GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 1981 TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. Bahwa pengaturan tentang barang tambang di Jawa Timur, khususnya bahan galian golongan C, berdasarkan Peraturan Barang-barang Tambang Propinsi Jawa Timur (Delfstof fenverordening Provincie Oost Java) tanggal 11 Desember 1934 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan teknologi bidang pertambangan maupun perkembangan kegunaan bahanbahan galian, sehingga dalam rangka memantapkan pengaturan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ini perlu mengadakan pengaturan kembali dan mencabut Peraturan Tahun 1934 tersebut berikut segala peraturan perubahannya ; b. Bahwa sehubungan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian berikut peraturan pelaksanaan dari Menteri yang berwenang di bidang pertambangan, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan, maka pengaturan kembali tentang bahan-bahan galian golongan C dimaksud pada huruf a Konsideran ini perlu disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya tersebut dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentul&n Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Menteri, ialah pertambangan ;
Menteri
yang
berwenang
di
bidang
b. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur; (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian : a. Bahan galian golongan C, adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital, atau bahan galian golongan C dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peratuian Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ; b. Usaha pertambangan bahan galian golongan C, adalah usaha pertambangan bahan galian golongan C yang meliputi usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan ; c. Izin Pertambangan Daerah, adalah izin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua usaha atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
d. Hak atas tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia. BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C Pasal 2 Jenis bahan galian golongan C yang diatur izin pertambangannya dengan Peraturan Daerah ini, meliputi : a. nitrat, pospat, garam batu (halitel) ; b. asbes, talk, mika grafit, magnesit ; c. yarosit, lousit, tawas (alum), oker; d. batu permata, batu setengah permata ; e. pasir kwarsa, kaolin, feldswar, gips, ben to nit ; f. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatose, tanah serap (fullers earth) ; g. manner, batu tulis ; h. batu kapur, dolomit, kalsit ; i. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 3 (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin usaha pertambangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (2) Usaha pertambangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penju-alan hasil usaha pertambangan. Pasal 4 (1) Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dapat diberikan kepada : a. Badan Usaha milik Negara ; b. Perusahaan Daerah ; c. Koperasi; d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan ; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II, tempat bahan galian golongan C yang bersangkutan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur atau Perusahaan Daerah Tingkat II di pihak lain ; g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik Negara dan atau Perusahaan Daerah Tingkat I/Perusahaan Daerah Tingkat II di satu pihak dengan Badan Usaha Swasta atau perorangan tersebut pada huruf d dan e ayat ini; (2) Dikecualikan dari Izin Usaha Pertambangan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah izin pertambangan bahan galian golongan C di daerah lepas pantai seba-gaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dan Pengelolaan Perizinan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C dalam rangka Penanaman Modal Asing dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 juncto Undangundang Nomor 11 Tahun 1970, yang dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. BAB IV PEMBERIAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 5 (1) Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD ; (2) Dalam SIPD dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat syaratsyarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD. Pasal 6 (1) Untuk memberikan SIPD, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I lebih dahulu minta pendapat dan pertimbangan : a. Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan tentang hak-hak atas tanah dan masalah gangguan dari areal yang dimintakan izin ; b. Instansi-instansi seperti : 1. Instansi Agraria Tingkat I, tentang tata guna tanah dari areal yang dimo-hon ; 2. Instansi/Perusahaan Kehutanan, dalam hal areal yang dimintakan izin menyangkut kawasan hutan ; 3. Instansi Pengairan Tingkat I, dalam hal menyangkut bahan galian golongan C dari perairan umum ; (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak diterima pendapat dan atau pernyataan keberatan dari Pejabat/Instansi tersebut pada ayat (1) pasal ini, SIPD dapat diberikan oleh Gubemur Kepala Daerah, Tingkat I;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
(3) Setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan ketebalan endapan, sifat usaha, kapasitas serta kemampuan perusahaan, baik teknis maupun keuang-an, berdasarkan pedoman dari Departemen Pertambangan. Pasal 7 (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan dengan mengisi formulir dan menurut cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (3) Bentuk formulir dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan Pedoman Menteri. Pasal 8 (1) Untuk satu daerah pertambangan permohonan SIPD ;
hanya dapat diajukan satu
(2) Permohonan SIPD dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini hams dilengkapi dengan peta lokasi daerah pertambangan yang akan dimintakan izin, yang dapat menunjukkan batas pemilikan atau penguasaan atas tanah oleh dan dari pemilik tanah serta situasi daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan : a. permohonan SIPD dengan luas daerah dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dengan peta lokasi skala 1 : 1.000 (satu banding seribu) ; b. permohonan SIPD dengan luas daerah dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dengan peta lokasi skala 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu). (3) Peta lokasi dimaksud pada ayat (2) pasal ini hams dilegalisasi oleh Instansi Agraria dan Instansi Pengairan setempat bagi areal yang menyangkut perairan umum ; (4) Apabila atas satu daerah yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) badan usaha/ perorangan yang mengajukan permohonan SIPD, pemohon yang terdahulu mengajukan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan memperoleh SIPD. Pasal 9 Dalam hal-hal diperlukan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Keputusan dapat menugaskan kepada Kepala Daerah Tingkat II untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan SIPD. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
5
BAB V LUAS DAERAH DAN MASA LAKU SIPD Pasal 10 (1) Luas Daerah yang dapat diberikan untuk satu SIPD maksimum 5 (lima) hektar ; (2) Untuk perorangan hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPD dan untuk satu badan usaha dapat memiliki sebanyak-banyaknya 5 (lima) SIPD ; (3) SIPD atas bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi untuk satu badan usaha dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan dalam satu buah SIPD. Pasal 11 (1) Dengan persetujuan Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memberikan SIPD kepada satu badan usaha mengenai daerah pertambangan seluas melebihi 25 (dua puluh lima) hektar; (2) SIPD tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas daerah maksimal 1.000 (seribu) hektar ; (3) Bilamana dianggap perlu guna melaksanakan eksplorasi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memberikan SIPD Eksplorasi; (4) SIPD Eksplorasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan atas saran teknis Instansi bidang pertambangan di Daerah ; (5) Dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, pemegang SIPD dapat menciutkan daerah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari Daerah yang telah dikuasai usaha pertambangannya. Pasal 12 (1) SIPD diberikan untuk masa laku paling lama 10 (sepuluh) tahun ; (2) SIPD dapat diperpanjang setiap kali untuk masa 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD yang bersangkutan ; (3) Perpanjangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali; (4) Dengan persetujuan Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat memberikan SIPD dengan masa laku melebihi ketentuan tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini. Pasal 13 (1) SIPD Eksplorasi dimaksud dalam pasal 10 diberikan untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 1 (satu) tahun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
6
(2) Perpanjangan SIPD Eksplorasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan atas saran teknis Instansi bidang pertambangan di daerah ; (3) Permohonan untuk perpanjangan SIPD dan SIPD Eksplorasi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa laku SIPD yang bersangkutan. Pasal 14 Masa laku SIPD berakhir karena : a. dikembalikan oleh pemegangnya ; b. dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut; c. akhir masa laku telah lampau tanpa suatu perpanjangan. Pasal 15 (1) Pemegang SIPD dapat menyerahkan kembali SIPD tersebut dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) "Pernyataan tertulis dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD ; (3) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur Kep ala Daerah Tingkat I. Pasal 16 SIPD dapat dibatalkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, apabila pemegang SIPD : a. tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam SIPD ; b. tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan sesuai dengan SIPD. Pasal 17 (1) Jika SIPD berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 14,15 dan 16 Peraturan Daerah ini, a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD hams diselesaikan menurut hukum yang berlaku ; b. Wilayah kuasa pertambangan kembali menjadi kekuasaan Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I; c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan, bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian, menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I, tanpa penggantian kerugian kepada pemegang SIPD ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
7
d. badan usaha atau perorangan yang memegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanpa ganti kerugian ; (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang SIPD terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali barang bangunan yang disebut pada ayat (1) butir c pasal ini; (3) Barang/bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam waktu yang sudah ditentukan dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I; (4) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, bilamana SIPD dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah diberikan ganti kerugian yang wajar kepada pemegang SIPD tersebut. BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 18 Pemegang SIPD wajib membayar iuran pertambangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, menurut ketentuan tersebut dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini. Pasal 19 (1) Pemegang SIPD wajib memberikan perlindungan dan memelihara keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang di bidang pertambangan ; (2) Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai masalah tersebut; (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis dalam setiap 3 (tiga) bulan atas pelaksanaan kegiatannya berdasarkan SIPD kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (4) Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. BAB VII IURAN PERTAMBANGAN DAERAH Pasal 20 (1) Iuran pertambangan daerah dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang ditetapkan sebagai berikut : Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
8
a. 1. Besamya Iuran tetap Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi untuk semua jenis bahan galian golongan C adalah sebesar Rp. 1.000,—/Ha/ Tahun ; a. 2. Besarnya Iuran tetap Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi untuk semua jenis bahan galian golongan C adalah sebesar Rp. 2.500,—/Ha/ Tahun. b. luran produksi, untuk tiap kg/ton mineral/biji/bahan galian golongan C ditetapkan berdasarkan pedoman Menteri dengan daftar sebagai berikut :
DAFTAR IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C BAHAN GALIAN
IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI UNTUK SETIAP TON BAHAN GALIAN/BIJIH DALAM Rp UNTUK PEMAKAIAN/P ENGOLAHAN DALAM NEGERI
UNTUK EKSPOR TANPA DIOLAH
2
3
1 1. Nitrat sitrat
250,-
400,-
2. Pospat
250,-
400,-
3. Garam batu
250,-
400,-
4. Asbes
250,-
750,-
5. Talk
250,-
750,-
6. Mika
250,-
750,-
7. Magnesit
250,-
750,-
8. Grafit
250,-
500,-
9. Yarosit
250,-
500,-
10. Leusit
250,-
400,-
11. Tawas (Alum)
250,-
750,-
12. Oker
250,-
750,-
13. Batu Permata
10% dari harga 10% dari jual harga jual
14. Batu setengah permata
10% dari harga 10% dari jual harga jual
15. Pasir Kwarsa
100,-
200,-
16. Kaolin
250,-
500,-
17. Feldspar
250,-
500,-
18. Gips
150,-
200,-
19. Bentonit
100,-
150,-
20. Batu Apung
75,-
150,-
21. Tras
75,-
150,-
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
9
1
2
3
22. Obsidian
75,-
150,-
23. Perlit
100,-
150,-
24. Tanah Diatomea
100,-
150,-
25. Tanah serap
100,-
150,-
26. Marmer
250,-
500,-
27. Batu Tulis
100,-
200,-
28. Batu Kapur
50,-
100,-
29. Dolomit
75,-
150,-
30. Kalsit
100,-
150,-
31. Granit, Andesit, Basal,Trakhit 100,(Batuan bangunan)
200,-
32. Berbagai Jenis Tanah Liat : a. Tanah Liat Tahan Api 100,b. Tanah Liat Ball 100,c. Tanah Liat untuk bahan 50,bahan bangunan (batubata, genteng, dsb.) 33. Pasir dan Kerikil : a. Untuk bahan-bahan ngunan b. Untuk pengurukan
ba- 50,-
200,200,100,-
100,100,-
(2) Penetapan volume mineral/biji/bahan galian yang diambil seperti dimaksud pada ayat (1) butir b pasal ini ditetapkan berdasarkan : a. perhitungan persentase pemakaian hasil produksi bahan galian atas jumlah produksi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, apabila pemegang SIPD yang bersangkutan merupakan industri yang menghasilkan barang jadi atau setengah jadi; b. perkiraan bahan galian yang diambil atas dasar hasil peninjauan lapangan dalam wilayah pertambangan yang bersangkutan. Pasal 21 (1) Hasil pungutan iuran tetap dan iuran produksi dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya operasional, dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi daerah usaha pertambangan yang bersangkutan ; (2) Perimbangan pembagian hasil pemungutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah : a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I ; b. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan pembagian hasil pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
10
Pasal 22 Pengawasan teknis terhadap pemenuhan syarat-syarat bagi pemegang SIPD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan olet Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat/Instansi yang ditunjuk.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang siapa tanpa memiliki SIPD melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 1 butir d Peraturan Daerah ini ; (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 24 (1) Semua SIPD bahan galian golongan C yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin tersebut berakhir atau diperbaharui; (2) Kepada semua pemegang SIPD dengan masa laku 1 (satu) tahun atau lebih yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan memenuhi pembayaran iuran produksi dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) butir b dan ayat (4) Peraturan Daerah ini ; (3) Dalam waktu tiga bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, kepada pemegang SIPD dengan masa laku dibawah 1 (satu) tahun dan pemohon baru diberikan kesempatan menyesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 25 (1) Sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Barang-barang Tambang Propinsi Jawa Timur (Delfstoffen Verordening Provincie Oost Java) tanggal 11 Desember 1934 dengan segala Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
11
perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyerahan wewenang pemberian izin pengambilan batu kali, pasir dan kerikil fai di sungai kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur dinyatakan dicabut/ditarik ; (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 26 (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Surabaya, 09 Nopember 1981 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Ketua, ttd. ttd. BELEGOH SOEMARTO
SOENANDAR PRIJOSOEDARMO
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1982 Nomor 539.35 – 1298. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd.
Drs. H. SOEMARNO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1982 Seri C tanggal 5 Oktober 1982 Nomor 19/C. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. TRIMARJONO, SH Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
12
PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 1981 TENTANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI JAWA TIMUR I. PENJELASAN UMUM 1. Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan telah diatur secara mendasar mengenai pertambangan di seluruh Indonesia, termasuk pertambangan di Jawa Timur, sebagai pengganti dari peraturan induk yang mengatur masalah pertambangan yang telah berlaku sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ; sebagaimana diketahui Undang-undang tersebut terakhir merupakan pengganti Indonesiche Mijnwet Tahun 1899 (Staatsblad 124 ) ; 2. Pada tahap pertama telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ; sementara itu sebelum Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 berlaku telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggo-longan bahan galian golongan C yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 dan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertambangan tanggal 29 September 1973 Nomor 09/P/M/Pertamben/1973 ; 3. Bahan-bahan galian golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis (golongan A) dan bahan galian vital (golongan B) yang karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian yang sifatnya mengatur kembali penggolongan bahan-bahan galian sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan memakai dasar arti penting atas nilai kemanfaatan bahan-bahan galian yang bersangkutan terhadap Negara sesuai dengan jiwa Undang-undang Pokok Pertambangan ; 5. Khusus tentang bahan galian golongan C telah dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan lebih lanjut yaitu dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C) yang mencabut Peraturan Menteri Pertambangan tanggal 29 September 1973 tersebut di atas; 6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (pasal 15 ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 pasal 5 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (pasal 1 huruf c) dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/ Pertamben/1981 tersebut di atas (pasal 5 ayat (1) telah diberikan kewenangan memberikan izin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, khusus untuk bahan galian golongan C, sesuai Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
1
dengan pedoman dari Menteri yang berwe-nang di bidang pertambangan ; oleh karena pemberian izin berdasarkan kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tersebut berkaitan dengan pungutan sejenis retribusi kepada kuasa usaha pertambangan yang mendapat izin tersebut dengan nama retribusi izin pertambangan dan iuran eksplorasi maupun iuran eksploitasi, yang harus berpedoman kepada petunjuk Menteri yang berwenang di bidang pertambangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pengaturan-pengaturan pungutan tersebut harus dilakukan dengan Peraturan Daerah ; 7. Sampai saat ini di Jawa Timur telah berlaku peraturan barang-barang tambang Propinsi Jawa Timur (Delfstoffenverordening Provincie Oost Java) tanggal 11 Desember 1934 yang telah beberapa kali diubah dan khusus mengenai tarip retribusi izin pertambangan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1974 Nomor HK/272/49/SK ; Peraturan Daerah Tahun 1934 tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diberikan oleh salah satu Ordonansi sebagai salah satu pelaksanaan Indonesiche Mijnwet Tahun 1899 yaitu Ordonantie tanggal 4 Juni 1926 Stb 219 ; 8. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pertambangan bahan galian golongan C di Jawa Timur ini berfungsi sebagai Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981, juga untuk mengatur lebih lanjut penjabaran kewenangan tersebut serta tata cara pemberian izin pertambangan dan sekaligus menjadi pengganti Peraturan Barang Tambang Propinsi Jawa Timur (Delfstoffenverordening Provincie Oost Java Tahun 1934). II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 4 ayat (1) huruf b Pasal 4 ayat (1) : Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi yang didirikan huruf c berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, termasuk Koperasi Unit Desa sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978. Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas. huruf d sampai dengan pasal 5 ayat (1) Pasal 5 ayat (2)
: Disamping persyaratan dan kewajiban Pemegang SIPD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang harus dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemberian SIPD, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menambahkan persyaratan lainnya yang dipandang perlu sepanjang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
2
Pasal 6 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 8 ayat (1) Pasal 8 ayat (2)
: Peta lokasi yang dilampirkan dalam Surat Permohonan SIPD harus menunjukkan batas-batas areal serta batas-batas pemilikan/penguasaan tanah oleh dan dari rakyat dalam areal yang dimohon.
Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas. sampai dengan ayat (4) Pasal 9
: Pelimpahan tugas untuk memberikan SIPD kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat terjadi tidak hanya untuk jenis bahan galian tertentu tetapi dapat juga didasarkan atas luas areal usaha pertambangan. Pelimpahan tugas tersebut diberikan setelah terlebih dahulu mengetahui potensi bahan galian dan izin usaha pertambangan yang ada di Jawa Timur.
Pasal 10 sampai : Cukup jelas. dengan Pasal 13 ayat (1) Pasal 13 (2)
ayat
: Yang dimaksud Instansi bidang pertambangan di Daerah, ialah Direktorat Tehnis Pertambangan dan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.
Pasal 13 ayat (3) : Cukup jelas sampai dengan pasal 18 Pasal 19 ayat (1)
: Yang dimaksud memelihara keselamatan kerja yaitu perlindungan atas keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan atau peraturan pelaksanaannya.
Ayat (2)
: Yang dimaksud dengan lingkungan hidup ialah dalam kaitan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan Tiidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ayat (3)
: Cukup jelas.
Ayat (4)
: Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian ijin maka penyelenggaraan bidang usaha pertambangan senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang keseimbangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
3
Pasal 20 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 24 Pasal 25 ayat (1)
: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1981 adalah merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Bararig-barang Tambang Propinsi Jawa Timur Tahun 1934 (Delfstoffenverordening Provincie Oost Java) dan telah disahkan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 September 1981 Nomor 540.35-650. Peraturan Daerah perubahan terakhir ini belum dilaksanakan ; oleh karena adanya ketentuan baru dari Pusat mengenai barang galian golongan C yang materinya telah dituangkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1981 di atas perlu ditarik kembali. Demikian juga terhadap materi pelimpahan wewenang pemberian izin pengarnbilan batu kali, pasir dan kerikil di sungai dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Jawa Timur tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun ini juga perlu ditarik kembali.
Pasal 25 ayat (2) : Cukup jelas. dan pasal 26
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008
4
