GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran tugas - tugas bidang pekerjaan umum pengairan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah serta dengan adanya penyerahan urusan dalam bidang Pekerjaan umum Pengairan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 perlu menyesuaikan organisasi dan uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1978 dengan menuangkannya kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 perihal Mengadakan Perubahan dalam Undang - undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah dan Daerah ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah . 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. BAB I KLETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Daerah, adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Dinas Pengairan, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;


2

e. Kepala Dinas Pengairan, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; h. Pengairan, adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber - sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan manusia ; i. Sumber-sumber air, adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum pengairan ; (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pengairan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Pasal 3 Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum pengairan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengairan mempunyai fungsi : a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan bidang pekerjaan umum pengairan ; b. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pengairan ; c. Pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah ; d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana pengairan serta kegiatan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian sumbersumber air ; e. Pengelolaan ketatausahaan ; f. Pengelolaan pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan bidang fungsinya.


3

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha ; c. Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air ; d. Sub Dinas Pembangunan ; e. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan ; f. Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan ; g. Sub Dinas Perizinan dan Penyuluhan ; h. Unit Pelaksanan Teknis Dinas ; i. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagian dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengairan. Bagian Pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pasal 6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam perumusan perencanaan kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan bidang pengairan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan pengairan serta pengendalian sumber-sumber air. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum, tatalaksana, peralatan dan perbekalan. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penyusunan anggaran dan pelaporan pelaksanaan kordinasi untuk penyusunan anggaran ; b. Penyiapan data bahan penyusunan peraturan perundang -undangan, informasi dan hubungan masyarakat ; c. Pembinaan dan pengawasan organisasi dan tatalaksana ; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;


4

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana ; d. Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan. (2) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan ; b. Melaksanakan tata kerasipan ; c. Menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor ; d. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ; e. Mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokol ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; b. Melaksanakan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ; c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan d. Mengurus gaji dan pembayaran keuangan lainnya ; e. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tatalaksana,mempunyai tugas : a. Menyusun dan memelihara data pegawai serta menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ; b. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan dan pendidikan ; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan ;


5

d. Melaksanakan pelayanan informasi, dokumentasi dan kehumasan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya ; (4) Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan barang, perbekalan dan peralatan ; b. Melaksanakan tata usaha barang dan peralatan ; c. Melaksanakan pemeliharaan barang-barang atau peralatan; d. Menyiapkan bahan untuk proses pengadaan peralatan, barang serta perbekalan ; e. Melakukan invetarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas Pengairan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketiga Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air Pasal 11 Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan survey, penelitian pemetaan dalam rangka pembangunan pengairan dan pengendalian sumbersumber air. Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kordinasi penyusunan perencanaan dan program ; b. Pelaksanaan survey, pemetaan, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan pengairan ; c. Pengelolaan hidrologi dan pengendalian sumber-sumber air ; d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak prasarana pengairan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 (1) Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Air; b. Seksi Survey dan Pemetaan ; c. Seksi Hidrologi dan Pengendalian Sumber Air ; d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air.


6

Pasal 14 (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sumber Air, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program ; b. Menyusun perencanaan dan program ; c. Melaksanakan inventarisasi dan memelihara data sumber air ; d. Melaksanakan study kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan pengairan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Survey dan Pemetaan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan dalam rangka pembangunan, pengembangan dan perbaikan pengairan ; b. Mengolah hasil survey ; c. Menyajikan hasil survey, pengukuran dan pemetaan untuk penyusunan perencanaan ; d. Melasakanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Seksi Hidrologi dan Pengendalian Sumber Air, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan hidrologi dan hidrometri ; b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sumber-sumber air ; c. Menyiapkan bahan saran pertimbangan dalam rangka kordinasi pengendalian sumber-sumber air ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air sesuai dengan bidang tugasnya ; (4) Seksi Pematauan dan Evaluasi, mempunyai tugas : a. Menghimpun data prasarana pengairan ; b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manfaat dan dampak pembangunan prasarana fisik pengairan ; c. Menyiapkan saran pertimbangan pembangunan atau perbaikan prasarana pengairan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Survey dan Pelestarian Sumber Air sesuai dengan bidang tugasnya ; Bagian Keempat Sub Dinas Pembangunan Pasal 15 Sub Dinas Pembangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan serta pelaporan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi pengairan.


7

Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pengairan ; c. Pengelolaan administrasi teknik kegiatan pembangunan pengairan ; d. Penyusun laporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1) Sub Dinas Pembangunan terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknis ; b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan ; c. Seksi Rehabilitasi ; d. Seksi Tata Teknik ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembangunan. Pasal 18 (1) Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; b. Menyusun perencanaan teknis, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; c. Menyiapkan bahan pembinaan dalam penyusunan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; d. Menyusun dan melaksanakan dokumentasi gambar perencanaan teknis ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan dalam pembangunan dan peningkatan sarana pengairan ; b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana pengairan ; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana pengairan ; d. Menyusun pelaporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana pengairan ;


8

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan ; b. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan ; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan ; d. Menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya; (4) Seksi Tata Teknik, mempunyai tugas : a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik ; b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi teknik pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan ; c. Menyiapkan bahan pengadaan jasa kontruksi dan konsultasi ; d. Menyiapkan berita acara tingkat kegiatan dan penyerahan pekerjaan ; e. Melaksanakan administrasi serta laporan kegiatan proyek pembangunan sarana pengairan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya ; Bagian Kelima Sub Dinas dan Pemeliharaan Pasal 19 Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun program, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi, pemeliharaan sarana pengairan dan penanggulangan akibat bencana alam. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana pengairan ; b. Penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana pengairan ; c. Pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan sumber-sumber air ; d. Pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam ; e. Pembinaan pelaksanaan iuran pelayanan irigasi (IPAIR) ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.


9

Pasal 21 (1) Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari : a. Seksi Operasi ; b. Seksi Pemeliharaan ; c. Seksi Penanggulangan Bencana Alam ; d. Seksi Bina Pendayagunaan IPAIR ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan. Pasal 22 (1) Seksi Operasi, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi ; b. Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air dan sumbersumber air c. Melaksanakan inventarisasi data dan mutasi areal irigasi; d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan operasi pemanfaatan air dan sumber air ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi kondisi sarana pengairan ; b. Menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan sarana pengairan ; c. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana pengairan ; d. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana pengairan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Penanggulangan Bencana Alam, mempunyai tugas : a. Menghimpun data, melakukan inventarisasi dan pengkajian lokasi sarana pengairan yang rawan bencana alam ; b. Menyusun rencana kerja dalam rangka pengamanan bangunan pengendalian banjir serta pemeliharaan peralatan komunikasi ; c. Menyusun petunjuk pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam ; d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengendalian banjir penanggulangan akibat bencana alam ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi Bina Pendayagunaan IPAIR, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk pengelolaan IPAIR dan pemakaian air irigasi ; b. Melaksanakan penyuluhan IPAIR ;


10

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IPAIR ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan Pasal 23 Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, pemanfaatan dan pembuangan air industri, pengelolaan pengairan oleh masyarakat serta pembinaan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan, pembangunan, peningkatan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier dan tambak ; b. Penyusunan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola masyarakat ; c. Pembinaan bantuan teknis perencanaan, pengawasan pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan untuk industri, domestik dan keperluan lainnya pada sumber-sumber air ; d. Pembinaan dan pengaturan pengelolaan, pemanfaatan serta pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian lainnya pada sumber-sumber air ; e. Pembinaan teknis keirigrasian kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 25 (1) Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan terdiri dari : a. Seksi Bina Pengairan Pedesaan ; b. Seksi Bantuan Teknis ; c. Seksi Bina Pengelolaan dan Pemeliharaan ; d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan HIPPA ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan. Pasal 26 (1) Seksi Bina Pengairan Pedesaan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan dalam penyusunan perencanaan Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

11

teknis pembangunan, peningkatan, perbaikan sarana pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan irigasi tersier dan tambak b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan perbaikan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan irigasi tersier dan tambak ; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang pembangunan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan irigasi tersier dan tambak ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Bantuan Teknis, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan dalam penyusunan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan perbaikan bangunan pengambilan dan pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian ; b. menyiapkan angka pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan perbaikan bangunan pengambilan dan pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian ; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan perbaikan bangunan pengambilan dan pembuangan air untuk industri, domestik dan keperluan non pertanian ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Seksi Bina Pengelolaan dan Pemeliharaan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan pengairan pedesaan ; b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air, sumber air untuk kepentingan non pertanian ; c. Menyusun evaluasi dan laporan tentang kegiatan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan serta perkembangannya ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan sesuai dengan bidang tugasnya ; (4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan petunjuk dan pembinaan HIPPA ; b. Menyusun rencana untuk pengembangan sistem dan organisasi HIPPA ; c. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan terhadap kegiatan HIPPA ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Manfaat dan Pengairan Pedesaan sesuai dengan bidang tugasnya.


12

Bagian Ketujuh Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan Pasal 27 Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perijinan dan retribusi air permukaan serta melakukan penyuluhan pengairan. Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Pendataan dan inventarisasi potensi, pemanfaatan air pada sumber-sumber air serta tanah pengairan ; b. Penyelenggaraan pengelolaan perijinan pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan tanah pengairan ; c. Penyelenggaraan pengelolaan rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada sumber-sumber air ; d. Penyelenggaraan pendataan dan penetapan volume penggunaan air pada sumber-sumber air dan pendataan pemakaian tanah pengairan ; e. Pengawasan dan pengendalian perijinan pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan penataan tanah pengairan ; f. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pengairan ; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 29 (1) Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi Perijinan ; b. Seksi Retribusi ; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ; d. Seksi Penyuluhan ; (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan. Pasal 30 (1) Seksi Perijinan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan data dan menginventarisasi potensi serta pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan tanah pengairan ; b. Memproses perijinan untuk pemanfaatan air pada sumber-sumber air serta tanah pengairan ; c. Menyiapkan rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai ;


13

d. Menyiapkan petunjuk serta bahan pembinaan tentang perijinan dibidang pengairan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya ; (2) Seksi Retribusi, mempunyai tugas : a. Menelaah dan mengkaji pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan pemanfaatan tanah pengairan ; b. Mengumpulkan bahan untuk menyusun pengaturan retribusi pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan tanah pengairan ; c. Menyusun rencana pemungutan retribusi pemanfaatan air pada sumber-sumber air dan tanah pengairan sesuai ketentuan yang berlaku ; d. Memproses pembebasan tanah untuk keperluan pengairan dan pengurusan hak atas tanah pengairan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya ; (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas : a. Menyiapkan pedoman dan petunjuk sebagai bahan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang tugasnya ; b. Melakukan pengawasan pengendalian perijinan dan evaluasi pemanfaatan air permukaan serta evaluasi pelaksanaan perijinan ; c. Melakukan pengawasan dan pengendalian perijinan pemanfaatan tanah negara dalam penguasaan Dinas Pengairan serta tanahtanah daerah manfaat sungai, bantaran sungai sepadan sungai saluran dan bangunan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas : a. Menyusun program penyuluhan serta pelatihan dibidang pengairan ; b. Menyiapkan mated dan sarana penyuluhan serta pelatihan dibidang pengairan ; c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang pengairan d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan serta manfaatnya pada masyarakat ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perijinan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Pasal 31 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan adalah Unsur Pelaksana Dinas Pengairan di lapangan yang terdiri dari : 1. Unit Pengelolaan Sumber Daya Air ; 2. Unit Pelaksana Perbengkelan.


14

Pasal 32 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 34 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dikordinir oleh tenaga fungsional senior ; (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 35 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengairan,Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan bidang dan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 36 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pengairan, mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan mernberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya ; (3) Laporan penyelenggaraan tugas Dinas Pengairan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala dan tepat waktu serta dikordinasikan oleh Bagian Tata Usaha ; (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

15

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 37 (1) Kepala Dinas Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Dinas Pengairan; (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan-jabatan lain dilingkungan Dinas Pengairan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 39 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1978 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 40 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tangal : 28 Desember 1992


16

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Ttd ttd TRIMARJONO, SH

Disahkan dengan Keputusan Nomor 109 Tahun 1995.

M. BASOFI SOEDIRMAN

Menteri

Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1995

MENTERI DALAM NEGERI ttd M. Y O G I E SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1995 Nomor 11 Tahun 1995 Seri D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya NIP 010 016 467


17

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGAIRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM. Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1978, perlu disesuaikan dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, menuntut pula peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan kegiatan pengairan serta pelayanan kepada masyarakat, maka sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994. Sejalan dengan penataan kelembagaan di Daerah dalam menunjang pelaksanaan titik berat otonomi Daerah di Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah. Dengan demikian maka dipandang perlu untuk mengatur kembali penyelenggaraan tugas-tugas dan Organisasi Dinas Pengairan dan menuangkan dalam Peraturan Daerah. Dengan pertimbangan beban kerja serta kondisi Daerah, yang terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah wilayah, tingkat perkembangan pembangunan bidang pengairan, maka susunan organisasi Dinas Pengairan menerapkan organisasi pola maksimal. Dinas Pengairan, disamping melaksanakan tugas-tugas sebagaimana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, juga melaksanakan tugas pembantuan dalam pengelolaan air dan atau sumber air, yang meliputi tugas-tugas : a. mengelola serta mengembangkan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air; b. menyusun, mengesahkan dan atau memberi dan berdasarkan pencemaran dan perencanaan teknik tata pemanfaatan air dan tata pengairan ; c. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan penggunaan, penyediaan air dan atau sumber-sumber air ; d. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air dan atau sumbersumber air ; e. menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air ; f. melaksanakan kordinasi tata pengaturan air. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai : Cukup Jelas. 22


1

Pasal 23

: Yang dimaksud dengan Pengairan Pedesaan adalah Irigasi Pedesaan yaitu Irigasi yang pembangunannya, pendaya gunaannya dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya dengan mendapat bantuan atau tanpa bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24, 25 , 26 : Istilah Perkumpulan Petani Pemakai Air, sesuai dengan kondisi Jawa Timur, nomenklatur P3 A diubah menjadi Himpunan Petani Pemakai Air. Pasal 27 sampai : Cukup Jelas. pasal 30 Pasal 31

: Sebagai unsur pelaksana Dinas Pengairan di lapangan dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang meliputi : 1. Unit Perbengkelan, yang mempunyai tugas : a. Mengelola alat-alat berat, kendaraan besar termasuk kapal keruk, yang diharapkan peralatan besar dimaksud untuk melayani pula kepentingan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah. b. Perbaikan berat sumur dalam dan pemindahan pompa serta mesin penggerak untuk irigasi air tanah. 2. Unit Pengelola Sumber Daya Air, yang mempunyai tugas : a. Pemeliharaan saluran yang melewati Kotamadya Daerah Tingkat II. b. Pemeliharaan saluran drainase yang merupakan kesatuan dari segala macam pembuangan ; c. Pemeliharaan saluran-saluran induk yang melintasi lebih dari satu Daerah Tingkat II dan saluran Irigasi yang melayani non pertanian; d. melaksanakan pembagian air pada saluran yang melayani lebih dari satu Daerah Tingkat II; e. Pengamatan, pengamanan dan pencatatan tinggi permukaan air pada sungai rawan banjir. 3. Jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan yang akan dibentuk sesuai dengan pertimbangan beban kerja.

Pasal 33 dan 34

: Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pejabat profesi dibidang Pustakawan, Arsi-paris, Peneliti dan Pranata Komputer serta jabatan fungsional lain yang dibutuhkan sesuai bidang tugas pengairan.

Pasal 35 sampai : Cukup Jelas. dengan pasal 41


2

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG

Recommend Documents