GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN BENIH UNGGUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi tanaman pangan diperlukan benih unggul, murni dan bermutu yang pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. bahwa untuk pengadaan benih unggul, murni dan bermutu tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, diperlukan biaya yang harus diganti oleh penangkar benih ; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran
menimbang
ini,
dipandang
perlu
menuangkan
ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
35
Tahun
1951
tentang
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan paerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1979 junctis Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor 25 Tahun 1989 tentang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN BENIH UNGGUL BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Daerah,
adalah
Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Benih, adalah bagian dari tanaman untuk dikembangbiakkan baik berupa biji maupun bibit; f. Kelas Benih, adalah benih hasil pemuliaan dan tingkatan hasil penangkarannya; g. Benih Dasar, adalah benih keturunan pertama dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat, sehingga kemurnian varietas yang tinggi dapat dipelihara ; h. Benih Pokok, adalah benih keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identatas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai benih pokok; i. Benih Sebar, adalah Benih keturunan benih penjenis, benih dasar, atau benih pokok, yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemumian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai benih sebar ; j. Produsen Benih atau Penangkar Benih, adalah orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang produksi benih untuk kepentingan perdagangan dan penanaman.
BAB
II
KETENTUAN PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN BENIH Pasal 2 (1) Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, Pemerintah Daerah
mengadakan
benih
unggul,
murni
dan
bermutu
berdasarkan kelas-kelas yang diperlukan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
(2) Dalam rangka melaksanakan program di bidang pertanian, penangkar benih menggunakan benih tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk usaha pembenihan dan dalam hal tertentu dapat untuk menghasilkan konsumsi; (3) Atas penggunaan benih dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah menerima penggantian biaya pengadaan benih.
Pasal 3 Penggantian biaya tersebut dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan atas Kelas Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar, yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB
III
BESARNYA PUNGUTAN Pasal 4 (1) Besarnya penggantian biaya pengadaan benih didasarkan atas perhitungan semua harga komponen yang digunakan untuk memproduksi benih ; (2) Perhitungan besarnya penggantian biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 5 (1) Pembayaran biaya pengggantian pengadaan benih dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk;
(2) Hasil samping dari kegiatan pengadaan benih yang berupa bahan konsumsi, dijual melalui lelang secara terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
(3) Hasil penerimaan dari biaya penggantian pengadaan benih maupun penjualan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, oleh Bendaharawan Khusus Penerima disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
BAB
IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Pembinaan, pengawasan dan pengembangan pengadaan benih dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk,
BAB
V
KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya, 15 Desember 1990 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
Ketua, ttd.
ttd.
Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH
SOELARSO
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juli 1991 Nomor 520.35 – 616 Menteri Dalam Negeri ttd. RUDINI Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juli 1991 Nomor 1 Tahun 1991, Seri B A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOEPRAPTO NIP. 010 030 249 Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. SOEPRAPTO, SH NIP. 010 040 507
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PENGADAAN BENIH UNGGUL I. PENJELASAN UMUM Upaya meningkatkan penerimaan Daerah merupakan kewajiban bagi semua Daerah Otonom agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaikbaiknya, guna menunjang dan mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sehingga dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah serta pelayanan kepada masyarakat dapat terca-pai dengan sebaik-baiknya apabila didukung dengan Penerimaan Daerah, lebih-lebih bila diingat bahwa sumber Penerimaan Daerah pada umumnya masih sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan pembiayaan yang makin meningkat, maka untuk itu perlu diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Pengaturan terhadap penggantian biaya pengadaan benih unggul, murni dan bermutu sesuai dengan fungsi pengaturan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur merupakan usaha Daerah yang sah dan memiliki fungsi budgetair yaitu menghimpun sumber dana.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a sampai dengan e : Cukup jelas huruf f
: Tingkatan hasil penangkaran tersebut adalah benih dasar, benih pokok dan benih sebar.
huruf g sampai dengan j Pasal 2 ayat (1) ayat (2)
: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan hal tertentu ialah untuk keperluan percontohan dan percobaan
ayat (3) Pasal 3
: Cukup jelas. : Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Pasal 4 ayat (1)
: Komponen untuk memproduksi benih meliputi : 1) Biaya tanaman terdiri dari : a. Upah persemaian, pengolahan tanah dan pemeliharaan. b. Sarana Produksi yaitu benih, pupuk, obatobatan (pestisida), karung dan kantong plastik. c. Sertifikat atau uji laboratorium. d. Biaya
pengeringan,
pembersihan
dan
pengemasan. 2) Jumlah produksi adalah jumlah basil yang menjadi benih dan sudah dikemas. ayat (2) Pasal 5 ayat (1)
: Cukup jelas : Bendaharawan
Khusus
Penerima
adaiah
Bendaharawan Khusus Penerima yang telah ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. ayat (2)
: Cukup jelas
ayat (3)
: Pembayaran ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan lewat Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berlokasi di masing-masing
Kabupaten/Kotamadya
Daerah
Tingkat II di Jawa Timur. Pasal 6, 7 dan 8
: Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
