BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atasa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah; c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional Milenium Development Goals
(MDG’s) yaitu pembangunan jaringan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
untuk
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901); 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Negara Rebuplik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAHKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA Dan BUPATI NATUNA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Bupati adalah Bupati Natuna. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna. 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna. 6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target Milenium Development Goals (MDG’s) dibidang air minum dan limbah. 12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat dengan MBR adalah masyarakat Kabupaten Natuna yang berada di wilayah kerja PDAM Tirta Nusa yang tidak memiliki sambungan listrik PLN atau memiliki sambungan listrik PLN terpasang pada rumah tangga sampai dengan 1.300 VA. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna. (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah : a. meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih. b. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). c. terpenuhinya kebutuhan air bersih Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada wilayah kerja PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna. BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN Pasal 3 Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka PDAM harus : a. menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut : 1. transparansi; 2. keadilan; 3. efektif dan efisien; 4. responsibilitas; 5. akuntabilitas. b. meningkatkan komitmen dan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia. c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan pola bisnis tanpa mengabaikan fungsi sosial.
d. melakukan inovasi perusahaan.
strategis
untuk
meningkatkan
kinerja
BAB IV PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN Pasal 4 (1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna dianggarkan dalam APBD. (2) Usulan penganggaran penyertaan modal disampaikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna kepada kepala daerah melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. (3) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di PPKD. (4) Pencairan penyertaan modal kepada PDAM dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna. (5) Realisasi penyertaan modal dilakukan dengan cara pencairan dari rekening Kas Pengeluaran Daerah ke rekening Kas PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna. BAB V BESARAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna sebesar Rp.6.500.000.000,- ( enam milyar lima ratus juta rupiah ) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna. Pasal 6 Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna untuk Pembebasan Lahan dan biaya pengembangan sebesar Rp.10.800.000.000,( sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah ) bersumber dari APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna.
Pasal 7 Penyertaan modal pemerintah daerah yang akan diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 (1)
Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Air Minum Kabupaten Natuna berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan dana dan perkembangan pekerjaan dan usaha kepada Bupati melalui Badan Pengawas secara berkala setiap tiga bulan.
(3)
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala PPKD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit. BAB VII PENGAWASAN Pasal 9
(1)
Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
(2)
Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna secara periodik dan dilaporkan kepada Bupati.
(3)
Bupati dapat meminta pelaksanaan audit atas kinerja dan keuangan PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 5 September 2014 BUPATI NATUNA, ttd ILYAS SABLI Diundangkan di Ranai pada tanggal 5 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, ttd SYAMSURIZON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 2 SSalinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
NILA MISDARTIANA, SH Pembina IV a NIP. 19730614 200012 2 004 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 30 TAHUN 2014
