BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

4

ayat

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

Kabupaten

Belitung,

dan perlu

Susunan menetapkan

Perangkat Peraturan

Daerah Bupati

Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang...

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

1

4. Undang-undang

Nomor

Perbendaharaan

Negara

1

Tahun

(Lembaran

2004 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan

pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

2014

tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

19

Tahun

2016

tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 12. Peraturan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2.

Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Bupati Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung.

5. Badan...


3

5.

Badan

Pengelolaan

selanjutnya

Keuangan

dan

BPKAD

adalah

disingkat

Aset

Daerah

Badan

yang

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 6.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

7.

Sekretaris

adalah

Sekretaris

pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 8.

Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

9.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas

Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah

Kelompok Jabatan

Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung. 14. Pejabat Pengelola Keuangan Derah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah

melaksanakan

Kepala

BPKAD

pengelolaan

yang

APBD

dan

mempunyai bertindak

tugas sebagai

bendahara umum daerah. 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

PPKD

yang

bertindak

dalam

kapasitas

sebagai

bendahara umum daerah. 16. Satuan

Kerja

perangkat

Perangkat

daerah

di

Daerah

lingkungan

disingkat

SKPD

Pemerintah

adalah

Kabupaten

Belitung selaku pengguna anggaran dan pengguna barang; 17. Prioritas...


4

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang meendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. 18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 19. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah

program

prioritas

dan

patokan

batas

maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan

dalam

penyusunan

RKA-SKPD

setelah

disepakati dengan DPRD. 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD

adalah

dokumen

yang

memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 21. Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

SKPD

yang

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

SKPD

yang

dipimpinnya. 23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah sebagian

pejabat

yang

diberi

kewenangan

kuasa

pengguna

untuk

melaksanakan

anggaran

dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

25. Surat...


5

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar proses penerbitan SPM. 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah

dokumen

yang

digunakan

sebagai

dasar

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 27. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD yang digunakan sebagai dasar untuk penghentian pembayaran gaji pegawai negeri sipil yang telah pensiun atau yang melakukan mutasi. 28. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah

dokumen perencanaan kebutuhan

barang milik daerah untuk periode satu tahun. 29. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMD adalah dokumen yang memuat kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna. 30. Harga Satuan Umum yang selanjutnya disingkat HSU adalah dokumen yang memuat standarisasi harga dalam rangka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD yang berfungsi sebagai batas tertinggi atas pengeluaran. 31. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 32. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya

disingkat

TPTGR

adalah

penyelesaian

kasus

kerugian negara dan daerah secara periodik yang menjadi tugas

pokok

Majelis

Pertimbangan

TPTGR

Pemerintah

Kabupaten Belitung. 33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian

kerja

yang

bekerja

pada

Instansi

Pemerintah. BAB II...


6

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 BPKAD

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah bidang

pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Perbendaharaan terdiri atas: 1. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan; 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung; dan 3. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung. d. Bidang Akuntansi terdiri atas: 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban I; 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban II; 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan. e. Bidang Anggaran terdiri atas: 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran. f. Bidang Aset Daerah terdiri atas: 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan BMD; 2. Sub Bidang... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

7

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BMD; 3. Sub

Bidang

Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,

dan

Pengamanan BMD. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur

organisasi

BPKAD

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 BPKAD mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. perumusan

kebijakan

teknis di

bidang penerimaan

dan

pengeluaran kas; b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; d. pengelolaan utang dan piutang daerah; e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; f.

perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;

g. penyusunan

kebijakan

akuntansi

dan

pedoman

teknis

penatausahaan; h. pelaksanaan

penyusunan

laporan

keuangan

pemerintah

daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i.

pelaksanaan

pembinaan

teknis

penatausahaan,

pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; j.

perumusan

prosedur

penyusunan

rancangan

APBD

dan

Rancangan Perubahan APBD; k. penyusunan...


8

k. penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

penyusunan

anggaran; l.

pengendalian penyusunan anggaran;

m. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah; n. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; o. penyelenggaraan

pemanfaatan,

pemindahtanganan,

pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; dan p. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah. Bagian Kedua Badan Pasal 6 BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pasal 7 BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. pengkoordinasian penyusunan pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; d. pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas

dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah; e. pelaksanaan

administrasi

badan

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan...


9

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan BPKAD. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, aset di bidang pengelolaan keuangan dan aset; b. pemberian

dukungan

ketatausahaan,

administrasi

Aparatur

kerumahtanggaan,

Sipil

kerjasama,

yang

Negara, hubungan

meliputi keuangan, masyarakat,

kearsipan dan dokumentasi; c. pengkoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10

Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11...


10

Pasal 11 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; c. pengumpulan,

pengolahan

dan

penyajian

data

di

bidang

tugasnya; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tugasnya; e. penyiapan

bahan

penyusunan

rancangan

produk

hukum

daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; f.

penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana urusan

keuangan dan pengelolaan barang

milik daerah pada BPKAD.

Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kegiatan rutin; b. pelaksanaanan...


11

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; c. pelaksanaan administrasi keuangan; d. penyiapan

pertanggungjawaban

dan

pengelolaan

dokumen

keuangan; e. penyusunan laporan keuangan; f.

penyiapan

bahan

pemantauan

tidak

lanjut

laporan

hasil

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; g. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah; h. penyusunan

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; i.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan anggaran sub bagian kepegawaian dan umum; b. penyiapan

bahan rencana kebutuhan dan pengembangan

pegawai; c. penyiapan

bahan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,

pemberhentian dan pensiun pegawai; d. penyiapan bahan dan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, sarana prasarana, kearsipan, kerjasama, humas dan protokol; e. penyiapan bahan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai f. penyusunan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

12

f.

penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

di

bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Perbendaharaan Pasal 17 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang perbendaharaan. Pasal 18 Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

penerimaan

dan

pengeluaran kas; b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas; c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; d. pengelolaan utang dan piutang daerah; e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran f.

kas; penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 19 Bidang Perbendaharaan terdiri atas: a. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan; b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung; dan c. Sub... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

13

c. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung. Pasal 20 Sub

Bidang

Administrasi

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perbendaharaan. Pasal 21 Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penelitian dokumen atas bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah; b. penyusunan anggaran kas; c. penyiapan SPD untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas; d. penerimaan

dan

pemeriksaan

kelengkapan

dokumen

SPJ

fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD; e. penyiapan administrasi berkaitan dengan perbendaharaan; f.

pelaksanaan rekapitulasi dan mencatat SPJ dan membuat bukti rekonsiliasi SPJ dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;

g. pemeriksaan,

penganalisisan

dan

pengevaluasian

pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas; h. penyusunan

dan

penyediaan

laporan

penerimaan

dan

pengeluaran kas; i.

pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

j.

pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah

melalui

investasi

jangka

pendek

dalam

rangka

penerimaan daerah; k. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; l.

penyusunan dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;

m. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah; n. pemberian pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran; o. penyiapan...


14

o. penyiapan

bahan

penyelesaian

permasalahan

Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan Barang Milik Daerah; p. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

di

bidang tugasnya; q. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan r.


Pasal 22 Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perbendaharaan belanja tidak langsung. Pasal 23 Sub Bidang Perbendaharaan

Belanja

Tidak Langsung dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan

register

atas SPM dan SP2D Belanja Tidak

Langsung; b. pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM Belanja Tidak Langsung; c. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D Belanja Tidak Langsung; d. pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja dari bendahara pengeluaran dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Tidak Langsung; e.

pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja dari bendahara pengeluaran dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Tidak Langsung;

f.

pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP;

g. pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga Belanja Tidak Langsung; h. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.


j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24...


15

Pasal 24 Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan perbendaharaan Belanja Langsung.

Pasal 25 Sub

Bidang

Perbendaharaan

Belanja

Langsung

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan registrasi atas SPM dan SP2D Belanja Langsung; b. pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM Belanja Langsung; c. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D Belanja Langsung; d. pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja dari bendahara pengeluaran dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Langsung; e. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Belanja Langsung dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; f.

penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Belanja Langsung;

g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i.


j.


Bagian Kelima Bidang Akuntansi Pasal 26 Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Akuntansi keuangan daerah. Pasal 27...


16

Pasal 27 Bidang

Akuntansi

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah; b. penyusunan

kebijakan

akuntansi

dan

pedoman

teknis

penatausahaan; c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pelaksanaan

pembinaan

teknis

penatausahaan,

pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; f.

pemberian

saran dan pertimbangan kepada atasan terkait

bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28 Bidang Akuntansi terdiri atas: a. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban I; b. Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban II; dan c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 29 Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban I tugas

menyiapkan

bahan

mempunyai

pelaksanaan

laporan

pertanggungjawaban. Pasal 30 Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban

I

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

penyusunan

petunjuk

teknis

akuntansi

keuangan daerah; b. pelaksanaan...


17

b. pelaksanaan

evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional

pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD; c. pelaksanaan

rekonsiliasi

laporan

pertanggungjawaban

fungsional pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD; d. penyiapan

data

laporan

realisasi

triwulan,

semester

dan

prognosis APBD; e. penyiapan

bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban

APBD pada Dinas dan Badan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, RSUD; f.

pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada Dinas dan Badan

Daerah,

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat

DPRD,

Inspektorat, RSUD; g. penyiapan bahan penyusunan neraca; h. pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi keuangan daerah; i.

penyiapan

bahan

keterlambatan

pemberian

penyampaian

peringatan/teguran

laporan

atas

pertanggungjawaban

fungsional; j.

penyiapan data penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban

Rancangan

Peraturan

Kepala

Pelaksanaan Daerah

tentang

APBD

dan

Penjabaran

Perhitungan Realisasi APBD; k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; l.


m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Sub Bidang Pembukuan dan Pertanggungjawaban II mempunyai tugas

menyiapkan

bahan

pelaksanaan

laporan

pertanggungjawaban.

Pasal 32...


18

Pasal 32 Sub

Bidang

Pembukuan

dan

Pertanggungjawaban

II

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

penyusunan

petunjuk

teknis

akuntansi

keuangan daerah; b. pelaksanaan

evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional

pada UPT Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan; c. pelaksanaan fungsional

rekonsiliasi pada

UPT

laporan Satuan

pertanggungjawaban

Pendidikan,

Kecamatan,

Kelurahan; d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada UPT Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan; e. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada UPT Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan; f.

penyiapan bahan penyusunan Neraca;

g. pelaksanaan monitoring pengelolaan dana pusat; h. penyiapan data penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban

Rancangan

Peraturan

Pelaksanaan

Kepala

Daerah

tentang

APBD

dan

Penjabaran

Perhitungan Realisasi APBD; i.

penyiapan

bahan

keterlambatan

pemberian

penyampaian

peringatan/teguran

laporan

atas

pertanggungjawaban

fungsional; j.

penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya;

k. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; l.


m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 33 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pasal 34...


19

Pasal 34 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; b. pelaksanaan evaluasi laporan realisasi fisik dan keuangan; c. pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional; d. penyiapan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan

Saldo

Anggaran

Lebih,

Laporan

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan seluruh SKPD; f. pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan BUMD; g. penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban

Rancangan

Peraturan

Kepala

Pelaksanaan Daerah

tentang

APBD

dan

Penjabaran

Perhitungan Realisasi APBD; h. pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah; i. pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah; j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; k. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; l.


m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Anggaran Pasal 35...


20

Pasal 35 Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan, penyusunan, dan pengendalian anggaran. Pasal 36 Bidang

Anggaran

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

prosedur

penyusunan

rancangan

APBD

dan

rancangan perubahan APBD; b. penyusunan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

penyusunan

anggaran; c. pengendalian penyusunan anggaran; d. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.


Bidang Anggaran terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran. Pasal 38 Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan

kebijakan teknis dan kegiatan penyusunan

anggaran. Pasal 39 Sub Bidang Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah; b. penyiapan...


21

b. penyiapan bahan penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran berkenaan; c. penyiapan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah; d. penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah; e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; f.

pemberian saran pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40 Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan penyusunan anggaran.

Pasal 41 Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD; b. penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD; c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 42 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian anggaran.

Pasal 43...


22

Pasal 43 Sub

Bidang

Pengendalian

dan

Evaluasi

Anggaran

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan evaluasi anggaran; b. penyiapan administrasi pelaksanaan anggaran; c. penyiapan bahan pergeseran anggaran; d. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.


Bagian Ketujuh Bidang Aset Daerah Pasal 44 Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dalam

mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD. Pasal 45 Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD; b. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan BMD; c.

penyelenggaraan

pemanfaatan,

pemindahtanganan,

pengamanan dan pengendalian BMD; d. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan BMD; e. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; f.


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46...


23

Pasal 46 Bidang Aset Daerah terdiri atas: a. Sub

Bidang

Perencanaan

dan

Penggunaan

Barang

Milik

Daerah; b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah ; dan c. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Pasal 47 Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam hal perencanaan dan penggunaan barang milik daerah. Pasal 48 Sub

Bidang

Perencanaan

dan

Penggunaan

BMD

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan RKBMD dan RKPBMD; b. penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); c. pengoordinir penyampaian laporan hasil pengadaan barang milik daerah; d. penyiapan bahan penetapan status penggunaan barang milik daerah; e. penyiapan bahan pengalihan penetapan status penggunaan barang milik daerah; f.


g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49...


24

Pasal 49 Sub

Bidang

Evaluasi

dan

Pelaporan

Barang

mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan

Milik

Daerah

evaluasi dan

pelaporan barang milik daerah. Pasal 50 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. penatausahaan BMD; b. pelaksanaan rekapitulasi laporan BMD; c.

pelaksanaan verifikasi atas belanja yang menghasilkan BMD;

d. pengoordinir pelaksanaan inventarisasi BMD; e.

pelaksanaan rekonsiliasi atas laporan BMD;

f.

pelaksanaan evaluasi atas penatausahaan BMD;

g.


h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; i.


Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang

Milik

Daerah

mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

pelaksanaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengamanan BMD. Pasal 52 Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pemanfaatan BMD; b. pelaksananan koordinasi atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD; c. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pengamanan BMD; d. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pemusnahan BMD; e. pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan penghapusan BMD; f. penyusunan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

25

f.


g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 53 (1) Pada organisasi BPKAD dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 54 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPKAD. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 56... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

26

Pasal 56 Dalam

melaksanakan

tugasnya,

setiap

pimpinan

dari

unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

lingkungan

integrasi,

masing-masing

dan

sinkronisasi

maupun

antar

baik

satuan

dalam

organisasi

di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 57 Setiap

pimpinan

di

lingkungan

BPKAD

wajib

mengawasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 58 (1) Setiap pimpinan di lingkungan BPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan BPKAD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 59 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 60...


27

Pasal 60 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013

tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Kabupaten

Belitung

(Berita

Daerah

Kabupaten

Belitung Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 62 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH

Diundangkan...


28

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd.

KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG, ttd.

ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\61-PERBUP TUPOKSI BPKAD..doc

30


31

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents