1
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun perlu menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi sehingga memenuhi mutu layanan kepada masyarakat;
b.
bahwa susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, belum memberikan pelayanan secara optimal sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) ;
2
3.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN Dan BUPATI KARIMUN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karimun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun. 3. Bupati adalah Bupati Karimun. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. 7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun. 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Karimun. 10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Kabupaten Karimun. 11. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional RSUD Kabupaten Karimun. 12. Komite adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun. 13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPI adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan audit internal rumah sakit. 14. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 15. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan struktural. 16. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Kabupaten Karimun.
4 BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Karimun.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1). RSUD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. (2). RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4 RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 RSUD melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
sebagaimana
dimaksud
dalam
a. penyelenggaraan pelayanan medik; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik; c. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan dan Kebidanan; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
Pasal
4,
5
f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai berikut : a. Direktur b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi : 1. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi : a). Kepala Sub Bagian Umum dan Hukum; b). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program; c). Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana. 2. Kepala Bagian Keuangan, membawahi : a). Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; b). Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi; c). Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan. 3. Kepala Bagian Kepegawaian, membawahi : a).Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian. b).Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Diklat. c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik, membawahi : a). Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Medik; b). Kepala Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Medik. 2. Kepala Bidang Keperawatan, membawahi: a). Kepala Seksi Mutu, Etika dan Pengembangan Profesi; b). Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Rujukan. 3. Kepala Bidang Penunjang, membawahi: a). Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Penunjang Medik. b). Kepala Seksi Ketenagaan dan Mutu Pelayanan Penunjang Medik. d. Instalasi; e. Komite; f. Satuan Pengawas Internal; g. Dewan Pengawas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
6
(3) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Kerja Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V INSTALASI, KOMITE, SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bagian Kesatu Instalasi Pasal 7 (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSUD. (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai Peraturan perundang-undangan. (4) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Komite Pasal 8 (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu. (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi. (5) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
7
(6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Satuan Pengawas Internal Pasal 9 (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. (2) SPI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. (4) Anggota SPI berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi: Staf Medik Fungsional dan Staf Fungsional lainnya. (3) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional. (4) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional. (5) Staf Medik Fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Staf Medik Fungsional. (6) Ketua Staf Medik Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Tata Usaha.
8
BAB VI DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT Pasal 11 (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat non teknis. (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII TATA KERJA Pasal 12 (1). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel baik dalam lingkungan RSUD maupun instansi terkait lainnya. (2). Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3). Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta manyampaikan laporan berkala tepat waktu. (4). Wakil Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya dan diolah serta dipergunakan oleh Direktur untuk memberikan petunjuk kepada bawahan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut oleh Direktur. (5). Kepala Bagian/Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Wakil Direktur sesuai dengan Bagian/Bidang tugasnya tepat pada waktunya. (6). Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian/Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya tepat pada waktunya. (7). Setiap kelompok jabatan fungsional dan/atau pejabat struktural dalam lingkup RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
9
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 (1). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2). Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah. (3). Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
BAB IX ESELONISASI Pasal 14 (1) Direktur adalah jabatan struktural jabatan eselon IIb. (2) Wakil Direktur adalah Jabatan Struktural jabatan eselon IIIa. (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb. (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa. (5) Komite, Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan fungsional.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 15 Pembiayaan RSUD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan RSUD sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 Pejabat struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Paragraf 12 Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Juli 2015 BUPATI KARIMUN, Ttd.
NURDIN BASIRUN Diundangkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN, Ttd.
T.S. ARIF FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ( 2 /2015)
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I. UMUM Bahwa dengan ditetapkannya status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun, maka sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karimun berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal ini pelayanan kesehatan yang bermutu terhadap masyarakat Kabupaten Karimun khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam
upaya
peningkatan
kualitas
pelayanan
diperlukan
suatu
susunan organisasi dan tata kerja yang secara komprehensif dapat mengatur, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Perubahan susunan organisasi RSUD Kabupaten Karimun ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu, professional dan sesuai dengan standar serta secara pengorganisasian manajemen
yang
tepat
guna
dan
berhasil
guna
dengan
harapan
tercapainya tujuan organisasi Rumah Sakit secara efektif dan efesien.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
12
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Jumlah Komite yang ditetapkan sekurang-kurangnya dua yaitu : Komite Medik dan Komite Etik dan Hukum. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1
