BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

4

ayat

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

27

Tahun

2000

tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000

Nomor

217,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang….

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

1

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat

Daerah

Yang

Menyelenggarakan

Urusan

Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB....


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Bupati Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris

adalah

Sekretaris

pada

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Belitung. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian

kerja

yang

bekerja

pada

Instansi

Pemerintah.

BAB….


3

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas

Perhubungan

merupakan

unsur

pelaksana

Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di

bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Bupati

melalui

Sekretaris daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Angkutan terdiri atas: 1. Seksi Angkutan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan 3. Seksi Penerangan Jalan Umum. d. Bidang Lalu Lintas terdiri atas: 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Perparkiran; dan 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas. e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas: 1. Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan; 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

4

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kewenangan Pasal 5 Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten; b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten; c. pengelolaan terminal penumpang tipe C; d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; e. pengujian berkala kendaraan bermotor; f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; h. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di jalan Kabupaten; i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah; j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah; k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah; l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah; m. penetapan

wilayah

operasi

angkutan

orang

dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah; n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah; o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;

p. penetapan….


5

p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah; q. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah; r. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten; s. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; t. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan; u. penerbitan

izin

usaha

penyelenggaraan

angkutan

penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; v. penetapan

lintas

penyeberangan

dan

persetujuan

pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten; w. penetapan

lintas

penyeberangan

dan

persetujuan

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah; x. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; y. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

beserta muatannya pada

lintas

penyeberangan dalam daerah; z. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; aa. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau; bb. pembangunan,

penerbitan

izin

pembangunan

dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; cc. pembangunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

6

cc. pembangunan

dan

penerbitan

izin

pembangunan

dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; dd. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; ee. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; ff. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; gg. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; hh. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; ii. penerbitan Sendiri

izin

pengelolaan

(TUKS)

di

Terminal

dalam

Daerah

Untuk Kepentingan Lingkungan

Kerja

(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; jj. pemeriksaan, pengukuran dan penerbitan pas kecil kapal dibawah 7 (tujuh) Gross Ton; kk. pengumpulkan,

penginventarisasian

serta

pengevaluasian

lampu jalan dan utilitas umum; ll. pelaksanaan survei, penyusunan perencanaan dan penelitian dalam rangka pengembangan penerangan jalan dan utilitas umum; dan mm. pelaksanaan perbaikan, penyambungan baru dan penambahan daya lampu jalan dan utilitas umum. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas

Perhubungan

mempunyai

tugas

membantu

Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasal 7 Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan….


7

a. perumusan pembinaan

kebijakan di

teknis,

bidang

pemberian

perhubungan

bimbingan

sesuai

dan

ketentuan

perundang-undangan; b. penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

dan

pengembangan di bidang perhubungan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-udangan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. penyelenggaran ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. f. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang perhubungan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal….


8

Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11 Sub

Bagian

mempunyai

Perencanaan, tugas

Pelaporan,

penyiapan

bahan

Keuangan

dan

penyusunan

Aset

rencana,

program kegiatan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

perencanaan,

pelaporan, keuangan dan aset. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

program dan kegiatan di bidang perhubungan; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang perhubungan; d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perhubungan; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan; f. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang perhubungan; g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal….


9

Pasal 13 Sub

Bagian

Kepegawaian

merencanakan,

menyusun,

dan

Umum

menyiapkan

mempunyai dan

tugas

melaksanakan

kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,

pengurusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 14 Sub Bagian kepegawaian dan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 13,

menyelenggarakan

fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, kearsipan, tata usaha, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Angkutan Pasal 15 Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan, pengoordinasian,

penyelenggaraan,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan bidang angkutan. Pasal 16 Bidang

Angkutan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang angkutan, pemaduan moda dan pengembangan transportasi; c. pelaksanaan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

10

c. pelaksanaan

kebijakan

bidang

angkutan,

sarana

dan

prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; e. pengendalian,

pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bidang Angkutan terdiri atas: a. Seksi Angkutan; b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan c. Seksi Penerangan Jalan Umum. Pasal 18 Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan angkutan. Pasal 19 Seksi

Angkutan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi di bidang tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen; d. penyiapan bahan data inventarisasi angkutan; e. penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan di daerah; f. penyiapan

bahan

rekomendasi/izin

trayek

angkutan

perdesaan/angkutan kota; g. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dalam daerah; h. penyiapan….


11

h. penyiapan bahan pemberian izin operasi angkutan taksi pelayanan wilayah kabupaten; i. penyiapan bahan untuk penetapan besaran tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; j. penyiapan bahan pemantauan dan pengevaluasian jaringan trayek; k. penyiapan bahan penetapan standar batas maksimum muatan bagi kendaraan pengangkut barang; l. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan angkutan; m. penyiapan

bahan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang tugasnya; n. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana perhubungan darat. Pasal 21 Seksi

Sarana

dan

Prasarana

Perhubungan

Darat

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana perhubungan darat; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama baik dilingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; d. penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat; e. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; f. pelaksanaan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

12

f. pelaksanaan

pengendalian

teknis

sarana

dan

prasarana

perhubungan darat; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penerangan jalan umum. Pasal 23 Seksi Penerangan Jalan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 22,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

program

dan

petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

kerja

sama

baik

di

lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

di

bidang

tugasnya; e. pengumpulkan,

penginventarisasian

serta

pengevaluasian

lampu jalan dan utilitas umum; f. penyusunan

perencanaan

dan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan penerangan jalan dan utilitas umum; g. pelaksanaan

perbaikan,

penyambungan

baru

dan

penambahan daya lampu jalan dan utilitas umum; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian….


13

Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas Pasal 24 Bidang Lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan,

pengoordinasian,

penyelenggaraan,

evaluasi

dan

pelaporan kegiatan bidang lalu lintas. Pasal 25 Bidang Lalu lintas

dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang lalu lintas; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang lalu lintas; c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas; d. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang lalu lintas; e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas; f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Pasal 26 Bidang Lalu Lintas terdiri atas: a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Perparkiran; dan c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Pasal 27 Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan managemen/pengaturan dan rekayasa lalu lintas di jalan.

Pasal….


14

Pasal 28 Seksi

Rekayasa

sebagaimana

Lalu

dimaksud

Lintas

dalam

dalam

Pasal

melaksanakan 27,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

program

dan


bahan

koordinasi

dan

kerja

sama

baik

di

lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan managemen/pengaturan dan rekayasa lalu lintas; e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah; f. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah; g. pelaksanaan proses pengusulan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah; h. pelaksanaan penyusunan penetapan larangan penggunaan jalan daerah; i. pengaturan penggunaan jalan daerah; j. penyiapan bahan penetapan rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan Kabupaten; k. penyiapan

bahan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang tugasnya; l. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Seksi Perparkiran mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perparkiran. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

15

Pasal 30 Seksi

Perparkiran

dalam melaksanakan

tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

kerja

sama

baik

di

lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan manajemen kebutuhan perparkiran; e. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perparkiran; f. pelaksanaan pemungutan retribusi perparkiran; g. penyiapan

bahan

pelaksanaan

proses

pemberian

izin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; h. pelaksanaan proses penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah; i. pelaksanaan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah; j. penyiapan

bahan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang tugasnya; k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi

Keselamatan

menyelenggarakan

Lalu

Lintas

mempunyai

managemen/pengaturan

keselamatan

tugas lalu

lintas dan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 32 Seksi

Keselamatan

Lalu

Lintas

dan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: d. penyiapan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

16

a. penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

program

dan


bahan

koordinasi

dan

kerja

sama

baik

di

lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan managemen/pengaturan dan keselamatan lalulintas dan pengujian kendaraan bermotor; e. penyiapan rencana pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah. f. pelaksanaan monitoring pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas; g. penyiapan bahan rencana anggaran kebutuhan peralatan pengujian kendaraan bermotor; h. penyiapan bahan rencana pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor; i. pelaksanaan

inventarisasi

dan

identifikasi

kebutuhan

pengujian; j. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan bermotor; k. pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas dijalan

yang

mengakibatkan

korban

meninggal

dunia

dan/atau yang menjadi isu daerah. l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

di bidang

tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Perhubungan Laut dan Udara Pasal 33 Bidang

Perhubungan

melaksanakan

Laut

sebagian

dan

tugas

Udara Dinas

mempunyai Perhubungan

tugas dalam

merencanakan operasionalisasi, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

17

melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan laut dan udara meliputi kepelabuhanan dan kebandarudaraan, lalu lintas angkutan laut, serta keselamatan pelayaran. Pasal 34 Bidang Perhubungan Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 33,

menyelenggarakan

fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perhubungan laut dan udara; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; d. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas: a. Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan; b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan c. Seksi Keselamatan Pelayaran. Pasal 36 Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan dan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan dan kebandarudaraan. Pasal 37 Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan….


18

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan,

pengelolaan

dermaga

dan

pengawasaan

pelabuhan, pelayanan retribusi, pendataan kapal perahu (Labuh Tambat); b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pemandu yang menggerakkan kegiatan pengembangan/pemeliharaan fasilitas

pelabuhan

serta

pendalaman

kolam

dan

jalur

pelayaran; c. pelaksanaan

koordinasi

penanggulangan

pencemaran

di

kawasan pelabuhan; d. pelaksanaan patroli di pelabuhan; e. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pemberian ijin kerja keruk; f. pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja operasional pelabuhan; g. penyusunan

konsep

kerja

sama

pemanfaatan

fasilitas

pelabuhan; h. penyusunan dan mengoordinasikan penetapan tarif

jasa

fasilitas pelabuhan; i. pelaksanaan

inventarisasi,

pemantauan,

pengawasan,

pemeliharaan dan pembinaan fasilitas pelabuhan; j. penyiapan konsep dan rekomendasi perizinan pembangunan pelabuhan; k. penyiapan bahan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja

(DLKr)/Daerah

Lingkungan

Kepentingan

Pelabuhan

penambahan

dan/atau

(DLKp); l. penyiapan

bahan

rekomendasi

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di pelabuhan lokal; m. pelaksanaan koordinasi di bidang kebandarudaraan; n. pelaksanaan

pemantauan

penumpang

pesawat

baik

kedatangan maupun keberangkatan; o. pelaksanaan

pemantauan

penumpang

kapal

laut

baik

kedatangan maupun keberangkatan; p. penyiapan

bahan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang tugasnya; q. penyusunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

19

q. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan. Pasal 38 Seksi

Lalu

Lintas

Angkutan

Laut

mempunyai

tugas

menyelenggarakan perizinan dan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan laut.

Pasal 39 Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 38,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan lalu lintas angkutan laut; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengawasan

kegiatan bongkar muat barang dan penumpang, serta usaha penunjang kinerja; c. penyiapan bahan perumusan teknis kegiatan pemberian Surat Izin

Usaha

Perusahaan

Pelayaran

(SIUPP),

Surat

Izin

Perusahaan Rakyat (SIUPER), serta Surat Izin Perusahaan Penunjang Angkutan; d. pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan secara berjenjang hasil pemeriksaan muatan (manifest) kapal di bawah 7 (tujuh) GT; e. pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja lalu lintas angkutan laut; f. pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap kinerja jaringan trayek dan lintas angkutan laut yang telah ada; g. penyusunan rencana pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan laut; h. pelaksanaan koordinasi tata cara pelaksanaan pengembangan jaringan trayek dan lalu lintas angkutan laut; i. penyiapan….


20

i. penyiapan bahan pemberian bantuan teknis dan manajemen penyelenggaraan angkutan laut kepada operator angkutan laut; j. penyiapan bahan penyusunan tarif angkutan penyeberangan dalam wilayah kabupaten; k. penyiapan

bahan

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan di bidang tugasnya; l. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, monitoring sarana dan prasarana perhubungan laut. Pasal 41 Seksi

Sarana

dan

Prasarana

Perhubungan

Laut

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; c. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut ; d. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

kerja

sama

baik

di

lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; e. penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut; f. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; g. pelaksanaan

pengendalian

teknis

sarana

dan

prasarana

perhubungan laut; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; i. pemberian…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

21

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam melaksanakan

tugasnya,

setiap pimpinan

dari unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

baik

dalam

lingkungan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

22

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap

pimpinan

mengawasi

di

lingkungan

bawahannya

Dinas

Perhubungan

masing-masing

dan

bila

wajib terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 (1) Setiap

pimpinan

bertanggung

di

lingkungan

jawab

memimpin

Dinas dan

Perhubungan

mengoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan

laporan

lebih

lanjut

dan

untuk

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal….


23

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 31), sepanjang mengenai ketentuan uraian tugas dan fungsi Bidang Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

ttd. SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc

25

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents