan
Presiden
Penyelenggaraan meningkatkan
Nomor
Pelayanan pelayanan
97
Tahun
2014
tentang
Terpadu
Satu
Pintu
guna
kepada
masyarakat
dan
memperpendek proses pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau
untuk
percepatan
pelaksanaan
pelayanan
perizinan terpadu serta, perlu memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten
Belitung
kepada
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu; b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pelimpahan
Sebagian
Kewenangan
di
Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2010, perlu diubah dan diganti untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan perizinan terpadu;
c. bahwa...
I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
1
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Non
Perizinan
Yang
Menjadi
Urusan
Pemerintah
Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 73,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Nomor
Indonesia
Nomor 1821); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000
Bangka
tentang Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik….
I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
2
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan
Presiden
Nomor
97
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
WEWENANG
PERIZINAN
DAN
NON
PENDELEGASIAN PERIZINAN
YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Belitung. 2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung.
3. Kepala…. I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
3
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah
menyelenggarakan
urusan
Kabupaten
Belitung
pemerintahan
yang
tertentu
yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung. 5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah
Kabupaten
Belitung
yang
memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal,
dan
informasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. 7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban,
dan
pertanggungjawaban
Perizinan
dan
Non
Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 8. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang dibentuk oleh Bupati.
BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2 (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Kabupaten Belitung
kepada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung. (2) Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Perizinan Penanaman Modal, meliputi : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin…. I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
4
2. Izin
Usaha
Penanaman
Modal
Untuk
Berbagai
Sektor Usaha; 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha; 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha; 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha; b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d. Izin Gangguan (HO); e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); g. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); h. Surat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol
(SIUP-MB); i. Tanda Daftar Gudang (TDG); j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); k. Surat Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI); l. Izin Hiburan; m. Izin Dispensasi Kelas Jalan; n. Izin Usaha Angkutan; - Izin trayek; dan - Izin angkutan barang o. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal; p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal; dan q. Tanda
Daftar
Usaha
Pariwisata
(TDUP)/Izin
Usaha
Pariwisata, meliputi: 1. daya tarik wisata; 2. kawasan pariwisata; 3. jasa transportasi pariwisata ; 4. jasa perjalanan pariwisata; 5. jasa makanan dan minuman; 6. penyediaan…. I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
5
6. penyediaan akomodasi; 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 8. penyelenggaraan
pertemuan,
perjalanan
insentif,
konferensi dan pameran; 9. jasa informasi pariwisata; 10. jasa konsultan pariwisata; 11. jasa pramuwisata; 12. wisata tirta; dan 13. spa. (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
Pasal 3 (1) Pendelegasian sebagaimana
wewenang
perizinan
dan
non
perizinan
dimaksud
dalam
Pasal
2,
meliputi
penerbitan/pemberian,
penolakan,
dan
pencabutan
izin,
termasuk pemungutan retribusi dalam hal sesuai ketentuan perizinan dikenakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten yang berlaku. (2) Pendelegasian
wewenang
perizinan
dan
non
perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPMPPT. (3) Penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.
Pasal 4 (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Kepala Badan. (2) Apabila Kepala Badan belum ditunjuk oleh Bupati maka penandatanganan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati.
(3). Apabila….
I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
6
(3) Apabila Kepala Badan/Pelaksana Tugas berhalangan le bih dari 3 (tiga) hari kerja, penandatanganan per i z in an dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di bawahnya yang membidangi perizinan. (4) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala Badan.
Pasal 5 (1) Izin yang diberikan oleh BPMPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis dan SKPD yang membidangi Ketertiban. (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap akan dievaluasi.
Pasal 6 (1) Dalam pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPMPPT melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan melalui Tim Teknis. (2) Tim
Teknis
beranggotakan
sebagaimana
dimaksud
masing-masing
dari
pada
unsur
ayat
Satuan
(1), Kerja
Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di
bidangnya
dan
diberi
wewenang
untuk
mengambil
keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. (3) Perizinan yang memerlukan pemeriksaan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perizinan yang secara teknis dipersyaratkan adanya pemeriksaan lapangan. (4) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB.III…. I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
7
BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1) Pelaksanaan
Perizinan
dan
non
Perizinan
yang
telah
dilimpahkan kepada BPMPPT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan
dan
Non
Perizinan
Kepada
Kantor
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2010,
penyelenggaraannya
disesuaikan
berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Penyerahan pelimpahan
data
dan
Perizinan
dokumen dan
non
terkait
penyelenggaraan
Perizinan
berdasarkan
Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh SKPD teknis kepada BPMPPT paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal….
I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
8
Pasal 9 Petunjuk
teknis
pelaksanaan
penyelenggaraan
pelimpahan
perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 6 April 2015 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 6 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 12
I:\JDIH\Perbup 2015\12-PENDELEGASIAN WEWENANG.doc
9
