PERATTIRAN DAERAII PROPINST JAMBI
NOMOR 13 TAHTJN
2OO2
TENTANG ORGANISASI I}AN TATAKERJA NUNNEN SAKIT DAERAH RADEN MATTAHER PROPINSI JAMBI
DENGAI{ RAHMAT TTIHAN YANG MAHA ESA GTIBERNURJAMBI Menimbang :
a.
bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2002 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah,'maka dipandang perlu melakukan penataan peninjauan kembali Feraturan Daerah Tingkat I Jambi Nornor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
b.
bahwa penataan kembali Organisasi Rumah Sakit Umurn Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi pada hakekatnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar lebih baik, efektif dan efesien;
c.
bahwa unfuk memenuhi rnaksui sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penataan Organisasi dan Tata Ke{a Rurnah Sakit Umum Daerah propinsi Daerah Tingkat Jambi dimaksud perlu ditetapkan
I
dengan Peraturan Daerah.
2n7
Mengingat :
1.
6t
Undang-undang Nomor Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun' 1957 Nomor 75) sebagai UndangWdang (Lembaran ...Negara Tahun 1958 Nomor 112); Unciang-unciang Nomor 23 Tahun lg92 tentang Kesehatan (Lembaran Negara'Iahtrn 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
22 Tahun lggg tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
), Undang-undang Nomor
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor ?qs?\'
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165i;
5. Peraturan
6.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penl"usunan PeraturaR Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiderr (Lembaran Negara Tahun 1999 NomorT$;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Fengelolaan Rumah Sakit Daereh. 218
I
9.
l
Keputusan, Menteri Dalam Negen Nomar Tahun 2AA2 tentarrg Pedoman Susunan Organisasi dm Tata Ke{a Rumah Sakit Daerah;
Peraturan Daerah propinsi Jambi Nomor 2b' funuo 2001 tentang Penetapan Rumah.Saliit Umum Raden Mattaher Propinsi Jambi sebagai Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah propinJi Jambi Tahun 2001 Nornor 26 Sen D Nomor 2l). Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.A,H PROPINSI JAMBI
MEMUTUSKAN MenetapKan:
PERATURAI'I DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAII SAKIT DAERAH RADEN MATTAHER PROPINSI JAMBI
.i
BAB I KE'IENTUAN UMUM . , Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Propinsi Jambi; b. Pemerintah Propinsi adalah 'pemerintah
l
:
'
propinsi
Jambi:
c. Gubernur adalah Gubernur Jambi; d. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah propinsi Jamhi:
219
e.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;
f.
Rumatr Sakit Daerah Raden Mattaher adalah Rumah Sakit Raden Mattaher Propinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSD Raden
Mattaher; (t
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit'Daeiah Raden Mattaher Propinsi
h.
,
Jambi;
'
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur kelompok yang melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing diluar Jabatan Struktural.
BAB
II
KEDIIDUKAIU TUGAS DAN I'UNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) RSD Raden Mattaher merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah; {2) RSD Raden Mattaher dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua TugaS
Pasal 3 RSD Raden Mattaher mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secar& serasi terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan Srunber f)ava Manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan. 220
:
Bagian Ketiga Pasal 4
,,
:
untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 peraturan --_ Daerah ini RSD RadenMattaheimempunyai nrngsi
:
a. b.
c.
d. e.
f.
g. h.
i.
Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan pencegahan; ' Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan pemufihan; Melaksanakan Usaha Pelavanan Kesehatan penyembuhan; Melaksanakan Pelayanan Medis; Melaksanakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; Melaksanakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; Melaksanakan Pelayanan Sosial dan Rujukan; Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Melaksanakan Pelayanan Administrasi tJmurn dan Keuangan.
BAB
In
SUSUNAN ORGANISASI
Pasnl 5
(1)
Susunan Organisasi RSD Raden Mattaher, terdiri dari
:
a. Direktur,
b. Wakil Direkhn (Wadir) pelayanan, membawahi :
1)
Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari
- Sub Bidang Logistik Medik;
:
il penunjang Sub Bidang Pelay'anan Medik.
2)
Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari - Sub BidangLogistik Keperawatan; - Sub Bidang Asuhan Keperawatan.
:
221
c. Wakil DireLtur (Wadir) Umrun
dan Keuangan, membawahi
:
1)
Bagian Tata Usaha, terdiri dari - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; - Sub Bagian Rurnah Tangga dan Perlengkapan
2)
Bagian Keuangan, terdiri dari : - Sub Bagran F.t.ncattaan Anggaran dan Perbendaharaan; - Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.
:
d, Ketompok Jabatan Fungsional;
e. Satuan Pengawas lntem
(2)
Bagan Organisasi RSD Raden Mattaher sebagaimana tercantum dalam la4piran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB fv MEDIK FTINGSIONAL, KOMITE
KOMITE MEDTK STAF KEPERAWATAN, KONITTE NON MBDIIE INSTALASIO DAN SATUAN PENGAWAS INTERN Brgian Pertama Komite Medik Pasal 6
(l) Komite Medik adalth kelompok Tenaga Medis keanggotaannya tercliri dari
yang
Ketua Staf Medik Fungsional;
(2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(3) Kornite Medik dipirnpil oleh
seorang Ketua yang dengan }leputusan Direktur' anggotanya dan ditctapkar
))1
dipilih
oleh
Bagian Kedua Staf Medik Fungsional Pasal 7
(1), staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokfer Gigi yang kkerja di Instthsi dalam jabatan fungsional dan bertanggun; jawab kepada Ketua Komite Medik;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya
staf medik
fungsional
dikelompokkan berdasarkan keahlian;
(3) Kelompok
staf medik fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti tertentu;
(4) Ketua kelompok staf medik fungsional
diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur
Bagian Ketiga Komite Keperawatan Pasal 8
(l)
Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat / brdan ygng anggotanya adalah perawat / bidan;
(2) Komite
Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jarvab
kepada Direktur;
(3)
Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya:
(4) Ketua Komite
Keperawatan diangkat dan diberhentikan oreh
Direktur.
223
Bagian Kegmpat Komite Non Medik Pasal 9
(1)
Kornite Non Medik adalah kelompok tenaga selain,dari Dokter,/ Dokter Gigi Perawat I Bidan yang'bertugas dibidang pelayanan { khusus yang berkaitan dan atau tidak dengan pelayanin,teriradap pasien;
(2)
Komite Non Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(3)
Kornite Non Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggotanya;
(4)
i
Ketua Komite Non Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Bagian Kelima Instalasi Pasal 10
(1) tlslallsi
merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional medis diRSD Raden Mattaher; r
(2) .Instalasi dipimpin
seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional,
_oleh yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab -t"puou Direklur; t
(3) fumlah dan jenis
Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSD Raden Mattaher dan ditetapkan dengan Keputusan Direkfur; .!
(4) 224
j 1
Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur,
Bagian Keenam Satuan pengawas Intern pasat I t
(1)
satuan Pengawas fntern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan Pengawasan terhadap pengerolaan sumber naya n3o Raden Mattaher;
(2) satuan
Pengawas Intern dipimpin oreh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Direktur;
(3) Ketua Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direkur.
Pasal 12 Ketua Komite h{edik, Ketua staf Medik Fungsional, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Non Medik, Kepila Instalasi dan Ketua satuan Pengawas Intem dalam menjalankan tugas kepemimpinannya tidak mendapatkan tunjangan atas jabatan tersebut, *iluin tunjangan ' fungsional yang telah diperolehnya.
BAB V TATA KERJA Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, RSD Raden Mattaher wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan binkronisasi;
(2) Dalam
melaksanakan tugas dan 'fungsi, RSD Raden Mattaher mempunyai hubungan koordinatif, komperatif dan fungsional dengan Dinas Kese[atan;
22s
(3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, RSD
Raden
Mattaher mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan Instansi Pelayanan Kesehatan lainnya;
(4) Setiap
pimpinan unit kerja dilingkungan RSD Raden'IVfattaher
melaksanakan tugasnya berdasarkan kebdakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
(5)
Setiap pirnpinim unit kerja diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan. mengawasi peke{aan unsur'u'nsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;
(6) Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan kelompok
firngsional diiingkungan RSD Raden Mattaher sesuai dengan
kebutuhan
BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14
(1) Direktur, Wakil DireLtur diangkat' dan diberhentikan oleh Gubernur;
(2)
Kepala Bidang, Kepala Bagian, {epal" Sub Bidang, Kepala Sub nagian diangiat dan ctiberhentikdn oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan lit**nungun dari Gubemur dengan memperhatikan usul dan saran Direktur; Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3) Kelompok (4)
226
Para pejabat dilingkungan RSD Raden Mattaher menduduki Jabatan Stuktural sebagai berikut :
a.
Direktur adalah Eselon II.a;.
b.
Wakil niretctor adalah Eselon
c
Kepala Bidang dan Kepalq Bagian adalah Eselon III.a;
d
Kepala Sub Bidangdan Sub Bagian adalah Eselon IV a.
.
IT h.
BAB VII LAIN.I,AIN
KE TE T.{TUAN
Pasal
(1)
15
Dengan'berlakunya Peraturan Daerah ini maka rincian tugas, fungsi
dan tatakerja RSD Raden Mattaher Jarnbi ditetapkan dengan Gubernur;
Keputusan
.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan
Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diarur dengan Keputusan Gubernur.
BAB VIIT KETNNTUAIV-PERALIEAN Pasnl 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I .lambi Nomor r 3 Tahun 1994 tentang organisasi dan Tata Ke{a Rumah sakit umum
Daerah Propinsi Dati
I Jambi dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
lagr.
227
BAB D( KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinl,a, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah .propinsi Jambi.
ll)itefapkan di Ja'mbi Pada tanggal 30 September 2002
GUBERNUR JAMBI
nd
II. ZULKIFLI NURDIN I,l.
Diundangkan di Jarnbi Pada tanggal 1 Oktober 2002
SEKRETARIS I}AERAII PROPINSI JAMBI trd H..A. CHALIK SALEH
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN SERI D NOMOR 4
225
2OO2
NOMOR
16
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NONTOR 13 TAIITTN
2OO2
.'TENTANG SUSUNATT ORGANISASI
DAI\ TATA KERJA RUMATT SAKru RADEN }IATTAHER PROPI\-SI JAMBI
PENJELASAII UMUM Dalam era reformasi ini masyarakat tidak hanya menuntut perubahan politik saja, akan tetapi diarahkan )uE, . unfuk menrhg(at(an daya saing d*hm menghadapi perdagangin bebas.
Guna rnen*njang program pemerintah dalam bidang
kesehatan di Era otonomi Daerah, maka peran Rumah Sakit Daerah akan semakin meningkat, karena Rumatr sakit Daerah harus dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermufu bagi seluruh lapisan masyarakat, sehubungan hal tersebut Rumah Safit Daerah harus memiliki kemandirian dalam pengelolaannya, mulai dari Pengelolaan Keuangan, sumber Daya Manusia dan brganisasi T.ata taksana serta Sumber daya lainnya, Dengan lahirnya undang-undang Nomor zz rahun, 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangun atttur-u pemerintaJr Pusat dan Daerah, hal ini rnemberikan peluang kepacla pemerintah Daerah untuk pemberdayaan kemampuan menyelinggarakan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, serta *rndo.ong untuk Sandiri dalam pengaturan pembiayaan, yang mana selurulipotensi Dacrah dapat berperan dalam meningkatkan kinerya" 229
-!'
:
.i
Pengembangan Rumah sakit Daerah saat ini mengalami perubahan besar dengan lahirnya Keputusan presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman Kelembagaan dan pengelolaan Rumah sakit Daerah clan Keputusan Mentei oaram wegeti Nomor I Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata Koru Rumah sakit Daerah yang intinya adalah sebagai pedoman perubahan kelembagaan RSD dari unit pelaksana Teknis Dinas (trprD) rnenjadi LemQaga Teknis Daerah (LTD) yang berbenruk Badan Layanan umum dengan memiliki ciri-ciri'akotridutit d* kondusif untuk peningkatan efisiensi dalam pengembangan profesionalisme dan pembcrdayaan iungsionai.
-
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Cukup jelas
Pasal 2 Culup jela Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 , Cukupjelas Fasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas 230
Pasal 8, Cukupjelas
, ,,
..
i
Pasal 9
'
Cukupjelas
Pasal
10
Pasal
11
Cukupjelas .: '..
Cukup
:
',
l
jelas
i-
Pasal 12 " Cukuijelas. Pasal
13
Cukup jelas
Pasal
'
14
.'."
'l
Cuk-up jelas
':::
.P?sal
, I,
t5
'.
Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
.
Pasal 17 Cukup
jelas .
€,,
231
L,{NTPIRAN
: PEMTLRAN
DAERAH PROPINSI JAMBI t3 TATTUN ZWz
NOMOR :
TANGGAL : JOSEpTEMBER2OO2 BAGAI STRUKTI]R ORGANISASI RSD RII}EN MATTAHER PROPII{SI JAMBI
SATI.ANPENGAWAS ill'mD\T U\ ILIUT
WADIRPELAYANAN
WADIRIIMUM&KEUANGAN
BIDANG PELAYANAN KEPERAW'AT,AN
SUB BID,{NG
LOGISl]K KIIPERAWATAN
SIJB BID.{NG
ASU}{AN KEPEtr'"\WATAN
KEI-OMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR JAMBI
H.
232
ZULKITLINURDIN
