GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI BIDANG PENGUJIAN IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI DAN DISPENSASI DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

:

a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pemakai jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dipandang perlu mengatur kembali pengoperasian kendaraan bermotor di Jawa Timur ; b. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1987 tentang Ketentuan Pengujian, izin Trayek dan izin Dispensasi Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu disempurnakan dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebalum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentaang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; 16. Keputusan Menteri Perhubungaan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 .tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pemungutan Uang Leges. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DIBIDANG PENGUJIAN, IZIN OPERASI DAN DISPENSASI DI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;


2

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; e. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ; f. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; g. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ; h. Perusahaan angkutan umum, adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan; i. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; j. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; k. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempatduduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi; l. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus; m. Pengujian kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaikan jalan; n. Uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus; o. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal; p. Dispensasi, adalah izin yang diberikan kepada kendaraan bermotor yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; q. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;


3

BAB II KETENTUAN PENGUJIAN Pasal 2 (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan laik jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian; (3) Pelaksanaan pengujian tersebut pada ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan. Pasal 3 Tata cara pengujian kendaraan bermotor wajib uji ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. Pasal 4 (1) Nilai teknis dari kendaraan wajib uji, menentukan laik tidaknya kendaraan yang diuji ; (2) Terhadap kendaraan wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan yang telah ditetapkan diberikan buku uji dan tanda uji; (3) Jangka waktu berlakunya uji yang tercantum dalam buku uji dan tanda uji tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah selama 6 (enam) bulan. Pasal 5 (1) Kendaraan wajib uji yang setelah diadakan pengujian dinyatakan tidak lulus uji dapat dimintakan uji ulangan setelah dipenuhi persyaratan teknis yang berlaku ; (2) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui hasil uji ulangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan langsung petugas penguji ; (3) Apabila keberatan pemilik kendaraan tersebut pada ayat (2) pasal ini disetujui, dapat dilakukan pengujian ulang tanpa dipungut biaya uji. Pasal 6 Dikecualikan dan ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terhadap kendaraan bam sebagai barang dagangan dan atau kendaraan-kendaraan yang dalam keadaan rusak. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Trayek dan Izin Operasi Pasal 7


4

(1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang melayani angkutan antar kota dalam Propinsi harus dilengkapi dengan izin ; (2) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi izin trayek dan izin operasi; (3) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan. Pasal 8 Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 9 Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Pasal 10 (1) Untuk ketertiban pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ; (2) Pengendalian dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pemberian Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Pasal 11 (1) Untuk memperbarui masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya ; (2) Untuk memperpanjang Kartu Pengawasan, permohonan sudah diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Bagian Kedua Dispensasi Pasal 12 (1) Kendaraan bermotor tertentu dilarang melewati jalan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan yang di tentukan kecuali telah memperoleh dispensasi; (2) Kewajiban memperoleh dispensasi berlaku juga bagi pengoperasian kendaraan bermotor dalam keadaan tertentu ataukhusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilewatinya dan atau menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ; (3) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak berat dapat diberikan dispensasi secara khusus.


5

Pasal 13 (1) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan atas permohonan pemilik atau pengusaha angkutan dan hanya berlaku pada jalan tertentu, kendaraan tettentu serta waktu tertentu ; (2) Dispensasi tersebut dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 14 (1) Untuk pengoperasian kendaraan tertentu yang menurut sifatnya dapat menimbulkan kerawanan teknis kendaraan dan tata cara pemuatan disamping telah dilengkapi dengan dispensasi, mendapatkan pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan dan tata cara pemuatan ; (2) Pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah; (3) Untuk kendaraan yang mendapatkan Dispensasi, tertentu demi kemanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas angkutan jalan dapat dimintakan pengawalan dari Instansi yang berwenang. BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 15 Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan, pemberian izin trayek, izin operasi, dispensasi, pengawasan teknis dan tata cara pemuatan terhadap kendaraan bermotor yang memperoleh dispensasi dikenakan retribusi. Pasal 16 (1) Besamya retribusi pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : a. untuk pengujian mobil bus, mobil barang, traktor tanpa tempelan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); b. untuk mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; (2) Disamping pungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan kelengkapan biaya pengujian sebagai berikut: a. netapan lulus uji sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) setiap kendaraan ; b. buku uji, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan ; c. tanda uji, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); (3) Penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;


6

(4) Keterlambatan mendaftar uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya uji kendaraan ; (5) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan pengujiannya, ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 1 (satu) kali biaya uji ; (6) Setiap kendaraan wajib uji yang masa ujinya telah habis dan ternyata tidak diuji berkala tepat pada waktunya, dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Pasal 17 (1) Besarnya retribusi izin trayek dan izin operasi dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : a. ngkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan perbulan ; b. angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan; c. angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan. (2) Penggantian Kartu Pengawasan karena hilang atau rusak dikenakan biaya, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; (3) Sedap keterlambatan pendaftaran pembaruan izin dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; (4) Sedap keterlambatan memperpanjang Kartu Pengawasan dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan : a. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per bulan; b. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dan atau mempunyai panjang 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per bulan ; c. untuk kendaraan angkutan penumpang umum dengan kapasitas sampai dengan 14 (empat belas) tempat duduk dan atau mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter, dikenakan biaya sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per bulan.


7

Pasal 18 Besamya retribusi dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini sebagai berikut : a. dispensasi bagi kendaraan berat, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali lewat; b. dispensasi khusus pada jalan yang dinyatakan rusak berat, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali lewat (pulang pergi); c. dispensasi cara pemuatan barang, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan satu kali jalan ; d. dispensasi pengangkutan karyawandan atau pekerja dengan mobil barang, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan satu kali jalan atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kendaraan per bulan ; e. dispensasi pengunaan bus reguler untuk pengakutan rombongan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan per hari ; f. dispensasi bus cadangan untuk angkutan rombongan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan per hari. Pasal 19 Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut dalampasal 16,17 dan 18 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan tata cara yang berlaku. BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angloitan Jalan Daerah dapat melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

8

Pasal 22 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, berwenang untuk : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan peryaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ; b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ; d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sari; e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal ; f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ; g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan ; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum ; (2) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23

Izin dan buku uji yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan diberikannya izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1987 tentang Ketentuan Pengujian, izin Trayek dan Izin Dispensasi Kelas Jalan bagi Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


9

Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 29 Desember 1995 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd ttd TRIMARJONO, SH

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 1995 Nomor 551.41.35-438 Tahun 1995 MENTERI DALAM NEGERI ttd MOH. YOGIE. S.M. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1995 Nomor 3 Tahun 1995 Seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. MOH. SAFII AS'ARI Penbina Utama Madya NIP 010 052 819


10

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 1995 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI BIDANG PENGUJIAN, IZIN TRAYEK, IZIN OPERASI DAN DISPENSASI DI JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. Guna mempertahankan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang pada PELITA V cukup pesat serta guna menunjang peningkatannya pada REPELITA benkutnya, perlu adanya hubungan timbal balik yang saling menunjang pada masing-masing sektor di Jawa Timur. Transpoitasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di Jawa Timur. Makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan di Jawa Timur tersebut perlu disertai dengan pengendalian dan pengawasan teihadap pengoperasian kendaraan bermotor, sehingga akan terjamin keselamatan, keteraturan, kelancaran, keamanan dan ketertiban pelayanan dan penggunaan jasa, baik penyedia maupun pemakai jasa angkutan di Jawa Timur yaitu berupa pemberian izin terhadap pengoperasian kendaraan bermotor di Jawa Timur. Selain dari pada itu agar dalam pengaturan pola angkutan dan terpenuhinya keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan pada trayek-trayek tertentu di Jawa Timur dapat merata, perlu adanya pengaturan terhadap trayek-trayek baik untuk mobil bus maupun non bus. Pengawasan terhadap izin trayek yang telah dikeluarkan juga perlu lebih ditingkatkan antara lain melalui kepatuhan ketentuan jam keberangkatan dan kedatangan untuk setiap trayek yang dilalui. Mengingat bahwa pemilikan kendaraan di Jawa Timur terus mengalami peningkatan yang melebihi perkembangan jalan yang ada, sehingga menambah kepadatan arus lalu lintas di mas jalan yang ada terutama apabila dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan penmtukannya. Untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan dijalan, perlu adanya upaya-upaya mengadakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan bermotor. Pada dasarnya sebagian besar jalan-jalan di Jawa Timur telah ditingkatkan daya dukungnya, hal ini dilaksanakan disamping untuk memperlancar arus lalu lintas juga agar adanya keseimbangan antara kendaraan yang lewat dengan daya dukung jalan yang dilalui. Mengingat Ketentuan Mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor, Izin Trayek dan Izin Dispensasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1987, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada maka agar pengoperasian angkutan di Jawa Timur dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu ditata kembali dan disempurnakan dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.


1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I huruf a : Cukup Jelas sampai dengan huruf f Huruf g

: Kendaraan khusus, yang dimaksud dengan kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang yang bersifat khusus misalnya kendaraan pengangkut peti kemas, pengangkut bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun) mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenasah, forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle) kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Huruf h sampai : Cukup Jelas dengan n Huruf o

: Kendaraan yang menjalani trayek tertentu harus dilengkapi dengan izin trayek, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan bermotor penumpang umum dengan tidak dalam trayek harus dilengkapi dengan izin operasi.

Huruf p dan q

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Nilai teknis yang diinaksud pasal ini merupakan gabungan/kumulatif dari masing-masing bagian teknis kendaraan yang di uji. Ayat (2) dan (3)

: Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1)

: Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji memberitahukan secara tertulis mengenai : a. perbaikan-perbaikan yang dilakukan ; b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang; huruf a dan b dimaksud adalah yang disebut uji ulangan ;

Ayat (2) dan (3)

: Cukup Jelas

Pasal 6

: Cukup Jelas

Pasal 7

: Cukup Jelas

Pasal 8

: Cukup Jelas


2

Pasal 9

: Cukup Jelas

Pasal 10

: Cukup Jelas

Pasal 11 ayat : Yang dimaksud memperbarui dalam pasal ini adalah mengajukan (1) permohonan ulang/kembali untuk dapat melaksanakan/menggunakan izin trayek atau izin operasi. Ayat (2)

: Cukup Jelas

Pasal 12 ayat : Cukup Jelas (1) Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu ialah meliputi tata cara pemuatan bagi kendaraan-kendaraan yang ukuran muatan melebihi ketentuan yang berlaku atau kendaraan berat serta kendaraan bermuatan yang mengangkut bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan yang bersifat berbahaya tersebut adalah : a. yang bersifat mudah meledak ; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu c. cairan mudah menyala ; d. padatan mudah menyala ; e. oksidator, perioksida organik ; f. racun dan bahan yang mudah menular ; g. radioaktif ; h. horosif ; yang dimaksud dalam keadaan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya ialah mobil barang digunakan mengangkut penumpang Bus reguler digunakan untuk rombongan dan Bus Cadangan digunakan untuk rombongan.

Ayat (3)

: Cukup Jelas

Pasal 13 ayat : Dalam pasal ini yang dimaksud dengan : (1) a. Jalan tertentu, adalah jalan yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan tertentu ; b. Kendaraan tertentu, adalah kendaraan yang membawa muatan dengan dimensi dan daya angkut yang menyimpang dari yang ditentukan dalam buku ujinya ; Pasal 14

: Cukup Jelas

Pasal 15

: Cukup Jelas

Pasal 16 ayat : Cukup Jelas (1) sampai dengan ayat (5) Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

Ayat (6)

: Keterlambatan 1 (satu) hari dinyatakan terlambat 1 (satu) bulan.

Pasal 17 ayat : Cukup Jelas (1) sampai dengan (3) Ayat (4)

: Setiap keterlambatan 1 (satu) hari dinyatakan 1 (satu) bulan.

Pasal 18 huruf a : Cukup Jelas dan b Huruf C

: Tata cara pemuatan dimaksud adalah tata cara pemuatan bagi kendaraan yang membawa muatan melebihi dari ketentuan antara lain karena ukuran, berat muatan, barang berbahaya dan lain-lain ;

Huruf d

: Cukup Jelas

Huruf e

: Yang dimaksud dengan bus reguler adalah bus yang mempunyai ijin dan beroperasi secara reguler yaitu mempunyai jam keberangkatan dan trayek yang tetap dan telah ditentukan.

Huruf f

: Cukup Jelas

Pasal 19 sampai : Cukup Jelas dengan 26


4

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG

Recommend Documents