SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000
tentang
Bangka
Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
1
4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Daerah
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten
Belitung
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24); 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
penyelenggara
Pemerintahan
pelaksanaan
urusan
Bupati Daerah
pemerintahan
sebagai yang yang
unsur
memimpin menjadi
kewenangan daerah otonom. 3. Bupati...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
2
3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Staf Ahli adalah Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Staf
Ahli
merupakan
pelaksanaan
pembantu
tugasnya
Bupati
yang
di
bawah
berada
dalam dan
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum; b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan.
BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Staf Ahli Pasal 3 Staf Ahli mempunyai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tugas
membantu
Bupati
dalam
memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
Pasal...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
3
Pasal 4 Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: a. Pembuatan telaahaan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sebagai bahan masukan kepada Bupati sesuai dengan keahliannya; dan b. pengoordinasian
dengan
Perangkat
Daerah
melalui
Sekretaris Daerah;
Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pasal 5 Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas membantu
Bupati
rekomendasi isu-isu
dalam
pemberian
strategis
serta
telaahaan
koordinasi
dan
di bidang
pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol. Pasal 6 Staf
Ahli
Bidang
Pemerintahan
dan
Hukum
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah penerapan asas umum penyelenggaraan negara dalam
tata
pemerintahan
pemerintahan,
tata
laksana
organisasi
daerah
pengembangan
hubungan
serta
sinergis antar pemerintah daerah dengan masyarakat; b. pengkajian
penyampaian
hasil
pemikiran
serta
saran
di bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol melalui Sekretaris Daerah. Bagian...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
4
Bagian Ketiga Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 7 Staf
Ahli
Bidang
Perekonomian,
Pembangunan,
dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.
Pasal 8 Staf
Ahli
Bidang
Perekonomian,
Pembangunan,
dan
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah
kebijakan
berpotensi
pengembangan
meningkatkan
perekonomian
kesejahteraan
yang
masyarakat,
pengelolaan sumber daya pembangunan, dan penanganan masalah kesejahteraan rakyat; b. pengkajian
penyampaian
hasil
pemikiran
serta
saran
di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat
berdasarkan
keahliannya,
kemudian
hasilnya
dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Keempat Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan Pasal 9 Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu
Bupati
rekomendasi isu-isu
dalam strategis
pemberian serta
telaahaan
koordinasi
dan
di bidang
administrasi. Pasal...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
5
Pasal 10 Staf
Ahli
Bidang
Administrasi
dan
Keuangan
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah
penerapan
peraturan
perundang-undangan,
pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan aset, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya aparatur; b. pengkajian
penyampaian
hasil
pemikiran
serta
saran
di bidang administrasi berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. BAB IV TATA KERJA Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
secara
vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masingmasing. (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 1 (satu) orang staf yang berfungsi sebagai sekretaris atau staf pelaksana tata usaha. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 NOMOR 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
6
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 65 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx
7
