SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
Kabupaten
Belitung,
dan perlu
Susunan
Perangkat
menetapkan
Peraturan
Daerah Bupati
Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang... 1 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2012
tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan… 2 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten
Belitung. 6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten
Belitung. 7.
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan
Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten Belitung. 8. Bidang... 3 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
8.
Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten
Belitung. 9.
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan
Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
Kabupaten
Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas
Dinas
Koperasi,
Usaha
Kecil
dan
Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
perjanjian
kerja
yang
bekerja
pada
instansi
Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 3… 4 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas: 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro. d. Bidang Usaha Perdagangan terdiri atas: 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 2. Seksi Pengelolaan Pasar; dan 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen. e. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas: 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan 3. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial. f.
Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. penerbitan… 5 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten; b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah; c. pemeriksaan
dan
pengawasan
koperasi
yang
wilayah
keanggotaan dalam daerah; d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah; e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah; f.
pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah; h. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; i.
pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
j.
penerbitan
rekomendasi
pengelolaan
pasar
rakyat,
pusat
perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; k. penerbitan
rekomendasi
tanda
daftar
gudang,
dan
surat
keterangan penyimpanan barang; l.
penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
m. penerbitan
rekomendasi
usaha
perdagangan
minuman
beralkohol golongan B dan golongan C untuk distributor dan penjual langsung minum di tempat. n. pemeriksaan pengawasan
fasilitas distribusi,
penyimpanan pengemasan
bahan dan
berbahaya pelabelan
dan
bahan
berbahaya di tingkat daerah. o. penerbitan… 6 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
o. penerbitan
rekomendasi
perdagangan
kayu
antar
pulau
terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau; p. penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal); q. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; r.
pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
s.
pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
t.
pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
u. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah; v.
pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah meliputi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
w. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten; x. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten); y.
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
z.
pelaksanaan
pelatihan
tenaga
kerja
berdasarkan
unit
kompetensi; aa. pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; bb. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; cc. konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dd. pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah; ee. pelayanan antar kerja di daerah; ff. penerbitan izin Lembaga Pendidikan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah; gg. pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah; hh. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah; ii. penerbitan... 7 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
ii. penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah; jj. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah; dan kk. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan
menengah,
di
perdagangan
bidang dan
koperasi
tenaga
usaha
kerja
yang
kecil
dan
menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasal 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat
Pasal 8… 8 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di
lingkungan
Dinas
Koperasi
Usaha
Kecil
dan
Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan tenaga kerja; b. pemberian
dukungan
ketatausahaan,
administrasi
Aparatur
Sipil
yang
Negara,
meliputi keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; c. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah
di
bidang
koperasi,
usaha
kecil
dan
menengah,
perdagangan dan tenaga kerja; d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10
Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; Pasal 11 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan
urusan
kesekretariatan
bidang
perencanaan,
keuangan dan aset di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan dan tenaga kerja.
Pasal 12… 9 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan daerah
bahan
penyusunan
rancangan
produk
hukum
di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perdagangan dan tenaga kerja; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi verifikasi dan pembukuan; d. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset; e. penyiapan
bahan
penyusunan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan; f.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub
Bagian
Kepegawaian
dan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah
tangga,
kerja
sama,
kehumasan
dan
protokol
serta
ketatalaksanaan. Pasal 14 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; c. penyiapan
bahan
penyusunan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga… 10 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Bagian Ketiga Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 15 Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam perencanaan, penyusunan,
penyiapan,
pengoordinasian,
penyelenggaraan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah. Pasal 16 Bidang
Koperasi,
Usaha
Mikro
Kecil
dan
Menengah
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro; c. pelaksanaan perluasan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro; d. pelaksanaan verifikasi data dan bahan perumusan kebijakan operasional
di
bidang
kelembagaan
dan
pengawasan,
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis koperasi dan usaha mikro; f.
pelaksanaan fasilitasi bimbingan pembentukan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
g. pelaksanaan kemitraan koperasi, usaha mikro dengan badan usaha lainnya; h. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan koperasi dan usaha mikro; i.
pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
j.
pengawasan pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
k. penyelenggaraan pelayanan wirausaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam; l. pelaksanaan… 11 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
l.
pelaksanaan penilaian kinerja koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
m. penyediaan
data
kinerja,
bimbingan
dan
penyuluhan,
penciptaan iklim usaha simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; o. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; b. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro. Pasal 18 Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi. Pasal 19 Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; b. penyiapan bahan penganalisaan berkas pembentukan dan perubahan anggaran dasar koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; c.
penyiapan bahan penyusunan dan pengkoreksian data penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; d. penyiapan… 12
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
d. penyiapan bahan perencanaan bimbingan dan penyuluhan dan pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; e.
penyiapan bahan pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
f.
penyiapan bahan penelaahan dan perancangan dokumen izin usaha simpan pinjam;
g.
penyiapan
bahan
perencanaan
kebijakan
operasional
dan
pelayanan serta fasilitasi; h. penyiapan bahan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam; i.
penyiapan bahan perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan, kepatuhan
usaha
simpan
pinjam, penilaian
kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi koperasi; j.
penyiapan bahan perencanaan dan perumusan bimbingan teknis serta menyusun kebijakan operasional;
k. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; l.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas penyiapan bahan, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan koperasi. Pasal 21 Seksi
Pemberdayaan
Koperasi
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan data kinerja koperasi; b. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; c. penyiapan… 13 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
c. penyiapan
bahan
perencanaan
program
pembinaan
dan
pengembangan pasar rakyat yang dikelola koperasi; d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi akses pasar produk usaha koperasi; e. penyiapan bahan penyusunan peningkatan akses permodalan dan akses pembiayaan bagi koperasi; f.
penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi koperasi;
g. penyiapan
bahan
pelaksanaan
fasilitasi
kemitraan
antar
koperasi, usaha mikro, dan badan usaha lainnya; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; i.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
j.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 22 Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas penyiapan bahan promosi potensi dan pelaksanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah. Pasal 23 Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; b. penyiapan
bahan
pengembangan
pemberdayaan
dan
perlindungan usaha mikro; c.
penyiapan bahan perencanaan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksaan pemberdayaan usaha mikro;
d. penyiapan
bahan
penyusunan
peningkatan
kerjasama
pemasaran produk usaha mikro baik berskala lokal, nasional dan internasional; e. penyiapan… 14 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
e.
penyiapan bahan penyusunan peningkatan akses permodalan usaha mikro dan akses pasar usaha mikro;
f.
penyiapan bahan penganalisaan data dan jumlah usaha mikro;
g.
penyiapan
bahan
penyusunan
dan
perancangan
bahan
pembinaan dan bimbingan teknis, memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan badan usaha lainnya; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; i.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
j.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Usaha Perdagangan Pasal 24 Bidang
Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan,
pengoordinasian,
penyelenggaraan,
evaluasi
dan
pelaporan kegiatan di bidang usaha perdagangan. Pasal 25 Bidang
Usaha
Perdagangan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan lembaga-lembaga usaha perdagangan; c.
penyelenggaraan
upaya-upaya
peningkatan
penggunaan
produksi dalam negeri; d. penyelenggaraan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri; e.
penyelenggaraan upaya-upaya dalam rangka mendorong laju peningkatan/pertumbuhan ekspor daerah; f. penyelenggaraan… 15
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
f.
penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan penjual;
g.
pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas kemetrologian;
h. penyelenggaraan
dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pengelolaan perpasaran; i.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
j.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
Pasal 26 Bidang Usaha Perdagangan terdiri atas: a. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; b. Seksi Pengelolaan Pasar; dan c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen. Pasal 27 Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan, penyiapan bahan pengembangan
usaha
dan
sarana
perdagangan,
perizinan,
pengadaan dan penyaluran, pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor serta pemantauan dan evaluasi. Pasal 28 Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
kegiatan
seksi
perdagangan dalam negeri dan luar negeri sebagai acuan pelaksanaan tugas; b. penyiapan bahan pelaksanaan persiapan dan penyusunan bahan
petunjuk
teknis
pembinaan
usaha
perdagangan,
pembinaan iklim usaha, peningkatan kerja sama dunia usaha dan pengembangan ekspor impor; c. penyiapan… 16 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
c.
penyiapan bahan pelaksanaan persiapan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan pokok dan barang penting strategis lainnya, serta pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil pemantauan dan evaluasi kerja kegiatan ekspor/impor dan penyaluran barang ekspor/impor meliputi barang konsumsi dan bahan baku/penolong keperluan industri atau barang modal untuk keperluan ekpor/impor;
d. penyiapan
bahan
perkembangan
harga
pemantauan,
pengumpulan
data
pasar
bahan
dan
sebagai
laporan
pengambilan keputusan dalam menjaga stabilitas harga; e.
penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan/atau jasa serta terhadap peredaran minuman beralkohol;
f.
penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengiriman barang strategis keluar daerah;
g.
penyiapan
bahan
kelengkapan
pelaksanaan
dokumen
yang
kegiatan diperlukan
dan
penelitian
dalam
rangka
penerbitan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD); h. pelaksanaan persiapan penelitian kelengkapan dokumen guna penerbitan perizinan di bidang ekspor impor hasil industri dan non industri; i.
penyiapan bahan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk teknis pengembangan pasar luar negeri;
j.
penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan ekspor berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; l.
penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 29… 17 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 29 Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengelolaan pasar, petak toko dan los/plank, pengawasan dan pembinaan pengendalian serta penetapan retribusi. Pasal 30 Seksi Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan teknis terhadap pengelolaan pasar; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar; c. penyiapan bahan penetapan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. penyiapan
bahan
pelaksanaan
pengawasan
dan
evaluasi
retribusi; e. penyiapan bahan perjanjian sewa menyewa petak/toko dan los/plank; f. penyiapan bahan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar; g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas penyiapan
bahan,
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan,
pembinaan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan di bidang metrologi dan perlindungan konsumen.
Pasal 32… 18 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 32 Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan ketentuanketentuan metrologi legal; c. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan terhadap
alat-alat
ukur,
takar,
timbangan
dan
perlengkapannya; d. penyiapan terhadap
bahan
pelaksanaan
alat-alat
perlengkapannya,
ukur,
serta
pendataan takar,
pengolahan
tera/tera
ulang
timbangan
dan
data
dan
penyajian
informasi; e. penyiapan bahan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan UndangUndang tentang Metrologi Legal; f.
penyiapan bahan pelaksanan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kemetrologian dan perlindungan konsumen; h. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; i.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
j.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 33… 19 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 33 Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga
Kerja
dalam
perencanaan,
penyusunan,
penyiapan,
pengoordinasian, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 34 Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. penyusunan
rencana
program
kegiatan
di
bidang
ketenagakerjaan; c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan; d. pelaporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan; e. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas serta pelaksanaan program peningkatan produktivitas di daerah; f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; g. penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; h. pengoordinasian pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan daerah; i. penyebarluasan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL); j. pelaksanaan fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, lansia dan perempuan; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam daerah; l. penyebarluasan
dan
penerapan
teknologi
tepat
guna,
penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya; m. pelaksanaan fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan; n. pencegahan… 20 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
n. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; o. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan, penyusunan
dan
pengusulan
penetapan
upah
minimum
kabupaten; p. pembinaan
kepesertaan
jaminan
sosial
tenaga
kerja,
penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan; q. pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta pencataan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh; r. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan; s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; t. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas: a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan c. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial. Pasal 36 Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan
bahan,
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan,
pembinaan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan di bidang seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pasal 37 Seksi
Pelatihan
dan
Produktivitas
Tenaga
Kerja
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan… 21 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
c. penyiapan bahan analisa data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya; d. penyiapan
bahan
penyusunan
program
kerja
di
bidang
tugasnya; e. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi tenaga kerja dan produktivitas; f.
penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah;
g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja; h. penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat; i.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
j.
penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan l.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 38
Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan
bahan,
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan,
pembinaan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan di bidang seksi pembinaan dan penempatan tenaga kerja. Pasal 39 Seksi
Pembinaan
dan
Penempatan
Tenaga
Kerja
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang
tugasnya; b. penyiapan bahan analisa data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya; c. penyusunan program kerja di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran Angkatan Kerja Satu (AK1); e. penyiapan… 22 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
e. penyiapan bahan penyusunan laporan Informasi Pasar Kerja (IPK), Bursa Kerja Online (BKOL) dan kegiatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) secara berkala; f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi antar lembaga instansi pemerintah dan swasta dalam pengumpulan data lowongan kerja untuk penempatan tenaga kerja; g. penyebarluasan informasi lowongan kerja; h. penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
penempatan tenaga kerja; i. penyiapan bahan perencanaan pengembangan program/kegiatan perluasan kesempatan kerja; j. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring kegiatan Bursa Kerja Swasta (BKS); k. penyiapan bahan monitoring tenaga kerja asing; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; m. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan kegiatan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial. Pasal 41 Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan… 23 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
b. penyiapan bahan analisa data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya; c. penyiapan
bahan
penyusunan
bahan
pelaksanaan
program
kerja
di
bidang
tugasnya; d. penyiapan
kegiatan
pembinaan
dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; e. penyiapan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
penyuluhan
dan
bimbingan teknis hubungan industrial; f. penyiapan bahan koordinasi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha serta pihak lain yang terkait; g. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, dan bimbingan teknis pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; h. penyiapan bahan pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak untuk penyusunan usulan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektor kabupaten; i. penyiapan bahan pelaksanaan pencatatan dan pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Lembaga Kerja Sama Bipartit
(LKS
Bipartit),
Perjanjian
Kerja
(PK),
Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); j. penyiapan
bahan
pemberian
bantuan
kepada
pekerja/pengusaha melakukan klaim jaminan sosial tenaga kerja; k. penyiapan
bahan
pelaksanan
koordinasi
dengan
serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha serta pihak lain yang terkait; l. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42… 24 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
lingkungan masing-masing
dan
sinkronisasi
baik
dalam
maupun antar satuan organisasi di lingkungan… 25
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
lingkungan pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan
dan
Tenaga
Kerja
wajib
mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V… 26 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2014
tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 31); 2. Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 29), sepanjang mengenai ketentuan penjabaran tugas dan fungsi Bidang Tenaga Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
27 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 50
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
28 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG
PARAF KOORDINASI 1 2 3
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
4 5
ttd.
6
SAHANI SALEH
7 8
BUPATI BELITUNG,
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
29
30 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\50-PERBUP TUPOKSI KUKMPTK.doc
