BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

4

ayat

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

Kabupaten

Belitung,

dan perlu

Susunan

Perangkat

menetapkan

Peraturan

Daerah Bupati

Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-Undang...

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

1

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

28

Tahun

2012

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2014

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385); 11. Peraturan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

2

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN

KEARSIPAN

DAERAH

KABUPATEN

BELITUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2.

Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Bupati Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.

Bupati adalah Bupati Belitung.

4.

Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 5.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

6.

Kepala

Dinas

adalah

Kepala

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

3

7.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

8.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

9.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung.

10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah

Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian

kerja

yang

bekerja

pada

Instansi

Pemerintah. 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

4

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang

Pengolahan,

Layanan

dan

Pelestarian

Bahan

Pengolahan

Bahan

Perpustakaan terdiri atas: 1. Seksi

Pengembangan

Koleksi

dan

Perpustakaan; 2. Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan; dan 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan. d. Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

dan

Pembudayaan

Kegemaran Membaca terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Kearsipan; b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Kearsipan; dan c. Seksi Preservasi dan Layanan Arsip. f. Unit Pelaksana Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4 Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...


5

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

mempunyai

kewenangan sebagai berikut: a. pengelolaan perpustakaan tingkat daerah; b. pembudayaan gemar membaca tingkat daerah; c. pelestarian naskah kuno milik daerah; d. pelestarian informasi bahan pustaka melalui alih media, alih bahasa (translate/terjemahan) dan alih aksara; e. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; f. pengelolaan jaringan integritas otomasi perpustakaan pada tingkat daerah; g. pelaksanaan Akuisisi bahan pustaka dan naskah kuno milik daerah; h. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten Belitung dan Badan Usaha Milik Daerah; i. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah daerah kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah, pemerintah desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah; j. pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat kabupaten; k. pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun; l. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten; m. penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran kecamatan/kelurahan dan desa; n. pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan; o. pencarian... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

6

o. pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; dan p. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Pasal 7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan di daerah; b. penyusunan

rencana

strategis

dan

rencana

kerja

dinas

berdasarkan rencana nasional; c. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran; d. penyusunan

kebijakan,

pedoman,

dan

standar

teknis

pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan; e. penyediaan,

pengembangan,

pemantauan,

pembinaan

pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, Badan Usaha

Milik

Daerah,

lembaga

pendidikan,

perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan; f. pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, Badan Usaha

Milik

Daerah,

lembaga

pendidikan,

perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan; g. penghimpunan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

7

g. penghimpunan deposit bahan pustaka melalui serah karya cetak dan karya rekam daerah; h. pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah; i. pengelolaan arsip statis; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di

lingkungan

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan

Daerah

Kabupaten Belitung. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pemberian

dukungan

ketatausahaan,

administrasi

Aparatur

Sipil

yang

Negara,

meliputi keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; f.

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.


Pasal... 8

Pasal 11 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, dan aset. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi verifikasi, dan pembukuan; d. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset; e. penyusunan

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; f.


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang kepegawaian dan umum. Pasal 14 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan urusan administrasi umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; c. penyusunan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

9

c. penyusunan

pelaporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 15 Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian

tugas

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan,

pemberian

bimbingan

teknis

serta

monitoring, dan evaluasi di bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan. Pasal 16 Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan

pengolahan

bahan

perpustakaan

meliputi

penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan koleksi, seleksi, dan pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi bahan

perpustakaan,

pemustaka,

pelaksanaan

deskripsi

bibliografi,

perpustakaan, penentuan

kajian

kebutuhan

klasifikasi

bahan

tajuk subjek, penyelesaian

fisik

bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data; c. pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi

layanan

sirkulasi,

rujukan,

literasi

informasi,

bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling,

pojok

pelaksanaan

baca,

kajian

dan

sejenisnya),

kepuasan

promosi

pemustaka,

layanan,

pengembangan

teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

10

website, dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama

antar

perpustakaan

dan

membangun

jejaring

perpustakaan; d. pelaksanaan

pelestarian

bahan

perpustakaan

meliputi

konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan

serta

pembuatan

sarana

penyimpanan

bahan

perpustakaan dan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital, akuisisi naskah kuno/bahan pustaka koleksi daerah (local content) dan penghimpunan deposit daerah melalui Serah Karya Cetak dan Karya Rekam daerah; e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugasnya; f.


g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri atas: a. Seksi

Pengolahan

dan

Pengembangan

Koleksi

Bahan

Perpustakaan; b. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan; dan c. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan. Pasal 18 Seksi Pengolahan dan Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

dalam

pengolahan dan pengembangan koleksi bahan perpustakaan. Pasal 19 Seksi Pengolahan dan Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan koleksi; b. pelaksanaan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

11

b. pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi dan desiderata bahan perpustakaan; c. penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; d. penyiapan

bahan

perpustakaan

dalam

yang

penganekaragaman

mencakup

kegiatan

transliterasi

bahan (alih

aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya; e. pemetaan, pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content); f. penerimaan, pengolahan dan verifikasi bahan perpustakaan; g. penyiapan

bahan dalam

penyusunan

deskripsi bibliografi,

klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan; h. pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data; i. penyiapan bahan dalam penyusunan literatur sekunder; j. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait

bidang tugasnya; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas

melaksanakan

layanan,

otomasi,

dan

kerja

sama

perpustakaan. Pasal 21 Seksi

Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

dalam

pengkoordinasian

penyelenggaraan

layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi terkait dan masyarakat; b. pelaksanaan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan

referensi, layanan pinjam antar perpustakaan; c. pelaksanaan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

12

c. pelaksanaan layanan ekstensi (perpustakaan keliling); d. penyiapan bahan penyusunan statistik perpustakaan; e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan pemustaka; f. pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (weeding); g. pelaksanaan promosi layanan; h. penyediaan

kotak

saran

untuk

menampung

kebutuhan

pemustaka terhadap koleksi perpustakaan; i. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka; j. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data; k. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan; l. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan website; m. penyiapan

bahan

pelaksanaan

inisiasi

kerja

sama

perpustakaan; o. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan kerja sama antar perpustakaan, dan jejaring perpustakaan; p. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; q. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi

Pelestarian

Bahan

Perpustakaan

mempunyai

tugas

melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan. Pasal 23 Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan; b. pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital; c. pelaksanaan perekaman, penduplikasian bahan perpustakaan; d. penempelan identitas pada kotak mikrofilm/digital; e. pemasukan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

13

e. pemasukan data pada komputer; f. pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital; g. pelaksanaan fumigasi, pembersihan debu, noda, dan selotape bahan perpustakaan; h. penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan; i. pembuatan folder, pamflet binding, map, portepel, dan cover; j. penghimpunan deposit daerah melalui serah karya cetak karya rekam daerah; k. penyiapan bahan akuisisi naskah kuno/bahan pustaka milik daerah; l. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Pasal 24 Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan,

pemberian

bimbingan

teknis

serta

monitoring, dan evaluasi di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Pasal 25 Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan

meliputi

pembinaan

dan

pengembangan

pengembangan

semua

jenis

perpustakaan perpustakaan,

implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan

perpustakaan,

koordinasi

pengembangan perpustakaan...


14

perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan

pembinaan

perpustakaan bimbingan

meliputi teknis,

kepustakawanan, koordinasi

pengembangan

pendataan

tenaga

peningkatan

penilaian

pengembangan

perpustakaan,

dan

tenaga

perpustakaan,

kemampuan

angka

kredit

pustakawan

dan

pemasyarakatan/sosialisasi,

teknis

pustakawan, tenaga serta

teknis evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaan; d. pelaksanaan

pengembangan

pembudayaan

kegemaran

membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca; e.


f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 26

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

dan

Pembudayaan

Kegemaran Membaca terdiri atas: a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Pasal 27 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Pasal 28 Seksi

Pembinaan

dan

Pengembangan

Perpustakaan

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan

perpustakaan; b. pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);


c. pendataan... 15

c. pendataan perpustakaan; d. penyiapan bahan koordinasi pengembangan perpustakaan; e. penyiapan bahan pemasyarakatan/sosialisasi perpustakaan, dan evaluasi pengembangan perpustakaan; f. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29 Seksi

Pembinaan

mempunyai

tugas

dan

Pengembangan

pembinaan

dan

Tenaga

Perpustakaan

pengembangan

tenaga

perpustakaan.

Pasal 30 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi: a. pendataan tenaga perpustakaan; b. pelaksanaan bimbingan teknis dan peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan; c. penyiapan bahan penilaian angka kredit pustakawan; d. penyiapan bahan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; e. penyiapan bahan pemasyarakatan/sosialisasi kepustakawanan; f.

penyiapan bahan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;

g. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal...


16

Pasal 31 Seksi

Pengembangan

mempunyai

tugas

Pembudayaan

pengembangan

Kegemaran

pembudayaan

Membaca kegemaran

membaca. Pasal 32 Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkajian minat baca masyarakat; b. pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, c. pengkoordinasian

pemasyarakatan/sosialisasi

pembudayaan

kegemaran membaca; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemustaka; e. penyiapan bahan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca; f.

pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Pasal 33 Bidang

Penyelenggaraan

Kearsipan

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis

serta

monitoring,

dan

evaluasi

di

bidang

penyelenggaraan kearsipan. Pasal 34 Bidang Penyelenggaraan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan;


c. pembinaan... 17

c. pembinaan penyelenggaraaan kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, dan masyarakat serta lembaga pendidikan; d. pengelolaan arsip dinamis vital, asset serta inaktif; e. pengelolaan arsip statis; f.

pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Kearsipan; b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip; dan c. Seksi Preservasi dan Layanan Arsip. Pasal 36 Seksi Pembinaan

Kearsipan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pembinaan di bidang kearsipan, perangkat daerah, perusahaan, organisasi

kemasyarakatan/organisasi

politik,

masyarakat,

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengendalian dibidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di Daerah serta bimbingan dan konsultasi sumber daya manusia kearsipan, pengelolaan data, evaluasi fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Arsiparis. Pasal 37 Seksi

Pembinaan

Kearsipan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah; b. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah;


c. penyiapan... 18

c. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat; d. pelaksanaan sosialisasi kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga

kearsipan

daerah

perusahaan,

organisasi

kemasyarakatan/organisasi politik dan masyarakat; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan sumber daya kearsipan; f.

penyiapan

bahan

bimbingan

dan

pengendalian

dibidang

perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis

serta

bimbingan dan konsultasi kearsipan; g. penyiapan bahan pengelolaan data dan evaluasi fungsi dan tugas jabatan Fungsional Arsiparis; h. pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; i.


j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 38

Seksi

Akuisisi

dan

Pengolahan

Arsip

mempunyai

tugas

melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis serta ahli media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis pada pencinta arsip. Pasal 39 Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis; b. pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga; c. pengelolaan arsip inaktif yang retensinya 10 (sepuluh) tahun keatas; d. penyiapan bahan pelaksanaan alih media dan reproduki arsip dinamis; e. penyiapan...


19

e. penyiapan bahan pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip; f.

pelaksanaan persiapan penyerahan arsip statis;

g. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan arsip; h. penyiapan bahan pelaksanaan preservasi arsip; i.

pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; j.


k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi

Preservasi

dan

Layanan

Arsip

mempunyai

tugas

melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi, layanan arsip dinamis dan layanan arsip statis. Pasal 41 Seksi Preservasi dan Layanan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

pelaksanaan

penyajian

arsip

menjadi

informasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan layanan arsip dinamis dan arsip statis; c. penyiapan

bahan

pengelolaan

simpul

Jaringan

Kearsipan

Nasional; d. pengelolaan pengaduan masyarakat; e. penyiapan bahan pelaksanaan penelusuran arsip statis; f.

penyiapan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;

g. penyiapan bahan pelaksanaan pameran arsip statis; h. pelaksanaan layanan jasa sistem dan penataan arsip; i.

penyiapan bahan layanan jasa pembuatan sistem manual kearsipan dan otomasi kearsipan;

j.

penyiapan bahan layanan jasa penyimpanan arsip;

k. pelaksanaan perawatan dan reproduksi arsip; l. pelaksanaan... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

20

l.

pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan,

dan

pendokumentasian

kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 42 (1) Pada organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

21

BAB IV TATA KERJA Pasal 45 Dalam

melaksanakan

tugasnya,

setiap

pimpinan

dari

unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

lingkungan

integrasi,

masing-masing

dan

maupun

sinkronisasi antar

baik

satuan

dalam

organisasi

di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 46 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan

agar

mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 47 (1) Setiap

pimpinan

Kearsipan

di

Daerah

mengoordinasikan

lingkungan bertanggung bawahannya

Dinas jawab

Perpustakaan memimpin

masing-masing

dan dan dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap

pimpinan

di

lingkungan

Dinas

Perpustakaan

dan

Kearsipan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 48 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

22

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi

Kantor

Kearsipan

dan

Perpustakaan

Kabupaten

Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...


23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

ttd.

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\57-PERBUP TUPOKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.docx

SAHANI SALEH 25

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents