BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu

menetapkan

Peraturan

Bupati

tentang

Pedoman

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan

Nomor Propinsi

27

Tahun

Kepulauan

2000 Bangka

tentang Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4033); 3. Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2014

tentang

Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ....

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

1

4. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Negara

Nomor Daerah

Tahun

Republik

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Atas tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015

Nomor

58,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2014

tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PEDOMAN

PENYUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Belitung. 2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.


3. Desa .... 2

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintahan

Desa

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Kepala Desa mempunyai

adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang wewenang,

tugas

dan

kewajiban

untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah

Desa

Permusyawaratan

adalah Desa,

musyawarah

Pemerintah

antara

Badan

dan

unsur

Desa

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa. 11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa. 12. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis. 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.


15. Peraturan .... 3

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 16. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat. 17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa. 18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian

dan

kesejahteraan

meningkatkan

pengetahuan,

sikap,

masyarakat

dengan

keterampilan,

perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

penetapan

kebijakan,

program,

kegiatan,

dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 20. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pasal 2 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pasal 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. profesionalitas; f. proporsionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan .... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

4

i.

kearifan lokal;

j.

keberagaman; dan

k. partisifatif. BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 4 (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Teknis; dan c. Pelaksana Kewilayahan. (3) Perangkat

Desa

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Pasal 5 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas: a. Urusan Tata Usaha Umum; b. Urusan Keuangan; dan c. Urusan Perencanaan. (4) Masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin Kepala Urusan. Pasal 6 (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.


5

(2) Pelaksana .... (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Kesejahteraan; dan c. Seksi Pelayanan. (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi. Pasal 7 (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan unsur Pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Pasal 8 (1) Penyusunan

organisasi

pemerintah

desa

yang

mencakup

jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Desa disesuaikan dengan: a. kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; b. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.


6

Bagian Kedua ....

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa Pasal 9 (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling

sedikit

pembentukan,

memuat

kedudukan,

ketentuan

tugas

pokok,

yang

mengatur

fungsi,

struktur

organisasi dan tata kerja pemerintah desa. (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama. (4) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rapat BPD,

sesuai

dengan

peraturan

tata

tertib

BPD,

untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal 10 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimintakan evaluasi kepada Bupati. (2) Permohonan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD. (3) Kepala

Desa

menyampaikan

rancangan

Peraturan

Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama. (4) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.


(5) Hasil .... 7

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi. (7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Desa. (8) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya. (9)

Mekanisme

evaluasi

Rancangan

Peraturan

Desa

tentang

Organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dan tetap menetapkan

menjadi

Peraturan

Desa,

Bupati

membatalkan

Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 12 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 13 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

pembangunan,

pembinaan

kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Untuk .... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

8

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan,

ketertiban,

pembinaan

melakukan

ketentraman

upaya

dan

perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b. pelaksanaan

pembangunan

desa,

seperti

pembangunan

sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; c. pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; d. pemberdayaan masyarakat desa,

seperti tugas sosialisasi

dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan

hidup,

pemberdayaan

keluarga,

pemuda,

olahraga, dan karang taruna; dan e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai wewenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan APB Desa; f. membina kehidupan masyarakat desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h. membina

dan

meningkatkan

perekonomian

desa,

serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan desa;


j. mengusulkan .... 9

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa; l. mengembangkan

dan

membina

kebudayaan

masyarakat

desa; m. memanfaatkan teknologi tepat guna; n. membuat inovasi yang berguna bagi pembangunan desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. o. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; p. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan; q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai hak: a. mengusulkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; dan d. mendapatkan cuti. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan akuntabel,

prinsip

transparan,

tata

Pemerintahan

professional,

efektif

Desa

yang

dan efisien,

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;


g. menjalin .... 10

g. menjalin

kerjasama

dan

koordinasi

dengan

seluruh

pemangku kepentingan di desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola keuangan dan aset desa; j. melaksanakan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa; m. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; n. mengembangkan

dan

membina

kebudayaan

masyarakat

desa; o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; dan p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. memberikan

laporan

keterangan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan

dan/atau

menyebarluaskan

informasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Sekretariat Desa Pasal.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

11

Pasal 16 (1) Sekretariat

Desa

dipimpin

oleh

Sekretaris

Desa

yang

berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi Desa setempat. Paragraf 1 Sekretaris Desa Pasal 17 (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa; b. mengkoordinasikan

pelaksana

teknis

dan

pelaksana

kewilayahan; c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; d. menyelenggarakan kesekretariatan desa; e. menjalankan administrasi desa; f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa; g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; b. pelaksanaaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,

penyiapan

rapat,

pengadministrasian

aset,

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

12

c. pelaksanaan .... c. pelaksanaaan administrasi

urusan keuangan,

pendapatan dan keuangan

keuangan

dan

seperti

administrasi

pengeluaran, admnistrasi

pengurusan

sumber-sumber

verifikasi

administrasi

penghasilan

Kepala

Desa,

Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan d. pelaksanaaan rencana

urusan

anggaran

perencanaan pendapatan

seperti

dan

menyusun

belanja

desa,

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan

monitoring

dan

evaluasi

program,

serta

penyusunan laporan. Paragaraf 2 Urusan Tata Usaha dan Umum Pasal 18 (1) Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang urusan tata usaha dan umum. (2) Urusan Tata Usaha dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan

desa,

yang

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Pasal 19 (1) Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas: a. melakukan urusan surat menyurat; b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa; c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris desa; d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa; e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

13

f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar f.urusan umum melakukan .... yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa; b. penataan administrasi perangkat desa; c. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor; d. pelaksanaan urusan barang inventaris desa; e. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan f. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa. Paragraf 3 Urusan Keuangan Pasal 20 (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang keuangan. (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu

oleh

kemampuan

staf desa,

desa yang

sesuai

dengan

berkedudukan

kebutuhan

dan

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan. Pasal 21 (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas: a. menyusun

rencana,

melaksanakan

dan

mengendalikan

program kerja urusan keuangan; b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa;


14

c. mengendalikan .... c. mengendalikan

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Desa; d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa; e. menggali sumber pendapatan desa; f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi: a. pengurusan administrasi keuangan; b. pengadministrasian

sumber-sumber

pendapatan

dan

pengeluaran; c. verifikasi administrasi keuangan; d. pengadmnistrasian

penghasilan

Kepala

Desa,

Perangkat

Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Paragraf 4 Urusan Perencanaan Pasal 22 (1) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu

tugas

pengendalian

Kepala

dan

Desa

pelaporan

di

bidang

program

perencanaan, pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (3) Kepala Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya dapat

dibantu

kemampuan

oleh

desa,

staf yang

Desa

sesuai

berkedudukan

kebutuhan

dan

di

dan

bawah

bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Perencanaan.


15

Pasal....

Pasal 23 (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa; b. melaksanakan

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

program kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala; c. menyusun pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan program yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; e. melaksanakan Musrenbang Desa; f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; g. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan mempunyai fungsi: a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; b. penyusunan program kerja Pemerintahan Desa; c. penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; d. penyelenggaraan musyawarah desa; e. monitoring dan evaluasi program; f. penyusunan

laporan

keterangan

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran; g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan h. fasilitasi kesekretariatan BPD. Bagian Kedua Pelaksana Teknis Pasal 24


16

(1) Pelaksana

Teknis

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. (2) Kepala .... (2) Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi. Paragaraf 1 Seksi Pemerintahan Pasal 25 (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas

Kepala

Desa

di

bidang

pemerintahan,

keamanan,

ketertiban dan perlindungan masyarakat. (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 26 (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas: a. merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan kegiatan pemeliharan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; b. melaksanakan administrasi kependudukan; c. melaksanakan administrasi pertanahan; d. melaksanakan pembinaan sosial politik; e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; f. menyelesaikan perselisihan warga; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan; b. penyusunan rancangan regulasi desa; c. pembinaan masalah pertanahan; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;


17

f. penyusunan

rencana

dan

pelaksanaan

administrasi

kependudukan; g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan h. pendataan dan pengelolaan Profil Desa. Paragraf....

Paragraf 2 Seksi Kesejahteraan Pasal 27 (1)

Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

huruf

membantu

b,

merupakan

tugas

Kepala

unsur Desa

pelaksana di

bidang

teknis

yang

Kesejahteraan

masyarakat desa. (2)

Seksi Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 28

(1) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas: a. merencanakan,

melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan kegiatan pembangunan desa; b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa; c. mengoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

sesuai bidang tugasnya; d. menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan; b. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; dan c. sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

18

Paragraf 3 Seksi Pelayanan

Pasal 29 ....

Pasal 29

(1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat. (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 30 (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas: a. merencanakan, melaporkan

melaksanakan, kegiatan

mengevaluasi,

pembinaan

mental

dan

spiritual,

keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan

keluarga,

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak; b. mengoordinasikan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

sesuai bidang tugasnya; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; b. perencanaan

dan

mengaktifkan

pelaksanaan

kegiatan

keagamaan dan ketenagakerjaan; c. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai; d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial; e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;


19

f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

di

bidang

kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; h. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan i. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Bagian ....

Bagian Ketiga Pelaksana Kewilayahan Pasal 31

Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Pasal 32 (1) Kepala Dusun mempunyai tugas: a. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa; b. melaksanakan

kegiatan

di

bidang

pemerintahan,

pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi: a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; b. pengawasaan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; c. pelaksanaan

pembinaan

kemasyarakatan

dalam

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

20

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Perangkat Desa Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak: a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan a. menerima .... kesehatan; b. mendapatkan cuti; dan c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan

prinsip

tata

Pemerintahan

Desa

yang

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa; e. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa; f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Bagian Kelima Rincian Fungsi dan Tugas Perangkat Desa Pasal 34 Rincian

fungsi

dan

tugas

masing-masing

satuan

organisasi

Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. BAB V


21

TATA KERJA Pasal 35 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (2) Setiap ....

(2) Setiap

pimpinan

satuan

organisasi

Pemerintah

Desa

mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya. (3) Setiap

pimpinan

satuan

organisasi

melaporkan

hasil

pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala. (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),

setiap

bertanggung

pimpinan jawab

satuan

organisasi

memimpin

dan

Pemerintah

Desa

mengoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing. Pasal 36 (1) Sekretaris

Desa

mengoordinasikan

pelaksanaan

teknis

administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

4

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 38 Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

22

berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 39 ....

Pasal 39 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 April 2016 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ttd. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002

23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

SEKRETARIAT DESA

KEPALA URUSAN TATA USAHA UMUM

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA DUSUN

BUPATI BELITUNG, Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, C:\Users\User\AppData\Local\Temp\15-ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES_2D3945.doc

Ttd.

SAHANI SALEH

24


25

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents