SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Kabupaten Belitung, perlu
Susunan
Perangkat
Daerah
menetapkan Peraturan Bupati
Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang .... 1 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
3. Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2009
tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
47
Tahun
2015
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4887); 9. Peraturan .... 2 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN
DESA
KABUPATEN
BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah
Daerah
penyelenggara
adalah
Bupati
Pemerintahan
sebagai
Daerah
yang
unsur
memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Belitung. 5.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Pengendalian
Masyarakat Penduduk
dan
dan
Desa
Keluarga
adalah
Dinas
Berencana,
dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris .... 3
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
7.
Sekretaris
adalah
Penduduk
dan
Sekretaris
Keluarga
pada
Dinas
Berencana,
dan
Pengendalian Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 8.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung.
9.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan
Keluarga
Berencana,
dan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Desa
Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian
kerja
yang
bekerja
pada
Instansi
Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Masyarakat
dan
merupakan unsur pelaksana
Desa
Kabupaten
Belitung
urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian .... 4 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas: 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: 1. Seksi Jaminan Ber-KB; 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. e.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas: 1. Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat; 2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan 3. Seksi Pemerintahan Desa.
f.
Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4
Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III ....
5 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah; c. pelaksanaan
advokasi,
komunikasi,
informasi
dan
edukasi
pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal; d. pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; e. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di daerah; f. pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; g. pelaksanaan
pembangunan
keluarga
melalui
pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; h. pelaksanaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga
melalui
pembinaan
ketahanan
dan
kesejahteraan
keluarga; i. penyelenggaraan penataan desa; j. fasilitasi kerja sama antar desa dalam satu daerah; k. pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa; l. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelaku masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah; dan m. pemberdayaan .... 6 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
m. pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
dan
lembaga
adat
tingkat desa. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang
pemberdayaan
masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasal 7 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan
dan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pelaksanaan
administrasi
dinas
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu
Kepala
Dinas
dalam
memberikan
pelayanan
administratif .... 7 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana,
dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan desa; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dan anggaran; b. penyiapan
bahan
dalam rangka
pelaksanaan
evaluasi dan
pelaporan kegiatan dan anggaran; c. penyiapan .... 8 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan; e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset; f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub
Bagian
melaksanakan
Umum
dan
Kepegawaian
urusan
kesekretariatan
mempunyai
tugas
di bidang umum dan
kepegawaian. Pasal 14 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; c. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pasal 15 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Dinas
Pengendalian .... 9 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Pengendalian
Penduduk
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga
dan
Desa
Berencana,
dalam
dan
melaksanakan
kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan daerah. Pasal 16 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan
bidang pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana; c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan
bidang pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana; d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; f. pelaksanaan
pemetaan
perkiraan
pengendalian
penduduk
daerah; g. pelaksanaan
pemberdayaan
dan
peningkatan
peran
serta
organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; h. pelaksanaan
pendayagunaan
tenaga
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; i. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
bidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. pemberian ....
10 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan
bidang pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana; k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas: a. Seksi Advokasi dan Penggerakan; b. Seksi
Penyuluhan
dan
Pendayagunaan
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. Pasal 18 Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. Pasal 19 Seksi Advokasi dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
penyuluhan,
advokasi
dan
penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. penyiapan .... 11 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; e. penyiapan
bahan
pelaksanaan
penetapan
kebijakan
dan
pengembangan advokasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi; f. penyiapan
bahan
pelaksanaan
penyelenggaraan
operasional
advokasi, dan komunikasi, informasi dan edukasi; g. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembinaan
dan
mekanisme
operasional lini lapangan; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
advokasi,
dan
komunikasi,
informasi dan edukasi serta koordinasi dengan mitra kerja dalam hubungan antar lembaga; i. penyiapan bahan pelaksanaan promosi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; j. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
dan
pendokumentasian
kegiatan di bidang tugasnya; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi
Penyuluhan
dan
Pendayagunaan
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga
Berencana
mempunyai
tugas
menyiapkan
bahan
pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana. Pasal 21 Seksi
Penyuluhan
dan
Pendayagunaan
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pedoman dan penyiapan bahan pembinaan bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; b. penyiapan .... 12 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas
Lapangan
Keluarga
Berencana dalam bentuk rekomendasi; c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
penyuluhan,
advokasi
dan
penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke lembaga
yang
membawahi
urusan
Penyuluh
Keluarga
Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; e. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengelolaan
personil
dalam
mendukung program Keluarga Berencana Nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama; f. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengembangan
penguatan
pelembagaan dan jejaring program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; g. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembinaan
teknis
Institusi
Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; h. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dukungan operasional bagi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; i. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
Pasal 23 ....
13 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Pasal 23 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemetaaan dan perkiraan pengendalian penduduk; c.
penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,
penyuluhan,
advokasi
dan
penggerakan
bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; e.
penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan dan penghimpunan bahan-bahan data untuk menetapkan kebijakan pengendalian penduduk;
f.
penyiapan bahan pelaksanaan pembuatan parameter dan grand design kependudukan daerah;
g.
penyiapan
bahan
pelaksanaan
pendataan
pengolahan,
pemutakhiran, analisa dan penyediaan data keluarga; h. penyiapan bahan pelaksanaan penghitungan dan penetapan perkiraan
permintaan
masyarakat
program
kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga; i.
penyiapan bahan pemanfaaatan jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi perkembangan dan kemajuan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada publik;
j.
penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi informasi, pelayanan informasi, pengelolaan dokumentasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
k. pelaksanaan umpan balik terhadap hasil program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan data mikro kependudukan; l. pelaksanaan ....
14 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
l.
pelaksanaan
koordinasi
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga; m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 24 Bidang
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian
Penduduk
dan
Keluarga
Berencana,
dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah. Pasal 25 Bidang
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. peren ca n a a n
da n
peru mu sa n
pro gra m
di
bida n g
t u ga sn ya ; b. peru mu sa n kebija ka n t ekn is da e ra h bida n g kelu a r ga beren ca n a , ket a h a n a n da n keseja h t era a n kelu a rga ; c. pelaksanaan
kebijakan
teknis
daerah
bidang
keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria
di
bidang
keluarga
berencana,
ketahanan
dan
pengendalian
dan
kesejahteraan keluarga; e. pelaksanaan
penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah; f. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana; g. pelaksanaan .... 15 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
g. pelaksanaan
kebijakan
teknis
daerah
bidang
pembinaan
ketahanan remaja; h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan; i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah; k. pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi
bidang
keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; l. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; m. pela ksa n a a n ko o rdin a si da lam pela ksa n a a n t u ga sn ya ; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 26 Bidang
Keluarga
Berencana,
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga terdiri atas: a. Seksi Jaminan Ber-KB; b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
Pasal 27 Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB. Pasal 28 Seksi Jaminan Ber-KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
bahan
pelaksanaan
penerimaan,
penyimpanan,
pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi; b. penyiapan bahan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program keluarga berencana; c. penyiapan .... 16 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
c. penyiapan
bahan
pelaksanaan
penyelenggaraan
dukungan
pelayanan rujukan kelurga berencana dan kesehatan reproduksi; d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; e. penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; f. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kontrasepsi; g. penyiapan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pelayanan Keluarga Berencana; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan keluarga berencana dengan Mitra kerja; i. pelaksanaan ketersediaan tempat pelayanan, fasilitas, sarana, alat dan obat kontrasepsi serta tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan ber-KB; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB. Pasal 30 Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan target pencapaian keluarga berencana; b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;
c. penyiapan .... 17 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
c. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi keluarga berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria
di
bidang
keluarga
berencana,
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga; e. penyiapan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan kesertaan ber-KB; f. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran unmet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap mitra kerja, Kader Keluarga Berencana, tokoh agama dan masyarakat dalam kesertaaan ber-KB; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
Komunikasi,
Informasi
dan
Edukasi dan Konseling program Keluarga Berencana; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 31 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
pembinaan,
pembimbingan
dan
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
serta
pemantauan
dan
evaluasi
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga. Pasal 32 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan .... 18 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
a. penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan, pembinaan serta evaluasi program pengembangan keluarga
melalui
usaha
dan
peningkatan
ekonomi
peningkatan
pendapatan
keluarga
sejahtera; b. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembentukan,
pembinaan,
pengembangan serta evaluasi program tribina melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); c. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; d. penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta evaluasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) melalui jalur pendidikan dan jalur masyarakat; e. penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta evaluasi Gerakan Pramuka Satuan Karya Keluarga Berencana (SAKA KENCANA); f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi
kelompok
usaha
peningkatan
pendapatan
keluarga
sejahtera; g. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesbilitas permodalan,
teknologi,
manajemen
serta
pemasaran
guna
peningkatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera; h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja terkait dengan pengembangan kelompok kegiatan ketahanan keluarga; i. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam ....
19 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 33 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pasal 34 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. perumusan
pelaksanaan
fasilitasi
swadaya
gotong
royong
masyarakat; c. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan kepala desa serentak dan pemberhentian kepala desa; d. pelaksanaan
pengangkatan
dan
pemberhentian
Badan
Permusyawaratan Desa; e. fasilitasi kerja sama desa dan penyelesaian perselisihan Desa dan batas desa. f. pelaksanaan
pembinaan
kepala
desa
dan
Badan
Permusyarawatan Desa; g. pelaksanaan pembinaan aparatur desa; h. pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada masyarakat; i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; j. pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan desa; k. pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan; l. pembinaan administrasi pemerintahan desa; m. pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa; n. pemberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas: a. Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat; b. Seksi .... 20 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan c. Seksi Pemerintahan Desa. Pasal 36 Seksi Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di bidang sosial budaya dan kelembagaan masyarakat. Pasal 37 Seksi
Sosial
Budaya
dan
Kelembagaan
Masyarakat
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan sosial budaya masyarakat dan kelembagaan masyarakat; b. penyiapan
bahan
pembinaan
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan; c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan kelembagaan masyarakat; d. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian di bidang tugasnya; e. pemberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 38 Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. Pasal 39 Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat; b. penyiapan .... 21 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi mikro; c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi simpan pinjam; d. penyiapan bahan pelaksanaan bantuan kepada masyarakat; e. penyiapan bahan pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna; f. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dan pengembangan teknologi tepat guna; g. pelaksanaan
tugas
lain
yang
berhubungan
dengan
usaha
ekonomi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna; h. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang pemerintahan desa. Pasal 41 Seksi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa dan kelembagaan desa; b. penyiapan bahan pemilihan dan pelantikan kepala desa serentak dan pemberhentian kepala desa; c. penyiapan bahan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa; d. penyiapan bahan fasilitasi kerja sama, penyelesaian perselisihan desa dan batas desa; e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa; f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan aparatur desa; g. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pembinaan
administrasi
pemerintahan desa; h. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset desa; i. penyiapan .... 22 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
i. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa; j. pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian di bidang tugasnya; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional
yang
Penduduk
dan
ada
di
lingkungan
Dinas
Keluarga
Berencana,
dan
Pengendalian Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IV .... 23
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab
kepada
atasan
masing-masing
dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 49 .... 24 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
PARAF KOORDINASI 1
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016
2 3
BUPATI BELITUNG,
4 5
ttd.
6 7
SAHANI SALEH
25 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 47 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
26 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\47-PERBUP TUPOKSI DALDUK,KB,DESA.doc
27
