SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
1
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang
Administrasi
Nomor
Kependudukan
23
Tahun
(Lembaran
2006
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
37
Tahun
2007
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi
Kependudukan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016
Nomor
114,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan; 9. Peraturan Daerah… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
2
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
di
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2010
Nomor
6,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 23); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2016
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 24); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
KEDUDUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
KABUPATEN
BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Belitung. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 6. Kepala... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
3
6.
Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 8. Bidang
adalah
Bidang
pada
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. 12. Kelompok
Jabatan
Fungsional
adalah
Kelompok
Jabatan
Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung merupakan
unsur
pelaksana
urusan
pemerintahan
bidang
administrasi kependudukan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: 1. Seksi Identitas Penduduk; 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 3. Seksi Pendataan Penduduk. d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas : 1. Seksi Kelahiran; 2. Seksi… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
4
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 3. Seksi
Perubahan
Status
Anak,
Pewarganegaraan
dan
Kematian. e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas: 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. f. Unit Pelaksana Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
mempunyai
kewenangan sebagai berikut: a. pelayanan pendaftaran penduduk; b. pelayanan pencatatan sipil; c. pengumpulan data kependudukan; d. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan e. penyusunan profil kependudukan daerah. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan
tugas
pembantuan
di
bidang
administrasi
kependudukan. Pasal 7... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
5
Pasal 7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; b. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pencatatan sipil; c. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan
data,
dokumen
kependudukan
serta
inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang administrasi kependudukan; c.
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan...
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
6
d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; e.
pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9
Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Pasal 10 Sub
Bagian
Perencanaan
dan
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan keuangan. Pasal 11 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran; c. penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
rancangan
produk hukum daerah di bidang administrasi kependudukan; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akutansi verifikasi dan pembukuan; e. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset; f. penyusunan
laporan
dan
pendokumentasian
kegiatan
di
bidang tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12…
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
7
Pasal 12 Sub
Bagian
Kepegawaian
dan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian. Pasal 13 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12,
menyelenggarakan
fungsi: a. penyiapan
bahan
urusan
administrasi
umum
dan
perlengkapan, urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta perjalanan dinas; b. penyiapan bahan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; c. penyusunan laporan
dan pendokumentasian kegiatan di
bidang tugasnya; d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 14 Bidang
Pelayanan
melaksanakan
Pendaftaran
sebagian
tugas
Penduduk Dinas
mempunyai
Kependudukan
tugas dan
Pencatatan Sipil perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Pasal 15 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk; d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; f. pelaksanaan… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
8
f.
pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 16 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas: a. Seksi Identitas Penduduk; b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan c. Seksi Pendataan Penduduk. Pasal 17 Seksi
Identitas
Penduduk
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan bahan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan teknis,
penyiapan
bahan
pembinaan
dan
koordinasi
serta
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. Pasal 18 Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi: 1. Biodata Penduduk; 2. Kartu Keluarga (KK); dan 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). b. pelaksanaan
perekaman
data
ke
dalam
database
Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); c. penyimpanan pembukuan
dan dan
pemeliharaan
dokumen
register/pencatatan/
persyaratan
atas
penerbitan
dokumen kependudukan; d. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 19… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
9
Pasal 19 Seksi Pindah Datang Penduduk melaksanakan tugas
penyiapan
bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pindah datang penduduk. Pasal 20 Seksi Pindah Datang Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
menyelenggarakan
fungsi: a. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi: 1. Surat Keterangan Pindah; 2. Surat Keterangan Pindah Datang; 3. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri; 4. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri; dan 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Warga Negara Asing. b. pelaksanaan perekaman data ke dalam database SIAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); c. penyimpanan pembukuan
dan dan
pemeliharaan
dokumen
register/pencatatan/
persyaratan
atas
penerbitan
dokumen kependudukan; d. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 21 Seksi Pendataan
Penduduk melaksanakan tugas menyiapkan
bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pendataan penduduk. Pasal 22 Seksi
Pendataan
sebagaimana
Penduduk
dimaksud
dalam
dalam Pasal
melaksanakan 21,
tugas
menyelenggarakan
fungsi: a. pelaksanaan… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
10
a. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi; 1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 2. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; 3. Surat Keterangan Orang Terlantar; dan 4. Surat Keterangan Tanda Komunitas. b. perekaman
data
ke
dalam
database
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK); c. penyimpanan pembukuan
dan dan
pemeliharaan
dokumen
register/pencatatan/
persyaratan
atas
penerbitan
dokumen kependudukan; d. pelaksanaan pendataan penduduk non permanen; e. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 23 Bidang
Pelayanan
melaksanakan
Pencatatan
sebagian
tugas
Sipil
mempunyai
Dinas
Kependudukan
tugas dan
Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Pasal 24 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
23,
menyelenggarakan
fungsi: a. perencanaan dan perumusan program dibidang tugasnya; a. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil; c. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; d. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; f. pengendalian… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
11
f.
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 25 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Seksi Kelahiran; b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Pasal 26 Seksi Kelahiran mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan kelahiran. Pasal 27 Seksi
Kelahiran
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran; b. perekaman
data
ke
dalam
database
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK); c. pencatatan
perubahan
bersangkutan,
yang
elemen
telah
data
pada
mendapatkan
akta
penetapan
yang dari
Pengadilan Negeri; d. penyimpanan pembukuan
dan dan
pemeliharaan
dokumen
register/pencatatan/
persyaratan
atas
penerbitan
dokumen pencatatan kelahiran; e. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 28... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
12
Pasal 28 Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Pasal 29 Seksi Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28,
menyelenggarakan
fungsi : a. pelaksanaan pencatatan peristiwa penting meliputi: 1. Perkawinan; 2. Perceraian; 3. Pembatalan Perkawinan; dan 4. Pembatalan Perceraian. b. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen meliputi: 1. Akta Perkawinan; dan 2. Akta Perceraian. c. perekaman
data
ke
dalam
database
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK); d. penyimpanan pembukuan
dan dan
pemeliharaan persyaratan
register/
atas
pencatatan/
penerbitan
dokumen
perkawinan dan perceraian; e. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 30 Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan
anak,
pengesahaan
anak,
perubahan
status
kewarganegaraan dan pencatatan kematian. Pasal 31... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
13
Pasal 31 Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan
proses
penerimaan,
pemeriksaan
berkas
permohonan dan penerbitan dokumen meliputi: 1. Akta Kematian; 2. Akta Pengakuan Anak; dan 3. Akta Pengesahan Anak; b. perekaman data ke dalam database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan); c. pencatatan pewarganegaraan dan pelepasan kewarganegaraan Indonesia; d. penyimpanan pembukuan dokumen
dan dan
Akta
pemeliharaan dokumen
Kematian,
register/
persyaratan Akta
atas
Pengakuan
pencatatan/ penerbitan Anak,
Akta
Pengesahan Anak, Pewarganegaraan penduduk; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pasal 32 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Pasal 33 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
14
a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan
data
dan
dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan
data
dan
dokumen
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; c. pelaksanaan
pembinaan
pengelolaan
dan
informasi
koordinasi
administrasi
pelaksanaan kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan
serta
inovasi
pelayanan
administrasi kependudukan; d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data administrasi
dan dokumen kependudukan, kerja sama
kependudukan
serta
inovasi
pelayanan
administrasi kependudukan; e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ; f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan,
kependudukan
serta
kerja
inovasi
sama
administrasi
pelayanan
administrasi
kependudukan; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 34 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas: 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan. Pasal 35... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
15
Pasal 35 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis,
penyiapan
bahan
pembinaan
dan
koordinasi
serta
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 36 Seksi
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi data, perangkat keras, perangkat lunak dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi kependudukan skala kabupaten; b. pengelolaan dan pengembangan bank data dan replikasi data kependudukan di daerah; c. fasilitasi pemanfaatan peralatan perekaman data kependudukan di kecamatan; d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan; e. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 37 Seksi
Pengolahan
dan
Penyajian
Data
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Pasal 38 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi : a. pengolahan… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
16
a. pengolahan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil
serta
pemutakhiran
data
penduduk
menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; b. penyiapan data dan diseminasi informasi kependudukan; c. permintaan/penerimaan
laporan
data
kependudukan
dari
pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan instansi terkait ; d. penyiapan bahan penyusunan/ mengkompilasi laporan data kependudukan dan menyajikan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan; e. pengolahan
database
kependudukan
hasil
pelayanan
pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi
kependudukan
dan
menyiapkan/
menyajikan
dalam berbagai macam (item) statistika data kependudukan; f. pemeliharaan data base kependudukan daerah; g. penghimpunan dokumentasi pengelolaan data kependudukan; h. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 39 Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Pasal 40 Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan kerja sama pemanfaatan data dan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan; b. penyiapan… C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
17
b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kerja sama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan
data
dan
inovasi
pelayanan
kerja sama administrasi
kependudukan; d. pelaksanaan
evaluasi,
pelaporan
dan
pendokumentasian
kegiatan dibidang tugasnya; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian keenam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 41 (1) Pada organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 42 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 (1)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan Jenjang…
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
18
(4)
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 44
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
setiap
pimpinan
dari
unit
organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi
baik
dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 45 Setiap
pimpinan
di
lingkungan
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
bertanggung
mengoordinasikan
jawab
bawahannya
memimpin
masing-masing
dan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan bertanggung
Sipil
wajib
jawab
mengikuti
kepada
petunjuk-petunjuk
atasan
masing-masing
dan dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 47 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam…
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
19
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 48 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
20
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 48 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002
C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
21
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\48-PERBUP TUPOKSI DUKCAPIL.doc
22
