SALINAN
SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4
ayat
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
27
Tahun
2000
tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2000
Nomor
217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
1
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah
Yang
Menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG.
BAB....
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah
Daerah
penyelenggara
adalah
Pemerintahan
Bupati Daerah
sebagai yang
unsur
memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Belitung. 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris
adalah
Sekretaris
pada
Dinas
Perhubungan
Kabupaten Belitung. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian
kerja
yang
bekerja
pada
Instansi
Pemerintah.
BAB….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
3
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas
Perhubungan
merupakan
unsur
pelaksana
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Angkutan terdiri atas: 1. Seksi Angkutan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan 3. Seksi Penerangan Jalan Umum. d. Bidang Lalu Lintas terdiri atas: 1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Perparkiran; dan 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas. e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas: 1. Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan; 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
4
BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kewenangan Pasal 5 Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten; b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten; c. pengelolaan terminal penumpang tipe C; d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; e. pengujian berkala kendaraan bermotor; f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; h. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di jalan Kabupaten; i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah; j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah; k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah; l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah; m. penetapan
wilayah
operasi
angkutan
orang
dengan
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah; n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah; o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
p. penetapan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
5
p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah; q. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah; r. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten; s. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; t. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan; u. penerbitan
izin
usaha
penyelenggaraan
angkutan
penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; v. penetapan
lintas
penyeberangan
dan
persetujuan
pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten; w. penetapan
lintas
penyeberangan
dan
persetujuan
pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah; x. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; y. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada
lintas
penyeberangan dalam daerah; z. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; aa. penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau; bb. pembangunan,
penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; cc. pembangunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
6
cc. pembangunan
dan
penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; dd. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; ee. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; ff. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; gg. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; hh. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; ii. penerbitan Sendiri
izin
pengelolaan
(TUKS)
di
Terminal
dalam
Daerah
Untuk Kepentingan Lingkungan
Kerja
(DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; jj. pemeriksaan, pengukuran dan penerbitan pas kecil kapal dibawah 7 (tujuh) Gross Ton; kk. pengumpulkan,
penginventarisasian
serta
pengevaluasian
lampu jalan dan utilitas umum; ll. pelaksanaan survei, penyusunan perencanaan dan penelitian dalam rangka pengembangan penerangan jalan dan utilitas umum; dan mm. pelaksanaan perbaikan, penyambungan baru dan penambahan daya lampu jalan dan utilitas umum. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas
Perhubungan
mempunyai
tugas
membantu
Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pasal 7 Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
7
a. perumusan pembinaan
kebijakan di
teknis,
bidang
pemberian
perhubungan
bimbingan
sesuai
dan
ketentuan
perundang-undangan; b. penyusunan
perencanaan
teknis
operasional
dan
pengembangan di bidang perhubungan yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-udangan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; e. penyelenggaran ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. f. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan.
Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang perhubungan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
8
Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Pasal 11 Sub
Bagian
mempunyai
Perencanaan, tugas
Pelaporan,
penyiapan
bahan
Keuangan
dan
penyusunan
Aset
rencana,
program kegiatan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
perencanaan,
pelaporan, keuangan dan aset. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya; b. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana,
program dan kegiatan di bidang perhubungan; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang perhubungan; d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perhubungan; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan; f. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang perhubungan; g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
9
Pasal 13 Sub
Bagian
Kepegawaian
merencanakan,
menyusun,
dan
Umum
menyiapkan
mempunyai dan
tugas
melaksanakan
kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,
pengurusan
rumah
tangga,
perlengkapan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Pasal 14 Sub Bagian kepegawaian dan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 13,
menyelenggarakan
fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, kearsipan, tata usaha, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Angkutan Pasal 15 Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan, pengoordinasian,
penyelenggaraan,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan bidang angkutan. Pasal 16 Bidang
Angkutan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang angkutan, pemaduan moda dan pengembangan transportasi; c. pelaksanaan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
10
c. pelaksanaan
kebijakan
bidang
angkutan,
sarana
dan
prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; e. pengendalian,
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan kegiatan bidang angkutan, sarana dan prasarana perhubungan darat serta penerangan jalan umum; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bidang Angkutan terdiri atas: a. Seksi Angkutan; b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; dan c. Seksi Penerangan Jalan Umum. Pasal 18 Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan angkutan. Pasal 19 Seksi
Angkutan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan koordinasi di bidang tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi manajemen; d. penyiapan bahan data inventarisasi angkutan; e. penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan di daerah; f. penyiapan
bahan
rekomendasi/izin
trayek
angkutan
perdesaan/angkutan kota; g. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dalam daerah; h. penyiapan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
11
h. penyiapan bahan pemberian izin operasi angkutan taksi pelayanan wilayah kabupaten; i. penyiapan bahan untuk penetapan besaran tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; j. penyiapan bahan pemantauan dan pengevaluasian jaringan trayek; k. penyiapan bahan penetapan standar batas maksimum muatan bagi kendaraan pengangkut barang; l. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan angkutan; m. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; n. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana perhubungan darat. Pasal 21 Seksi
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan
Darat
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana perhubungan darat; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama baik dilingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; d. penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat; e. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan darat; f. pelaksanaan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
12
f. pelaksanaan
pengendalian
teknis
sarana
dan
prasarana
perhubungan darat; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penerangan jalan umum. Pasal 23 Seksi Penerangan Jalan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 22,
menyelenggarakan
fungsi: a. penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
program
dan
petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerja
sama
baik
di
lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
di
bidang
tugasnya; e. pengumpulkan,
penginventarisasian
serta
pengevaluasian
lampu jalan dan utilitas umum; f. penyusunan
perencanaan
dan
penelitian
dalam
rangka
pengembangan penerangan jalan dan utilitas umum; g. pelaksanaan
perbaikan,
penyambungan
baru
dan
penambahan daya lampu jalan dan utilitas umum; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
13
Bagian Keempat Bidang Lalu Lintas Pasal 24 Bidang Lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam perencanaan, penyusunan, penyiapan,
pengoordinasian,
penyelenggaraan,
evaluasi
dan
pelaporan kegiatan bidang lalu lintas. Pasal 25 Bidang Lalu lintas
dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang lalu lintas; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang lalu lintas; c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas; d. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang lalu lintas; e. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas; f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Pasal 26 Bidang Lalu Lintas terdiri atas: a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Perparkiran; dan c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Pasal 27 Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan managemen/pengaturan dan rekayasa lalu lintas di jalan.
Pasal….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
14
Pasal 28 Seksi
Rekayasa
sebagaimana
Lalu
dimaksud
Lintas
dalam
dalam
Pasal
melaksanakan 27,
tugas
menyelenggarakan
fungsi: a. penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
program
dan
petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerja
sama
baik
di
lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan managemen/pengaturan dan rekayasa lalu lintas; e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah; f. penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah; g. pelaksanaan proses pengusulan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan daerah; h. pelaksanaan penyusunan penetapan larangan penggunaan jalan daerah; i. pengaturan penggunaan jalan daerah; j. penyiapan bahan penetapan rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan Kabupaten; k. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; l. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Seksi Perparkiran mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perparkiran. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
15
Pasal 30 Seksi
Perparkiran
dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerja
sama
baik
di
lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan manajemen kebutuhan perparkiran; e. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan perparkiran; f. pelaksanaan pemungutan retribusi perparkiran; g. penyiapan
bahan
pelaksanaan
proses
pemberian
izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; h. pelaksanaan proses penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah; i. pelaksanaan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah; j. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi
Keselamatan
menyelenggarakan
Lalu
Lintas
mempunyai
managemen/pengaturan
keselamatan
tugas lalu
lintas dan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 32 Seksi
Keselamatan
Lalu
Lintas
dan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: d. penyiapan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
16
a. penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
program
dan
petunjuk teknis di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tugasnya; c. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerja
sama
baik
di
lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang tugasnya; d. penyiapan bahan managemen/pengaturan dan keselamatan lalulintas dan pengujian kendaraan bermotor; e. penyiapan rencana pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah. f. pelaksanaan monitoring pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas; g. penyiapan bahan rencana anggaran kebutuhan peralatan pengujian kendaraan bermotor; h. penyiapan bahan rencana pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor; i. pelaksanaan
inventarisasi
dan
identifikasi
kebutuhan
pengujian; j. pelaksanaan pembinaan dan pengujian kendaraan bermotor; k. pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas dijalan
yang
mengakibatkan
korban
meninggal
dunia
dan/atau yang menjadi isu daerah. l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang
tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Perhubungan Laut dan Udara Pasal 33 Bidang
Perhubungan
melaksanakan
Laut
sebagian
dan
tugas
Udara Dinas
mempunyai Perhubungan
tugas dalam
merencanakan operasionalisasi, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
17
melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan laut dan udara meliputi kepelabuhanan dan kebandarudaraan, lalu lintas angkutan laut, serta keselamatan pelayaran. Pasal 34 Bidang Perhubungan Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 33,
menyelenggarakan
fungsi: a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perhubungan laut dan udara; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; d. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri atas: a. Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan; b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan c. Seksi Keselamatan Pelayaran. Pasal 36 Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan dan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhanan dan kebandarudaraan. Pasal 37 Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
18
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan pelabuhan,
pengelolaan
dermaga
dan
pengawasaan
pelabuhan, pelayanan retribusi, pendataan kapal perahu (Labuh Tambat); b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pemandu yang menggerakkan kegiatan pengembangan/pemeliharaan fasilitas
pelabuhan
serta
pendalaman
kolam
dan
jalur
pelayaran; c. pelaksanaan
koordinasi
penanggulangan
pencemaran
di
kawasan pelabuhan; d. pelaksanaan patroli di pelabuhan; e. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pemberian ijin kerja keruk; f. pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja operasional pelabuhan; g. penyusunan
konsep
kerja
sama
pemanfaatan
fasilitas
pelabuhan; h. penyusunan dan mengoordinasikan penetapan tarif
jasa
fasilitas pelabuhan; i. pelaksanaan
inventarisasi,
pemantauan,
pengawasan,
pemeliharaan dan pembinaan fasilitas pelabuhan; j. penyiapan konsep dan rekomendasi perizinan pembangunan pelabuhan; k. penyiapan bahan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr)/Daerah
Lingkungan
Kepentingan
Pelabuhan
penambahan
dan/atau
(DLKp); l. penyiapan
bahan
rekomendasi
pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal dan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di pelabuhan lokal; m. pelaksanaan koordinasi di bidang kebandarudaraan; n. pelaksanaan
pemantauan
penumpang
pesawat
baik
kedatangan maupun keberangkatan; o. pelaksanaan
pemantauan
penumpang
kapal
laut
baik
kedatangan maupun keberangkatan; p. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; q. penyusunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
19
q. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan. Pasal 38 Seksi
Lalu
Lintas
Angkutan
Laut
mempunyai
tugas
menyelenggarakan perizinan dan pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan laut.
Pasal 39 Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 38,
menyelenggarakan
fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan lalu lintas angkutan laut; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengawasan
kegiatan bongkar muat barang dan penumpang, serta usaha penunjang kinerja; c. penyiapan bahan perumusan teknis kegiatan pemberian Surat Izin
Usaha
Perusahaan
Pelayaran
(SIUPP),
Surat
Izin
Perusahaan Rakyat (SIUPER), serta Surat Izin Perusahaan Penunjang Angkutan; d. pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan secara berjenjang hasil pemeriksaan muatan (manifest) kapal di bawah 7 (tujuh) GT; e. pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja lalu lintas angkutan laut; f. pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap kinerja jaringan trayek dan lintas angkutan laut yang telah ada; g. penyusunan rencana pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan laut; h. pelaksanaan koordinasi tata cara pelaksanaan pengembangan jaringan trayek dan lalu lintas angkutan laut; i. penyiapan….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
20
i. penyiapan bahan pemberian bantuan teknis dan manajemen penyelenggaraan angkutan laut kepada operator angkutan laut; j. penyiapan bahan penyusunan tarif angkutan penyeberangan dalam wilayah kabupaten; k. penyiapan
bahan
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan di bidang tugasnya; l. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, monitoring sarana dan prasarana perhubungan laut. Pasal 41 Seksi
Sarana
dan
Prasarana
Perhubungan
Laut
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; c. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut ; d. penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerja
sama
baik
di
lingkungan dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; e. penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut; f. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana perhubungan laut; g. pelaksanaan
pengendalian
teknis
sarana
dan
prasarana
perhubungan laut; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; i. pemberian…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
21
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam melaksanakan
tugasnya,
setiap pimpinan
dari unit
organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
22
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap
pimpinan
mengawasi
di
lingkungan
bawahannya
Dinas
Perhubungan
masing-masing
dan
bila
wajib terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 (1) Setiap
pimpinan
bertanggung
di
lingkungan
jawab
memimpin
Dinas dan
Perhubungan
mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan
laporan
lebih
lanjut
dan
untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Pasal….
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
23
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 31), sepanjang mengenai ketentuan uraian tugas dan fungsi Bidang Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
24
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
BUPATI BELITUNG,
ttd.
ttd. SAHANI SALEH
IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\53-PERBUP TUPOKSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. BELITUNG.doc
25