PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO Menimbang :
bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang pelaksanaannya di titik beratkan pada daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Umum Daerah perlu mengatur dan menetapkan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ; Undang-undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100 tambahan Lembaran Negara No. 3495). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Pemerintah Daerah Tingkat II. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Keputusan Dirjen Yan Medik Nomor : 811/2/2/VII/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Mojokerto. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO MEMUTUSKAN
- 2 Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. b. c. d. e. f. g.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah, adalah kabupaten Mojokerto. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kepala Daerah, adalah Bupati Mojokerto. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Direktur, adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
(1) (2) (3)
RSUD, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. RSUD, adalah RSU kelas C yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang paling sedikit 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidan dan penyakit kandungan dan kesehatan anak. RSU dipimpin oleh seorang Kepal yaitu Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedangkan secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pasal 3
RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan, penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa dan serta melaksanakan sistem rujukan sesuasi dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3 Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan upaya pelayanan medis. b. Penyelenggaraan upaya rehabilitasi medis. c. Penyelenggaraan upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan dan pemulihan kesehatan. d. Penyelenggaraan upaya perawatan. e. Penyelenggaraan upaya pendidikan dan latihan medis dan para medis f. Penyelenggaraan upaya sistim rujukan (sistim referal). g. Penyelenggaraan penelitihan dan pengembangan. h. Penyelenggaraan usaha administrasi umum dan keuangan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari : a. Direktur. b. Sub Bagian Umum dan Rekam Medik. c. Sub Bagian Keuangan dan Program. d. Seksi Keperawatan. e. Seksi Pelayanan. f. Instalasi-instalasi. g. Komite Medis. (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6 Sub Bagian Umum dan rekam medik membawahi : a. Urusan umum. b. Urusan Rekam Medik. c. Urusan Mobilisasi Dana. Pasal 7 Sub Bagian Keuang dan Program membawahi : a. Urusan keuangan. b. Urusan Program Pasal 8 Seksi Perawatan membawahi : a. Sub Seksi Tenaga Keperawatan. b. Sub Seksi Penelitihan Keperawatan. Pasal 9 Seksi Pelayanan membawahi : a. Sub Seksi Pelayanan Medis. b. Sub Seksi Penunjang Medis.
- 4 Pasal 10 Urusan dan sub seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Masing-masing. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Direktur Pasal 11 Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Rekam Medik Pasal 12 (1) (2)
Sub Bagian Umum dan rekam medik mempunyai tugas ketatausahaan yang meliputi tatausaha kepegawaian, perlengkapan kantor, Surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, rekam medik, Peraturan Perundangan dan Humas, perpustakaan serta pelaporan. Sub Bagian Umum dan Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur . Pasal 13
Untuk menyelengarakan tugas tersebut pada pasal 12 Sub Bagian Umum dan Rekam Medik mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Urusa Kepegawaian . b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga , Perlengkapan dan keprotokolan. c. Pelaksanaan Urusa Surat-menyurat dan kearsipan. d. Pengelolaan Rekam Medis. e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 14 Urusan Umum mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat-menyuat, tata kearsipan dan penggandaan. b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor. c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pemberian tanda jasa. d. Melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik. Pasal 15 Urusan Rekam Medik mempunyai tugas : a. menghimpun memelihara dan mensistematisasikan catatan medik ; b. melakukan kegiatan rekam medik ; c. menyajikan informasi rekam medik bagi yang membutuhkan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik.
- 5 Pasal 16 Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas : a. mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit ; b. menyiapkan bahan dan koordinasi atau kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana Rumah Sakit ; c. menyusun laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik. Bagian Ketiga Sub Bagian Keuangan dan Program Pasal 17 (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, vertifikasi, akuntasi, mobilisasi dana dan penyusunan program ; (2) Sub Bagian Keuangan dan Program Pimpinan oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi ; a. penyusunan anggaran pendapatan belanja Rumah Sakit ; b. pengelolaan keuangan ; c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana ; d. penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana ; e. pelaksanaan penyusunan program Rumah Sakit ; f. pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 19 Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam penggalian dana ; b. menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit ; c. melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya ; d. menghimpun data penyusunan perubahan anggaran keuangan Rumah Sakit ; e. mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan program. Pasal 20 Urusan Program mempunyai tugas : a. menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan dan rencana kegiatan Rumah Sakit ; b. melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program ; c. menyiapkan data untuk penyusunan Peraturan Perundangan ; d. melaksanakan dokumentasi, kehumasan serta mengelola perpustakaan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.
- 6 Bagian Keempat Seksi Keperawatan Pasal 21 (1) Seksi Keperawatan tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, serta perawatan jenazah ; (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 seksi Keperawatan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas serta kegiatan asuhan keperawatan ; b. pemantauan dan pengawasan kegiatan asuhan keperawatan dan perawatan jenazah ; c. penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaskanaan kegiatan masingmasing instansi ; d. pembinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Pasal 23 Sub Seksi Tenaga Keperawatan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan ; b. melaksanakan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ; c. menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standard ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan. Pasal 24 Sub Seksi Penelitian Keperawatan mempunyai tugas : a. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan ; b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan ; c. melaksanakan perawatan jenazah ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan. Bagian Kelima Seksi Pelayanan Pasal 25 (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, meolakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. (2) Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Seksi Pelayanan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ; b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ; c. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ; d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur. Pasal 27
- 7 Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instansi rawat inap, rawat jalan rawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral, dan rehabilitasi medik ; b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis ; c. melakukan pemanatauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan. Pasal 28 Sub Seksi penunjang medis mempunyai tugas : a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan ; b. melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien ; c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan. Bagian Keenam Instansi Pasal 29 (1) instalasi merupakan unsur pelaksanaan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur ; (2) Instalasi dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang disebut kepala Instalasi ; Pasal 30 Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Instalasi Rawat Jaklan ; b. Instalasi Rawat inap ; c. Instalasi Rawat Darurat ; d. Instalasi Radiologi ; e. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan ; f. Instalasi Bedah Sentral ; g. Instalasi Penyakit Dalam ; h. Instalasi Penyakit Anak ; i. Instalasi laboratorium Klinik ; j. Instalasi Gizi ; k. Instalasi farmasi ; l. Instalasi Pemeliharaan Sarana. Pasal 31 (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan perawatan, pencegahan dan penelitian untuk penderita yang rawat jalan umum dan rawat jalan gigi. (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan, peningkatan dan rehabilitasi kesehatan untuk penderita yang memerlukan penanganan intensif sehingga memerlukan rawat inap serta menerima rujukan dari instalasi kesehatan lain ; (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi ; (4) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan ; (5) Instalasi Kebidanan dan penyakit Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi pencegahan dan peningkatan, pertolongan di bidang Kebidanan dan Penyakit Kandungan ; (6) Instalasi bedah sentral mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kamar operasi, penyiapan peralatan operasi, melakukan diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan dibidang bedah ;
- 8 (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Instalasi Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan dibidang penyakit Anak ; Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik, keperluan diagnosa dan tranfusi darah ; Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan kebutuhan dan pengawasan gizi, memberikan penyuluhan dan konsultasi gizi untuk penderita rawat inap; Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obatobat, gas medis, serta bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran alat perawatan dan alat kesehatan ; Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obatobatan, gas medis, serta bahan kimia penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan ; Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan : a. pemeliharaan bangunan, instalsi air minum, peralatan listrik, peralatan elektro medis, gas tehnis zat lemas ; b. penyediaan air minum, gas tehnis dan listrik ; c. pensuci hama alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga dalam jabatan fungsional ; d. pembuangan sampah medis, non medis dan cairan buangan. Bagian Ketujuh Komite Medis Pasal 32
(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari medis fungsional ; (2) Komite medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur ; (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia yang anggotannya terdiri dari staf fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio. (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk menangani masalah khusus. (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur. BAB V TATA KERJA Pasal 33 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 34 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelakssana tugas bawahan. Pasal 35 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ; (2) Para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala instalasi menyampaikan lapoiran kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medis menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berlaku kepada Direktur ; (3) Dalam menyampaikan laporan, masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 9 -
Pasal 36 Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala Satuan organisasi dibawah, dan wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 37 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan; (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala urusan, Kepala Subseksi dan Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Direktur, melalui Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 38 Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto. Disahkan di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 2000 BUPATI MOJOKERTO TTD. MACHMOED IBNOE ZAIN Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 29 Juni 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TTD. ISWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI C
- 10 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 200 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A. U M U M Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, maka Organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2000 perlu ditingkatkan status kelembagaannya. Bahwa sehubungan hal tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan menuangkan ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 s/d 4 Pasal 5 Pasal 6 s/d 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 16/s/d 40
Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah pokok yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. Cukup Jelas. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 adalah kelas C. Cukup jelas. Dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mengaktifkan sistem Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi dengan instansi terkait supaya tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cukup jelas. Satuan Organisasi lain di lingkungan Rumah Sakit Umum. Cukup jelas.
- 11 LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR : 24 TAHUN 2000 TANGGAL : 29 JUNI 2000 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DIREKTUR
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM
URUSAN KEUANGAN
URUSAN PROGRAM
SEKSI PELAYANAN
KOMITE MEDIS
SUBSEKSI PELAYANAN MEDIS
SUBSEKSI PENUNJANG MEDIS
SUB BAGIAN UMUM DAN REKAM MEDIK
URUSAN UMUM
URUSAN REKAM MEDIK
URUSAN MOBILISA SI DANA
SEKSI PERAWATAN
SUBSEKSI TENAGA KEPRAWATAN
SUBSEKSI PENELITIAN KEPERAWATAN
INSTALASI
BUPATI MOJOKERTO TTD. MACHMOED IBNOE ZAIN
