BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat : 1.
2.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi desa dan permasalahan teknisdalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapakan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2015 TETANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di ubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : (1)
(2)
Pasal 6 Kepala Seksi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya; Kepala Seksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa: dan e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
(3)
Format Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I.
2.
Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 24A (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (5) hurup b dasarkan pada RAB-Desa yang telah disahkan kembali menjadi RAB-Desa Lanjutan tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali RAB-Desa menjadi RAB-Desa Lanjutan sebagaiman dimaksud ayat (1) Kepala Seksi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam RAB-Desa Lanjutan dapat ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap : a. Sisa RAB-Desa yang belum diterbitkan SPP atas kegiatan yang bersangkutan; b. Sisa dana yang belum diterbitkan SPP. (4) RAB-Desa Lanjutan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk RAB-Desa Lanjutan memenuhi kriteria : a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian (kontrak) dengan pihak ketiga pada tahun anggaran berkenaan; b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontruksi swakelola diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau TPK, namun karena akibat dari force major. (6) Format RAB-Desa Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan RAB-Desa Pasal 35 ayat (7).
3.
Ketentuan Pasal 26 ayat ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (12), ayat (15) di ubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (16), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut : (1)
(2)
Pasal 26 Dalam penganggaran menggunakan kode desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran mengunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan;
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)
(11)
(12)
(13)
(14) (15)
(16)
Setiap bidang, kegiatan, akun, kelompok, jenis serta obyek yang dicantumkan dalam APB Desa mengunakan kode bidang, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis dan kode obyek; Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening; Urutan susunan kode rekening APB Desa dimulai dari kode akun, kode kelompok, kode jenis dan kode obyek; Urutan susunan nomor RAB-Desa Pendapatan di mulai dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, kode jenis RAB, kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, tercantum dalam Lampiran I.3; Urutan susunan nomor RAB-Desa Belanja dimulai dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, kode jenis RAB, kode bidang dan kode kegiatan; Urutan susunan nomor RAB-Desa Pembiayaan di mulai dari kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa dan kode jenis RAB; Kode Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.1a; Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan bagian susunan kode akun keuangan desa yang tercantum dalam Lampiran I.2; Kode rekening pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, tercantum dalam Lampiran I.3a; Kode rekening belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, tercantum dalam Lampiran I.4; Kode rekening pembiyaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, tercantum dalam Lampiran I.5; Kode dan daftar Bidang dan kegiatan pemerintahan desa tercantum dalam Lampiran I.6a; Dalam rangka sinkronisasi bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa; Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (14), merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik desa.
4.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (7), ayat (8) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), Sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8) (9)
5.
Pasal 27 Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan; Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun berdasarkan RAB; Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa setelah mendapat Nota Kesepakatan Prioritas Anggaran Desa; Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD wajib mempedomani prioritas kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama; Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan; Format Nota Kesepakatan tentang Prioritas Tahun Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II; Format Berita Acara Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III. Format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.a.
Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1)
(2)
Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan public dan kepentingan aparatur serta meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
(3) (4) (5)
(6)
6.
Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang pejabat pemerintah desa yang terkait. Hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat. Hasil Evaluasi disampaikan oleh Camat Kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat(4). Apabila Camat tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak rancangan diterima, maka kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 4 (empat) Pasal Baru yakni Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D yang berbunyi : (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasal 28A Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Desa. Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bertentangan dengan kepentingan umum , Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Camat. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat dapat mengusulkan Kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan Pernyataan berlakunya pagu APB Desa Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna. Format Keputusan Camat tentang Evaluasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV. Format Surat Usulan Camat Kepada Bupati Natuna Perihal Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V. Format Keputusan Bupati Natuna tentang Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI.
Pasal 28B (1)
(2)
(3)
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat Pasal 28A ayat (4), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud. Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa. Pelaksanaan Pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagai mana dimaksud ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 28C Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (8) dilakukan Kepala Desa dengan BPD. Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD. Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya. Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. Dalam hal pimpinan BPD berhalangan tetap, maka pejabat yang tunjuk dan tetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara BPD yang menandatangani Keputusan Pimpinan BPD Format Keputusan Pimpinan BPD tentang Hasil Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.
Pasal 28D Camat menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati Natuna melalui Kepala BPMPD Kabupaten Natuna.
7. 8.
Ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dihapus Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
(1) (2) (3) 9.
Ketentuan Pasal 35 ayat (9) di ubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
10.
Pasal 31 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa; Penetapan APB Desa ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dan/atau setelah APBD Kabupaten ditetapkan; Format penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tercantum dalam Lampiran IV.a.
Pasal 35 Untuk pengisian kas desa dalam pelaksanaan kegiatan, bendahara dapat mengajukan Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) dengan persetujuan Kepala Desa; Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) diajukan berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan; Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya; Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa; Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan nota/faktur dan kwitansi serta buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa; Format Surat Persetujuan Penarikan Tunai (SPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.1; Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V.2; Format kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V.3; Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V.4.a.
Ketentuan Pasal 37 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37 (1)
(2) (3)
11.
Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut : (1)
(2) (3)
(4) (5)
12.
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas : a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; c. Lampiran bukti transaksi seperti nota/faktur dan kwitansi. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI.1; Format Pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran VI.2.a.
Pasal 41 Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, kegiatan dan jenis belanja; b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. Terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada Tahun Berjalan; dan/atau; d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran; Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa. Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII.
Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (17) sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :
(1)
(2) (3) (4) (5) (6)
(7) (8)
(9)
(10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 13.
Pasal 47 Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa bulanan, triwulan, Semester dan Tahunan; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa: laporan semester pertama; dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa; Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya; Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa triwulan, Semester dan Tahunan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APB Desa dari kepala desa; Kepala Desa wajib menyampaikan lembaran konfirmasi penerimaan transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa setiap bulan dan disampaikan secara triwulan kepada PPKD selaku BUD; Apabila sampai akhir tahun terdapat sisa dari penarikan tunai yang dilakukan oleh bendahara, maka bendahara wajib membuat Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke rekening kas desa; Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana desa setiap semester ke PPKD untuk dikonsolidasikan dan di laporkan ke Pemerintah; Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.1, IX.2, IX.3 dan IX.4; Format sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI; Format sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XII; Format sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIII; Format sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XII.a.
Ketentuan pada Lampiran diubah sebagaimanatercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. Ditetapkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2015
Diundangkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2015
LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 62
Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN LAPORAN KEGIATAN ................... DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ Yth.
Kepala Desa ..... melalui Sekretaris Desa di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Natuna No...... Tahun .... Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keu Desa, bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan .......................... sebagai berikut : A.
Realisasi Keuangan
No.
Kode Rekening
Uraian Kegiatan/ Belanja
Anggaran (Rp)
(dari RAB)
Realisasi (Rp)
%
(sumber SPP)
Jumlah B.
Realiasi Fisik/Output
Output akhir dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: No.
Uraian Output
Satuan
Volume
Nilai (Rp)
Ket.
Jumlah
Nilai output/aset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal)
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya ....................................................... ....................................................... D. Saran dan Rekomendasi .......................................................
................., tanggal …………………. Pelaksana Kegiatan
……………………………………. Ctt: Form ini menjadi dasar untuk mencatat ouput kegiatan ke dalam buku inventaris untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Contoh Out put: Jalan Desa sepanjang 200 m' dll
Lampiran I.1.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 DAFTAR KODE KECAMATAN DAN DESA KODE 04. 04.2001. 04.2005. 05. 05.2007. 05.2012. 05.2013. 05.2015. 06. 06.2002. 06.2005. 06.2006. 06.2007. 06.2010. 06.2011. 07. 07.2002. 07.2004. 07.2014. 08. 08.2001. 08.2002. 08.2003. 08.2004. 08.2005. 08.2006. 08.2007. 08.2008. 09. 09.2001. 09.2002. 09.2003. 09.2004. 09.2005. 09.2006. 09.2007. 09.2008. 10. 10.2001. 10.2002. 10.2003. 11. 11.2001. 11.2003. 11.2004. 11.2005. 11.2006.
URAIAN Kecamatan Midai Desa Sebelat Desa Air Putih Kecamatan Bunguran Barat Desa Mekar Jaya Desa Binjai Desa Pian Tengah Desa Selaut Kecamatan Serasan Desa Kampung Hilir Desa Batu Berian Desa Tanjung Setelung Desa Tanjung Balau Desa Pangkalan Desa Jermalik Kecamatan Bunguran Timur Desa Sungai Ulu Desa Sepempang Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Utara Desa Kelarik Utara Desa Kelarik Desa Kelarik Barat Desa Kelarik Air Mali Desa Teluk Buton Desa Belakang Gunung Desa Seluan Barat Desa Gunung Durian Kecamatan Subi Desa Subi Desa Subi Besar Desa Meliah Desa Pulau Panjang Desa Terayak Desa Pulau Kerdau Desa Subi Besar Timur Desa Meliah Selatan Kecamatan Pulau Laut Desa Tanjung Pala Desa Air Payang Desa Kadur Kecamatan Pulau Tiga Desa Sabang Mawang Desa Sededap Desa Tanjung Batang Desa Serantas Desa Sabang Mawang Barat
KODE 11.2010. 15. 15.2001. 15.2002. 15.2003. 15.2004. 15.2005. 15.2006. 15.2007. 16. 16.2001. 16.2002. 16.2003. 18. 18.2001. 18.2002. 18.2003. 18.2004. 19. 19.2001. 19.2002. 19.2004. 19.2005. 20. 20.2001. 20.2002. 20.2003. 20.2004. 20.2005. 21. 21.2001. 21.2002. 21.2003. 21.2004. 22. 22.2001. 22.2002. 22.2003.
URAIAN Desa Teluk Labuh Kecamatan Bunguran Timur Laut Desa Tanjung Desa Ceruk Desa Kelanga Desa Pengadah Desa Sebadai Hulu Desa Limau Manis Desa Selemam Kecamatan Bunguran Tengah Desa Tapau Desa Harapan Jaya Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Selatan Desa Cemaga Desa Cemaga Selatan Desa Cemaga Utara Desa Cemaga Tengah Kecamatan Serasan Timur Desa Arung Ayam Desa Air Nusa Desa Air Ringau Desa Payak Kecamatan Bunguran Batubi Desa Batubi Jaya Desa Gunung Putri Desa Sedarat Baru Desa Sedanau Timur Desa Semedang Kecamatan Pulau Tiga Barat Desa Pulau Tiga Desa Tanjung Kumbik Utara Desa Setumuk Desa Selading Kecamatan Suak Midai Desa Air Kumpai Desa Batu Belanak Desa Gunung Jambat
Lampiran I.3.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN
KODE 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.01. 1.1.1.02. 1.1.1.03. 1.1.1.04. 1.1.2. 1.1.2.01. 1.1.2.02. 1.1.3. 1.1.3.01. 1.1.3.02. 1.1.3.03. 1.1.3.04. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.01. 1.2.2. 1.2.2.01. 1.2.2.02. 1.2.3. 1.2.3.01. 1.2.4. 1.2.4.01. 1.2.4.02. 1.2.4.03. 1.3. 1.3.1. 1.3.1.01. 1.3.2. 1.3.2.01. 1.3.3. 1.3.3.01.
URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Bagian Laba Badan Usaha Milik Desa Hasil Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Bagian Labah Lubung Pangan Desa Hasil Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong Kontribusi Dana Kontribusi In Natura (seperti Tenaga, Bahan Baku Lokal yang dapat dihitung dalam nilai uang) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Hasil Penjualan Aset Desa Yang Tidak dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposio Tuntutan Ganti Rugi Desa Pendapatan Transfer Dana Desa Dana Desa (DD) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Bantuan Keuangan Propinsi Bantuan Keuangan Kabupaten Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat Bagi Hasil Retribusi Hasil Kerja Sama dengan Pihak ke-3 Hasil Kerja Sama dengan Pihak ke-3 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
Lampiran I.6.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 DAFTAR KODE BIDANG DAN KEGIATAN KODE 1. 1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 1.05. 1.06. 1.07. 1.08. 1.09. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.01. 2.02. 2.03. 2.04. 2.05. 3. 3.01. 3.02. 3.03. 3.04. 3.05. 3.06. 3.07. 4. 4.01. 4.02. 4.03. 4.04. 4.05. 5. 5.01. 5.02.
URAIAN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan; Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; Kegiatan Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; Kegiatan Penyediaan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga; Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa; Kegiatan pendataan Desa; Kegiatan penyusunan tata ruang Desa; Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa; Kegiatan pengelolaan informasi Desa; Kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa; Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa; Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan dst (kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Kegiatan Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi Kegiatan pelestarian lingkungan hidup Kegiatan dst (kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan; Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama; Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga; Kegiatan pembinaan lembaga adat; Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat Kegiatan dst (kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna; Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Kegiatan dst (kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa) Bidang Tak Terduga Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Kegiatan dst (kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa)
Lampiran II
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT NOTA KESEPAKATAN NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH DESA ……. DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …….. NOMOR : ……………. TANGGAL : ……………. TENTANG PRIORITAS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ..... Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA LENGKAP
: Kepala Desa ….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ….. Kecamatan ….. yang beralamat kantor di Jalan …….
2. NAMA LENGKAP
: Ketua BPD Desa ….
3. NAMA LENGKAP
: Wakil Ketua BPD Desa ….
4. NAMA LENGKAP
: Sekretaris BPD Desa ….
5. NAMA LENGKAP
: Anggota BPD Desa ….
6. NAMA LENGKAP
: Anggota BPD Desa …. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ……. yang beralamat kantor di Jalan …….
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu disusun Prioritas Anggaran (PA) yang disepakati bersama antara BPD dengan Pemerintah Desa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. ....... Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, para pihak sepakat terhadap Prioritas Anggaran yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan desa TA. ......, Prioritas belanja desa, Anggaran Sementara dan per Bidang Kegiatan dan rencana pengeluaran pembiayaan desa TA. ......
Secara lengkap Prioritas Anggaran Tahun Anggaran ...... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) Tahun Anggaran ....... ……., ……………. KEPALA DESA
KETUA BPD DESA
…………..,
…………..,
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
WAKIL KETUA BPD …………..,
NAMA LENGKAP
SEKRETARIS BPD …………..,
NAMA LENGKAP
ANGGOTA BPD …………..,
NAMA LENGKAP
ANGGOTA BPD ………….., NAMA LENGKAP
LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN Nomor : Tanggal : DAFTAR PRIORITAS ANGGARAN DESA……. TAHUN ANGGARAN 20xx Bidang / Jenis Kegiatan No.
Lokasi Bidang
Jenis Kegiatan
1
2
3
1.
Pendapatan
2.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4
Volume
5
Sasaran/ Manfaat
Perkiraan Waktu Pelaksanaan
6
7
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiyaan Jumlah (Rp.)
Sumber dana
8
9
Jumlah Pendapatan
Jumlah Per Bidang 1 3.
Pembangunan Desa
4.
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
5.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlah Per Bidang 2
Jumlah Per Bidang 3
Jumlah Per Bidang 4 6.
Tidak Tak Terduga Jumlah Per Bidang 5
7.
Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Total Pendapatan Total Belanja Bidang Selisih (Pendapatan – Belanja Bidang)
……., ……………. KEPALA DESA …………..,
KETUA BPD DESA …………..,
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
Lampiran III Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BERITA ACARA Nomor : …………………. PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA …………….. KECAMATAN ………………. KABUPATEN NATUNA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX Pada hari ……… tanggal ……… bulan ……… tahun 20xx, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. NAMA LENGKAP
:
Kepala Desa ……., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa …….Kecamatan
…….
yang
beralamat
di
……., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. NAMA LENGKAP
:
Ketua BPD Desa …….;
3. NAMA LENGKAP
:
Wakil Ketua BPD Desa …….;
4. NAMA LENGKAP
:
Sekretaris BPD Desa …….;
5. NAMA LENGKAP
:
Anggota BPD Desa …….;
6. NAMA LENGKAP
:
Anggota BPD Desa …….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa ……., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
menyatakan bahwa: 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ……. (RAPBDesa) Tahun Anggaran 20xx yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa Tahun Anggaran 20xx selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Natuna Melalui Camat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini. Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
tempat, tanggal ……………. KEPALA DESA ……..,
KETUA BPD DESA ……..,
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP WAKIL KETUA BPD DESA ……..,
NAMA LENGKAP SEKRETARIS BPD DESA …….., NAMA LENGKAP ANGGOTA BPD DESA …….., NAMA LENGKAP ANGGOTA BPD DESA ……..,
NAMA LENGKAP
Lampiran II.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA XXXX KABUPATEN NATUNA RANCANGAN PERATURAN DESA ……. NOMOR XX TAHUN 20xx TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........... TAHUN ANGGARAN 20XX DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ..........., Menimbang
:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Natuna Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perubahaan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang diajukan se sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun …. Yang dijabarkan kedalam kebijakan APBDesa serta prioritas anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Desa ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20xx.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Natuna Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor XX Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20XX Nomor XXXX); 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembangian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 20); 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); 16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20xx Nomor XXXX. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... dan KEPALA DESA XXXX MEMUTUSKAN : Menetapkan :
RANCANGAN PERATURAN DESA .......... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20xx. Pasal 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang pelaksana pembangunan desa c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa e. Bidang tak terduga
Rp. 00,00,-
Jumlah belanja Surplus/Defisit 3. Pembiayaan desa a. Penerimaan pembiayaan b. Pengeluaran pembiayaan Selisih pembiayaan (a-b)
Rp. 00,00,Rp. 00,00,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-
Rp. 00,00,Rp. 00,00,Rp. 00,00,Pasal 2
Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercatum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di ………. pada tanggal ………….. KEPALA DESA ............,
NAMA LENGKAP Diundankan di ………. pada tanggal ………….. SEKRETARIS DESA ............,
NAMA LENGKAP BERITA DESA ............ TAHUN 20XX NOMOR XX
Lampiran Peraturan Desa tentang RAPB Desa Nomor : Tanggal : RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADESA PEMERINTAH DESA …………… TAHUNANGGARAN 20XX KODE URAIAN REKENING 1 2 x PENDAPATAN .x. x. Pendapatan Transfer x. x. x. Dana Desa x. x. x. Xxx x. x. x. Xxx x. x. x. Xxx
ANGGARAN (Rp.) 3
JUMLAH x BELANJA .x. x. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan x. x. xx. Tunjangan x. x. xx. x. Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Xxx Xxx Xxx - Xxx
x. x. xx.
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
x.
PEMBIAYAAN
x. x. x. x. xx . x. x. xx .
Penerimaan Pembiayaan SiLPA Xxx JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan SiLPA Xxx
x. x. x. x. xx x. x. .xx .
4
00,00
- Dst x. x. x. x. xx. x. x. xx. x.
KETERANGAN
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SIKPA)
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA …………
NAMA LENGKAP
Lampiran IV
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT KEPUTUSAN CAMAT HASIL EVALUASI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN ----------Jalan -------------------------------KEPUTUSAN CAMAT ................. NOMOR
TAHUN 20xx TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ….. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ……. CAMAT ......................... Menimbang
:
Mengingat
:
a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa …… tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ….., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat tentang Evaluasi Peraturan Desa….. tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran …..; 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tetang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Evaluasi Rancangan Perauran Desa …tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ….. adalah sebagai berikut :
I.
PENDAPATAN 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst.
II.
BELANJA 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst.
III. PEMBIAYAAN 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst. KEDUA
:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
KETIGA
:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
KEEMPAT
:
Dst
KELIMA
:
Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyeseuian terhadap rancangan Peraturan Desa ……. Tentang APBDesa Tahun Anggaran ….. berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
KEENAM
:
Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ….. tentang APBDesa Tahun Anggaran ….menjadi Peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Natuna, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun ….
KETUJUH
:
Penganggaran dan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ….. yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran……., sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ………… pada tanggal ………… CAMAT ……….., (NAMA LENGKAP) PANGKAT NIP.
Tembusan : 1. Bupati Natuna Cq. BPMPD Kabupaten Natuna di Ranai; 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai; 3. Inspektur Pembatu Wilayah ……di Ranai.
Lampiran V Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT SURAT USALAN PEMBATALAN PERATURAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN ----------Jalan ------------------------------------------, ---------20---Nomor Lampiran Hal
: : :
--------1 (satu) Berkas Usulan Pembatalan Peraturan Desa
Yth.
Kepada : BUPATI NATUNA diTempat
Dengan hormat, Sehubungan dengan telah sah Peraturan Desa Nomor …. Tahun ….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ….. Tahun Anggaran, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Bahwa ketentuan Pasal .... dan Pasal ... Peraturan Desa... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa ..., yang mengatur “...” dan “...”, bertentangan dengan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Perda Natuna ... Nomor ... Tahun ... tentang ..., dan Persetujuan atas substansi teknis dari instansi daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Desa ---- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ---------Tahun Anggaran 20--- tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Bapak Bupati Natuna agar bisa untuk mempelajari dan membatalkan peraturan desa …. serta memberlakukan Peraturan yang sebelumnnya. Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya. CAMAT ……….., (NAMA LENGKAP) PANGKAT NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna 2. Inspektur Pembantu Wilayah ………. 3. Kepala BPMPD Kabupaten Natuna di Ranai; 4. Ketua BPD .................
Lampiran VI
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT PEMBATALAN PERATURAN DESA
BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR
XX
TAHUN 20XX
TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DESA ........ NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA, Menimbang
:
a.
b.
bahwa ketentuan Pasal .... dan Pasal ... Peraturan Desa... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa ..., yang mengatur “...” dan “...”, bertentangan dengan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ..., Pasal ... Perda Natuna ... Nomor ... Tahun ... tentang ..., dan Persetujuan atas substansi teknis dari instansi daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membatalkan ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..., dengan Peraturan Bupati Natuna;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6); Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Membatalkan ketentuan Pasal ... yang berbunyi “...” dan Pasal ... yang berbunyi “...”, Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa ...
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di Ranai pada tanggal BUPATI NATUNA,
NAMA LENGKAP
Lampiran VII Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 FORMAT KEPUTUSAN PIMPINAN BPD PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN ----------BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ….. Jalan -------------------------------KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................. NOMOR
TAHUN 20xx TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA ….. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ……. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......................................... Menimbang
:
a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ……. Tahun Anggaran 20XX untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa perlu mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. b. Bahwa sehubungan yang dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tetang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ….. Tahun Anggaran 2015 Dengan rincian sebagai berikut :
I.
PENDAPATAN 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst.
II.
BELANJA 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst.
III. PEMBIAYAAN 1. Xxxxxx. 2. Xxxxxxxxxx; 3. Dst. KEDUA
:
Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai diktum Pertama Keputusan ini untuk Segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …… Tahun Anggaran 20XX dengan Peratauran Desa.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di ………… pada tanggal ………… BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………..,
NAMA JELAS Tembusan : 1. 2. 3. 4.
Bupati Natuna di Ranai Kepala BPMPD Kabupaten Natuna di Ranai; Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai; Camat ……
Lampiran IV.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 FORMAT PERATURAN DESA
KEPALA DESA ………. KABUPATEN NATUNA PERATURAN DESA …………. NOMOR XX TAHUN 20XX TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........... TAHUN ANGGARAN 20XX DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .............., Menimbang
:
a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Natuna Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perubahaan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ...... telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sesuai dengan Keputusan Camat ........ Nomor XX Tahun 20xx tentang Evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ...... b. Bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20xx tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20xx.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Natuna Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor XX Tahun 20XX tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20XX Nomor XXX);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembangian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 20); 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 21); 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); 16. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 20XX tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20XX Nomor XX); 17. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20XX Nomor XX). Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......... dan KEPALA DESA XXXXX MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA .......... TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20XX.
ANGGARAN ANGGARAN
Pasal 1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang pelaksana pembangunan desa c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa e. Bidang tak terduga
Rp. 00,00,-
Jumlah belanja Surplus/Defisit 3. Pembiayaan desa c. Penerimaan pembiayaan d. Pengeluaran pembiayaan Selisih pembiayaan (a-b)
Rp. 00,00,Rp. 00,00,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-
Rp. 00,00,Rp. 00,00,Rp. 00,00,-
Pasal 2 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercatum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di ……….. pada tanggal ……………. KEPALA DESA ........,
NAMA LENGKAP Diundankan di ……….. pada tanggal ……………. SEKRETARIS DESA ........,
NAMA LENGKAP BERITA DESA ........ TAHUN 20xx NOMOR XX
Lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa Nomor : Tanggal : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ………….. TAHUNANGGARAN 20XX KODE REKENING 1 x .x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.
ANGGARAN (Rp.) 3
URAIAN 2
x. x. x. x.
PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa Xxx Xxx Xxx
JUMLAH x BELANJA .x. x. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa x. x. xx. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan x. x. xx. x. Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Dst x. x. x. x. xx. x. x. xx. x.
4
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Xxx Xxx Xxx - Xxx
x. x. xx. x.
KETERANGAN
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)
00,00 00,00
PEMBIAYAAN
x. x. x. x. xx . x. x. xx .
Penerimaan Pembiayaan SiLPA Xxx
x. x. x. x. xx x. x. .xx .
Pengeluaran Pembiayaan SiLPA Xxx
JUMLAH
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
00,00
(SiLPA/SIKPA)
00,00
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA XXXXX
NAMA LENGKAP
Lampiran V.4.a Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN TAHUN 20XX 1. 2. 3. 4. 5.
Bidang Kegiatan Sumber Dana Anggaan Ouput
: : : : :
……….. ……….. ……….. Rp. ……….. ………..
Penerimaan (Rp.) No
Tanggal
Uraian
1
2
3
Dari Bendahar a 4
Swadaya Masyarak at 5
Pengeluaran (Rp.) Nomor Bukti 6
Belanja Pegawai 7
Belanja Barang Jasa 8
Belanja Modal
Jumlah Pengembalian Kas Bendahara
Saldo Kas (Rp.)
9
10
11
JUMLAH
TOTAL PENGELUARAN
TOTAL PENERIMAAN
TOTAL PENGELUARAN + SALDO KAS
………., tanggal Pelaksana Kegiatan Nama Lengkap Cara pengisian : 1. 2. 3.
Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta tahun anggaran; Diisi dengan nama bidang, kegiatan, Sumber Dana, Anggaran dan Ouput; Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan (tanggal-bulan-tahun), kolom 3 diisi uraian, kolom 4 diisi penerimaan dari bendahara, diisi dari swadaya masyarakat, kolom 6 diisi dengan nomor SPP, kolom 7, 8, 9 diisi dengan jenis belanja dari SPP, kolom 10 diisi apabila ada setoran sisa panjar yang diajukan dan kolom 11 diisi dengan sisa panjar pelaksanaan kegiatan;eluaran sesuai dengan jenis penerimaan ataupun pengeluaran;al Penerimaan dan Pengeluaran diisi dari akumulasi penerimaan ataupun pengeluaran secara bruto;ngkap pelaksana kegiatan. 4. Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta tahun anggaran; 5. Diisi dengan nama bidang dan kegiatan; 6. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan (tanggal-bulan-tahun), kolom 3 diisi uraian, kolom 4 diisi penerimaan dari bendahara, diisi dari swadaya masyarakat, kolom 6 diisi dengan nomor SPP, kolom 7, 8, 9 diisi dengan jenis belanja dari SPP, kolom 10 diisi apabila ada setoran sisa panjar yang diajukan dan kolom 11 diisi dengan sisa panjar pelaksanaan kegiatan; 7. Jumlah diisi dengan total penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan jenis penerimaan ataupun pengeluaran; 8. Total Penerimaan dan Pengeluaran diisi dari akumulasi penerimaan ataupun pengeluaran secara bruto; 9. Diisi Total Pengeluaran + Saldo Kas; 10. Diisi dengan nama lengkap pelaksana kegiatan.
Lampiran VI.2.a
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA………..KECAMATAN………. TAHUN ANGGARAN 20XX NO
PENERIMA
Nomor dan Nama Rekening Bank
URAIAN
JUMLAH (Rp)
1
2
3
4
5
JUMLAH
Bukti- bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnya. …….., tanggal Pelaksana kegiatan
Nama Lengkap Cara pengisian : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Diisi dengan nama desa, kecamatan dan tahun anggaran; Diisi dengan nomor urut, nama penerima; Diisi dengan Nomor dan Nama Rekening Bank Penerima; Diisi dengan uraian; Diisi dengan jumlah bruto; Jumlah di kolom penerima diisi dari akumulasi dari kolom jumlah pengajuan SPP; Diisi dengan tempat, tanggal, nama bendahara, diketehui oleh kepala desa.
Lampiran VIII
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
KEPALA DESA …………. KABUPATEN NATUNA PERATURAN DESA ………….. NOMOR XX TAHUN 20XX TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……… TAHUN ANGGARAN 20XX DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ……….,
Menimbang
: a.
Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, keadaan yang menyembabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 20XX;
b.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor …… Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c.
Mengingat
d.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanjung Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 20XX.
: 1.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
2.
3.
4.
5. 6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Natuna Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 6); Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembangian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 20); Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 21); Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan Dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 40); Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor .... Tahun 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor ....) Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……. dan KEPALA DESA …………….. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DESA ……… TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20XX
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20XX setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut: 1.
PendapatanDesa a. Semula
Rp.
0,00
b. Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlahpendapatandesasetelahperubahan
2.
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah perubahan b. Bidang Pelaksana Pembangunanan Desa 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah bidang pelaksanaan pembangunan desa setelah perubahan c.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan desa setelah perubahan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e.
1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat desa setelah perubahan Bidang Tak Terduga 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah bidang pemberdayaan masyarakat desa setelah perubahan
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Rp.
0,00
Jumlah Belanja 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah belanja desa setelah perubahan Surplus/Defisit 1) Semula
Rp.
0,00
2) Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah Surplus/Defisit desa setelah perubahan 3.
Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlahpenerimaan pembiayaan desa setelah perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1)
Semula
Rp.
0,00
2)
Bertambah/Berkurang
Rp.
0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan desa setelah perubahan
Jumlah pembiayaan desa setelah perubahan Selisih Pembiayan desa setelah perubahan (a – b) Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercatum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapan dalam Lembaran Desa ....................... Ditetapkan di ……. pada tanggal ………. KEPALA DESA ………..
NAMA LENGKAP
Diundankan di ………. pada tanggal …….. SEKRETARIS DESA ..........,
NAMA LENGKAP
LEMBARAN DESA ……… TAHUN 20XX NOMOR XX
Lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Nomor : Tanggal : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADESA PEMERINTAH DESA ……. TAHUNANGGARAN 20XX KODE REKENING
Sebelum
1 x .x. x. x. x. x.
x. x. x. x. x.
x. x. x. x.
ANGGARAN(Rp.
URAIAN
2 PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa Xxx Xxx Xxx
JUMLAH x BELANJA .x. x. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa x. x. xx. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan x. x. xx. x. Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Dst Xxx x. x. x. x. xx. Xxx x. x. xx. x. Xxx
)
BERTAMBAH/BERKURANG
Setelah
Rp.
5
%
3
4
6
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
00,00 00,00
- Xxx x. x. xx. x. x. x. x. x. xx .
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA
x. x. xx . x. x. x. x. xx . x. x. xx .
Xxx JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan SiLPA Xxx JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SIKPA)
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
DISETUJUI OLEH KEPALA DESA …….
NAMA LENGKAP
Lampiran XII.a
Peraturan Bupati Natuna Nomor : 62 Tahun 2015 Tanggal : 31 Desember 2015
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA DESA (SSPB DESA) Nomor
:
Tanggal :
A. 1. Tahun Anggaran
:
2. Kecamatan
:
3. Desa
:
4. Nomor Rekening
:
5. Bank
:
B. Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
:
Selaku Bendaha
C. Jumlah Setoran
: Rp. …………
Terbilang
: (……………….)
Keperluan
: …………………
tanggal,…………
Diterima oleh
Bendahara
BANK PERSEPSI Cap
Nama Lengkap
Tanda Tangan Nama Terang
………………………. ……………………….
Cara pengisian : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Diisi dengan nomor dan tanggal SSPB Desa; Diisi dengan tahun anggaran, kecamatan, desa Nomor Rekening Kas Desa, dan Bank Tujuan; Diisi nama untuk wajib setor dan jabatan yaitu bendahara; Diisi dengan jumlah setoran yang disertai dengan huruf; Diisi dengan keterangan keperluan dari SSPB Desa; Diisi dengan tempat, tanggal dan nama bendahara; Diisi dengan nama terang dan tanda tangan dari bank persepsi.
