SALINAN
BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah ditetapkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; b. bahwa untuk menyesuaikan peraturan perundang-udangan yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur kembali dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);’ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 19. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah : a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan; b. Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya; 2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. (2) Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar; dan b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa. (4) 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Dana Desa Kabupaten dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. (5) Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. 3. Diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7A (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah : a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa; b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; d. Meningkatkan ketersediaan insfrastruktur sarana dan prasarana skala Desa; e. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; f. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing; g. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat setempat; h. Meningkat peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.
4. Ketentuan pasal 24 dihapus. 5. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 (1) (2)
(3)
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PPKD. Penyaluran dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan untuk DD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Triwulan untuk Alokasi Dana Desa. Penyampaian peraturan dan laporan di tujukan kepada Bupati melalui BPMPD, PPKD dan Camat.
6. Ketentuan pasal 26 dihapus. 7. Ketentuan pasal 27 dihapus. 8. Ketentuan pasal 28 dihapus. 9. Ketentuan pasal 29 dihapus. 10. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VII TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KEBUPATEN DAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN. 11. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan, pengumpulan data dan informasi mengenai ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi; b. Pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi c. Dihapus; d. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
e. Melakukan Asistensi dan penguatan kapasitas Tim Asistensi/Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat Kecamatan; f. Memberikan laporan kepada Bupati. 12. Ketentuan pasal 32 diubah sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal : a. Kepala Desa tidak menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa tahun berjalan dan realisasi penggunaan Dana Desa, kepada Bupati. b. Terdapat SiLPA Dana Desa anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dan/atau c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD di tahun sebelumnya. Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun sebelumnya. Dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal : a. Dokumen sebagaimana ayat (1) huruf (a) telah diterima; dan b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun berjalan, Dana Desa tidak dapat lagi disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
13. Ketentuan dalam Lampiran diubah sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.
Ditetapkan di Ranai pada tanggal 11 April 2016 BUPATI NATUNA, Dto, ILYAS SABLI Diundangkan di Ranai pada tanggal 11 April 2016 SEKRETARI DAERAH KABUPATEN NATUNA, Dto, SYAMSURIZON BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 16
Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor : 16 Tahun 2016 Tanggal : 11 April 2016
ARAH PENGGUNAAN DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN NATUNA A. Prioritas Penggunaan Dana Desa 1. Bidang Pembangunan Desa Periotas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggunlangan kemiskinan, melalui : a. Pemenuhan kebutuhan dasar; b. Pembangunan sarana dan prasarana desa; c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perioritas Penggunaan Dana Desa guna pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : a. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes; b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, melalui : 1) Layanan gizi untuk balita; 2) Pemeriksaan ibu hamil; 3) Pemberian makanan tambahan; 4) Penyuluhan kesehatan; 5) Gerakan hidup bersih dan sehat; 6) Penimbangan bayi; 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia. c. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Periotas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan sarana dan prasarana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi : a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; c. Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa; d. Pembangunan dan Energi baru dan terbarukan; e. Pembangunan dan Pemeliharaan sanitasi lingkungan; f. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih bersekala Desa; g. Pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier; h. Pembangunan dan Pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan i. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa. Periotas Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi lokal diantaranya dapat meliputi : a. Pendirian dan Pengembangan BUM Desa;
b. Pembangunan dan Pengelolaan pasar desa dan kios desa; c. Pembangunan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; d. Pembangunan dan Pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan; e. Pembangunan dan Pengelolaan lumbug pangan desa; f. Pembuatan pupuk dan pakan organic untuk pertanian dan perikanan; g. Pengembangan benih local; h. Pengembangan ternak secara kolektif; i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; k. Pengelolaan padang gembala; l. Pengembangan desa wisata; dan m. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Periotas Penggunaan Dana guna Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya dapat meliputi : a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : 1. Zirkon; 2. Kaolin; 3. Zeolit; 4. Bentonit; 5. Silika (Pasir Kuarsa); 6. Kalsit (Batu Kapur/gamping): 7. Feldspar; dan 8. Intan. b. Komoditas tambang batuan, antara lain : 1. Onik; 2. Opal; 3. Giok; 4. Agat; 5. Topas; 6. Perlit; 7. Toseki; 8. Batu Saba; 9. Marmer; 10. Granit; 11. Kalsedon; 12. Rijang (chert) 13. Jasper; 14. Krisopras; 15. Garnet; dan 16. Potensi Komoditas tambang batuan lainnya. c. Rumput Laut; d. Hutan milik desa; dan e. Pengelolaan Sampah. 2.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN/APBN-P untuk Pemberdayaan Masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan penigkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup : a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hokum kepada warga masyarakat Desa; e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyrakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui : 1) Kelompok usaha ekonomi produktif; 2) Kelompok Perempuan; 3) Kelompok Tani; 4) Kelompok Masyarakat Miskin; 5) Kelompok Nelayan; 6) Kelompok Pengrajin; 7) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; 8) Kelompok Pemuda; dan 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
B. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Pajak dan Retribusi Daerah 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; c. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja d. Operasional Pemerintah Desa meliputi : (1) Belanja Barang dan Jasa (2) Perjalanan Dinas (3) Belanja Modal Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor e. Operasional Pemerintah BPD meliputi : (1) Belanja Barang dan Jasa (2) Perjalanan Dinas (3) Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor f. Biaya operasional lembaga RT dan RW; g. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
h. Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1) Survei batas Desa 2) Pembangunan Gapura 3) dll i. Pendataan Desa 1) Pendataan Kekayaan, Penghasilan, Pendidikan Penduduk 2) Pendataan Potensi Desa 3) Pendataan Jumlah Penduduk, data rumah tangga miskin RTM) penduduk 4) Pendataan Aset Desa j. Penyusunan Tata Ruang Desa 1) Survei tata ruang 2) Pembuatan RTRW Desa k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 3) Penataan Desa 4) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa 5) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa l. Pengelolaan informasi Desa 1) Pembuatan dan pengelolaan website Desa 2) Buletin Desa 3) Plang Profil Desa 4) Pembuatan dan pengelolaan informasi Desa 5) Pembuatan papan informasi Desa 6) Pengadaan Radio Antar Penduduk m. Penyelenggaraan Perencanaan Desa 1) Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2) Pengkajian keadaan Desa 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) n. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa 1) Rapat rutin 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan o. Penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. p. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Kantor Desa Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa Pembangunan WC Kantor Desa Pembangunan Gudang Kantor Desa Pos Jaga Kantor Desa Pembangunan Tempat Parkir Kantor Pembangunan Kantor Desa
8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) f.
Pembangunan Sanitasi Kantor Desa Sarana Internet Kantor Desa Pembangunan Kantor BPD Pembangunan Balai Desa Pembebasan Lahan Untuk Sarana Prasarana Perkantoran Pembangunan Paving Blok Kantor Desa Listrik Kantor Desa Pembanguanan Jalan Rabat Kantor Desa Pemeliharaan Pagar Kantor Desa Plang Nama Desa Pembangunan Pagar Kantor Desa Pembangunan Rumah Dinas Desa Ruang Ibadah Kantor Desa Pembangunan Taman Kantor Desa Rehab Kantor Desa Rehab Rumah Dinas Pengadaan Sarana Kendaraan Dinas Telepon Kantor Desa Pembangunan Gedung Pertemuan Peningkatan Bangunan Kantor Desa Pembangunan Drainase Kantor Desa
Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa 1) Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3] 2) Peningkatan Jembatan Kayu 3) Rehab Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 4) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 5) Box Culvert 6) Tambatan Perahu Beton 7) Jalan Tanah Pilihan 8) Pembangunan Tembok Penahan Ombak 9) Pemeliharaan Jembatan Kayu 10) Pemeliharaan Jembatan Komposit Skala Desa 11) Gedung Serbaguna 12) Drainase 13) Jalan rabat Beton [camp 1:2:3] dengan Warmmesh 6mm + Buras 14) Pembangunan Jambatan Kayu 15) Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan 16) Jalan Lokal Sekunder Type I 17) Rehab Jalan Permukiman Masyarakat Desa 18) Listrik Tenaga Air [ Kincir Angin ] 19) Rehab Tambatan Perahu 20) Pembangunan Surau
21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63)
Portal Jalan Desa Pembukaan Jalan Pemukiman Peningkatan Jalan Pemukiman Peningkatan jalan Pertanian Jalan Lokal Sekunder Type II Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gedung PKK Rehab Jembatan Komposit Skala Desa Peningkatan Jembatan Komposit Skala Desa Peningkatan Tambatan Perahu Tambatan Perahu kayu Jalan Sirtu Tempat Pembuangan Sampah Pembangunan Pemecah Gelombang/Ombak Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembukaan Jalan Permukiman Masyarakat Desa Pelantar Beton Bertulang Pelantar Campuran Pemeliharaan Masjid Jalan Beton [Camp 1:2:3] Rambu-rambu Jalan Desa Rehab/Pemeliharaan Jalan Desa Pembuatan Halte Bus [ruang tunggu penumpang didarat] Pemeliharaan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Pembangunan gedung PLTD Pemeliharaan Surau Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3] dengan Warmmesh 6mm Jalan Beton [Camp 1:2:3] dengan Warmmesh Buras Pelantar Kayu Listrik Tenaga Surya Tempat pembuangan Akhir Pembangunan Masjid Rehab Gedung PLTD Listrik Tenaga Air [ Mikro Hidro ] Penerangan Jalan Desa Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Buras Tambatan Perahu Campuran Jalan Pemukiman Pembukaan Jalan Pertanian Jalan Beton [Camp 1:2:3] Dengan Warmmesh 6mm Gorong-gorong Rehab Pembangunan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
64) Jalan Rabat Beton [camp 1:2:3] Dengan Buras 65) Pembangunan Jambatan Komposit Skala Desa 66) Rehab Jembatan Kayu 67) Lain-lainnya 2. Pembangunan, Pemanfaatkan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 1) Pembangunan Septiktank Komunal 2) Paving Blok Halaman Gedung Kesehatan 3) Pembangunan Pagar gedung Kesehtan 4) Pembangunan Polindes 5) Pengadaan Tong Sampah 6) Pengadaan Ambulan desa 7) Sarana dan PrasaranaKesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa 8) Pembangunan Posyandu 9) Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu 10) Rabat/Beton Halaman Gedung Kesehatan 11) Pembangunan Puskesdes 12) Pembuatan Sumur Bor 13) Pembebasan lahan Untuk Sarana Prasarana Kesehatan 14) Pembangunan MCK 15) Pembuatan Sumur Gali 16) Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa 17) Pengadaan Tangki Air 18) Pembangunan Tempat Khusus Merokok 19) Lain-lainya 3. Pembangunan, Pemanfaatkan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan 1)
Pembangunan Gedung Pelatihan/Rumbelmas Pembangunan Gedung PAUD 2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PAUD Revitalisasi Gedung PAUD 3) Rehab Gedung Sanggar Seni 4) Pembebasan Lahan Untuk Sarana Prasarana pendidikan 5) Pengadaan Alat Musik 6) Pembangunan Gedung TPQ 7) Pemeliharaan Gedung TK 8) Pembangunan Gedung TK 9) Pembangunan Panggung Kesenian Rakyat Pemeliharaan gedung TPQ 10) Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapam gedung Pelatihan/Rumbelmas
12) 13) 14) 15) 16)
Rehab Gedung PAUD Pembngunan Gedung Sanggar Seni Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Lain-lainnya
4.
Pembangunan, Pemanfaatan dan Sarana dan Prasarana Ekonomi
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Mesin Pakan Ternak Pupuk Organik Pengadaan Bibit Pertenakan Bibit Tanaman Perkebunan Pabrik Es Bagan Ikan Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Ekonomi Paving Block Pasar Desa Kapal pengkap Ikan Pembibitan Tanaman Pangan Keramba Jaring Apung Mesin Jahit Alat Penangkap/Perangkap Hama Rehab Pasar Desa Kios Desa Pengadaan Bibit Perikanan Tambang Garam Pengelolaan Lahan Pertanian Pengelolaan Padang Gembala Penguatan Permodalan BUM Desa Pengadaan Alat Nelayan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan Depot Air Minum Pengadaan Alat Percetakan Rabat/Beton Jalan Pasar Desa Pengelolaan Usaha Hutan Desa Lumbumg Desa Penggiling Padi Mesin Bordir Pembangunan Pasar Desa Tempat pelelangan Ikan Mesin Fotocopi Revitalisasi Pasar Desa Peralatan Packaging Pengadaan Alat Pertanian Alat Penangkap Ikan Instalasi Biogas
8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37)
Pemeliharaan
38) Pagar Perkebunan/Areal Pertanian 39) Kandang Ternak 40) Penggilingan Sagu 41) Pembangunan WC Pasar Desa 42) Pembukaan Lahan Pertanian 43) Cold Stroge [Gudang Pendingin] 44) Pembngunan Tempat Parkir Pasar Desa 45) Bibit Tanaman Pertanian 46) Penginapan Desa 47) Gedung Pameran Hasil Produksi 48) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 49) Gedung Pergudangan 5. Pelestarian Lingkungan Hidup 1) Penghijauan 2) Pengelolaan Sampah 3) Rumput Laut 4) Pemeliharaan Hutan Bakau 5) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa 6) Pembuatan Terasering 7) Pembuatan Terumbu Karang 8) Hutan Milik Desa 9) Pembersihan Daerah Aliran Sungai 10) Pembersihan Pantai 11) Perlindungan Mata Air 12) Lain-lainya 2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi : a. Pembinaan keagamaan; b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga; c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa f. Penyediaan operasional kelembagaan desa g. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta seuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi : a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan yang merupakan suatu sistem pengolahan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, tekhnologi, kesenian dan kebudayaan; b. Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDesa, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dsb. c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi balita melalui posyandu;
d. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK; e. Menunjang kegiatan anak dibawah usia sekolah (TPK dan TK/PAUD); f. Operasional LPMD g. Biaya proses perencanaan di Desa (Musdes, Musyarawah Perencanaan, Musrenbangdes); h. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa; i. Pelatihan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat; j. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat; k. Biaya pengadaan pangan; l. Gelar inovasi Desa; m. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Posyantek Desa; n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta seuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
