GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1975 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: 1. Bahwa untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat terhadap usaha jual beli ikan di Jawa Timur, dan dalam rangka menjamin kelestarian sumber-sumber hayati serta perlindungan kepada para nelayan/produsen dan para konsumen ikan, perlu adanya pembinaan, pengawasan serta pengarahan sistim penjualan dan mutu ikan. 2. Bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada angka 1 diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pelelangan ikan.

MENGINGAT

: 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 ; Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ; Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 tahun 1965 ; 6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 tahun 1965 ; 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pelelangan ikan di Jawa Timur. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah : 1. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 2. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

3. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur ; 4. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Perikanan Daerah dan/atau Kepala,Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 5. a . Ikan, ialah semua jenis ikan dan segata jenis binatangbinatang basil perairan lain yang dapat dipakai sebagai bahan makanan ; b. Hasil perairan lain, ialah semua hasil perairan selain ikan seperti yang ditentukan pada huruf a angka 5 yang dapat dipakai sebagai bahan makanan seperti rumput laut dan sebagainya; 6. Tempat pelelangan, ialah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan ; 7. Pembeli, ialah orang atau badan hukum yang melakukan pembelian ikan di tempat pelelangan; 8. Penjual, ialah orang atau sekelompok nelayan atau pemilik ikan air tawar yang melakukan penjualan ikan di tempat pelelangan ; 9. Penyelenggara lelang, ialah penyelenggara pelelangan ikan. B A B II Penyelenggara Lelang Pasal 2 (1) Penyelenggara Lelang ialah Koperasi/Badan Usaha Unit Desa bidang perikanan; (2) Dalam hal Koperasi/Badan Usaha Unit Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan pelelangan, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengusahakari adanya Penyelenggara Lelang dalam bentuk yang lain. BAB III Tempat dan Lokasi Pelelangan Pasal 3 (1) Tempat pelelangan diadakan oleh Pemerintah Daerah ; (2) Lokasi pelelangan ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah. B A B IV Penyelenggaraan Pelelangan Pasal 4 (1) Pelelangan ikan diselenggarakan oleh Penyelenggara Lelang secara terbuka diantara pihak penjual dan pembeli ; (2) Pelelangan ikan hanya dapat dilakukan di tempat pelelangan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.


2

Pasal 5 Pelenggaraan pelelangan ikan dilakukan dengan ketentuan : a. Penyelenggara Lelang wajib mempekerjakan tenaga pelaksana yang sudah terlatih dan sanggup untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. b. Jumlah tenaga pelaksana disesuaikan menurut kebutuhan serta kegiatan penyelenggara pelelangan; c. Jumlah tenaga pelaksana dan syarat yang diperlukan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 (1) Penawaran dilakukan secara tingkat menaik atau tingkat menurun ; (2) Pembeli hams membayar lunas kepada Penyelenggara Lelang harga transaksi pembelian, segera setelah selesai diadakan pelelangan kecuali telah diadakan perjanjian lain dengan Penyelenggara Lelang. (3) Penyelenggara Lelang diwajibkan membayar lunas harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada penjual, setelah dikurangi dengan jumlah retribusi dan biaya penyelenggaraan pelelangan dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Yang diperbolehkan melakukan pembelian ikan hanya pembeli yang terdaftar pada Penyelenggara Lelang. Pasal 8 (1) Dilarang melakukan pembelian ikan yang berjumlah 50 (lima puluh) kilogram atau lebih diluar tempat pelelangan dalam lokasi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. (2) Gubemur Kepala Daerah dapat menetapkan jumlah batasan lain bagi jenis-jenis ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 9 Penyelenggara Lelang harus menolak untuk menjual ikan yang ternyata beracun dan berbahaya untuk dimakan. Pasal 10 (1) Semua pihak yang berada di tempat pelelangan harus menjaga dan mengusahakan agar penyelenggaraan pelelangan ikan berjalan dengan tertib dan dalam suasana yang baik. (2) Penyelenggara Lelang dapat mengeluarkan pihak yang mengganggu ketertiban seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

Pasal 11 Siapapun dilarang mempengaruhi orang lain sehingga terjadi pembelian ikan diluar tempat pelelangan seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini. BAB V Idzin Pelelangan Pasal 12 (1) Untuk menyelenggarakan pelelangan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyelenggara Lelang harus mendapat idzin dari Gubernur Kepala Daerah ; (2) Idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan penyelenggara Lelang yang bersangkutan, setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah Tingkat II setempat; (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Dalam idzin dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Lelang yang bersangkutan ; (2) Penyelenggara Lelang mengatur tata usaha pelelangan dan melaksanakan syarat-syarat dalam idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 14 (1) Idzin dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan Penyelenggara Lelang yang bersangkutan ; (2) Idzin dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Gubemur Kepala Daerah, jika ternyata Penyelenggara Lelang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam idzin atau karena melanggar pasal-pasal 4 ayat (2), 5, 6 ayat (3), 9, 15 ayat (1), (3) dan 17 Peraturan Daerah ini. BAB VI Ketentuan Retribusi Pasal 15 (1) Terhadap pemakaian tempat pelelangan untuk transaksi jual oeli ikan, dikenakan retribusi sebesar 3% (tiga pro sen) dari harga kotor setiap transaksi yang terjadi masing-masing sebesar 11/2% (satu setengah prosen) kepada pihak penjual dan pembeli, segera dibayar oleh penyelenggara Lelang setelah selesai pelelangan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

4

(2) Pemerintah Daerah Tingkat II yang dalam wilayahnya terdapat tempat pelelangan, mendapat bagian sepertiga jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pa sal ini ; (3) Penyelenggara Lelang hanya dapat memungut setinggi-tingginya 2% (dua prosen) dari harga kotor setiap transaksi jual beli, untuk kepentingan beaya penyelenggaraan pelelangan, yang dibebankan kepada pihak penjual ; (4) Penggunaan hasil pungutan beaya penyelenggaraan pelelangan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VII Bimbingan, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 16 Penyelenggaraan pelelangan berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 Penyelenggara Lelang wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya, baik g menyangkut bidang tehnik, maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan, ada Pejabat dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini. Pasal 18 Pedoman tentang pengaturan administrasi penyelenggaraan pelelangan dan cara memberikan laporan diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 19 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 8, 11, dan 12 ayat (1) Per-aturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). BAB IX Ketentuan Peralihan dan Penutup Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.


5

Pasal 21 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah diundangkan. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Pebruari 1971 Nomor Pem/174/G.

Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 30 Agustus 197 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Ketua,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

ttd.

ttd.

Blegoh Soemarto

Mohammad Noer

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 juncto Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1977 Nomor Hk.I/11/77. A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Trimarjono, SH Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nun 1977 Sen B pada tanggal 1 Maret 1977 No. 1/B. A.n. Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH ttd. PROPINSI JAWA TIMUR Trimarjono, SH TGL 01-03-1977 No. 1/D3


6

MEMORI PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG PELELANGAN IKAN DI JAWA TIMUR UMUM Pencaharian Penangkapan ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar/payau dan produksinya yang lekas membusuk selalu menempatkan para nelayan dalam posisi yang sulit terutama untuk pengembangan usahanya. Kesulitan pokok terletak di bidang memasarkan hasil produksinya. Problimnya adalah bagaimana cara menjual hasilnya dalam waktu yang tepat dengan harga yang wajar dan menerima pembayaran secara tunai. Pembayaran tunai ini merupakan juga syarat utama baginya untuk segera membeayai perbaikan alat-alat tangkap yang pasti mengalami kerusakan selama mengadakan operas! penangkapan. Semakin jauh letak tempat pemasaran semakin sukar posisinya, sehingga hal tersebut menyebabkan seringkali para nelayan menjadi sasaran bagi pengusaha pengolahan ikan dalam melakukan persaingan yang tidak sehat. Berhubung dengan itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur tentang cara jual beli ikan yang menguntungkan kedua belah pihak baik bagi nelayan/petarii tambak sebagai jamjnan untuk dapat menjual ikan dalam waktu yang tepat dengan harga yang wajar dan dibayar secara tunai serta bagi para pembeli ikan sebagai jaminan untuk mendapatkan ikan dalam keadaan yang baik dengan timbangan yang sempurna. Pelelangan merupakan sarana untuk mendapatkan perangkaan tentang jumlah berat dan harga ikan sebagai data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan statistik yang baik. Dari data-data statistik tersebut Pemerintah Daerah dapat mempunyai pedoman yang konkrit guna menetapkan kebijaksanaan dalam membina kelangsungan hidup sumbersumber produksi perairan, membina perkem-bangan usaha-usaha perikanan dan membuka perkembangan ekonomi sosial para nelayan. Penetapan jumlah 50 kilogram sebagai batas paling sedikit diwajibkannya jual beli ikan di tempat lelang yang telah diadakan oleh Pemerintah Daerah, adalah didasarkan kepada keadaan produsen ikan di Jawa Timur, dimana yang terbesar adalah merupakan produsen ikan layang, sehingga jumlah 50 Kilogram merupakan jumlah yang sudah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan tersebut. Secara tradisionil ada ketentuan bahwa sebagian dari hasil tangkapan yang diperoleh dibagi-bagikan sebagai ikan laut bagi anak buah kapal. Dalam uifit penangkapan tradisionil yang terbesar, yakni "payang besar" terdapat anak buah kapal sampai 25 orang. Rata-rata bagian setiap anak buah kapal lebih kurang 2 kilogram. Sehingga batas yang dianggap perlu dibebaskan dari pelelangan adalah dibawah jumlah 50 kilogram. Apabila dikehendaki oleh penjual ikan, maka ikan sejumlah dibawah 50 kilogram dapat pula dijual melalui pelelangan ikan. Ada kemungkinan bagi jenis ikan lainnya yang juga dihasilkan oleh para nelayan sekalipun dalam jumlah lebih kecil, jumlah batasan 50 kilogram tidak sesuai (terlalu besar atau terlalu kecil), apabila ditinjau dari nilai jenis ikan tersebut dibandingkan dengan jenis ikan layang. Untuk menampung masalah tersebut diberikan kewenangan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk menetapkan jumlah batas yang sesuai bagi jenis .ikan-ikan lainnya tersebut. I.


1

Pelelangan mempunyai fungsi pengawasan terhadap mutu ikan sebagai salah satu bahan pokok guna menjamin kesehatan umum serta merupakan pula salah satu pusat kegiatan pengembangan usaha-usaha perikanan ke arah mekanisasi dan modemisasi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur dan membina pasar-pasar ikan secara sistimatis dan intensif, dengan menyediakan tempat-tempat peielangan ikan dengan sekaligus mengatur penyelenggara dan penyelenggaraan peielangan ikan berikut retribusinya sehingga merupakan pelaksanaan yang intensif dari pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957, yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk mengatur peielangan ikan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2

: Yang dimaksud Penyelenggara Lelang dalam bentuk lain, yaitu Penyelenggara Lelang yang terdiri dari Koperasi/Badan Usaha Unit Desa Bidang Perikanan ditambah unsur-unsur lain yang dipandang perlu dan bersangkutan dengan Bidang Perikanan. Apabila unsur Koperasi telah mampu untuk menyelenggarakan peielangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan peielangan dilakukan sendiri oleh Koperasi tersebut di mufca. Benyelenggara Lelang bentuk lain, dimaksudkan supaya dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam idzin, penyelenggara peielangan sudah dapat dilaksanakan oleh Koperasi Bidang Perikanan, agar maksud pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 dapat tercapai.

Pasal 3

: a. Tempat penyelenggaraan peielangan diadakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Penyelenggara Lelang hanya diwajibkan menyelenggarakan peielangan ikan, di tempat peielangan tersebut berikut perawatannya. Bentuk bangunan hams sesuai dengan keadaan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk menjual ikan dan dapat menjamin adanya penjagaan kwalitas dari mutu ikan. Sedang ukuran bangunan harus dapat menampung semua jnmlah ikan yang akan diperjual belikan ; mengenai perlengkapan kerja tersebut harus disediakan oteh Penyelenggara Lelang untuk menjamin adanya kelancaran kerja yang antara lain berupa meja tulis, alat-alat tulis menulis untuk keperluan tata usaha, tempat duduk para pembeli dan penjual ikan, peti besi yang tertaham, timbangan dan penyediaan air bersih. Mengenai persyaratan tennis yang menyangkut bentuk bangunan peielangan dan pelaksanaan tennis administratif serta penyelenggaraan peielangan, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. b. Luas Daerah Lokasi penyelenggaraan peielangan perlu ditentukan, mengingat faktor-faktor sebagai berikut : 1. Jarak dari satu Desa Perikanan ke Desa Perikanan lainnya yang letaknya hampir berdekatan, sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan, karena alasan kelancaran pengusahaan pelelangan disamping faktor produksi ikan yang dihasilkan dan keadaan ekonomi dari kedua desa itu ;


2

2. Dalam pengembangan pengusahaan pelelangan itu, nantinya akan merupakan satu kegiatan yang menuju ke arah industri Perikanan dalam arti yang seluas-Iuasnya. Atas dasar alasan-alasan tersebut di muka maka untuk dua desa perikanan yang letaknya berdekatan dan termasuk dalam lingkungan satu Daerah administrasi hanya ditentukan satu Daerah Lokasi Pe-nyelenggaraan pelelangan. c. Jumlah serta penunjukan tempat pelelangan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapat dari Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : 1. Faktor kelancaran pengusahaan pelelangan ; 2. Faktor produksi ikan yang dihasilkan dan keadaan ekonomi dari desa Perikanan itu ; 3. Faktor yang menyangkut jarak dari satu desa ke desa lainnya yang letaknya berdekatan sehingga tidak mungkin diadakan pemisahan sekalipun kedua desa itu masing-masing berbeda daerah administrasinya. Pasal 4

: Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka mengandung arti bahwa siapapun dapat menjadi peserta pelelangan baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Tenaga yang sudah mengerti pada tujuan dan cara penyelenggaraan pelelangan yang meliputi bidang administrasi dan tennis pelaksanaan pelelangan;

Pasal 5

: Tenaga pelaksana dapat mencerminkan keharmonisan kerja dalam Perusahaan pelelangan dan jumlahnya tidak terlalu sedikit atau banyak serta dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pelelangan, dengan terlalu banyak mengeluarkan beaya yang diperlu-kan oleh tenaga pelaksana ; Jumlah tenaga pelaksana yang dikerjakan termasuk juga syarat-syarat pendidikan, pengalaman kerja dan kondu'ite-konduite pribadi dari para tenaga pelaksana yang ditugaskan untuk penyelenggaraan pelelangan hams mendapatkan perse tujuan dari Gubernur Kepala Daerah. Agar penyelenggaraan pelelangan dapat berjalan lancar serta teratur, maka Penyelenggaraan Lelang diwajibkan mengangkat seorang administrator. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan serta tugas kewajiban administratur akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah; Sedangkan untuk petugas juru bakul, juru kasir, juru tawar, juru timbang, juru karcis dan lain-lain sebagai pembantu administratur dapat diangkat berdasarkan kebutuhan tenaga dan pertimbangan-pertimbangan mengenai kesibukan aktifitas pelelangan serta segi pembeayaannya yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

: Penawaran dilakukan dengan 2 (dua) cara : a. Sistim penawaran meningkat : yaitu harga jual ditetapkan menurut permintaan harga. yang tertinggi diatas penawaran yang terendah ; b. Sistim penawaran menurun


: yaitu harga jual ditetapkan menurut permintaan harga yang tertinggi dibawah harga penawaran yang tertinggi. 3

Cara ini tetap ditempuh karena sudah menjadi tradisi yang biasa dilakukan dan dapat diganti dengan cara lain apabila di kemudian hari ada cara-cara yang baru menurut peraturan pelelangan. Pasal 7

: Sering terjadi bahwa penjual atau pembeli ikan yang kurang mampu ikut serta dalam kegiatan pembeli ikan di pelelangan, yang berakibat sangat tidak menguntungkan bagi penyelenggara. Untuk menghindarkan hal ini, maka diadakan penelitian untuk menentukan pembeli-pembeli ikan yang boleh membeli ikan. a. Yang dimaksud "terdaftar" dalam pasal ini yang menjadi kewajib-an pembeli ialah mendaftarkan diri kepada Penyelenggara Lelang setiap kali ia akan melakukan pembelian, kecuali apabila sebelum-nya telah terdaftar pada Penyelenggara Lelang tersebut. b. Keharusan "terdaftar" ini diberikan agar Penyelenggara Lelang yakin bahwa pembeli yang bersangkutan adalah mampu (bonafide), yang tercermin dari data-datanya dalam pendaftaran tersebut.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Ikan dinyatakan beracun dan berbahaya untuk dimakan apabila telah mendapat pemeriksaan dan penelitian dari tenaga ahli yang ditugaskan untuk itu oleh instansi yang berwenang dan mendapat persetujuan Penyelenggara Lelang.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: Tidak termasuk dalam larangan pasal ini, menganjurkan orang lain untuk tujuan selain yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 12

: Idzin penyelenggaraan pelelangan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah menerima permohonan dari Penyelenggara Lelang. Pada surat permohonan itu hams dinyatakan secara jelas tentang : a. Modal Usaha yang tersedia untuk penyelenggaraan pelelangan ; b. Jumlah timbangan yang disediakan ; c. Jumlah tenaga pelaksana ; d. Dan lain-lain keperluan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelelangan.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

: Batas waktu 3 (tiga) tahun yang ditentukan untuk berlakunya surat idzin tersebut adalah cukup beralasan bagi Pemerintah Daerah untuk menilai kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan pele-langan lebih lanjut ; Bilamana idzin tersebut telah habis waktu berlakunya, maka Penyelenggara Lelang dapat mengajukan permohonan untuk perpanjangan idzin itu, yang pengajuannya berlaku ketentuan seperti permohonan pertama.


4

Pasal 15

: Penyelenggara Lelang segera membayar retribusi kepada Pemegang Kas Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16 : Cukup jelas. sampai dengan 21

—— ooOoo ——


5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1975

Recommend Documents